Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) mencatat portofolio pembiayaan kepada sektor energi terbarukan mencapai Rp10 triliun per September 2024.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar menjelaskan bahwa angka tersebut tumbuh 6,1% secara tahunan (year on year/YoY).

“Langkah ini sejalan dengan rencana jangka panjang yang tertuang di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik [RUPTL] PLN untuk mencapai target Net Zero Emission pada 2060,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (4/11/2024).

Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa rencana itu mencakup pencapaian sebesar 25% dari campuran energi terbarukan pada 2030, hingga mencapai 100% energi terbarukan pada tahun 2060.

Tak hanya energi terbarukan, pertumbuhan pembiayaan juga terjadi pada kendaraan rendah emisi. Di bidang korporasi, Bank Mandiri memberikan kredit untuk Transportasi Ramah Lingkungan sebesar Rp7,2 triliun atau meningkat sebanyak 94,6% YoY.

Sementara itu, penyaluran kredit retail untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) hingga September 2024 telah mencapai Rp673 miliar atau meningkat sebesar 129,9% YoY.

“Pembiayaan ekosistem mobil listrik mendorong penciptaan mobilitas rendah karbon dan membangun kemampuan manufaktur lokal untuk membangun kendaraan Listrik dan sarana penunjangnya,” terang Alexandra.

Dalam waktu yang akan datang, dia menyebut bahwa perseroan akan membidik proyek-proyek energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung, pembangkit listrik tenaga angin (PLTA), dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).

Berdasarkan laporan kinerjanya, BMRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp1.590 triliun per kuartal III/2024 atau September 2024 atau tumbuh 20,8% YoY.

Pertumbuhan tersebut utamanya ditopang oleh segmen korporasi yang tercatat senilai Rp581 triliun pada akhir kuartal III/2024.

Selain itu, pertumbuhan kredit Bank Mandiri juga ikut didorong oleh segmen mikro produktif dan SME yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7% secara tahunan di akhir September 2024 serta penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga September 2024 mencapai Rp32,2 triliun.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Bob Tyasika Ananta mengatakan bahwa jumlah pembiayaan berkelanjutan (sustainable financing) yang disalurkan oleh pihaknya mencapai Rp62,5 triliun per September 2024.

“Hingga kuartal III 2024, portfolio sustainable financing BSI mencapai Rp62,5 triliun dengan komposisi green financing adalah Rp13,4 triliun dan social financing Rp49,1 triliun,” ucap Bob Tyasika Ananta di Jakarta, Selasa.

Tiga sektor utama dalam green financing tersebut mencakup pembiayaan pulp papers dengan sumber kayu bersertifikat ecolabel (eco-efficient) sebesarRp5,5 triliun, pembiayaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sebesar Rp6,7 triliun, serta pembiayaan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan Rp700 miliar.

Sementara social financing disalurkan untuk pembiayaan perdagangan besar dan eceran (sektor mikro) senilai Rp15,1 triliun serta pembiayaan usaha pertanian, kehutanan, dan perdagangan (sektor UKM) senilai Rp24 triliun.

“Langkah ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM,” ujarnya.

Selain dengan menyalurkan pembiayaan, Bob menyatakan bahwa pihaknya juga menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung pengembangan UMKM melalui pembangunan UMKM Center.

Kini terdapat empat UMKM Center BSI, yakni di Aceh dengan pembiayaan Rp41,9 miliar, Yogyakarta dengan pembiayaan Rp3,7 miliar, Surabaya, Jawa Timur, dengan pembiayaan Rp3,2 miliar, serta Makassar, Sulawesi Selatan, dengan pembiayaan Rp22,87 miliar.

Masing-masing UMKM Center BSI tersebut memiliki 2.046 nasabah binaan, 948 nasabah binaan, 776 nasabah binaan, serta 259 nasabah binaan.

