JAKARTA, Investor.id – PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI/BBNI) menjadi sorotan analis berkat inisiatifnya dalam memperkuat tata kelola berbasis environmental, social & governance (ESG). BNI adalah pelopor bank berkelanjutan dengan total pembiayaan hijau Rp 188 triliun. 

Sementara itu, sejumlah langkah bank berlogo 46 ini untuk mendukung keberlanjutan lingkungan mendapat apresiasi positif dari pasar, sebagaimana tertuang dalam laporan riset Ciptadana Sekuritas.

Dalam risetnya, Ciptadana Sekuritas menyoroti tiga langkah utama BNI dalam mendukung aspek lingkungan. BNI secara aktif melaksanakan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu POJK 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan, melalui implementasi rencana aksi keuangan berkelanjutan (RAKB) sebagai wujud kepatuhan pada regulasi tersebut.

Selain RAKB, Ciptadana Sekuritas menekankan fokus BNI pada sustainable financing atau pembiayaan berkelanjutan yang dimulai sejak 2019. BNI secara khusus mengidentifikasi dasar pembiayaan berkelanjutan di berbagai sektor, termasuk industri kelapa sawit, energi terbarukan, hutan sosial, dan obligasi hijau.

BNI telah mencatatkan portofolio pembiayaan hijau sebesar Rp 188 triliun atau setara dengan 26% dari total pinjaman bank. Selain itu, BNI berhasil menerbitkan obligasi hijau pertama senilai Rp 5 triliun pada 2022, di mana sekitar 87% hasilnya telah dialokasikan untuk proyek-proyek dengan dampak lingkungan positif.

Dalam laporan terbarunya, Juni 2024, BNI melaporkan perkembangan alokasi dana dari penerbitan obligasi hijau. Sebanyak Rp 4,4 triliun telah disalurkan untuk pembiayaan lima sektor utama yang berdampak positif pada lingkungan.

Dari jumlah tersebut, sekitar 53% dialokasikan untuk sektor transportasi berkelanjutan, 18% untuk sumber daya alam dan penggunaan lahan secara berkelanjutan, 13% untuk pengelolaan limbah dan konversi limbah menjadi energi, serta masing-masing sekitar 8% untuk sektor energi baru dan terbarukan (EBT) dan bangunan hijau (green buildings).

Salah satu proyek transportasi berkelanjutan yang didukung BNI adalah light rail transit (LRT) Jabodebek, sistem kereta rel listrik yang menghubungkan Jakarta dengan kota-kota sekitarnya seperti Bogor, Depok, dan Bekasi.

Proyek ini akan terintegrasi dengan moda transportasi lain, seperti bus Transjakarta, commuter line, dan fasilitas park and ride, serta diharapkan dapat melayani 25,5 juta penumpang per tahun berdasarkan proyeksi dalam Studi Kelayakan LRT Jabodebek 2024.

Selain fokus pada regulasi dan pembiayaan ramah lingkungan, BNI juga mengambil langkah-langkah internal untuk mendukung lingkungan.

“Berbagai proyek dan kegiatan lingkungan seperti efisiensi tanpa kertas, program penghematan sampah, sistem pengelolaan air limbah, dan pemasangan panel surya. BNI juga menyelenggarakan berbagai kegiatan konservasi keanekaragaman hayati,” tulis laporan riset tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Konsistensi BNI dalam mengimplementasikan program-program ESG ini, demikian Ciptadana, menunjukkan komitmen perusahaan untuk tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menciptakan dampak lingkungan positif yang berkelanjutan. Dukungan pasar terhadap inisiatif ESG BNI mengukuhkan posisinya sebagai pelopor dalam perbankan berkelanjutan di Indonesia.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Valuasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) diperkirakan turun usai melakukan spin-off PT Adaro Andalan Indonesia (AAI) melalui skema Penawaran Umum oleh Pemegang Saham (PUPS).

Analis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan memperkirakan setelah spin-off, valuasi ADRO mungkin akan turun menjadi sekitar US$5,8 miliar hingga US$6,2 miliar.

"Penurunan ini mengindikasikan potensi penurunan sebesar 19%-24% dari harga saham saat ini atau US$1,4 miliar hingga US$1,8 miliar," ujar Erindra dalam laporan riset, dikutip Selasa (5/11/2024).

Dia melanjutkan, BRI Danareksa Sekuritas memperkirakan penurunan valuasi ini mungkin dapat diimbangi dengan potensi peningkatan dari valuasi AAI. Hal tersebut mengingat saat ini AAI hanya dihargai pada rasio price to earnings (PE) 2 kali hingga 3 kali pada saat spin off.

Menurutnya, risiko utama bagi Adaro adalah apabila pasar memberikan diskon harga yang lebih besar, yang dapat menyebabkan risiko penurunan harga yang lebih besar.

Sebelumnya, ADRO menyampaikan akan memberikan tambahan dividen tunai final dalam jumlah sebesar-besarnya sampai dengan US$2,62 miliar ke pemegang sahamnya, berkaitan dengan spin-off AAI ini.

