Bisnis.com, JAKARTA —Pengurus Besar Nahdlatul Ulama(PBNU) memanggil eks Sekretaris Jenderal DPPPartai Kebangkitan Bangsa(PKB) Muhammad Lukman Edy untuk membahas ihwal konflikPKB-PBNUyang semakin meruncing.

Lukman menjelaskan dalam rapat tertutup yang digelar selama dua jam tersebut, dia dimintai keterangan salah satunya tentang konflik antara KH Abdurrahman Wahid alias Gusdur danMuhaimin Iskandar(Cak Imin) pada 2008 lalu yang menimbulkan dualisme MuktamarPKB.

"Pada saat itu kan ada Muktamar Ancol yang dipimpin Gus Dur dan Muktamar Parung yang dipimpin Cak Imin. Ya sudah saya jelaskan saja apa adanya," tuturnya di KantorPBNUJakarta, Rabu (31/7/2024).

Selain itu, dia juga membawa AD/ART DPP PKB pertama dan saat ini sebagai bahan untuk perbandingan oleh para elit PBNU serta dokumen tentang sejarah berdirinya PKB.

"Saya ingatkan dokumen-dokumennya saya serahkan kePBNUtentang sejarah PKB dan bagaimanaPKBterbentuk secara resmi oleh PBNU,” katanya.

Selain itu, menurut Lukman, dirinya dan elit PBNU juga sempat membahas Muktamar DPP PKB tahun 2019 lalu, di mana Dewan Syuro lagi tidak memiliki kewenangan apapun.

"Kewenangan Dewan SyuroPKBdihapus dan masih banyak yang dihapus,” ujarnya.

Pemanggilan Muhammad Lukman Edy ini merupakan buntut dari perseteruan PBNU dan PKB khususnya Cak Imin yang kembali memanas.

PBNU kini membentuk Pansus PKB dengan tujuan mengembalikan PKB ke jalan yang benar.

Berdasarkan catatanBisnis,PBNUmemang berencana merebut kembali kepemimpinanPKBdengan membentuk tim lima atau panitia khusus (Pansus). Pansus tersebut disebut menjadi upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah PKB. Pasalnya, PBNU mengklaim sebagai pemilik sah PKB.

Alasannya, saat ini elite PKB dinilai kerap membuat pernyataan yang melenceng dari tujuan awal pembentuk partai politik tersebut. Bahkan, ada upaya sistematis untuk menjauhkan PKB dari strukturalNU.

Sementara itu, sejumlah pihak langkahPBNUtersebut hanya merupakan upaya balasan atas pembentukan Pansus Haji di DPR.

Muhaimin Iskandaralias Cak Imin, sebagai Wakil Ketua DPR RI, menjadi salah satu pihak yang vokal mengawasi penyelenggaraan haji bahkan menyetujui dan mengesahkan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Pembentukan Pansus Haji ini, bagi Ketua UmumPBNUYahya Cholil Staqufalias Gus Yahya, dicurigai berlatar belakang masalah pribadi untuk menyerang ormas keagamaan Islam tersebut. Apalagi, saat ini Menteri Agama dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas. yang merupakan adik Gus Yahya.