JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Departemen Parking Operation Mal Gandaria City Lutfi Sanjaya angkat bicara soal terendamnya motor-motor di lahan parkir samping malnya usai hujan deras melanda, Selasa (5/11/2024) lalu.

Menurut Lutfi, lahan itu merupakan lahan parkir tak resmi. Motor-motor itu sebagian besar milik karyawan yang bekerja di mal.

Pengelola mal sebenarnya sudah menyediakan lahan parkir khusus karyawan di dalam area mal. Tarifnya hanya Rp 5.000 seharian.

Tetapi, pihak pengelola tidak bisa memaksakan agar seluruh karyawan harus parkir di dalam mal.

"Parkir di dalam enggak kehujanan, enggak kepanasan, kalau hilang ada asuransinya, keluar parkir langsung lobi, murah juga. Tapi balik lagi, itu kan pilihan ya," kata Lutfi saat dijumpai di Gandaria City, Kamis (7/11/2024).

Karena mereka parkir di luar lahan yang telah disediakan, artinya segala kerusakan yang terjadi, termasuk terendam banjir, tidak bisa meminta pertanggungjawaban ke pengelola mal.

Ke depan, Lutfi mengimbau kepada seluruh karyawan mal, pegawai tenant di mal, dan pengunjung untuk memarkirkan kendaraan di lahan yang sudah disediakan.

Imbauan itu disampaikan demi keamanan dan kenyamanan pemilik kendaraan bermotor sendiri.

"Cukup kok lahannya. Karena kami juga sudah memfasilitasi sedemikian rupa. Kami enggak bisa melarang, kami hanya bisanya menganjurkan dan itu seimbang dengan meminimalisasi risiko," ujar Lutfi.

Apabila ada pihak yang menyatakan bahwa parkir di luar lebih simpel karena tidak harus memperlihatkan surat-surat kendaraan saat keluar, Lutfi menampiknya.

Ia menegaskan bahwa pemeriksaan surat-surat kendaraan itu adalah prosedur keamanan standar seluruh gedung di Indonesia.

Prosedur itu pun bukan bertujuan mempersulit pengunjung mal, melainkan menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Ya kami perlu data sebagai bukti bahwa itu benar motor dia. Itu sudah standar sih," ujar Lutfi.

Diberitakan sebelumnya, sebuah video menampilkan sejumlah sepeda motor yang terparkir di dekat Mal Gandaria City, Jakarta Selatan, terendam banjir viral di media sosial Instagram @jakartaselatan24jam.

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah sepeda motor itu terendam banjir hingga hanya bagian kemudinya saja yang nampak ke permukaan.

Dalam keterangan video itu dijelaskan, banjir di lokasi tersebut terjadi, Selasa (5/11/2024) sore dan disebutkan mayoritas motor yang terendam milik karyawan mal.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut bahwa investasi dalam Surat Berharga Negara (SBN) kini lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas, terutama generasi muda.

Suahasil mengatakan, masyarakat kini bisa membeli SBN langsung melalui gadget mereka dengan minimal pembelian sebesar Rp 1 juta.

"Zaman dulu mau beli SBN itu mesti ketemu dengan sektor keuangan, perbankan biasanya. Sekarang teman-teman bisa beli SBN dari gatgetnya masing-masing," ujar Suahasil dalam acara Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT) 2024 di Gandaria City, Jakarta, Rabu (6/11).

Menurutnya, kemudahan ini memungkinkan semakin banyak anak muda ikut serta dalam investasi yang juga berfungsi sebagai dukungan langsung bagi pembangunan negara.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada 875 ribu investor SBN ritel, dan jumlah tersebut terus meningkat. Suahasil menegaskan bahwa SBN ritel adalah instrumen investasi yang aman dengan risiko minimal karena diterbitkan langsung oleh pemerintah.

"Mungkin saya bisa bilang risikonya nol," katanya.

Salah satu seri terbaru dari SBN ritel adalah Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI026, yang menurut Suahasil mendapat sambutan positif di kalangan investor muda. Dengan hanya Rp1 juta, masyarakat bisa memiliki ORI dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Pemerintah berencana akan menetapkan serangkaian aturan baru untuk peredaran produk rokok di dalam negeri hingga menuai kritik dari berbagai kalangan. Setidaknya ada tiga aturan baru, antara lain kemasan rokok polos tanpa merek, larangan penjualan dalam radius 200 meter, serta pembatasan iklan rokok.

Hal tersebut tertuang dalam Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah melibatkan pengusaha dalam proses pembahasan kebijakan ini. Adapun elemen pengusaha tersebut salah satunya Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Kita sebenarnya melibatkan Apindo untuk diskusi (RPP Kesehatan) ini, tinggal sekarang sedang dalam proses finalisasi dengan mereka," kata Budi Gunadi, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Budi Gunadi juga memastikan, suara para pengusaha telah didengar dan menjadi bahan pertimbangan. Proses penyesuaian untuk aturan turunan ini pun masih terus berjalan.

