Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Untuk mempercepat implementasi program mandatori biodiesel, Indonesia dinilai perlu menambah investasi di sektor ini.

Saat ini, kebijakan biodiesel nasional masih bergantung pada campuran bahan bakar solar dengan minyak nabati yang bersumber dari minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO).

Pada 1 Januari 2025, pemerintah akan memulai penerapan B40, yakni campuran 60% bahan bakar solar dan 40% bahan bakar nabati (BBN) dari minyak kelapa sawit.

Program mandatori biodiesel ini akan terus meningkat, menuju target persentase yang lebih tinggi seperti B50, B60, hingga mencapai B100.

Biodiesel tidak hanya berasal dari minyak sawit; bahan bakar ramah lingkungan ini juga dapat dihasilkan dari minyak nabati lainnya, seperti minyak kelapa, minyak jarak, hingga minyak dari limbah pertanian.

Terkait kebutuhan biodiesel yang semakin besar, Direktur Bioenergi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Edi Wibowo menyatakan bahwa untuk mempersiapkan B50, Indonesia perlu menambah 7-9 pabrik biodiesel baru.

“Perlu dibangun sekitar 7-9 pabrik lagi, atau meningkatkan kapasitas dari pabrik-pabrik yang ada,” ujar Edi dalam acara 20th International Palm Oil Conference (IPOC) yang digelar pada Kamis (7/11).

Menurutnya, total investasi dari pembangunan pabrik baru tersebut dapat mencapai sekitar USD 360 juta atau setara dengan Rp 5,64 triliun.

“Peluang investasi ini cukup besar, pemerintah mungkin perlu mengalokasikan sekitar USD 360 juta untuk tambahan investasi ini,” tambahnya.

Meski demikian, kapasitas produksi biodiesel yang ada dinilai masih mencukupi untuk B40, didukung oleh 24 badan usaha bahan bakar nabati (BU BBN) dengan kapasitas produksi mencapai 15,8 juta kilo liter (kL).

“Kekurangan sekitar 0,3 juta kL untuk B40, tetapi dengan BU BBN yang ada, kami masih bisa mencukupi kebutuhan itu,” jelasnya.

Untuk B50 yang direncanakan berjalan pada 2028, Kementerian ESDM memperkirakan diperlukan 19,7 juta kL biodiesel. Dengan kapasitas produksi saat ini yang sekitar 15,8 juta kL, maka ada kekurangan sekitar 3,9 juta kL.

Dari sisi industri, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan bahwa sektor kelapa sawit memiliki potensi untuk ikut berinvestasi dalam pengembangan biodiesel, meski ia juga memberikan beberapa catatan.

“Yang penting jangan sampai idle atau tidak terpakai; harus sesuai dengan pasokan bahan baku. Bahan baku saat ini memang cukup, tetapi porsi ekspor CPO perlu dikurangi,” ujarnya saat dihubungi pada Sabtu (9/11).

Data dari Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (Paspi) mencatat bahwa hingga 2022 terdapat 32 perusahaan biodiesel dengan kapasitas terpasang sebesar 17,14 juta kL, senilai investasi sebesar USD 1,78 miliar.

Ketua PASPI Tungkot Sipayung, juga menekankan pentingnya ekspansi untuk memenuhi kebutuhan B50 dan seterusnya.

“B50 membutuhkan sekitar 21 juta kL FAME. Dengan kapasitas kilang biodiesel saat ini sekitar 17 juta kL, sementara B40 saja membutuhkan 15 juta kL, maka perlu ada peningkatan kapasitas atau pembangunan pabrik baru,” ujarnya.

Sambil meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap, pemerintah dapat memanfaatkan kapasitas yang sudah ada.

“Dilakukannya bertahap dari B40 ke B50, sehingga kapasitas yang ada masih bisa dimanfaatkan,” tambahnya.

Sebagai informasi tambahan, saat ini PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV), melalui Sub Holding PTPN III (Persero) PalmCo, sedang mengkaji pembangunan pabrik biodiesel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara, dengan kapasitas produksi mencapai 450 ribu ton RBDPO per tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel pada November 2024 sebesar Rp 13.384 per liter.