BRI Danareksa Sekuritas melihat nilai dividen ini setara dengan Rp1.346 per saham, atau imbal hasil sebesar 34% pada harga saham saat ini.

"Kami meyakini dividen yang direncanakan ini bertujuan agar pemegang saham yang ada dapat sepenuhnya menutupi pembelian AAI," ujar Erindra.

Pada perkembangan lain, Manajemen ADRO menuturkan perusahaan memiliki saldo kas internal secara konsolidasian yang cukup untuk melaksanakan pembagian dividen tunai. Hingga 30 September 2024, ADRO tercatat memiliki saldo laba yang belum dicadangkan senilai US$5,93 miliar.

Namun, lanjutnya, dalam rangka pengelolaan dana kas internal dan arus kas ADRO yang efisien, tidak menutup kemungkinan ADRO juga dapat menggunakan pendanaan pihak ketiga jangka pendek untuk pembayaran sebagian dari dividen tunai.

"Sebagaimana disampaikan sebelumnya dalam Keterbukaan Informasi tanggal 16 Oktober 2024, perseroan merencanakan pembagian tambahan dividen tunai final agar para pemegang saham perseroan, atas pilihannya sendiri, dapat berpartisipasi dalam pembelian saham PT Adaro Andalan Indonesia melalui pelaksanaan Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham," ujar manajemen.

Selain persetujuan pembagian dividen, ADRO juga akan membahas perubahan nama perseroan. Menurut manajemen, perubahan nama ini merupakan salah satu langkah perseroan memperkenalkan identitas baru perseroan sebagai entitas induk yang akan lebih berfokus pada bisnis hijau.

ADRO juga akan berfokus pada pengembangan proyek-proyek ramah lingkungan, dengan pilar bisnis Adaro Minerals dan Adaro Green, setelah terjadinya pemisahan pilar bisnis pertambangan batu bara termal dan beberapa bisnis pendukungnya melalui pelaksanaan PUPS.

Sebelumnya, Wakil Presiden Direktur Adaro Energy Indonesia Christian Ariano Rachmat dan Direktur Adaro Energy Indonesia Michael William P. Soeryadjaya menyampaikan perseroan berencana melakukan transaksi penjualan sebanyak-banyaknya 7.008.202.240 saham atau 7 miliar saham AAI melalui skema PUPS.

"Dengan memperhitungkan jumlah lembar saham setelah pemecahan nilai nominal saham AAI sebanyak 7 miliar saham, maka harga per saham adalah sebesar US$0,35," tulis manajemen ADRO dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (17/10/2024).

Apabila merujuk pada kurs Jisdor sebesar Rp15.536 per 16 Oktober 2024, maka harga per saham dari AAI adalah sebesar Rp5.437,6.

Lebih lanjut, ADRO menjelaskan harga penawaran PUPS adalah sebesar Volume Weighted Average Price atau harga rata-rata tertimbang yang terbentuk setelah penutupan perdagangan di hari pencatatan saham AAI di Bursa Efek Indonesia, dengan tetap memperhatikan kewajaran transaksi sebagaimana diatur POJK 35/2020.

Harga penawaran final akan merujuk pada dua ketentuan. Pertama, serendah-rendahnya akan menggunakan harga pasar wajar saham AAI berdasarkan hasil penilaian dari penilai independen. Kedua, setinggi-tingginya sebesar 107,5% dari hasil penilaian dari penilai independen.

Dengan demikian, nilai rencana transaksi secara keseluruhan serendah-rendahnya adalah sebesar US$2,44 miliar atau setara dengan 31,8% dari total ekuitas perseroan, dan setinggi-tingginya sebesar US$2,62 miliar yang setara 34,1% dari total ekuitas perseroan.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -BANGKOK. Kasikornbank (KBank), salah satu institusi keuangan di Thailand, memperkuat komitmennya terhadap pendanaan hijau dengan menargetkan penyaluran mencapai 100 miliar hingga 200 miliar baht atau sekitar Rp 46 triliun sampai Rp 92 triliun pada tahun 2030.

Presiden of KBank, Pipit Aneaknithi mengatakan, KBank terus bertransformasi menjadi Bank of Sustainability dengan menitikberatkan tiga solusi utama, yakni solusi hijau, pembiayaan hijau, dan layanan di luar perbankan.

“Sebagai pelopor produk perbankan hijau yang mendukung investasi ramah lingkungan, KBank bertekad mencapai net-zero emissions dan mendukung nasabah bertransisi menuju ekonomi yang lebih hijau, ungkap Pipit di kantor KBank Thailand, Kamis (17/10).

Ia juga menegaskan pentingnya peran perbankan dalam mendorong perubahan menuju keberlanjutan.

Dalam mencapai target ini, KBank telah mengembangkan berbagai inisiatif untuk mendukung nasabahnya. Salah satunya mendukung transformasi Bank Maspion yang berbasis di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperkuat posisinya di sisi regional.

Transformasi ini dilakukan dengan fokus pada lima pilar utama, yakni strategi, sumber daya manusia, proses, teknologi, dan branding.