"Memang kita dengarkan kok. Karena masih proses (penyusunan RPP Kesehatan) memang," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, kalangan pengusaha sebelumnya telah menyampaikan kritik atas RPP Kesehatan tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengatakan penjualan ritel akan tergerus cukup besar yakni antara 5% sampai 8%. Angka itu merupakan besaran penjualan rokok di ritel modern.

"Dampaknya, perdagangan rokok di ritel itu 5%, ada yang sampai 8% lebih kurang dari total penjualan. Jadi bisa dibayangkan berapa dampak ekonominya ketika pasal karet itu dipaksakan masuk ke dalam RPP Kesehatan," ujar Roy ditemui di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2024).

Pasal yang memberatkan pengusaha ritel terkait perlu ada jarak penjualan rokok dari pusat pendidikan minimal 200 meter. Roy pun meminta pemerintah memperjelas pusat pendidikan seperti apa yang dimaksud.

Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) I Ketut Budhyman menilai langkah itu terburu-buru dan akan menambah beban bagi ekosistem pertembakauan. Menurutnya juga kejar target penyusunan Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) atas PP No.28 Tahun 2024 ini akan memperlebar jurang ekonomi dan menambah tingkat pengangguran nasional.

"Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan bahwa dari Januari hingga Juni telah terjadi PHK bagi sebanyak 101.536 pekerja di seluruh Indonesia. Situasi ini menjadi sebuah ironi, mengingat ada enam juta tenaga kerja ekosistem pertembakauan yang akan terkena dampak dari keputusan Kemenkes yang buru-buru dalam implementasi PP Kesehatan yang sangat polemik ini," ujar dia dalam keterangannya Rabu (4/9/2024).

Budhyman memaparkan ada 2,5 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, dan 600 ribu tenaga kerja sigaret kretek tangan (SKT) yang berada di sisi hulu ekosistem pertembakauan. Menurutnya jutaan petani dan pekerja itu akan terkena imbas dari PP No.28 Tahun 2024 yang eksesif dan menekan sisi hilir IHT.

"Tenaga kerja adalah sumber daya yang memegang peranan penting dalam berbagai jenis serta tingkatan dalam ekosistem pertembakauan. PP Kesehatan yang sejatinya fokus mengatur tentang sektor kesehatan ternyata turut mencakup pasal-pasal Pengamanan Zat Adiktif yang bukan lagi mengatur pertembakauan tapi mematikan," tegas Budhyman.

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2025 mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk kalangan ekonom, salah satunya adalah Prof. Chandra Fajri Ananda dari Universitas Brawijaya Malang. Ia menilai langkah pemerintah ini patut diapresiasi karena memberikan ruang lebih bagi industri tembakau untuk berkontribusi pada penerimaan cukai dan penyerapan tenaga kerja.

Chandra mengungkapkan bahwa kenaikan cukai yang berlebihan dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang mencapai dua digit, justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan penerimaan negara dari CHT. "Dengan pendekatan Kurva Laffer, kenaikan cukai sudah melebihi ambang batas. Dengan kata lain, jika tarif cukai terus mengalami kenaikan, maka penerimaan negara dari cukai justru mengalami penurunan," ujarnya. Menurutnya, kebijakan ini juga berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kerja di industri tembakau, termasuk pada rantai pasok dan distribusi.

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ini menghimbau bahwa tidak adanya kenaikan CHT pada 2025 jangan sampai diikuti oleh kenaikan tarif cukai yang drastis pada 2026. "Kenaikan tarif cukai (hasil tembakau) di masa depan tentu harus mempertimbangkan variabel-variabel lain, tidak hanya dari sisi kesehatan saja. Variabel lain tersebut antara lain daya beli, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan per kapita masyarakat," tegasnya.

Chandra juga menggarisbawahi pentingnya percepatan pengesahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar pelaksanaan keputusan pemerintah yang sudah disepakati dalam UU APBN 2025 mengenai tidak adanya kenaikan CHT. "PMK diharapkan dapat diterbitkan (segera) untuk untuk dasar pelaksanaan dan kepastian berusaha," ucapnya.

Di sisi lain, adanya rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang menimbulkan polemik dan mendapatkan penolakan dari berbagai pihak di industri tembakau juga menjadi sorotan Prof. Chandra. Ia menyatakan bahwa kebijakan ini bisa berdampak negatif bagi industri rokok legal dan sektor terkait lainnya. "Kemasan (rokok polos) tanpa merek dapat mengurangi daya saing produk dan menghilangkan identitas visual," jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tanpa identitas merek yang jelas, konsumen akan lebih sulit membedakan antara produk legal dan ilegal, yang dapat merugikan produsen resmi serta mengancam penerimaan negara. "Kebijakan tersebut juga dapat berdampak pada industri terkait lainnya, seperti industri kemasan, percetakan, dan logistik, yang juga akan terkena dampaknya. Mereka akan kehilangan permintaan dari industri rokok, yang berujung pada menurunnya pendapatan dan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK)," jelas Chandra.

Di kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah, turut menanggapi upaya pemerintah untuk tidak menaikkan CHT pada 2025. Menurutnya, kebijakan kenaikan cukai secara eksesif itu tidak efektif dalam mengendalikan konsumsi rokok.