Harga biodiesel tersebut naik Rp 751 per liter dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pada Oktober 2024 sebesar Rp 12.633 per liter.

"Harga biodiesel Rp 13.384 per liter tersebut efektif mulai tanggal 1 November 2024," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dalam keterangannya, Minggu (10/11/2024).

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

Begitu pula dengan besaran ongkos angkut mengikuti ketentuan dalam Kepmen ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024.

Secara rinci, perhitungan harga HIP BBN biodiesel diperoleh dari formula, HIP = (Harga CPO KPB rata-rata + 85 dollar AS per ton) x 870 kg/m3 + ongkos angkut.

Adapun harga CPO KPB rata-rata periode 25 September sampai 24 Oktober 2024 sebesar Rp 14.071 per kilogram (kg).

Sedangkan 85 dollar AS per ton, adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dan angka 870 kg/m3 merupakan faktor satuan dari kilogram ke liter.

Sedangkan untuk nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 September-24 Oktober 2024, yakni sebesar Rp 15.436 per liter.

Maka dengan penghitungan tersebut, harga HIP BBN biodiesel bulan November 2024 menjadi dipatok sebesar Rp 13.384 per liter.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga indeks pasar (HIP) bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel pada November 2024 sebesar Rp 13.384 per liter.

Harga biodiesel tersebut naik Rp 751 per liter dibandingkan dengan harga yang ditetapkan pada Oktober 2024 sebesar Rp 12.633 per liter.

"Harga biodiesel Rp 13.384 per liter tersebut efektif mulai tanggal 1 November 2024," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi dalam keterangannya, Minggu (10/11/2024).

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

Begitu pula dengan besaran ongkos angkut mengikuti ketentuan dalam Kepmen ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024.

Secara rinci, perhitungan harga HIP BBN biodiesel diperoleh dari formula, HIP = (Harga CPO KPB rata-rata + 85 dollar AS per ton) x 870 kg/m3 + ongkos angkut.

Adapun harga CPO KPB rata-rata periode 25 September sampai 24 Oktober 2024 sebesar Rp 14.071 per kilogram (kg).

Sedangkan 85 dollar AS per ton, adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dan angka 870 kg/m3 merupakan faktor satuan dari kilogram ke liter.

Sedangkan untuk nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 September-24 Oktober 2024, yakni sebesar Rp 15.436 per liter.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi, mengungkapkan bahwa Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel Bulan November 2024 dipatok sebesar Rp 13.384 per liter.

"Harga Biodiesel tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2024. Harga tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 751 apabila dibandingkan dengan Bulan Oktober 2024 yang sebesar Rp 12.633 per liter," kata Agus dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Perhitungan HIP BBN Jenis Biodiesel adalah sebagai berikut:

HIP = (harga CPO KPB rata-rata + 85 USD/ton) x 870 kg/m3 + ongkos angkut. Dengan harga CPO KPB rerata periode 25 September - 24 Oktober 2024 sebesar Rp14.071/kg.

Sedangkan US$ 85/MT adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dengan 870kg/m3 merupakan faktor satuan dari kg ke L. Sementara nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 September-24 Oktober 2024 sebesar Rp 15.436.

Untuk ongkos angkut tertuang di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

IDXChannel - Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodiesel dipatok sebesar Rp13.384 per liter untuk November 2024.

Harga tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp751 jika dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp12.633 per liter

"Harga Biodiesel tersebut berlaku efektif mulai tanggal 1 November 2024," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Agus Cahyono Adi Sabtu (9/11/2024).

Perhitungan HIP BBN Jenis Biodiesel adalah sebagai berikut:

HIP = (harga CPO KPB rata-rata + 85 USD/ton) dikali 870 kg/m3 ditambah ongkos angkut. Dengan harga CPO KPB rerata periode 25 September sampai 24 Oktober 2024 sebesar Rp14.071/kg.

Adapun USD85/MT adalah nilai konversi bahan baku menjadi biodiesel, dengan 870kg/m3 merupakan faktor satuan dari kg ke L. Sementara nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia dengan periode kurs 25 September sampai 24 Oktober 2024 sebesar Rp15.436.