“KBank berkomitmen untuk menjadi Regional Bank of Choice. Investasi kami di Bank Maspion menegaskan dedikasi kami untuk memperluas kemitraan regional, memberikan layanan keuangan terbaik yang mampu memberdayakan bisnis dan perdagangan lintas negara, sembari turut memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bagi Indonesia dan Thailand,” lanjut Pipit.

Selain fokus pada transformasi Bank Maspion, KBank juga terlibat aktif dalam mengembangkan solusi pembiayaan yang mendukung investasi hijau di berbagai sektor. Bank ini terus memperluas portofolio produk-produk keuangan berkelanjutan, termasuk kredit hijau, obligasi hijau, dan investasi berwawasan lingkungan lainnya.

Dia berharap, KBank dapat menjadi pemain utama dalam mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon di Asia Tenggara.

Komitmen KBank terhadap pembiayaan berkelanjutan ini tidak hanya mencakup sektor energi terbarukan, tetapi juga berbagai inisiatif di sektor transportasi, manufaktur, dan infrastruktur.

Bank ini melihat peluang besar dalam mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat, serta memastikan bahwa nasabahnya dapat mengakses pembiayaan untuk proyek-proyek yang sesuai dengan standar keberlanjutan global.

“Dengan tujuan menjadi pemimpin ESG di antara bank-bank di Asia Tenggara, KBank berkomitmen untuk memberdayakan pelanggan dan bisnisnya dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” tandasnya.

Aktivitas perdagangan Bursa Karbon masih terpantau sepi setelah hampir setahun diluncurkan pada 26 September 2023. Bursa Efek Indonesia (BEI) menyatakan bahwa hal itu dipengaruhi pemerintah yang belum menentukan besaran pajak karbon atau carbon tax.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Irvan Susandy, mengatakan salah satu faktor keberhasilan bursa karbon di beberapa negara adalah adanya pajak karbon. Menurut dia, aktivitas pajak bursa karbon akan naik apabila pajak karbon ditetapkan dan nilainya lebih tinggi daripada harga jual beli karbon di pasar.

“Jadi salah satu yang kami harapkan adalah adanya karbon tax agar bursa karbonnya ramai,” kata Irvan kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Kamis (19/9).

Di samping itu, Irfan mengatakan, masih diperlukan banyak sosialisasi dan edukasi mengenai emisi karbon. Bursa Efek Indonesia juga perlu melakukan koordinasi dengan kementerian terkait emisi karbon. Dengan adanya bursa karbon, diharapkan menjadi salah satu infrastruktur yang dapat menunjang proses pengurangan emisi karbon di Indonesia.

Dia berharap koordinasi terus dilakukan dengan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pengurangan emisi karbon melalui bursa karbon.

“Karena banyak faktor yang di luar kontrol kami sebagai bursa, termasuk kebijakan pemerintah, carbon tax, dan lain-lain,” ucapnya.

Pada perdagangan karbon Rabu (18/9), IDXCarbon mencatatkan perdagangan karbon sebanyak 1.357.123 ton Unit Karbon dan terdapat sebanyak 79 partisipasi. Adapun penyedia unit karbon pada perdagangan yang terdapat di IDXCarbon, yaitu PT Pertamina Power Indonesia, PT PLN Indonesia Power, dan PT PLN Nusantara Power.

Optimistis Capai 100 Pengguna Jasa Bursa Karbon

Sebelumnya BEI optimistis bahwa jumlah pengguna jasa bursa karbon dapat mencapai lebih dari 100 pada 2024. Proyeksi tersebut telah memperhitungkan tercapainya integrasi sistem Apple Gatrik dengan sistem registrasi nasional pengendalian perubahan iklim (SRN-PPI).

“Target kami adalah penambahan 50, paling tidak. Artinya, kalau di akhir tahun kemarin itu 46, akhir tahun 2024 paling tidak 96, lebih dari 100 kami optimis,” ujar Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik beberapa waktu lalu.

Selain itu, Jeffrey mengatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memiliki peran krusial dalam perkembangan bursa karbon di Indonesia. Kementerian ESDM bertanggung jawab sebagai penerbit sertifikat pengurangan emisi, sementara KLHK mengatur Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI).

Ia menyebut semua perdagangan unit karbon harus melalui proses registrasi di SRN-PPI. Dengan demikian, Jeffrey berharap bahwa sinkronisasi antara sistem Apple Gatrik dan SRN-PPI akan berdampak positif dengan meningkatkan suplai di SRN-PPI kedepannya. Jika suplai di SRN-PPI meningkat, maka pilihan bagi permintaan di bursa karbon juga akan meningkat secara bersamaan.

Adapun saat pertama diluncurkan, total volume hingga akhir perdagangan yaitu sebanyak 459,95 tCO2. Lalu total transaksi yaitu 27 transaksi dengan 15 total pembeli, serta satu penjual. Lalu, transaksi di pasar reguler yaitu 17 kali, pasar negosiasi sebanyak 3 kali, dan pasar lelang yakni 2 kali. Total pengguna jasa atau user saat itu yaitu 16 pengguna jasa. Sementara, harga pembukaan pasar reguler yakni Rp 69.600 dan harga penutupan pasar reguler Rp 77.000.

