Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN tengah mengejar pasokan gas baru untuk menambal tren penurunan pengaliran gas dari Blok Corridor, garapan Medco E&P Grissik Ltd. (MEPG).

Perusahaan gas pelat merah itu belakangan tengah berupaya untuk memperpanjang sejumlah perjanjian jual beli gas (PJBG) existing, membuka komersialisasi blok gas baru, hingga membuka kemungkinan impor kargo gas alam cair atau LNG.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN Arief S. Handoko mengatakan perseroan bakal membuka opsi impor kargo gas alam cair atau LNG apabila defisit gas pipa dari Blok Corridor tidak bisa diatasi dari potensi dalam negeri.

Belakangan, perusahaan gas negara itu membeberkan alokasi gas dari Blok Corridor, garapan Medco E&P Grissik Ltd. (MEPG), bakal susut ke level 129 miliar satuan panas britania per hari (BBtud) pada 2028 mendatang.

Hitung-hitungan itu lebih rendah dari amendemen Perjanjian Jual-Beli Gas (PJBG) dengan Medco untuk periode 2024 sampai dengan 2028, dengan alokasi sekitar 410 BBtud.

Adapun, amandemen PJBG itu diteken PGN bersama dengan anak usaha PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) tersebut pada pertengahan Desember 2023.

“Kita juga mengantisipasi opsi impor LNG apabila defisit ini tidak bisa dipenuhi dari kilang LNG di Indonesia,” kata Arief saat Public Expose Kinerja Konsolidasi Semester I/2024 secara daring, Kamis (17/9/2024).

Arief mengatakan perseroannya bersama dengan otoritas hulu migas telah menjajaki kemungkinan pengadaan LNG baru dari Kilang Bontang, Tangguh hingga Donggi Senoro.

Dia menambahkan perseroannya tengah mengejar perpanjangan kontrak gas pipa existing, kontrak baru dari PetroChina Jabung, Blok Duyung garapan Condrad Asia Energy, Jadestone, serta Medco South Sumatra.

Selain itu, sejumlah potensi blok migas di Jawa Timur ikut dijajaki seiring dengan kontruksi proyek pipa transmisi Cisem Tahap II (Batang-Kandang Haur Timur).

“Pasokan LNG disiapkan untuk memenuhi kekurangan pasokan gas dari pipa,” kata dia.

Pasokan gas dari Blok Corridor dengan kontrak 2.310 TBTU itu sudah mengalir sejak 9 Agustus 2004, saat lapangan dikelola ConocoPhillips Ltd. (Grissik).

Adapun, harga terkontrak gas dari Blok Corridor dipatok di level US$5,44 per per metric million british thermal unit (MMBtu).

Belakangan lewat amandemen kontrak, otoritas hulu migas meniadakan kuota ekspor untuk Medco dari Blok Corridor. Seluruh produksi gas mesti dialihkan untuk PGAS.

Berdasarkan laporan MEDC selaku operator blok, total penyerahan harian gas berdasarkan kontrak lama mencapai sekitar 700 BBtud, dengan 83% dijual ke pembeli domestik dan 17% diekspor ke Singapura. Artinya, pasokan gas ke PGN susut 45,25% atau turun 181 BBtud pada PJBG yang anyar saat ini.

Adapun, tambahan kargo LNG itu belakangan diperlukan untuk menambal pasokan defisit gas pipa dari beberapa lapangan di kawasan Sumatra bagian tengah, Sumatra Selatan dan Jawa bagian barat.

Beberapa lapangan yang mengalami penurunan salur gas itu di antaranya Blok Corridor, PEP Sumatra Selatan (Regional 1), PEP Jawa Barat (Regional 2), PHE Jambi Merang dan sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di kawasan tersebut.

Sebelumnya, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi menuturkan, lembaganya saat ini terus memfinalisasi upaya penambahan kargo itu untuk menutup defisit gas pipa yang terjadi di sejumlah lapangan terkontrak dengan PGN.

