Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan tidak ada pidana untuk pihak yang menarasikan coblos 3 pasangan di Pilkada serentak 2024.

"[Narasi coblos tiga paslon] sampai sekarang tidak [dipidana]," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja usai acara Sentra Gakkumdu di Ancol, Kamis (19/9/2024).

Namun demikian, Bagja menekankan, apabila nantinya terdapat narasi-narasi yang mengandung unsur fitnah terhadap calon kepala daerah, maka hal itu bisa berujung pada pelanggaran pidana.

"Tapi nanti kita lihat di kampanye bagaimana kalau kampanyenya sudah melakukan fitnah terhadap calon kepala daerah yang kemudian bertanding itu kemungkinan bisa dipidana," tambahnya.

Selain itu, Bagja juga meminta ke seluruh pihak agar tidak mengampanyekan mencoblos kotak kosong. Sebab, hal tersebut dapat membuat suara tidak sah.

Sebagaimana diketahui, pemilihan kotak kosong akan terjadi apabila ada calon tunggal kepala daerah pada pemilihan di daerahnya masing-masing. Sejauh ini, terdapat 35 titik yang berpotensi menyelenggarakan Pilkada 2024 bercalon tunggal.

Seperti halnya calon kepala daerah, kotak kosong juga memiliki hak untuk dipilih. Hanya saja, Bawaslu menegaskan bahwa kotak kosong tidak bisa difasilitasi oleh KPU pada saat kampanye.

"Sudah kami sampaikan kepada KPU bahwa tidak ada fasilitas kepada kolom kosong, kepada calon kepala daerah ini kan ada fasilitas pemasangan alat peraga dan lain fasilitas dari KPU misalnya sebagian kecil ya. Namun untuk kotak kosong tidak diperkenankan ya," pungkas Bagja.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) memprediksi angka golput akan menipis di Pilkada DKI Jakarta dan gerakan Anak Abah Coblos 3 Paslon tidak berpengaruh banyak ke pemilih.

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap 1.200 warga DKI Jakarta dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen per tanggal 6-12 September 2024.

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan mengemukakan ada 93,3 persen responden yang memastikan akan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memilih di Pilkada Serentak 2024. Sementara itu, 5,8 persen responden menjawab tidak akan datang ke TPS untuk memilih, sisanya 1 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

"Tapi ini tidak berarti mereka tidak golput ya, karena bisa saja orang datang ke TPS dan mencoblos semuanya, sehingga suara tidak sah dan masuk kategori golput," tutur Djayadi di Jakarta, Rabu (18/9).

Selain itu, Djayadi juga mengatakan bahwa ada sebanyak 86,7 persen responden yang mengetahui bahwa Pilkada Jakarta bakal digelar pada tanggal 27 November 2024 nanti.

"Sementara 13,3 persen responden masih belum mengetahui waktu pasti dimulainya Pilkada Jakarta," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengancam mempidanakan siapapun yang mengajak untuk tidak memilih atau golongan putih (golput) pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Muhammad Afiffudin menyebut hukuman pidana tersebut tertuang di dalam Pasal 187 huruf A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Pasal itu menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih, agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4).

"Itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," tutur Afif kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (17/9).

Maka dari itu, dia mengimbau kepada publik untuk tetep menggunakan hak pilihnya dan tidak terpengaruh dengan ajakan di media sosial untuk golput.

Afi juga meminta media massa agar bisa mengajak masyarakat untuk tidak golput di Pilkada Serentak 2024.

"KPU mengajak semua untuk menggunakan hak pilihnya, biar pemilih Pilkadanya tinggi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Komisioner KPUD DKI Jakarta Astri Megatari kala membahas soal gerakan tiga paslon yang datang dari pendukung Anies Baswedan tersebut.

"Jika kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih itu bisa dipidanakan," terangnya di KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024).

Saat ditanya mengenai tindakan gerakan tusuk tiga paslon jika terdapat pemberian uang, KPU menegaskan hal tersebut merupakan tindak pidana.

Adapun, muncul informasi bahwa aksi tusuk 3 Paslon datang dari gerakan Anak Abah alias pendukung Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan mengingatkan agar warga tetap menggunakan hak suaranya saat pencoblosan pilkada.

Selain itu, dia juga melihat ada partisipasi yang murni dan aktif, dengan masyarakat memilih sesuai dengan kesadaran. Ujang kemudian menambahkan memang ada partisipasi yang lebih dimobilisasi.

"Nah, bisa jadi nanti itu tingginya partisipasi di Jakarta juga ada partisipasi yang dimobilisasi oleh relawan, oleh partai politik, oleh kandidat untuk mencobloskan itu," terangnya kepada Bisnis, Kamis (12/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi soal gerakan tusuk tiga paslon yang diinisiasi oleh Anak Abah alias pendukung Anies Baswedan.

Komisioner KPUD DKI Jakarta, Astri Megatari, mengungkapkan bahwa pihaknya optimistis warga DKI Jakarta kini cerdas, kritis, dan dapat menilai ketiga paslon dengan pikiran dan pandangan yang terbuka.

Terlebih, dia mengatakan bahwa warga DKI Jakarta juga melek digital sehingga semakin kritis dalam menentukan pilihannya.

"Jadi kami sangat optimistis dengan melihat profil warga DKI jakarta, yang saat ini semakin berkembang, melek digital, dan sebagainya," jelas Astri di KPU DKI Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Terkait jika ada gerakan memilih ketiga paslon dan diimi-imingi pemberian uang, KPU menuturkan bahwa politik uang jelas akan dipidanakan.

Tak hanya itu, jika mengajak masyarakat untuk tidak memilih, juga dapat dipidanakan.

"Jadi memilih itu kan sebenernya hak masing-masing warga apakah memilih atau tidak. Namun jika kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih itu bisa dipidanakan," jelasnya.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Reki Putera Jaya kemudian juga menuturkan akan melakukan sosialisasi untuk mencegah gerakan tusuk tiga paslon.

"Kami hari ini juga melakukan sosialisasi dalam bentuk forum warga. Tentu informasi seperti itu akan kami sampaikan juga melalui media sosial," ungkap Reki.