"Total kredit atau pembiayaan berkelanjutan terus menunjukkan kenaikan, dimana pada 2019 hanya sebesar Rp 927 triliun, kemudian 2020 naik menjadi Rp 1,18 triliun, 2021 sebesar Rp 1,40 triliun, 2022 sebesar Rp 1,57 triliun, dan pada 2023 kembali meningkat mencapai Rp 1,95 triliun," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam pernyataan tertulis, dikutip Minggu (15/9/2024).

Realisasi penyaluran di atas mengacu pada kategori berkelanjutan sebagaimana POJK 51/2017 dan POJK 60/2017 yang direvisi pada POJK 18/2023 terkait pendefinisian Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL).

Sebagai acuan kategori keberlanjutan yang lebih spesifik, saat ini OJK telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) dan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) di mana telah terdapat pendefinisian dan kategorisasi pembiayaan keberlanjutan. Dengan demikian, bank dapat mengacu kategori berkelanjutan pada masing-masing sektor dan sub sektor berdasarkan ketentuan dan panduan tersebut.

"Hal ini dipengaruhi oleh dorongan baik dari regulator maupun stakeholders sehingga perbankan semakin menganggap aspek pembiayaan berkelanjutan ini sangat penting," ujarnya.

Lebih lanjut, Dian mengatakan tantangan utama yang dihadapi dalam meningkatkan penyaluran kredit pada segmen pembiayaan berkelanjutan adalah sinergi dan sinkronisasi kebijakan, dukungan dari sektor riil dan penerapan di level UMKM, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bank untuk memahami, menilai dan mempersiapkan aksi mitigasi dan adaptasi dalam transisi menuju peningkatan kontribusi pada sektor ekonomi yang keberlanjutan.

OJK mengaku akan terus melakukan update regulasi atau kebijakan guna mendukung pencapaian Net Zero Emissions (NZE) dan berupaya untuk mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit pada segmen hijau dan keberlanjutan dengan mengikuti standar internasional, praktik terbaik (best practice), atau tuntutan para pemangku kepentingan.

"Diskusi dan sinergi dukungan kebijakan bersama kementerian terkait juga terus dilaksanakan karena membutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk mempersiapkan kerangka perekonomian yang berkelanjutan secara berkesinambungan untuk mencapai target nasional net zero emission pada 2060 atau lebih cepat," ucap Dian. (aid/das)

KOMPAS.com – Sebagai pemimpin dalam pembiayaan berkelanjutan, Bank Mandiri secara konsisten memperkuat komitmen terhadap prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan(ESG).

Penguatan komitmen itu diwujudkan dengan porsi lebih dari 30 persen pangsa pasar pembiayaan berkelanjutan di Indonesia.

Melalui ragam strategi yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, Bank Mandiri juga kembali masuk dalam daftar “World’s Best Companies 2024” dari majalah Time.

Pemeringkatan perusahaan terbaik di dunia hasil kolaborasi dengan Statista itu didasarkan pada pertumbuhan pendapatan, survei kepuasan karyawan, serta data ketat terkait ESG.

Nama-nama yang muncul dalam daftar tersebut menunjukkan sejumlah pemimpin bisnis yang mendominasi tatanan ekonomi dunia. Beberapa di antaranya adalah perusahaan teknologi dan jasa bisnis yang bergerak cepat menggantikan produsen serta perusahaan barang konsumen yang dulu menggerakkan ekonomi global.

Jurnalis Time Alana Semuels menyatakan bahwa perusahaan terbaik dunia pada 2024 adalah perusahaan yang tak sekadar menghasilkan keuntungan (profit). Lebih dari itu, perusahaan juga bisa memberikan kesejahteraan bagi karyawan dan pemegang saham (people) serta lingkungan (planet).

Dalam daftar itu, Bank Mandiri menjadi bank dengan ranking keberlanjutan tertinggi di Indonesia. Hal ini didukung dengan pertumbuhan pendapatan yang terindikasi “very high”. Penilaian ini dilakukan Time lewat evaluasi terhadap pertumbuhan pendapatan dalam tiga tahun terakhir.

Hingga akhir Juni 2024, total portofolio berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp 278 triliun atau meningkat 14,7 persen secara year-on-year (yoy).

Portofolio berkelanjutan tersebut terdiri dari portofolio hijau yang naik 20,4 persen secara yoy menjadi Rp 139 triliun dan portofolio sosial yang naik 9,5 persen secara yoy menjadi Rp 139 triliun.

Pertumbuhan portofolio itu tak terlepas dari inisiatif-inisiatif keuangan berkelanjutan yang dilakukan Bank Mandiri.

Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan peningkatan kapasitas sumber daya serta penyesuaian organisasi, tata kelola, dan manajemen risiko yang mengintegrasikan aspek ESG.