Untuk ongkos angkut tertuang di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

(DESI ANGRIANI)

BADUNG, KOMPAS.com - Terpilihnya Donald Trump sebagai pemenang gelaran pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2024 berpotensi membuka peluang baru bagi industri kelapa sawit.

Berbagai pihak meyakini, pada periode kedua kepemimpinannya, Trump akan kembali menerapkan kebijakan tarif atau pungutan masuk yang lebih besar terhadap barang berasal dari China.

Global Soft Commodity Analyst di Bloomberg Intelligence, Alvin Tai mengatakan, salah satu komoditas China yang berpotensi terdampak pungutan tarif lebih tinggi dari AS ialah minyak goreng bekas atau minyak jelantah.

Dok. Berry Subhan Putra/Kompas.com Ilustrasi kelapa sawit.

Meskipun belum dapat dipastikan apakah pungutan tarif lebih tinggi itu bakal diterapkan, Alvin menilai, Trump merupakan sosok yang berani untuk mengambil kebijakan "agresif" demi mencapai kepentingannya.

"Tapi saya pikir akan ada keberlanjutan peningkatan tarif pada periode kepemimpinan kali ini," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

"Saya pikir khususnya dengan impor minyak goreng bekas dari China, yang mana saya pikir 60 persen impor minyak jelantah (AS) berasal dari China," sambungnya.

Permintaan AS terhadap minyak jelantah memang tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun, menyusul semakin masifnya pemanfaatan minyak jelantah sebagai bauran biodiesel.

Peningkatan itu membuat neraca dagang minyak jelantah AS mengalami defisit sejak 2022, di mana China menjadi pemasok utama komoditas turunan minyak nabati itu.

"Jadi saya pikir itu menjadi area rawan yang dapat mempengaruhi pasokan minyak (AS)," ujar Alvin.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyebutkan, "disrupsi" rantai pasok minyak jelantah itu bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional.

SHUTTERSTOCK/AFRICA STUDIO Ilustrasi minyak goreng.

"Ini seharusnya bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengekspor minyak goreng bekas ke Amerika Serikat," katanya.

Direktur Eksekutif Oil World Thomas Mielke membenarkan. Trump berkemungkinan besar untuk tidak mendukung keberlanjutan kebijakan biodiesel, sehingga akan berdampak negatif terhadap industri minyak nabati AS.

Selain itu, berlanjutnya perang dagang antara AS dengan China bakal berdampak terhadap rantai pasok komoditas minyak nabati ke Negeri Paman Sam.

"Dan ini bisa berdampak ke kelapa sawit. Malaysia atau Indonesia sebagai negara produsen terbesar bisa mendapatkan keuntungan dari hal ini," ucapnya.

BADUNG, KOMPAS.com - Terpilihnya Donald Trump sebagai pemenang gelaran pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) 2024 berpotensi membuka peluang baru bagi industri kelapa sawit.

Berbagai pihak meyakini, pada periode kedua kepemimpinannya, Trump akan kembali menerapkan kebijakan tarif atau pungutan masuk yang lebih besar terhadap barang berasal dari China.

Global Soft Commodity Analyst di Bloomberg Intelligence, Alvin Tai mengatakan, salah satu komoditas China yang berpotensi terdampak pungutan tarif lebih tinggi dari AS ialah minyak goreng bekas atau minyak jelantah.

Dok. Berry Subhan Putra/Kompas.com Ilustrasi kelapa sawit.

Meskipun belum dapat dipastikan apakah pungutan tarif lebih tinggi itu bakal diterapkan, Alvin menilai, Trump merupakan sosok yang berani untuk mengambil kebijakan "agresif" demi mencapai kepentingannya.

"Tapi saya pikir akan ada keberlanjutan peningkatan tarif pada periode kepemimpinan kali ini," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

"Saya pikir khususnya dengan impor minyak goreng bekas dari China, yang mana saya pikir 60 persen impor minyak jelantah (AS) berasal dari China," sambungnya.

Permintaan AS terhadap minyak jelantah memang tercatat terus meningkat dari tahun ke tahun, menyusul semakin masifnya pemanfaatan minyak jelantah sebagai bauran biodiesel.

