Hi!Pontianak - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar berpesan kepada Gen Z untuk tidak golput dan menyebarkan hoaks. Hal ini disampaikannya usai menghadiri pembukaan Rakernas BEM SI ke-XVII di Polnep pada Jumat, 25 Oktober 2024.

"Gen Z, para pemuda saya berharap jangan golput. Manfaatkan peluang memilih ini untuk perubahan Kalimantan Barat. Jangan hoaks, tidak boleh sebarkan hoaks karena hoaks merusak tatanan kehidupan bermasyarakat," ungkap Zulfydar.

Zulfydar juga berharap pada pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024 mendatang dapat berjalan dengan damai di masyarakat. "Pilkada ini harus damai di hati masyarakat," tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengancam mempidanakan siapapun yang mengajak untuk tidak memilih atau golongan putih (golput) pada Pilkada Serentak 2024.

Ketua KPU Muhammad Afiffudin menyebut hukuman pidana tersebut tertuang di dalam Pasal 187 huruf A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota.

Pasal itu menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih, agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4).

"Itu bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar," tutur Afif kepada Bisnis di Jakarta, Selasa (17/9).

Maka dari itu, dia mengimbau kepada publik untuk tetep menggunakan hak pilihnya dan tidak terpengaruh dengan ajakan di media sosial untuk golput.

Afi juga meminta media massa agar bisa mengajak masyarakat untuk tidak golput di Pilkada Serentak 2024.

"KPU mengajak semua untuk menggunakan hak pilihnya, biar pemilih Pilkadanya tinggi," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Komisioner KPUD DKI Jakarta Astri Megatari kala membahas soal gerakan tiga paslon yang datang dari pendukung Anies Baswedan tersebut.

"Jika kita mengajak masyarakat untuk tidak memilih itu bisa dipidanakan," terangnya di KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2024).

Saat ditanya mengenai tindakan gerakan tusuk tiga paslon jika terdapat pemberian uang, KPU menegaskan hal tersebut merupakan tindak pidana.

Adapun, muncul informasi bahwa aksi tusuk 3 Paslon datang dari gerakan Anak Abah alias pendukung Anies Baswedan. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin mengatakan mengingatkan agar warga tetap menggunakan hak suaranya saat pencoblosan pilkada.

Selain itu, dia juga melihat ada partisipasi yang murni dan aktif, dengan masyarakat memilih sesuai dengan kesadaran. Ujang kemudian menambahkan memang ada partisipasi yang lebih dimobilisasi.

"Nah, bisa jadi nanti itu tingginya partisipasi di Jakarta juga ada partisipasi yang dimobilisasi oleh relawan, oleh partai politik, oleh kandidat untuk mencobloskan itu," terangnya kepada Bisnis, Kamis (12/9/2024).

Para pendukung Anies Baswedan yang dikenal dengan sebutan anak abah membuat gerakan golput mengajak mencoblos tiga pasangan calon atau paslon di pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta. Pakar politik menyebut gerakan anak abah coblos tiga paslon tersebut memberikan keuntungan kepada satupun kandidat yang berlaga.

Pakar politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin beranggapan gerakan golput anak abah, membuat dampak politik merata dirasakan paslon cagub dan cawagub Ridwan Kamil-Suswono, Pramono Anung-Rano Karno, dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

“Tidak ada yang diuntungkan, semuanya rugi karena kalau coblos tiga paslon maka suaranya tidak sah. Tidak ada yang mendapatkan untung dari gerakan itu,” kata Ujang lewat pesan suara WhatsApp pada Selasa (10/9).

Para pemilih dalam episode Pilgub Jakarta cenderung lebih cair daripada ajang Pilgub sebelumnya. Dia mengatakan pendukung Anies Baswedan yang berbasis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat Pilgub Jakarta 2017 berpotensi memilih pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

Namun, para pendukung Anies yang sakit hati dengan keputusan PKS yang batal mengusungAnies di Pilgub, cenderung memilih pasangan di luar Ridwan Kamil-Suswono. “Pemilih Anies ini menyebar karena sifat pemilih itu cair,” ujar Ujang.

Dia juga melihat potensi hal serupa pada sikap simpatisan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilgub Jakarta tahun ini. Ujang mengatakan pendukung Ahok tak serta-merta mencoblos kertas suara bergambar pasangan Pramono Anung-Rano Karno. “Faktor-faktor Pilgub saya melihat cair saja, pemilih menyebar ke yang lain biasanya tidak suka kepada kandidat tertentu,” kata Ujang.

Pakar Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menyampaikan bahwa munculnya narasi gerakan ‘anak abah’ coblos tiga paslon adalah bentuk ekspresi politik dari para pendukung Anies Baswedan.

Menurutnya, meskipun narasi itu berasal dari pendukung Anies, wacana tersebut kemungkinan besar tidak secara khusus ditujukan atau mengarah pada paslon tertentu dalam konteks politik Pilgub Jakarta.

Wasisto menyampaikan, ekspresi politik itu cenderung bersifat umum dan tidak secara langsung mendukung atau menyerang paslon lain secara spesifik. “Saya pikir narasi itu lebih pada ekspresi politik para pendukung Anies Baswedan yang mungkin tidak mengarah pada paslon tertentu,” kata Wasisto lewat pesan singkat WhatsApp pada Selasa (10/9).