Dalam operasionalnya, Bank Mandiri juga melibatkan seluruh karyawan untuk mengurangi jejak karbon dengan mengembangkan ekosistem operasi perbankan yang ramah lingkungan.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengukuran dan pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK). Bank Mandiri juga membangun dan mengembangkan infrastruktur rendah karbon serta inisiatif carbon offsetting dengan pembelian Verified Carbon Unit (VCU) dan metode Nature Based Solution (NBS).

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, perseroan berinisiatif menghitung emisi karbon sejak 2019. Pencatatan emisi operasional dilakukan melalui platform Digital Carbon Tracking yang melakukan pengukuran hingga ke level cabang.

Manajemen juga mendorong program budaya keberlanjutan atau Green Business Mindset kepada seluruh Mandirian—sebutan bagi karyawan Bank Mandiri—dalam menjalankan kegiatan operasional Bank Mandiri.

“Penerapan sustainability operation dimulai sejak 2019 dengan menghitung emisi karbon. Kami juga melakukan transisi dengan penggantian kendaraan operasional berbasis electric vehicle (EV) serta instalasi panel surya di gedung kantor secara bertahap,” tutur Alexandra dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/9/2024).

Sesuai dengan prinsip tata kelola yang berkelanjutan, Bank Mandiri juga secara konsisten mendorong dan mengakselerasi pengembangan talenta unggul perbankan secara menyeluruh.

Hal itu dimulai dari proses rekrutmen yang transparan, program pelatihan dan pengembangan karier, penilaian kinerja yang adil, sistem remunerasi berbasis kinerja, hingga memastikan kesejahteraan pegawai purnatugas.

Dalam Laporan Keberlanjutan Bank Mandiri 2023, tingkat keterikatan pegawai mengalami juga peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Pada Desember 2023, skor survei keterikatan terhadap 28.415 pegawai Bank Mandiri mencapai 89,65 persen. Angka ini meningkat dari skor 88,06 persen pada 2022.

Survei tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat kenyamanan serta kepuasan Mandirian terhadap bank, kepemimpinan, kesempatan pengembangan karier, hubungan komunikasi, dan manfaat serta kompensasi yang didapatkan oleh Mandirian.

KOMPAS.com – Sebagai pemimpin dalam pembiayaan berkelanjutan, Bank Mandiri secara konsisten memperkuat komitmen terhadap prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan(ESG).

Penguatan komitmen itu diwujudkan dengan porsi lebih dari 30 persen pangsa pasar pembiayaan berkelanjutan di Indonesia.

Melalui ragam strategi yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir, Bank Mandiri juga kembali masuk dalam daftar “World’s Best Companies 2024” dari majalah Time.

Pemeringkatan perusahaan terbaik di dunia hasil kolaborasi dengan Statista itu didasarkan pada pertumbuhan pendapatan, survei kepuasan karyawan, serta data ketat terkait ESG.

Nama-nama yang muncul dalam daftar tersebut menunjukkan sejumlah pemimpin bisnis yang mendominasi tatanan ekonomi dunia. Beberapa di antaranya adalah perusahaan teknologi dan jasa bisnis yang bergerak cepat menggantikan produsen serta perusahaan barang konsumen yang dulu menggerakkan ekonomi global.

Jurnalis Time Alana Semuels menyatakan bahwa perusahaan terbaik dunia pada 2024 adalah perusahaan yang tak sekadar menghasilkan keuntungan (profit). Lebih dari itu, perusahaan juga bisa memberikan kesejahteraan bagi karyawan dan pemegang saham (people) serta lingkungan (planet).

Dalam daftar itu, Bank Mandiri menjadi bank dengan ranking keberlanjutan tertinggi di Indonesia. Hal ini didukung dengan pertumbuhan pendapatan yang terindikasi “very high”. Penilaian ini dilakukan Time lewat evaluasi terhadap pertumbuhan pendapatan dalam tiga tahun terakhir.

Hingga akhir Juni 2024, total portofolio berkelanjutan Bank Mandiri mencapai Rp 278 triliun atau meningkat 14,7 persen secara year-on-year (yoy).

Portofolio berkelanjutan tersebut terdiri dari portofolio hijau yang naik 20,4 persen secara yoy menjadi Rp 139 triliun dan portofolio sosial yang naik 9,5 persen secara yoy menjadi Rp 139 triliun.

Pertumbuhan portofolio itu tak terlepas dari inisiatif-inisiatif keuangan berkelanjutan yang dilakukan Bank Mandiri.

Selain itu, Bank Mandiri juga melakukan peningkatan kapasitas sumber daya serta penyesuaian organisasi, tata kelola, dan manajemen risiko yang mengintegrasikan aspek ESG.

Dalam operasionalnya, Bank Mandiri juga melibatkan seluruh karyawan untuk mengurangi jejak karbon dengan mengembangkan ekosistem operasi perbankan yang ramah lingkungan.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengukuran dan pemantauan emisi gas rumah kaca (GRK). Bank Mandiri juga membangun dan mengembangkan infrastruktur rendah karbon serta inisiatif carbon offsetting dengan pembelian Verified Carbon Unit (VCU) dan metode Nature Based Solution (NBS).