Peningkatan itu membuat neraca dagang minyak jelantah AS mengalami defisit sejak 2022, di mana China menjadi pemasok utama komoditas turunan minyak nabati itu.

"Jadi saya pikir itu menjadi area rawan yang dapat mempengaruhi pasokan minyak (AS)," ujar Alvin.

Sementara itu, Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono menyebutkan, "disrupsi" rantai pasok minyak jelantah itu bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha nasional.

SHUTTERSTOCK/AFRICA STUDIO Ilustrasi minyak goreng.

"Ini seharusnya bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengekspor minyak goreng bekas ke Amerika Serikat," katanya.

Direktur Eksekutif Oil World Thomas Mielke membenarkan. Trump berkemungkinan besar untuk tidak mendukung keberlanjutan kebijakan biodiesel, sehingga akan berdampak negatif terhadap industri minyak nabati AS.

Selain itu, berlanjutnya perang dagang antara AS dengan China bakal berdampak terhadap rantai pasok komoditas minyak nabati ke Negeri Paman Sam.

"Dan ini bisa berdampak ke kelapa sawit. Malaysia atau Indonesia sebagai negara produsen terbesar bisa mendapatkan keuntungan dari hal ini," ucapnya.

BADUNG, KOMPAS.com - Rencana Indonesia untuk mengimplimentasikan biodiesel 40 persen (B40) diyakini akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke negara mitra dagang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Chairman Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA), Abdul Rasheed JanMohammad.

Abdul mengatakan, impor CPO dari Indonesia berkontribusi sekitar 90 persen terhadap total permintaan CPO Pakistan. Oleh karenanya, Ia mengaku khawatir dengan rencana pemerintah Indonesia meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel dari semula 35 persen, menjadi 40 persen pada 2025.

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

"Kita pernah mengalami permasalahan serupa sekitar 2,5 tahun lalu, ketika Indonesia menerapkan embargo (sawit)," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan untuk komoditas pangan. Dengan demikian, porsinya tidak lebih banyak digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN).

Selain itu, Abdul menilai, harga CPO masih memiliki jarak yang cukup besar dengan BBN. Hal ini berpotensi membuat anggaran pemerintah untuk "mensubsidi" gap tersebut membengkak.

"Jadi ini akan lebih baik ke depan untuk tetap mengimplementasikan B35 alih-alih beralih ke B40," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui, industri bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

BADUNG, KOMPAS.com - Rencana Indonesia untuk mengimplimentasikan biodiesel 40 persen (B40) diyakini akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke negara mitra dagang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Chairman Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA), Abdul Rasheed JanMohammad.

Abdul mengatakan, impor CPO dari Indonesia berkontribusi sekitar 90 persen terhadap total permintaan CPO Pakistan. Oleh karenanya, Ia mengaku khawatir dengan rencana pemerintah Indonesia meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel dari semula 35 persen, menjadi 40 persen pada 2025.

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

"Kita pernah mengalami permasalahan serupa sekitar 2,5 tahun lalu, ketika Indonesia menerapkan embargo (sawit)," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan untuk komoditas pangan. Dengan demikian, porsinya tidak lebih banyak digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN).

Selain itu, Abdul menilai, harga CPO masih memiliki jarak yang cukup besar dengan BBN. Hal ini berpotensi membuat anggaran pemerintah untuk "mensubsidi" gap tersebut membengkak.

"Jadi ini akan lebih baik ke depan untuk tetap mengimplementasikan B35 alih-alih beralih ke B40," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui, industri bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

BADUNG, KOMPAS.com - Rencana Indonesia untuk mengimplimentasikan biodiesel 40 persen (B40) diyakini akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke negara mitra dagang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Chairman Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA), Abdul Rasheed JanMohammad.

Abdul mengatakan, impor CPO dari Indonesia berkontribusi sekitar 90 persen terhadap total permintaan CPO Pakistan. Oleh karenanya, Ia mengaku khawatir dengan rencana pemerintah Indonesia meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel dari semula 35 persen, menjadi 40 persen pada 2025.