“Terus difinalisasi, terkait besaran volume, ketersediaan pasokan sesuai jadwal, harga, maupun term komersial lainnya. Diperkirakan Juni-Juli 2024 akan dapat direalisasikan,” kata Kurnia saat dikonfirmasi, Selasa (7/5/2024).

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pelaku usaha di kawasan industri bisa mengimpor gas alam cair (LNG) saat harga gas di dalam negeri terbilang mahal.

Kepastian itu disampaikan Airlangga saat menerima kunjungan sejumlah pentolan pengusaha yang terhimpun dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar menilai positif rencana importasi LNG yang dijanjikan Airlangga tersebut. Sanny berharap izin impor gas alam cair itu bisa menciptakan harga gas yang lebih kompetitif untuk industri di dalam negeri nantinya.

“Supaya betul-betul ada kompetisi sehingga harganya juga nanti terbentuk sesuai dengan market untuk pertumbuhan dari industri nasional,” kata Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar saat ditemui selepas audiensi dengan Airlangga.

Sanny menuturkan, arah kebijakan pemerintah telah mencoba untuk membuka kemungkinan pasokan gas lain di luar pasokan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN. Hanya saja, Sanny menuturkan, Airlangga belum menerangkan lebih spesifik ihwal syarat yang mesti dipenuhi untuk izin impor LNG tersebut.

Belakangan, kata Sanny, PGN telah menerapkan skema kuota untuk pembelian gas pipa yang dicampur dengan LNG. Konsekuensinya, harga gas yang dipasok PGN untuk industri jauh dari ketetapan harga gas bumi tertentu (HGBT).

“Paling tidak harga US$6 per juta per British thermal unit [MMBtu] itu jangan naik lagi, sesuai HGBT,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui rencana kewajiban pasok domestik atau domestic market obligation (DMO) gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Selain itu, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Berita baik bagi kita semua, Bapak Presiden dalam ratas kemarin menyetujui pembentukan RPP Gas Bumi untuk kebutuhan domestik,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Menurut Agus, selama ini kewajiban pasok atau ketersediaan gas untuk industri manufaktur tidak diatur secara tegas.

Konsekuensinya, pasokan gas untuk industri dari lapangan kelolaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak berkelanjutan dan belakangan harga gas justru naik hampir dua kali lipat dari amanat HGBT di level awal US$6 per juta per British Thermal Unit (MMBtu).

“Kalau kita lihat sekarang dalam neraca dari total produksi gas nasional, sekarang yang diperuntukkan atau yang dialokasikan untuk manufaktur dan termasuk pupuk baru 40%, ini terjadi secara alamiah seperti itu belum ada regulasi,” kata Agus.

Di sisi lain, dia menambahkan, pemerintah turut membuka opsi impor gas untuk memenuhi keperluan industri manufaktur domestik. Dia menegaskan, nantinya beleid itu bakal membuka lebar kompetisi harga antara gas produksi di dalam negeri dengan harga impor.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Langkah pemerintah untuk mengizinkan kawasan industri mengadakan atau mengimpor LNG (liquefied natural gas) dari luar negeri dinilai akan menguntungkan pelaku industri.

Namun, bagai pisau bermata dua kebijakan ini dinilai bisa berpengaruh pada pendapatan negara karena sebelumnya LNG dipasok sebagian besar melalui PT Pertamina (Persero) dan afiliasinya.

Pengamat Ekonomi dan Energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai, kebijakan impor LNG akan membuat keuntungan bagi industri manufaktur di Indonesia.

"Itu (impor LNG) adalah kebijakan yang sangat tepat dan lebih baik, dari pemerintah daripada memaksakan harga khusus industri US$ 6per MMBTU sehingga dengan izin impor tadi, maka perusahaan punya pilihan atau alternatif mana yang lebih murah. Misalnya, apakah memutuskan impor, atau apakah memutuskan membeli dalam negeri. Jadi sesuai dengan harga keekonomian," ungkap Fahmy saat dihubungi Kontan, Rabu (10/7).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan, Bisman Bakhtiar menambahkan, kebijakan ini akan membantu industri untuk menjamin pasokan gas untuk industri mereka.