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, perseroan berinisiatif menghitung emisi karbon sejak 2019. Pencatatan emisi operasional dilakukan melalui platform Digital Carbon Tracking yang melakukan pengukuran hingga ke level cabang.

Manajemen juga mendorong program budaya keberlanjutan atau Green Business Mindset kepada seluruh Mandirian—sebutan bagi karyawan Bank Mandiri—dalam menjalankan kegiatan operasional Bank Mandiri.

“Penerapan sustainability operation dimulai sejak 2019 dengan menghitung emisi karbon. Kami juga melakukan transisi dengan penggantian kendaraan operasional berbasis electric vehicle (EV) serta instalasi panel surya di gedung kantor secara bertahap,” tutur Alexandra dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/9/2024).

Sesuai dengan prinsip tata kelola yang berkelanjutan, Bank Mandiri juga secara konsisten mendorong dan mengakselerasi pengembangan talenta unggul perbankan secara menyeluruh.

Hal itu dimulai dari proses rekrutmen yang transparan, program pelatihan dan pengembangan karier, penilaian kinerja yang adil, sistem remunerasi berbasis kinerja, hingga memastikan kesejahteraan pegawai purnatugas.

Dalam Laporan Keberlanjutan Bank Mandiri 2023, tingkat keterikatan pegawai mengalami juga peningkatan dalam tiga tahun terakhir.

Pada Desember 2023, skor survei keterikatan terhadap 28.415 pegawai Bank Mandiri mencapai 89,65 persen. Angka ini meningkat dari skor 88,06 persen pada 2022.

Survei tersebut dilakukan untuk mengukur tingkat kenyamanan serta kepuasan Mandirian terhadap bank, kepemimpinan, kesempatan pengembangan karier, hubungan komunikasi, dan manfaat serta kompensasi yang didapatkan oleh Mandirian.

Pada acara Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2024 yang dilangsungkan di Jakarta, Kamis (5/9/2024), Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim global melalui penyerapan karbon.

Hal tersebut diamini Chief Operating Officer (CEO) Indonesia Business Council (IBC) William Sabandar. Menurutnya, dengan kekayaan lahan gambut dan hutan tropis yang melimpah, Indonesia berpeluang besar menjadi pemain utama dalam pasar karbon dunia.

Berdasarkan buku putih yang disusun IBC bertajuk 15 Rekomendasi Paket Kebijakan untuk Mendukung Agenda Pembangunan Presiden & Wakil Presiden Indonesia 2024-2029, Indonesia disebut menguasai sekitar 80 persen cadangan karbon dunia. Indonesia memiliki 3,3 juta hektar lahan mangrove yang berpotensi menyimpan sekitar 20 persen dari simpanan karbon global.

Sementara terkait lahan gambut diperkirakan bisa menyimpan sekitar 37 persen. Indonesia juga memiliki hutan hujan tropis seluas 125 juta hektar yang merupakan salah satu sumber penyerapan karbon yang signifikan.

“Potensi itu dapat dimanfaatkan pemerintah Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim global,” ujar William kepada Katadata, Kamis (5/9).

Menurutnya, pemanfaatan pasar karbon akan membantu pemerintah mencapai target pengurangan emisi karbon yang telah ditetapkan pada komitmen nationally determined contributions (NDC) di Perjanjian Paris 2015.

“Dengan memanfaatkan pasar karbon Indonesia juga dapat berkontribusi dalam pencapaian target nol emisi atau net zero emission yang telah ditetapkan bersama,” kata William.

Pasar karbon secara sederhana dapat dijelaskan sebagai aktivitas jual beli kredit karbon. Namun, pengertian karbon ini bukanlah penghasil emisi gas rumah kaca (GRK), melainkan usaha untuk menurunkan emisi GRK dalam bentuk kredit. Penghitungannya, satu unit karbon senilai dengan penurunan emisi 1 ton CO2.

William menerangkan lebih terperinci, bahwa pasar karbon merupakan instrumen penting dalam pembiayaan iklim yang mencakup langkah adaptasi maupun mitigasi. Ini memungkinkan entitas seperti perusahaan yang menghasilkan emisi dari operasionalnya, dapat membeli kredit karbon dari proyek-proyek yang menyerap atau mengurangi emisi.

“Dengan besarnya potensi simpanan karbon di Indonesia, pasar karbon dapat menjadi sarana penting dalam mempercepat pengurangan emisi di dalam negeri,” kata eks Direktur Utama Mass Rapid Transit (MRT) ini.

Saat ini, aturan terkait pasar karbon di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Selain itu, ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Adapun pada September tahun lalu, Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan Bursa Karbon Indonesia (BKI).

Kendati telah diresmikan, William menambahkan, terdapat berbagai tantangan dalam menavigasi pasar karbon di Indonesia, salah satunya terletak pada nilai dan volume yang relatif kecil. Bahkan bisa dibilang dampaknya terhadap pengurangan emisi masih belum signifikan.

“Karena itu untuk meningkatkan efektivitas pasar karbon di Indonesia perlu peta jalan yang komprehensif dan Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) yang mendukung akuntabilitas dan transparansi perdagangan karbon,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Ahli Transportasi Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) ini.

