Bisnis.com, JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) telah meningkatkan gaji hakim golongan III dan IV sebelum lengser dari jabatannya.

Peningkatan gaji itu tercantum dalam peraturan presiden atau perpres No.44/2024 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung yang diteken pada (18/10/2024).

Dalam lampiran Perpres tersebut, gaji hakim golongan III dan IV telah meningkat 20-30%. Perinciannya, untuk hakim golongan III paling kecil sebesar Rp2.785.700 dan paling besar Rp5.180.700.

Padahal dalam PP RI No.94/2012, gaji pokok golongan III paling kecil sebesar Rp2.064.100 dan paling besar senilai Rp4.294.100.

Sementara, gaji pokok hakim golongan IV paling kecil saat ini menjadi Rp3.287.800 meningkat 34,9% dibandingkan dengan sebelumnya Rp2.436.100.

Kemudian, gaji paling besar pada golongan IV mencapai Rp6.373.200 naik 28% dibandingkan dengan sebelumnya Rp4.978.000

Dalam Perpres itu juga memuat soal besaran tunjangan hakim di peradilan agama, peradilan umum hingga militer.

Perinciannya, untuk hakim tingkat banding setingkat ketua mencapai Rp56,5 juta, wakil hakim Rp51,3 juta, hakim utama Rp46,8 juta, hakim utama muda Rp43,7 juta, hakim madya utama Rp40,9 juta, dan hakim madya muda Rp38,2 juta.

Di sisi lain, untuk hakim tingkat pertama setingkat ketua mencapai Rp37,9 juta hingga Rp24,6 juta; wakil hakim Rp34,4 juta hingga Rp22,3 juta; hakim utama Rp33,7 juta hingga Rp20,5 juta.

Selanjutnya, hakim utama muda Rp31,5 juta hingga Rp19,1 juta; hakim madya utama Rp29,5 juta hingga Rp18 juta dan hakim madya muda Rp27,5 juta hingga Rp16,7 juta.

Adapun, hakim madya pratama Rp25,7 juta hingga Rp 15,6 juta; hakim pratama utama Rp24 juta hingga Rp14,6 juta; hakim pratama madya Rp22,5 juta hingga Rp13,6 juta; hakim pratama muda Rp20,9 juta hingga Rp12,7 juta; dan hakim pratam Rp19,6 hingga Rp11,9 juta.

Pemerintah memastikan gaji dan tunjangan hakim segera naik. Hal ini ini menyusul sejumlah protes dari solidaritas hakim akibat gaji yang belum mengalami perubahan selama 12 tahu lamanya atau sejak 2012.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, dirinya telah meneken persetujuan kenaikan tunjangan hakim.

"Mudah-mudahan soal gaji hakim, sudah saya taken (persetujuan kenaikan tunjangan)," ujar Anas, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, dirinya sempat dihubungi banyak pihak untuk penyelesaian persoalan ini. Padahal, menurutnya kenaikan gaji hakim ini bukan sekedar masalah persetujuannya, tetapi juga perhitungan Kementerian Keuangan.

"Saya ditelponin malam, mulai Sabtu atau Minggu. Waduh, kan ini bukan soal hanya tanda tangan, tapi yang terkait dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

"Tapi kemarin sudah kami kirimkan Pak. Saya ditelponin Mensesneg (Pratikno) terus, jadi alhamdulillah sudah selesai terkait gaji hakim," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang persetujuan tersebut, Anas menjelaskan persetujuan yang ia maksud ialah untuk melakukan penyesuaian terhadap tunjangan hakim.

"Tunjangan, ada beberapa formula, agak panjang kalau kita jelasin. Yang pasti, beberapa skema sudah kita setujui," kata Anas, ditemui usai acara.

Anas belum dapat memastikan berapa kisaran kenaikannya. Namun ia memastikan, formulanya sesuai dengan harapan Mahkamah Agung. Dokumen berisikan berisikan formula itu pun telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Ini sedang diproses di Setneg, bersama Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Hukum dan HAM. Ini akan segera dipercepat," tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, Solidaritas Hakim Indonesia berencana untuk cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik. Para hakim akan melakukan cuti bersama serentak pada 7 sampai 11 Oktober 2024.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan langkah itu sebagai buntut dari gaji dan tunjangan hakim yang disebut tidak naik selama 12 tahun lamanya.

Adapun gaji dan tunjangan hakim sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

Disebutkan, hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

Tunjangan lainnya itu terdiri tunjangan keluarga yang dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas:

a. tunjangan istri/suami sebesar 10%

b. tunjangan anak sebesar 2% untuk paling banyak 2 orang anak

Kemudian terdapat tunjangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak dua orang anak.

Sedangkan untuk rentang gaji hakim sendiri, untuk hakim dengan masa kerja 0-1 tahun gajinya berada pada rentang Rp 2.064.000 s.d 2.875.200. Sedangkan untuk yang paling senior, yakni masa kerja 32 tahun, rentang gajinya mencapai Rp 3.929.700 s.d 4.978.000. Namun perlu diingat, besaran gaji ini belum termasuk tunjangan.

Simak: Video: Pakai Pita Putih, Para Hakim Ngadu ke DPR Gaji Tak Naik 12 Tahun

[Gambas:Video 20detik]