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

"Kita pernah mengalami permasalahan serupa sekitar 2,5 tahun lalu, ketika Indonesia menerapkan embargo (sawit)," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan untuk komoditas pangan. Dengan demikian, porsinya tidak lebih banyak digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN).

Selain itu, Abdul menilai, harga CPO masih memiliki jarak yang cukup besar dengan BBN. Hal ini berpotensi membuat anggaran pemerintah untuk "mensubsidi" gap tersebut membengkak.

"Jadi ini akan lebih baik ke depan untuk tetap mengimplementasikan B35 alih-alih beralih ke B40," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui, industri bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

Berdasarkan perhitungan Gapki, kebutuhan CPO untuk B40 pada tahun 2025 mencapai sekitar 14 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan bauran B35 tahun ini sebesar 12 juta ton.

Oleh karenanya, volume ekspor CPO berpotensi menurun pada tahun depan, seiring dengan bakal diimplementasikannya program B40. Pasalnya, kebutuhan CPO untuk pasar dalam negeri bakal semakin meningkat, sementara produksi sawit cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir.

"Untuk B40 di tahun depan memang kalau kondisi seperti sekarang itu memang masih agak sulit. Akan ada penurunan ekspor, kalau hitungan kita sekitar 2 juta ton untuk B40," ujar Eddy, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

BADUNG, KOMPAS.com - Rencana Indonesia untuk mengimplimentasikan biodiesel 40 persen (B40) diyakini akan mengganggu pasokan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke negara mitra dagang.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Chairman Pakistan Edible Oil Refiners Association (PEORA), Abdul Rasheed JanMohammad.

Abdul mengatakan, impor CPO dari Indonesia berkontribusi sekitar 90 persen terhadap total permintaan CPO Pakistan. Oleh karenanya, Ia mengaku khawatir dengan rencana pemerintah Indonesia meningkatkan bauran CPO ke dalam biodiesel dari semula 35 persen, menjadi 40 persen pada 2025.

DOK. Sawitkita.id/Dimas Ardian Minyak kelapa sawit dinilai menjadi yang paling berpotensi untuk diolah menjadi energi dibandingkan dengan minyak nabati lain karena memiliki manfaat yang begitu luas.

"Kita pernah mengalami permasalahan serupa sekitar 2,5 tahun lalu, ketika Indonesia menerapkan embargo (sawit)," kata dia, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, pemanfaatan CPO seharusnya difokuskan untuk komoditas pangan. Dengan demikian, porsinya tidak lebih banyak digunakan untuk bahan bakar nabati (BBN).

Selain itu, Abdul menilai, harga CPO masih memiliki jarak yang cukup besar dengan BBN. Hal ini berpotensi membuat anggaran pemerintah untuk "mensubsidi" gap tersebut membengkak.

"Jadi ini akan lebih baik ke depan untuk tetap mengimplementasikan B35 alih-alih beralih ke B40," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengakui, industri bakal kesulitan untuk memenuhi kebutuhan CPO demi bauran B40 di tengah stagnansi produksi saat ini.

Berdasarkan perhitungan Gapki, kebutuhan CPO untuk B40 pada tahun 2025 mencapai sekitar 14 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan bauran B35 tahun ini sebesar 12 juta ton.

Oleh karenanya, volume ekspor CPO berpotensi menurun pada tahun depan, seiring dengan bakal diimplementasikannya program B40. Pasalnya, kebutuhan CPO untuk pasar dalam negeri bakal semakin meningkat, sementara produksi sawit cenderung menurun selama beberapa tahun terakhir.

"Untuk B40 di tahun depan memang kalau kondisi seperti sekarang itu memang masih agak sulit. Akan ada penurunan ekspor, kalau hitungan kita sekitar 2 juta ton untuk B40," ujar Eddy, dalam konferensi pers IPOC ke-20, di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024).

NUSA DUA, investor.id–Seluruh pemangku kepentingan sawit, baik pelaku industri maupun pemerintah, sepakat mendorong peningkatan produktivitas tanaman kebun swasta dan rakyat guna meningkatkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) demi mendukung terlaksananya program jangka panjang biodiesel.