Peta jalan itu, tambah William, berfungsi sebagai panduan untuk industri sekaligus pembuat kebijakan. SRN-PPI merupakan sistem pengelolaan dan penyediaan data dan informasi tentang aksi dan sumber daya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia.

Menurutnya, fungsi dari kedua hal itu perlu diperkuat dengan penetapan batas emisi nasional untuk setiap entitas. Kemudian disesuaikan juga dengan integrasi model taksonomi berkelanjutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sektor swasta.“Selain itu, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya perdagangan karbon juga menjadi kunci untuk mendorong lebih banyak partisipasi,” ungkap William.

Tantangan lainnya adalah perdagangan karbon lintas batas di Indonesia belum memungkinkan, sehingga menghambat optimalisasi potensi kredit karbon yang dihasilkan. Oleh sebab itu, kredit karbon nasional perlu disesuaikan dengan standar internasional agar Indonesia bisa berpartisipasi penuh dalam kancah global.

“Hal ini akan memastikan bahwa karbon kredit yang dihasilkan di Indonesia diakui secara global, sehingga menarik lebih banyak investor dan pembeli dari luar negeri,” pungkas William.

Bila pelaku usaha banyak terlibat, bukan tidak mungkin dana yang terkumpul dari mekanisme itu dapat diinvestasikan kembali ke proyek-proyek mitigasi perubahan iklim yang berkelanjutan. Efeknya bisa bergerak lebih jauh dari sekadar mengurangi emisi, namun juga berandil pada perekonomian masyarakat.

“Upaya pengendalian itu terkait dengan target dari NDC. Proyek tersebut juga dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendorong ekonomi lokal,” pungkas William.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) memproyeksikan portofolio pembiayaan hijau atau sustainable financing sebesar 25% dari total pembiayaan pada akhir tahun 2024.

Herry Hykmanto selaku Direktur Syariah & Sustainability Finance Bank Danamon, menyampaikan pencapaian ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 21%.

"Minimal sampai akhir tahun ini, portofolio kita yang sustainable itu sekitar 24% hingga 25% dari total yang ada. Tapi, kalau bisa lebih ya kita akan lebih” kata Herry dalam media briefing MUFG Net Zero World (N0W) 2024, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Herry mengungkap pencapaian portofolio sustainable financing Bank Danamon telah mencapai Rp 31,3 triliun hingga akhir tahun 2023.

"Hingga akhir 2023, pembiayaan kita termasuk kategori suistainable finance kami mencapai Rp31,3 triliun, naik 24 persen dari tahun 2022. Ini merupakan 21 persen dari total portopolio Bank Danamon,” paparnya.

Herry mengatakan, ke depannya, Bank Danamon akan meningkatkan porsi pembiayaan berkelanjutan, selaras dengan komitmen mendukung program pemerintah dalam mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060.

“Ke depannya, kita akan terus memperbanyak porsi pembiayaan suistainable, sebagai salah satu bagian dari strategi perusahaan,” imbuhnya.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menargetkan portofolio pembiayaan hijau atau sustainable financing mencapai 25% hingga akhir 2024. Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya mencapai 21%.

Direktur Syariah dan Sustainability Finance Bank Danamon Indonesia, Herry Hykmanto, berharap portfolio pembiayaan hijau dapat naik lebih besar.

“Nah tapi minimum kita bisa mencapai 24-25% portfolio kita akhir tahun ini portfolio seluruhnya sustainable,” kata Herry dalam Media Briefing MUFG Net Zero World (N0W) 2024 di Jakarta, Selasa (3/9).

Herry mengatakan, Danamon memfokuskan sebagian besar portofolionya pada beberapa bidang utama khususnya energi biru yangmemegang porsi terbesar. Selain itu, Danamon juga memiliki portofolio signifikan dalam pijaman sosial dan energi baru terbarukan, termasuk biodiesel.

Dia mengatakan, Danamon juga memberikan perhatian khusus pada portofolio small and medium enterprises (SMEs) atau usaha kecil dan menengah (UKM).

Anggota grup Mitsubishi UFJ Financial Group atau MUFG, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) telah menyalurkan pembiayaan hijau atau green loan sebesar Rp 31,3 triliun sepanjang 2023. Capaian ini tumbuh 24% secara tahunan atau year on year (yoy) dari 2022. Tak hanya itu, nilai tersebut juga menyumbang 21% dari portfolio danamon.

Dengan demikian, Herry menyebut Danamon akan terus meningkatkan portofolio sustainable financing. Hal ini merupakan bagian dari strategi perusahaan kedepannya. “Untuk sisa tahun ini masih belum. Tapi, kedepannya kita akan memperbanyak supaya porsi yang sustainability finance-nya bisa lebih besar,” tambah Herry.

Sebagai bagian dari grup MUFG, ia mengatakan Danamon berkomitmen mencapai net zero emission dalam kegiatan operasional bisnisnya pada 2030. Demi mewujudkan hal tersebut, Danamon menerapkan lima pilar program prioritas dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Hal tersebut meliputi tata kelola dan proses, peningkatan kesadaran dan kapasitas, pembiayaan berkelanjutan, pengelolaan tempat kerja yang bertanggung jawab, serta tanggung jawab sosial perusahaan.