Hingga September 2024, total pembiayaan yang disalurkan oleh perseroan kepada para pelaku UMKM di seluruh Indonesia mencapai Rp49,2 triliun, terdiri dari Rp15,1 triliun kepada pelaku usaha mikro, Rp25,5 triliun kepada pelaku usaha kecil, serta Rp8,6 triliun kepada pelaku usaha menengah.

Seiring dengan bertumbuhnya penyaluran pembiayaan UMKM, Bob menuturkan bahwa rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM) perseroan meningkat menjadi 34,98 persen pada kuartal III tahun ini dari 34,75 persen pada kuartal III tahun lalu.

Tidak hanya dengan menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, ia mengatakan bahwa pihaknya juga berupaya untuk berkontribusi bagi masyarakat dan negara melalui zakat dan pajak.

Ia menyampaikan bahwa jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh perseroan sejak terbentuk pada 2021 lalu hingga September 2024 mencapai Rp5,3 triliun.

“BSI juga telah menghimpun dana zakat perusahaan sejak merger hingga September 2024 kemarin sebesar Rp602 miliar. Selain itu, ada zakat pegawai sebesar Rp124 miliar dan juga zakat dari nasabah dan umum sebesar Rp131 miliar,” imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan kendaraan listrik perusahaan multifinance mencapai Rp 29,07 triliun per Agustus 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu memakan porsi sebesar 5,53% dari total piutang pembiayaan.

"Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat," ungkapnya dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Rabu (2/10).

Selain itu, Agusman berpendapat tren positif pembiayaan kendaraan listrik dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem green financing di Indonesia.

Secara keseluruhan, OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan multifinance sebesar Rp 499,29 triliun pada Agustus 2024. Nilai piutang pembiayaan pada Agustus 2024 tumbuh 10,18% Year on Year (YoY).

Non Performing Financing (NPF) Net tercatat sebesar 0,83% pada Agustus 2024. Adapun nilai tersebut membaik dari bulan sebelumnya yang mencapai 0,84%. Sementara itu, Non Performing Financing (NPF) Gross perusahaan pembiayaan pada Agustus 2024 sebesar 2,66%. Angka itu membaik, jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,75%.

IDXChannel - Minat dunia usaha untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan hijau (green financing) dari perbankan sejauh ini dinilai masih cukup rendah.

Hal ini tak lepas dari concern dunia usaha dalam negeri yang juga masih cukup minim terhadap isu lingkungan, terutama terkait penerapan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola (environmental, social and governance/ESG).

Kondisi tersebut kontraproduktif terhadap tren yang terjadi di tingkat global, di mana masyarakat dunia sudah menyadari betul pentingnya untuk menjadi isu lingkungan sebagai salah satu prioditas utama dalam menjalankan bisnisnya.

Guna mengatasi hal tersebut, pemerintah dinilai perlu memberikan sejumlah insentif sebagai daya tarik atau 'gula-gula' agar para pelaku usaha tertarik untuk lebih memanfaatkan fasilitas green financing dari perbankan.

Meski, pemberian insentif tersebut diakui juga cukup sulit untuk diberikan, mengingat saat ini pemerintah justru tengah fokus dalam mendongkrak pendapatan pajak, di antaranya dengan menaikkan persentase Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.

"Sebenarnya kalau ditanya (butuh insentif atau tidak), maka jawabannya pasti butuh ya, agar peminat (green financing) makin banyak. Tapi kita juga realistis saja, bahkan pajak (PPN) saja mau dinaikkan (oleh pemerintah), jadi kalau soal insentif, sepertinya susah," ujar Head of Sustainability & Corporate Secretary PT Bank Permata Tbk (BNLI), Katharine Grace, dalam keterangan resminya, Kamis (22/8/2024).

Secara umum, Katharina mengakui bahwa dunia usaha nasional sejauh ini masih belum memiliki concern terhadap penerapan prinsip ESG.