Seluruh pemangku kepentingan industri sawit diharapkan bisa menerapkan praktik budi daya yang baik dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas kebun sawit dapat mendukung program biodiesel pemerintah yang ditargetkan menjadi B50 pada 2026 tanpa menganggu kinerja ekspor.

Demikian salah satu poin dari diskusi sesi pertama bertema Related Domestic Policies and Industry's Resiliency di The 20th Indonesian Palm Oil Conference and 2025 Price Outlook atau IPOC 2024 di Nusa Dua, Bali, Kamis (07/11/2024). Berdasarkan data Riset Perkebunan Nusantara (RPN), dari total 6,94 juta hektare (ha) milik petani, seluas 1,36 juta ha di antaranya ditanami oleh pohon-pohon yang berusia di atas 25 tahun.

Adapun tanaman muda dengan usia di bawah 3 tahun mencapai 1,64 juta ha dan tanaman dewasa berumur 4 -25 tahun seluas 3,94 juta ha. Hal itu membuat produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia mengalami stagnansi dan cenderung menurun di masa depan.  

Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman mengungkapkan, pemerintah berupaya mendorong produktivitas sawit nasional. Hal itu terlihat dari tambahan dana bantuan replanting yang semula Rp 30 juta per ha menjadi Rp 60 juta per ha.

“Bantuan itu kami tingkatkan dengan harapan bisa mendorong para petani ikut serta program replanting. Kalau dulu bantuan Rp 30 juta per ha membuat mereka harus mencari pendanaan lain hingga tanaman menghasilkan maka dengan Rp 60 juta per ha ini bisa sampai tanaman menghasilkan,” jelas dia.

Eddy menambahkan, bantuan replanting tersebut telah menjangkau 156 ribu petani atau setara 350 ribu ha lahan. Adapun lahan potensial yang bisa di-replanting mencapai 2 juta ha di Indonesia. Secara jangka panjang, BPDPKS menargetkan program replanting bisa meningkatkan produksi CPO petani mencapai 8 juta ton per tahun guna mendukung program strategis pemerintah.

“Pada 2045, dengan program replanting maka produksi CPO Indonesia berpotensi tembus 83,4 juta ton. Tapi bila program ini tidak berjalan maka produksi CPO nasional berisiko menurun dalam beberapa tahun ke depan,” jelas dia.

Sebelumnya, menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, salah satu hal penting yang perlu segera direalisasikan adalah peningkatan produktivitas perkebunan sawit. “Dengan begitu, stagnasi produksi sawit dalam beberapa tahun terakhir bisa diselesaikan,” ungkap Eddy Martono.

Ketua Perhimpunan Ilmu Pemuliaan dan Perbenihan Sawit Indonesia Edy Suprianto menambahkan, peningkatan produktivitas menjadi tantangan utama industri sawit beberapa tahun ke depan. Pasalnya, salah satu upaya paling efektif memacu produktivitas melalui program replanting.

“Permintaan CPO akan terus meningkat sedangkan waktu yang kita butuhkan untuk mendorong produktivitas melalui replanting adalah 5 tahun,” ungkap dia. Selain replanting, peningkatan produktivitas bisa dengan menerapkan praktik agronomi yang lebih baik seperti pengelolaan air, pupuk, serta pengendalian hama dan penyakit.

Sementara itu, Professor University of Nebraska-Lincoln (USA) Patricio Grassini mengatakan, Indonesia berpotensi meningkatkan yield sawit seperti yang terjadi pada komoditas padi dan jagung. “Kita perlu lebih intensif meningkatkan produktivitas sehingga tantangan seperti keterbatasan lahan bisa teratasi, beban tenaga kerja terselesaikan dan kita semua terhindar dari kampanye isu-isu lingkungan,” ungkap dia.

Dalam risetnya, Patricio memproyeksikan, dengan replanting dan intensifikasi maka produktivitas CPO bisa naik dari 3,4 ton per ha saat ini menjadi 8 ton per ha. Dengan begitu, produksi CPO nasional dapat terkerek hingga 108 juta ton per tahun dengan potensi pemasukan US$ 97 miliar per tahun.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News