"Karena yang terjadi adalah ketika pemerintah menaikkan cukai rokok, maka harga rokok jadi mahal. Tetapi, jika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah lainnya, maka masyarakat akan melakukan downtrading, mereka membeli rokok yang lebih murah atau rokok ilegal yang dalam tanda kutip tidak bercukai," jelasnya.

Ke depannya, Piter mengingatkan pemerintah bahwa kebijakan kenaikan cukai yang tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian yang bersifat edukatif dapat semakin mendorong peralihan konsumsi ke rokok ilegal secara lebih cepat. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk merumuskan kebijakan evaluasi yang lebih menyeluruh.

Simak Video: Sederet Larangan Jokowi soal Rokok

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah memastikan gaji dan tunjangan hakim segera naik. Hal ini ini menyusul sejumlah protes dari solidaritas hakim akibat gaji yang belum mengalami perubahan selama 12 tahu lamanya atau sejak 2012.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, dirinya telah meneken persetujuan kenaikan tunjangan hakim.

"Mudah-mudahan soal gaji hakim, sudah saya taken (persetujuan kenaikan tunjangan)," ujar Anas, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, dirinya sempat dihubungi banyak pihak untuk penyelesaian persoalan ini. Padahal, menurutnya kenaikan gaji hakim ini bukan sekedar masalah persetujuannya, tetapi juga perhitungan Kementerian Keuangan.

"Saya ditelponin malam, mulai Sabtu atau Minggu. Waduh, kan ini bukan soal hanya tanda tangan, tapi yang terkait dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

"Tapi kemarin sudah kami kirimkan Pak. Saya ditelponin Mensesneg (Pratikno) terus, jadi alhamdulillah sudah selesai terkait gaji hakim," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang persetujuan tersebut, Anas menjelaskan persetujuan yang ia maksud ialah untuk melakukan penyesuaian terhadap tunjangan hakim.

"Tunjangan, ada beberapa formula, agak panjang kalau kita jelasin. Yang pasti, beberapa skema sudah kita setujui," kata Anas, ditemui usai acara.

Anas belum dapat memastikan berapa kisaran kenaikannya. Namun ia memastikan, formulanya sesuai dengan harapan Mahkamah Agung. Dokumen berisikan berisikan formula itu pun telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Ini sedang diproses di Setneg, bersama Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Hukum dan HAM. Ini akan segera dipercepat," tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, Solidaritas Hakim Indonesia berencana untuk cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik. Para hakim akan melakukan cuti bersama serentak pada 7 sampai 11 Oktober 2024.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan langkah itu sebagai buntut dari gaji dan tunjangan hakim yang disebut tidak naik selama 12 tahun lamanya.

Adapun gaji dan tunjangan hakim sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

Disebutkan, hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

Tunjangan lainnya itu terdiri tunjangan keluarga yang dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas:

a. tunjangan istri/suami sebesar 10%

b. tunjangan anak sebesar 2% untuk paling banyak 2 orang anak

Kemudian terdapat tunjangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak dua orang anak.

Sedangkan untuk rentang gaji hakim sendiri, untuk hakim dengan masa kerja 0-1 tahun gajinya berada pada rentang Rp 2.064.000 s.d 2.875.200. Sedangkan untuk yang paling senior, yakni masa kerja 32 tahun, rentang gajinya mencapai Rp 3.929.700 s.d 4.978.000. Namun perlu diingat, besaran gaji ini belum termasuk tunjangan.

Simak: Video: Pakai Pita Putih, Para Hakim Ngadu ke DPR Gaji Tak Naik 12 Tahun

[Gambas:Video 20detik]

Bisnis.com, JAKARTA - Brand lokal Makhtab siap penuhi kebutuhan fashion muslim pria dengan meresmikan toko terbarunya di Gandaria City, Jakarta Selatan, pada beberapa Waktu lalu.

Founder Makhtab Teuku Moh Rizky Rivolsa bersyukur pihaknya bisa menjawab permintaan pasar yang semakin tinggi.

“Kami berharap Makhtab bisa menjadi kebanggaan umat muslim,” katanya dalam acara Grand Opening, dikutip dari siaran pers yang diterima Bisnis, Selasa (23/7).

Brand Ambassador Makhtab, Teukur Wisnu, berharap Makhtab bisa menjadi pilihan umat muslim untuk mencari fashion yang modern.

“Mudah-mudahan hadirnya toko offline Makhtab ini bisa menjadi bukti kalau kualitas dari produk Makhtab itu memang bagus,” ungkapnya.

Makhtab didirikan pada tahun 2020, dengan tujuan ingin memenuhi pasar pakaian muslim standar syar'i, yang terbatas di Indoensia.

Pakaian yang dijual di Makhtab pun beragam, mulai dari busana formal hingga pakaian untuk dipakai ke tempat ibadah.

Beberapa produk andalannya yakni jubah, kurta, kemeja, kemko, polo shirt, hingga celana ankle.

Keunggulan Makhtab yakni desainnya memiliki potongan syar'i yang memperhatikan aurat bagian belakang, khususnya saat sujud atau ruku'.