Padahal, pada saat yang sama, pemerintah saat ini juga diketahui tengah mempersiapkan aturan wajib bagi perusahaan untuk menjalankan prinsip ESG, melalui revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Dengan bakal direvisinya POJK 51 tersbeut, menurut Katharine, pemerintah bakal mulai mewajibkan penerapan prinsip ESG di kalangan korporasi, mulai dua hingga tiga tahun ke depan.

Belum lagi, demi kebutuhan tersebut, Indonesia diketahui juga telah membentuk komite sustainability di bawah langsung pemerintah Indonesia, melibatkan OJK, Menteri Keuangan, dan Bank Indonesia.

Karenanya, Katharine berharap bahwa pemahaman tentang ESG dan pentingnya penerapan prinsip tersebut secara perlahan mulai bisa dipahami serta benar-benar bakal diterapkan di kalangan dunia usaha sesegera mungkin.

"Jadi, harapannya, manfaatkanlah waktu yang tersisa ke depan untuk kita sama-sama belajar dan menjadi bagian dari kampanye ESG ini. Karena kalau POJK itu sudah direvisi, maka (penerapan prinsip ESG) sudah wajib, kita tidak punya ruang lagi untuk improvement atau coba-coba," ujar wanita yang juga menjabat sebagai Chairwoman of Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) ini.

(taufan sukma)

Total Pembiayaan Hijau BSI Capai Rp 13,4 Triliun per Juni 2024

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah perbankan makin giat meningkatkan portofolio pembiayaan hijau. Tak terkecuali PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Hingga Juni 2024, total pembiayaan hijau (portofolio green financing) BSI sudah mencapai Rp 13,4 triliun. Bahkan nilai tersebut sudah melewati target pembiayaan hijau dari perbankan yang memiliki kode emiten BRIS itu di tahun 2024.

"Target pembiayaan hijau di BSI untuk tahun 2024 sebesar Rp 13 triliun," kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi kepada Kontan.co.id, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, dari total pembiayaan hijau BSI tersebut, khusus untuk pembiayaan energi terbarukan mencapai Rp 744,6 miliar.

Walau rajin menggelontorkan pembiayaan hijau, ternyata non performing financing (NPF) untuk sektor ini masih 0%.

"NPF pembiayaan hijau di BSI saat ini adalah 0% atau nihil," ungkap Hery.

Walau sudah mencapai target pembiayaan hijau di tahun ini, BSI tetap menggenjot potensi pembiayaan hijau. Hery menyebut, pembiayaan hijau di BSI masih memiliki potensi besar karena didukung 7 faktor.

Pertama, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah. Di mana, pemerintah berkomitmen pada tujuan berkelanjutan (SDGs) dan memiliki berbagai kebijakan yang mendorong keberlanjutan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca dan peningkatan penggunaan energi terbarukan.

"Selain itu ada regulasi pendukung investasi hijau, termasuk insentif pajak untuk proyek-proyek ramah lingkungan dan subsidi untuk energi terbarukan," jelas dia.

Kedua, keselarasan dengan prinsip syariah. "Produk keuangan syariah seperti sukuk hijau dan murabahah untuk proyek hijau dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pembiayaan hijau," ungkap Hery.

Ketiga, permintaan pasar yang meningkat. BSI melihat sudah ada kesadaran konsumen tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan semakin meningkat.

Belum lagi, sejumlah perusahaan swasta semakin menyadari pentingnya praktik bisnis yang berkelanjutan dan mencari pembiayaan hijau produk.

Keempat, potensi sumber daya alam. Hery menyebut Indonesia masih memiliki potensi besar dalam energi terbarukan, termasuk tenaga surya, angin, hidro dan biomassa yang membutuhkan pembiayaan hijau untuk pengembangannya.

Kelima, dukungan dari lembaga keuangan internasional. Keenam, potensi sosial dan ekonomi. Ketujuh, kesadaran dan edukasi.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bank Hibank Indonesia berkomitmen untuk mendukung keuangan berkelanjutan dengan menerapkan parktik environmental, social and governance (ESG) dalam bisnis dan operasionalnya.