“Setiap pilar ini dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan dan memastikan bahwa setiap aspek dari operasi kami berkontribusi positif terhadap lingkungan,” ucapnya.

Anggota grup Mitsubishi UFJ Financial Group atau MUFG, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) telah menyalurkan pembiayaan hijau atau green loan sebesar Rp 31,3 triliun sepanjang 2023. Capaian ini tumbuh 24% secara tahunan atau year on year (yoy).

Direktur Syariah dan Sustainability Finance Bank Danamon Indonesia, Herry Hykmanto, menyatakan bahwa Bank Danamon akan terus meningkatkan portofolio sustainable financing. Hal ini merupakan bagian dari strategi perusahaan kedepannya.

“Untuk sisa tahun ini masih belum. Tapi, kedepannya kita akan memperbanyak supaya porsi yang sustainability finance-nya bisa lebih besar,” kata Herry dalam Media Briefing MUFG Net Zero World (N0W) 2024 di Jakarta, Selasa (3/9).

Selain itu, Herry juga mengatakan Danamon berkomitmen untuk terus meningkatkan eksposur pembiayaan dan berupaya mengurangi emisi operasional sebanyak mungkin, dengan target mencapai nol emisi pada 2030 mendatang. Adapun langkah yang telah dilakukan Danamon seperti memperoleh sertifikat energi terbarukan, menghemat listrik, dan mengurangi limbah.

Akan tetapi, ia menyebut tantangan terbesar adalah emisi Scope 3, yang merupakan emisi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional nasabah. Saat ini, Danamon sudah mulai mengukur emisi tersebut dan memberikan saran kepada nasabah untuk menggunakan teknologi dan kerangka kerja yang tepat agar emisi dapat berkurang

Selain fokus pada nasabah, Danamon juga memperluas pendekatan tersebut ke seluruh rantai pasok, seperti perusahaan yang sudah menjalankan praktik berkelanjutan. Ia menyebut Danamon berupaya membantu agar supplier dan nasabah juga menjalankan praktik yang lebih ramah lingkungan.

“Sehingga kita tidak hanya melihat dari sisi korporatnya saja, tapi juga dari sisi pemasoknya agar lebih banyak lagi yang bisa mencapai keberlanjutan,” tambahnya.

Pemerintah siap menggelar Indonesia International Sustainability Forum (ISF) untuk kedua kalinya pada 5-6 September 2024 di Jakarta Convention Center. Acara ini akan dihadiri oleh lebih dari 8.000 peserta dari lebih dari 50 negara.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan ISF 2024 adalah ajang resmi untuk mengumpulkan para pemimpin dunia dari berbagai sektor dan negara sehingga bisa bertukar pikiran, menawarkan solusi, dan berbagi praktik terbaik dalam aksi iklim.

“Saya yakin ISF tahun ini akan menjadi platform yang memfasilitasi kolaborasi internasional untuk meningkatkan akses pendanaan hijau, serta proses berbagi ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kemampuan SDM yang siap merangkul masa depan net zero," kata Luhut dalam Konfrensi pers kesiapan ISF, di Jakarta, Kamis (29/8).

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka forum ISF 2024, yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan dukungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia).

Beberapa tokoh yang akan menjadi pembicara utama dalam ISF 2024 antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Keamanan Nasional Singapura Teo Chee Hean, Wakil Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof, Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Kelautan Peter Thomson, Penasihat Khusus Aksi Iklim dari Kementerian Luar Negeri Perancis Kevin Magron, dan CEO of Bezos Earth Fund Andrew Steers.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, mengatakan ajang ISF sejalan dengan perwujudan visi Indonesia Emas 2045 untuk memperkuat kepemimpinan Indonesia di panggung dunia. Rachmat mengklaim, ISF 2024 akan menjadikan ajang ini perhelatan aksi iklim terbesar kedua di kawasan Asia-Pasifik setelah COP29 di Baku, Azerbaijan.

"ISF merupakan salah satu bukti komitmen Indonesia untuk mengedepankan semangat kolaborasi dalam merumuskan solusi iklim berkeadilan berdasarkan asas saling menghormati,” ujar Rachmat.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan ISF 2024 akan menghasilkan solusi strategis untuk menjawab tantangan dalam menerapkan praktis bisnis berkelanjutan, khususnya dari sisi pendanaan. International Sustainability Forum 2024 merupakan peluang penting untuk menguatkan komitmen kolektif dunia usaha sebagai kunci dalam memobilisasi pendanaan hijau.

"Akan ada hasil-hasil yang konkret, termasuk inisiatif kolaboratif dalam menjembatani kesenjangan pendanaan berkelanjutan, serta kesempatan untuk para industri dalam negeri menampilkan proyek-proyek mereka yang berkelanjutan dan ramah lingkungan ke para stakeholder dan investor global,” ujar Shinta.