Bisnis.com, JAKARTA —Pengurus Besar Nahdlatul Ulama(PBNU) memanggil eks Sekretaris Jenderal DPPPartai Kebangkitan Bangsa(PKB) Muhammad Lukman Edy untuk membahas ihwal konflikPKB-PBNUyang semakin meruncing.

Lukman menjelaskan dalam rapat tertutup yang digelar selama dua jam tersebut, dia dimintai keterangan salah satunya tentang konflik antara KH Abdurrahman Wahid alias Gusdur danMuhaimin Iskandar(Cak Imin) pada 2008 lalu yang menimbulkan dualisme MuktamarPKB.

"Pada saat itu kan ada Muktamar Ancol yang dipimpin Gus Dur dan Muktamar Parung yang dipimpin Cak Imin. Ya sudah saya jelaskan saja apa adanya," tuturnya di KantorPBNUJakarta, Rabu (31/7/2024).

Selain itu, dia juga membawa AD/ART DPP PKB pertama dan saat ini sebagai bahan untuk perbandingan oleh para elit PBNU serta dokumen tentang sejarah berdirinya PKB.

"Saya ingatkan dokumen-dokumennya saya serahkan kePBNUtentang sejarah PKB dan bagaimanaPKBterbentuk secara resmi oleh PBNU,” katanya.

Selain itu, menurut Lukman, dirinya dan elit PBNU juga sempat membahas Muktamar DPP PKB tahun 2019 lalu, di mana Dewan Syuro lagi tidak memiliki kewenangan apapun.

"Kewenangan Dewan SyuroPKBdihapus dan masih banyak yang dihapus,” ujarnya.

Pemanggilan Muhammad Lukman Edy ini merupakan buntut dari perseteruan PBNU dan PKB khususnya Cak Imin yang kembali memanas.

PBNU kini membentuk Pansus PKB dengan tujuan mengembalikan PKB ke jalan yang benar.

Berdasarkan catatanBisnis,PBNUmemang berencana merebut kembali kepemimpinanPKBdengan membentuk tim lima atau panitia khusus (Pansus). Pansus tersebut disebut menjadi upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah PKB. Pasalnya, PBNU mengklaim sebagai pemilik sah PKB.

Alasannya, saat ini elite PKB dinilai kerap membuat pernyataan yang melenceng dari tujuan awal pembentuk partai politik tersebut. Bahkan, ada upaya sistematis untuk menjauhkan PKB dari strukturalNU.

Sementara itu, sejumlah pihak langkahPBNUtersebut hanya merupakan upaya balasan atas pembentukan Pansus Haji di DPR.

Muhaimin Iskandaralias Cak Imin, sebagai Wakil Ketua DPR RI, menjadi salah satu pihak yang vokal mengawasi penyelenggaraan haji bahkan menyetujui dan mengesahkan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Pembentukan Pansus Haji ini, bagi Ketua UmumPBNUYahya Cholil Staqufalias Gus Yahya, dicurigai berlatar belakang masalah pribadi untuk menyerang ormas keagamaan Islam tersebut. Apalagi, saat ini Menteri Agama dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas. yang merupakan adik Gus Yahya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membandingkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden RI ke-2 Soeharto.

Cak Imin menganggap bahwa perpolitikan di Indonesia sudah berubah. Dia mencontoh, Orde Baru bisa tumbang setelah Soeharto mengangkat putrinya Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut menjadi menteri sosial (mensos).

Meski demikian, kini tidak ada gejolak berarti meski Jokowi mendorong putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden.

"Kita tidak pernah membayangkan Pak Harto yang sekuat itu saja baru ngangkat Bu Tutut jadi mensos sudah jatuh. Hari ini Pak Jokowi bisa menjadikan anaknya wakil presiden dan aman-aman saja," kata Cak Imin ketika membuka Mukernas PKB di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Meski demikian, Wakil Ketua DPR ini mengaku bersyukur karena Indonesia tetap aman meski terjadi perubahan dramatis tersebut. Oleh sebab itu, dia meminta para kadernya agar bisa menghadapi berbagai dinamika politik ke depan.

Cak Imin berpendapat, segala potensi perpecahan harus diantisipasi dan potensi kerawanan harus dihadapi. PKB, lanjutnya, harus jadi penguat ideologi kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang dinamis.

"Saya mengusulkan salah satu hasil Mukernas ini adalah bahwa PKB berpegang teguh dalam ideologi Pancasila," ujar Cak Imin.

Menurutnya, kini Pancasila seakan hanya menjadi jargon tanpa nilai. Cak Imin melihat praktik-praktik berbangsa dan bernegara sudah tidak mengindahkan lagi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dia mencontohkan, praktik ekonomi sering memakai jargon kekeluargaan sesuai nilai Pancasila namun pada kenyataannya kapitalisme tetap yang berkuasanya. Cak Imin pun ingin PKB kembali serius menetapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik berbangsa dan bernegara.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membandingkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden RI ke-2 Soeharto.

Cak Imin menganggap bahwa perpolitikan di Indonesia sudah berubah. Dia mencontoh, Orde Baru bisa tumbang setelah Soeharto mengangkat putrinya Siti Hardijanti Rukmana alias Tutut menjadi menteri sosial (mensos).

Meski demikian, kini tidak ada gejolak berarti meski Jokowi mendorong putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden.

"Kita tidak pernah membayangkan Pak Harto yang sekuat itu saja baru ngangkat Bu Tutut jadi mensos sudah jatuh. Hari ini Pak Jokowi bisa menjadikan anaknya wakil presiden dan aman-aman saja," kata Cak Imin ketika membuka Mukernas PKB di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/7/2024).

Meski demikian, Wakil Ketua DPR ini mengaku bersyukur karena Indonesia tetap aman meski terjadi perubahan dramatis tersebut. Oleh sebab itu, dia meminta para kadernya agar bisa menghadapi berbagai dinamika politik ke depan.

Cak Imin berpendapat, segala potensi perpecahan harus diantisipasi dan potensi kerawanan harus dihadapi. PKB, lanjutnya, harus jadi penguat ideologi kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang dinamis.

"Saya mengusulkan salah satu hasil Mukernas ini adalah bahwa PKB berpegang teguh dalam ideologi Pancasila," ujar Cak Imin.

Menurutnya, kini Pancasila seakan hanya menjadi jargon tanpa nilai. Cak Imin melihat praktik-praktik berbangsa dan bernegara sudah tidak mengindahkan lagi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dia mencontohkan, praktik ekonomi sering memakai jargon kekeluargaan sesuai nilai Pancasila namun pada kenyataannya kapitalisme tetap yang berkuasanya. Cak Imin pun ingin PKB kembali serius menetapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik berbangsa dan bernegara.