Sebagai bagian dari komitmennya, bank digital milik BNI ini berpartisipasi dalam pembiayaan hijau. Perseroan berkerja sama dengan PT Bintang Mahameru Sejahtera, PT NBF Tirta Sejahtera dan Perusahaan Umum Daerah (Perumda), memberikan pembiayaan untuk pembangunan Water Treatment Plant (WTP) di wilayah Kabupaten Bekasi.

Nota kesepahaman (MoU) pembiayaan Water Treatment Plant tersebut telah diteken pada 29 Juli 2024 lalu. Proyek tersebut bertujuan untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat yang tinggal di daerah Bekasi.

Direktur Utama hibank, Jenny Wiriyanto mengatakan, pihaknya mengambil langkah nyata dalam menjalankan praktik keuangan berkelanjutan dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB) yang berfokus pada sustainable banking.

Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, termasuk proyek Water Treatment Plant. hibank juga aktif mendukung program pemerintah dan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

“Kami sangat antusias dapat mendukung proyek green financing ini. Pembiayaan ini membuktikan bahwa Hibank mendukung pemerintah menuju Net Zero Emission pada Tahun 2060 dan Indonesia Emas Tahun 2045 ,” kata dia dalam keterangan resminya, Selasa (30/7).

Adapun proyek fasilitas pengelolaan air bersih di Bekasi tersebut dirancang untuk dapat meningkatkan kualitas air bersih dengan mengubah air kotor menjadi air bersih yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Semetara itu, Saipul Anwar selaku Direktur Utama PT NBF Tirta Sejahtera dan PT Bintang Mahameru Sejahter, menjelaskan bahwa WTP menggunakan teknologi terkini untuk memurnikan air sehingga dapat dipastikan air yang dihasilkan aman dan sesuai dengan standar kualitas air minum.

“Program Pembiayaan green financing ini membantu kami untuk mewujudkan pembangunan WTP yang efisien dan berkelanjutan, serta berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat” ujar Saipul.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perbankan tanah air optimis bisa terus meningkatkan kontribusinya untuk mengurangi risiko terkait perubahan iklim dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, dengan menggenjot penyaluran kredit dan pembiayaan hijau atau green financing pada semester II tahun 2024.

Bank CIMB Niaga misalnya, yang baru saja memperkenalkan produk dan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Hijau atau Green Mortgage. Ini merupakan upaya bank dalam meningkatkan portofolio kredit dan pembiayaan hijau tahun ini.

Head of Secured Lending Business & Consumer Credit Underwriting CIMB Niaga Djojo Boentoro mengatakan, inisiatif ini sejalan dengan komitmen CIMB Niaga dalam menjalankan usahanya dengan prinsip ESG (Enviromental, Social, Governance).

"Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan ramah lingkungan. CIMB Niaga akan terus meningkatkan pinjaman untuk pembiayaan hijau atau green financing, termasuk dari Green Mortgage," ungkap Djojo kepada Kontan belum lama ini.

lebih lanjut Djojo menyebut, dengan pembiayaan ini diharapkan semakin banyak proyek atau kegiatan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan yang terfasilitasi.

"CIMB Niaga menargetkan pertumbuhan segmen KPR Hijau dapat tumbuh 20% pada tahun 2024," ungkapnya.

Adapun pada Kuartal I-2024, pembiayaan hijau berwawasan lingkungan hidup yang disalurkan CIMB Niaga mencapai sebesar Rp 54,8 triliun, atau hampir 26% dari keseluruhan portofolio kredit dan pembiayaan perseroan.

Senada, Direktur Risk Manajemen Bank Negara Indonesia (BNI) David Pirzada mengatakan, pihaknya terus berkomitmen untuk menjalankan peran khusus sebagai agen transformasi dalam penerapan prinsip-prinsip Environment, Social, and Governance (ESG) dengan memperluas portofolio kredit hijau.