Bacagub dan Bacawagub Jakarta Pramono Anung-Rano Karno, merespons munculnya gerakan 'coblos 3 pasangan'. Pasangan yang diusung PDIP itu meyakini meski ada gerakan tersebut angka golput di Pilkada Jakarta akan berkurang.

Awalnya Pramono menyinggung soal putusan MK yang membuat dia dan Rano Karno bisa maju meski hanya dengan satu partai. Ia pun akhirnya maju usai diminta Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Keputusan MK itu membuat peta politik berubah. Khusus di Pilgub Jakarta, dari yang semula hanya dua paslon menjadi tiga paslon.

"Karena amanah itu diberikan, saya dan Bang Doel maju, maka tidak ada kata setengah hati lagi," ucap Pramono dalam Gathering dengan Media di The Acre Kafe, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9).

Menurut Pramono gerakan 'coblos 3 pasangan' hanya kemaharan sesaat masyarakat. Ia yakin angka golput akan berkurang pada Pilgub Jakarta 2024.

"Dan pilihan untuk golput, saya yakin seyakin-yakinnya ini akan menurun tajam. Jadi kemarahan publik ini hanya temporary," ungkap Pramono.

Rano Karno juga memiliki pandangan yang sama. Sambil berkelakar ia mengatakan di Pilgub Jakarta memang ada tiga paslon yang bisa dicoblos.

"Pasti besok akan mencoblos tiga pasang, karena kita kan ada tiga pasang. Ada nomor 1, 2, 3. Tinggal pasangan mana yang paling banyak dicoblos, besok tinggal kita beradu," imbuh Rano.

Namun, ia tetap menyayangkan adanya gerakan tersebut yang membuat masyarakat jadi berpikir untuk golput.

"Makanya saya tadi ditanya gimana (gerakan coblos tiga pasang), saya rasa sayang. Jadi artinya tidak bisa dipungkiri pasti akan mencoblos tiga pasang, pasti," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Golput atau golongan putih adalah istilah yang kerap digunakan untuk sikap tidak memilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.

Meskipun dihubungkan dengan sikap apatis dan tidak mau ikut campur politik, tetapi sebenarnya golput adalah gerakan politik juga.

Melansir Pusat Edukasi Antikorupsi, pada Pemilu 2024, pemilih muda melebihi setengah dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, CSIS menyebar survei untuk pemilu 2024 dan ditemukan bahwa 11,8% responden memilih untuk golput.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik, angka tersebut jauh lebih rendah daripada tingkat pemilih golput pada Pemilu 2019, yaitu 18,02% dari total pemilih atau sebanyak 34,75 juta jiwa. Sementara itu, 2014 mencatat tingkat tertinggi golput dalam pemilu, yaitu 30,22% atau 58,61 juta orang.

Sejarah Golput

Istilah golput mulai populer pada masa Orde Baru. Tahun 1971, sekelompok mahasiswa berkumpul dan memanggil diri mereka “Golongan Putih”. Di antara mahasiswa tersebut adalah Adnan Buyung Nasution dan Soe Hok Djin alias Arief Budiman.

Mengutip Arief Budiman, golongan putih terbentuk karena merasa aspirasi politik mereka tidak terwakili oleh wadah yang ada saat itu–yaitu pemerintah Orde Baru.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa golput muncul dari moral dan nurani masyarakat, tidak hanya sebagai sikap tidak peduli terhadap negara saja.

Hal tersebut juga disebutkan oleh Megawati Soekarnoputri–presiden Republik Indonesia ke-5–pada 23 Mei 1997.

Sebagai oposisi pemerintahan saat itu, Megawati mengumumkan tidak akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum 1997. Kemudian, dia mendorong masyarakat untuk menggunakan hati nurani ketika memilih pemimpin.

Pilihan golput ini menjadi topik pembicaraan yang hangat, tetapi bukan hal yang dihiraukan oleh partai politik lain, menurut arsip AP.

Tokoh nasional yang secara terang-terangan pernah melakukan golput sebagai bentuk perlawanan adalah Abdurrahman Wahid, atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Gus Dur adalah pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama selama 1984–1999, kemudian menjadi presiden Republik Indonesia ke-5 pada 1999–2001.

Dalam masa pasca kepresidenannya, Gus Dur menyatakan golput pada putaran kedua pemilihan umum 2004. Dia menyatakan alasan pilihan ini dalam situs resmi Gus Dur yang diunggah pada 10 September 2004.

Menurutnya, KPU melakukan kecurangan, pemihakan, dan manipulasi dalam proses pra-pemilihan umum. Baginya, sistem hukum “sedang dikuasai oleh mafia peradilan”. Gus Dur pun memilih untuk golput dalam pemilu dan mempraktikkan haknya sebagai warga negara Indonesia.

Sebagai informasi, Gus Dur kembali menjadi bakal calon presiden usungan PKB pada pemilu 2004. Namun, dia tidak diloloskan tes kesehatan yang diselenggarakan untuk memastikan kesehatan jasmani dan rohani calon presiden-wakil presiden.(Ilma Rayhana)