Jakarta: Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mengeluarkan pernyataan sikap terkait kasus penahanan guru SD berstatus honorer Supriyani dari Kecamatan Baito, Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. PGRI memohon agar Supriyani dapat mengikuti proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa ada catatan dari pihak kepolisian.

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI, Unifah Rosyidi mengatakan, sejak kasus ini terungkap ke publik, PGRI melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PB PGRI, Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pengurus PGRI Kabupaten Konawe Selatan segera turun ke lapangan dan mengunjungi yang bersangkutan di lembaga pemasyarakatan.

"Untuk menelusuri kasus tersebut dan berkoordinasi dengan aparat hukum terkait untuk menangguhkan penahanan terhadap Ibu Supriyani," kata Unifah dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.
Atas respons cepat pihak Kepolisian dalam kasus tersebut, kata Unifah, maka PGRI mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena mengabulkan permohonan PGRI untuk penangguhan penahanan Guru Honorer Supriyani. "PGRI meminta agar yang bersangkutan dibebaskan dari segala tuntutan hukum mengingat sebagai guru saat menjalankan profesinya tidak akan berniat menganiaya atau menyakiti anak didiknya dan guru Supriyani sedang mengikuti proses seleksi PPPK untuk masa depannya," ujar Unifah.

Menurut Unifah, di kemudian hari apabila terdapat tindakan guru yang dianggap melanggar hukum, maka PGRI meminta aparat kepolisian terkait dapat melakukan upaya penyelesaian restorative justice. "Dan berkoordinasi dengan PGRI setempat dalam penegakan kode etik guru sesuai MoU Polri dengan PGRI tentang Perlindungan Hukum bagi Profesi Guru," imbuhnya.

Mengingat yang bersangkutan sedang menjalani tes PPPK dan Pendidikan Profesi Guru, maka PGRI memohon agar guru Supriyani dapat mengikuti proses tersebut tanpa ada catatan dari pihak kepolisian. "Kami percaya akan penegakan hukum secara profesional yang dilakukan oleh kepolisian, karena itu apabila ada oknum aparat yang melakukan upaya di luar kepatutan, kami mohon agar yang bersangkutan dapat ditindak sesuai peraturan yang berlaku," ujar Unifah.

Sebelumnya, seorang guru honorer di SD Negeri Baito Konawe Selatan bernama Supriyani ditetapkan sebagai tersangka usai dituduh menganiaya siswanya yang merupakan anak anggota kepolisian. Korban disebut mengalami luka lebam.

Ketua DPRD Sulawesi Tenggara, La Ode Tariala, mendesak agar Supriyani dibebaskan dari segala tuntutan. Ia mengaku bersimpati terhadap kasus guru honorer dengan anggota kepolisian berinisial W yang menduduki jabatan sebagai Kanit Intel Polsek Baito selaku orang tua siswa.

Baca juga: Mendikdasmen Beri Afirmasi Guru Honorer Supriyani Agar Ikut Seleksi PPPK

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

KENDARI, investor.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) membantah adanya permintaan “uang damai” kepada guru honorer bernama Supriyani. Sebelumnya, viral di media sosial soal dugaan permintaan uang Rp 50 juta menimpa oknum guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian mengatakan permintaan uang yang beredar di berbagai media dengan besaran Rp 50 juta untuk mendamaikan kasus tersebut tidak benar atau hoaks.

"Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kapolres Konawe Selatan dalam rilisnya," ucap Iis Kristian seperti dikutip Antara, Rabu (23/10/2024).

Menurut Iis Kristian, pihak penyidik dalam penanganan kasus yang melibatkan guru honorer Supriyani dan siswa SD berinisial MC tersebut menetapkan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka guru honorer tersebut.

"Ini adalah sebagai rasa empati Polri khususnya penyidik yang menangani perkara ini," imbuhnya.

Ia menambahkan, Polda Sultra bersama dengan Polres Konawe Selatan telah melakukan langkah-langkah sesuai prosedural serta sesuai dengan peristiwa dan fakta hukum yang ada.

"Sesuai dengan undang-undang khusus kaum rentan. Dalam hal ini anak sebagai korban termasuk juga perlindungan hak-hak terhadap terlapor, yaitu memberikan ruang restorasi ruang keadilan serta tidak melakukan penahanan selama proses penyidikan dengan mempertimbangkan bahwa terlapor adalah sebagai tenaga pengajar," paparnya.

Iis Kristian lanjut menerangkan, pihaknya terus membuka diri terkait dengan informasi penanganan kasus tersebut sebagai wujud transparansi dan komitmen Polri dalam memberikan rasa keadilan.

Sebelumnya, seorang guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, bernama Supriyani dilaporkan oleh salah satu orang tua murid kelas 1 atas dugaan penganiayaan ke Polsek Baito pada 25 April 2024.

Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan juga menempuh upaya mediasi bersama dengan pemerintah setempat. Namun, jalan damai tidak ditemukan sehingga pihak kepolisian meningkatkan status ke penyidikan, serta melimpahkan kasus tersebut kepada pihak kejaksaan atau P21.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News