Hal tersebut merupakan bentuk implementasi BNI sebagai pionir green banking di Indonesia yang tercermin dalam penyaluran kredit di sektor hijau.

"Dalam menjaga komitmen BNI untuk terus menyalurkan kredit hijau, BNI mengupayakan peningkatan pembiayaan kredit hijau sampai dengan semester II-2024 sebesar Rp 71,3 triliun," ungkap David kepada Kontan.

Sementara itu sampai semester I 2024, David memproyeksikan penyaluran kredit hijau BNI dapat tumbuh sebesar 5,1% yoy.

Jika melihat realisasi total penyaluran kredit hijau BNI pada Kuartal I-2024, yang mencapai Rp 67,4 triliun, dimana penyaluran terbesar disalurkan kepada sektor Pengelolaan SDA Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan sebesar Rp 26,3 triliun dengan porsi 39,1%, kemudian sektor Efisiensi Energi sebesar Rp 14,3 triliun (21,3%), Energi Terbarukan sebesar Rp 11,7 triliun (17,4%), Bangunan Berwawasan Lingkungan sebesar Rp 5,4 triliun (8,1%) dan Pencegahan dan Pengendalian Polusi sebesar Rp 2,7 triliiun (4,1%).

Sejalan dengan itu Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman juga optimistis potensi pembiayaan hijau terbuka lebar tahun ini.

"Tahun ini, kami melihat akan terdapat banyak potensi proyek hijau di Indonesia baik dari sektor energi, perumahan, transportasi hingga infrastruktur, apalagi dengan adanya pembangunan yang sedang berlangsung di IKN," ungkap Ali kepada Kontan.

Lebih lanjut Ali menyebut dengan potensi yang besar, tentunya Bank Mandiri akan mendukung penuh proyek-proyek tersebut dan memastikan bahwa Bank Mandiri dapat menjadi bagian dari pembangunannya.

Adapun sampai dengan Maret 2024, total sustainability portfolio Bank Mandiri tumbuh 14% yoy dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 264 triliun. Dalam rinciannya, jumlah tersebut terdiri dari portofolio hijau senilai Rp 130 triliun atau tumbuh 11,7% yoy dari total pinjaman yang tumbuh sebesar 19,7% YoY, dan portofolio sosial senilai Rp134 triliun atau 12% dari total pinjaman yang tumbuh sebesar 8,9% YoY.

Sementara itu, terdapat top 5 pembiayaan hijau Bank Mandiri pada Kuartal I-2024, di antaranya pengelolaan SDA Hayati dan Penggunaan Lahan Berkelanjutan sebesar Rp 103 triliun, pembiayaan Energi Terbarukan sebesar Rp 9,6 triliun. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang memenuhi sertifikasi sebesar Rp 6,7 triliun.

Selanjutnya Bank Mandiri juga membiayai produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan sedikit polusi (Eco-efficient) sebesar Rp 5,8 triliun, hingga transportasi Ramah Lingkungan sebesar Rp 4 triliun.

Dalam menghadapi ancaman perubahan iklim, konsep 'green swan' atau 'angsa hijau' muncul sebagai metafora untuk menyoroti dampak yang tak terhindarkan dari perubahan iklim terhadap perekonomian global.

Istilah ini dipopulerkan oleh Bank for International Settlements pada Januari 2020 sebagai pemikiran yang sebanding dengan konsep 'black swan' yang diperkenalkan oleh Nassim Nicholas Taleb, yang merujuk pada peristiwa yang langka, berdampak besar, dan sulit diprediksi. Berbeda dengan 'black swan' yang melambangkan kejutan negatif, 'green swan' menggambarkan prediksi resesi ekonomi yang akan datang yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Dampak Ekonomi dari Perubahan Iklim

Perubahan iklim dianggap sebagai salah satu risiko paling signifikan dalam jangka menengah hingga panjang, namun kesadaran akan dampak perubahan iklim masih terbilang rendah. Peningkatan suhu global mengakibatkan perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem semakin sering terjadi, berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.