"Selain itu soal harga juga akan lebih kompetitif karena masuknya gas impor. Jadi industri akan mendapatkan jaminan keberlanjutan pasokan gas dengan peluang harga yang terbaik," ungkap Bisman.

Di sisi lain, Fahmy mengungkap bahwa kekhawatiran akan pengelolaan impor LNG tidak akan terlalu besar. Apalagi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengatur mekanisme impor tersebut.

"Saya kira bisa berjalan dengan baik itu, tidak masalah untuk pengelolaan tadi. Industri bisa impor sesuai kebutuhannya tidak terlalu berlebihan atau kekurangan," tambah Fahmy.

Bahtiar menambahkan, sepanjang dari aspek teknologi dan modal mencukupi keputusan impor dinilai bisa aman dan kendala bisa diantisipasi.

"Namun yang perlu menjadi perhatian pengembangan terminal LNG membutuhkan investasi yang sangat besar sehingga perlu dihitung benar aspek keekonomiannya," katanya.

Bahtiar juga memberi catatan, perizinan impor LNG ini tentunya akan berpengaruh pada industri hulu Migas, dimana akan memangkas pasar mereka karena selama ini sebagian besar gas bumi diperuntukkan untuk kebutuhan pasar industri dalam negeri.

"Apalagi lifting gas bumi Indonesia lumayan relatif bagus, sehingga dengan adanya impor gas maka akan jadi tantangan bagi pasar hulu gas," katanya.

Menurutnya, kebijakan ini juga akan berdampak juga pada penerimaan negara ke depannya.

"Lebih kompetitif iya benar, tetapi kalau lebih sehat bisa jadi tidak. Karena PT Pertamina merupakan BUMN maka bisa jadi juga akan berpengaruh pada penerimaan negara," ungkapnya.

Oleh karena itu, ia menekankan perlunya pembahasan yang serius dan mendalam antara Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM terkait dua sektor industri dan sektor energi yang masing-masing perlu jalan tengah yang tidak saling merugikan.

Untuk diketahui, aturan impor LNG ini sebagaimana termaktub dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang sudah disetujui oleh Presiden Jokowi pada Senin (8/7).

Nantinya, kawasan industri bakal memiliki landasan hukum dan membentuk konsorsium, khususnya untuk membangun infrastruktur penunjang. Konsorsium ini bisa terdiri lebih dari satu kawasan kemudian digunakan bersama.

Namun terdapat catatan, impor LNG ini hanya boleh dilakukan untuk mendatangkan gas bumi sebagai bahan baku bagi tenant dan untuk produksi listrik di kawasan industri.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengizinkan kawasan industri mengadakan LNG (liquefied natural gas) dari luar negeri.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri.

"Terkait kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), Sanny Iskandar memperkirakan, permintaan lahan industri tahun 2024 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, permintaan lahan didukung oleh pertumbuhan industri manufaktur, seperti otomotif dan FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Selain itu, permintaan lahan juga berasal dari industri data center yang meningkat seiring maraknya transformasi digital.

Pemerintah memutuskan memberikan izin bagi kawasan industri membuat infrastruktur regasifikasi LNG. Bahkan, kawasan industri juga bakal bisa melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Hal ini merupakan salah satu keputusan rapat internal yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Hasil rapat itu diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG, plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," sebut Airlangga usai rapat, Senin (8/7/2024).

Masih soal LNG, selain bicara soal kawasan industri yang diperbolehkan melakukan regasifikasi dan impor LNG. Pemerintah juga memberikan tugas kepada Pertamina untuk memperbanyak fasilitas regasifikasi LNG di Indonesia.

Sayangnya, Airlangga tak merinci proyek infrasturktur gas mana yang diminta Jokowi untuk dibangun oleh Pertamina. Pertamina sendiri sudah memiliki beberapa fasilitas regasifikasi LNG seperti di Arun, Aceh dan Bontang, Kalimantan Timur.

"Nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas. Terutama untuk regasifikasi LNG," beber Airlangga.