Perubahan iklim meningkatkan intensitas bencana alam, mengancam keberlangsungan hidup, dan mengganggu aktivitas ekonomi. Contohnya, pada 2021, luas kebakaran hutan di Indonesia meningkat sebesar 20,85% dibandingkan tahun sebelumnya, menyebabkan polusi udara yang merugikan kesehatan penduduk dan negara-negara di sekitarnya.

Pada Juni 2022, banjir rob di Semarang mencapai ketinggian hingga satu meter, merusak kendaraan dan mengganggu aktivitas di Pelabuhan Tanjung Emas. Perubahan iklim juga berdampak pada stabilitas moneter dan sistem keuangan melalui risiko fisik dan transisi.

Risiko transisi terkait dengan investasi, ekspor, dan akses keuangan juga menjadi perhatian. Biaya transisi menuju ekonomi rendah karbon cukup besar, termasuk hilangnya kesempatan investasi, hambatan ekspor, keharusan impor produk hijau, dan keterbatasan akses keuangan global.

Kebijakan atau standar global seperti hambatan impor, pajak karbon perusahaan, pajak karbon pada pembiayaan, dan pajak batas karbon merupakan faktor risiko transisi. Di Indonesia, beberapa contoh risiko transisi termasuk penerapan pajak karbon oleh Uni Eropa terhadap perusahaan Eropa dan rantai pasokan mereka, pembatasan impor kelapa sawit yang tidak memenuhi standar internasional, dan risiko ESG yang tinggi bagi bank-bank Indonesia yang terkait dengan sektor kelapa sawit.

Namun, transisi menuju ekonomi rendah karbon juga membawa peluang investasi hijau yang signifikan di Indonesia, terutama dalam sektor infrastruktur dan energi baru dan terbarukan, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Manfaat transisi ekonomi berkelanjutan meliputi penghematan emisi gas rumah kaca, pertumbuhan PDB yang berkelanjutan, perlindungan hutan, penciptaan lapangan kerja hijau, dan pemulihan nilai jasa ekosistem.

Dalam menghadapi tantangan dan peluang ini, langkah-langkah kebijakan yang holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi risiko perubahan iklim dan memanfaatkan potensi transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan. Ini termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, investasi dalam teknologi hijau, pembentukan kebijakan yang mendukung, dan kolaborasi lintas sektor dan negara untuk mencapai tujuan bersama dalam mengatasi perubahan iklim

Kebijakan Makroprudensial Hijau: Strategi Bank Sentral dalam Menangani Risiko Perubahan Iklim

Dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, semua pihak, termasuk bank sentral, memiliki peran yang penting. Perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga memengaruhi stabilitas sistem keuangan.

Bank sentral harus mampu menanggapi risiko fisik dan transisi yang muncul akibat perubahan iklim. Risiko fisik meliputi kerusakan lingkungan akibat cuaca ekstrem, sementara risiko transisi berkaitan dengan perubahan struktural dalam perekonomian, seperti pergeseran dari energi fosil ke energi terbarukan.

Untuk menghadapi tantangan ini, bank sentral telah mengimplementasikan kebijakan makroprudensial hijau. Kebijakan ini mencakup berbagai instrumen, seperti rasio kredit hijau, uji stres iklim, dan rasio pinjaman terhadap nilai aset hijau. Instrumen-instrumen ini dirancang untuk mempengaruhi keputusan investasi dan alokasi kredit sektor keuangan agar lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Investasi hijau di sektor infrastruktur dan energi terbarukan memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Untuk mengoptimalkannya, dibutuhkan dukungan keuangan dan kebijakan yang tepat.

Sektor perbankan memiliki peran kunci dalam mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon, salah satunya dengan meningkatkan pembiayaan hijau dan mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan menjadi fokus utama. Karena itu, bank harus mempertimbangkan risiko lingkungan dan emisi karbon debitur dalam penyaluran kredit. Selain itu, kebijakan makroprudensial hijau harus dioptimalkan sebagai landasan untuk mengelola risiko perubahan iklim dalam sistem keuangan.

Inisiatif Bank Indonesia dalam Mendukung Transisi Hijau

Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon. Dengan mengintegrasikan inisiatif hijau ke dalam kebijakan eksisting dan meluncurkan kebijakan makroprudensial hijau. Bank Indonesia berupaya memitigasi risiko perubahan iklim dan mendorong sektor keuangan untuk berperan aktif dalam transisi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Inisiatif keuangan hijau yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) juga mencakup upaya untuk memperkuat pendalaman pasar uang hijau. Hal ini dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk pengembangan portofolio Certificates of Advance Deposits (CADEV) dengan penambahan kepemilikan obligasi hijau per September 2021. Investasi BI pada Environmental, Social, and Governance (ESG) Bonds mencapai angka sekitar US$ 5,4 miliar, yang mencakup sekitar US$ 1,7 miliar dalam bentuk green bonds.

Pasar uang diperdalam melalui pengembangan Surat Berharga Komersial (SBK) hijau, pendalaman repo hijau, dan pendalaman derivatif hijau. Studi awal menunjukkan bahwa diperlukan pengembangan infrastruktur dan lembaga pendukung, seperti lembaga rating, verifikator, dan taksonomi, untuk mendukung langkah-langkah ini. Operasi moneter dilakukan dengan melakukan asesmen dan kajian terkait perluasan eligible collateral dalam operasi moneter, termasuk penggunaan obligasi hijau sebagai instrumen moneter.

BI aktif dalam mendorong praktik bisnis yang ramah lingkungan di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM didorong untuk bertransformasi menjadi bisnis yang ramah lingkungan.

Hal ini diwujudkan melalui berbagai kolaborasi dan koordinasi dengan pelaku UMKM hijau, serta melalui pelaporan yang menunjukkan praktik bisnis yang ramah lingkungan, seperti praktik zero waste dalam rantai nilai bisnis berbasis ekonomi sirkular, pengembangan energi berkelanjutan, dan pembiayaan hijau untuk UMKM.

Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat kapasitas teknis terkait keuangan hijau. Berbagai kegiatan seperti diskusi, seminar, dan workshop diadakan untuk memperkuat kesadaran dan inisiatif terkait keuangan hijau.

Ini meliputi forum diskusi tentang strategi nasional menuju ekonomi rendah karbon, seminar tentang risiko transisi, serta kegiatan sosialisasi dan peluncuran buku terkait ekonomi hijau dan inklusif.

Di level internasional, Bank Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum, seperti Sustainable Finance Working Group G20, ASEAN Senior Level Committee Task Force on Sustainable Finance, dan FSB Network for Greening the Financial System. Melalui forum-forum ini, Bank Indonesia terlibat dalam berbagai inisiatif global untuk memetakan kebijakan keuangan hijau, memperkuat kredibilitas komitmen swasta, dan memperluas keuangan berkelanjutan di ASEAN dan global.

Mengoptimalkan Green Financing

Untuk mengoptimalkan potensi green financing, diperlukan upaya bersama antara regulator, lembaga keuangan, dan sektor swasta. Bank Indonesia telah melakukan berbagai langkah, seperti memberikan insentif dan kelonggaran bagi bank untuk meningkatkan pembiayaan hijau. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas teknis serta mengatasi kendala-kendala yang ada dalam penerapan green financing.

Perubahan iklim adalah tantangan global yang membutuhkan respons kolektif dari semua pihak. Bank sentral, sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Dengan mengimplementasikan kebijakan makroprudensial hijau dan mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon, bank sentral dapat menjadi katalisator bagi perubahan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.