JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto berulang kali tertangkap kamera menggunakan Maung Garuda atau Maung MV3 Limousine sebagai kendaraan dinasnya.

Pertama, saat menuju Istana Merdeka, Jakarta, usai mengucapkan sumpah sebagai Presiden RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024.

Saat itu, Prabowo terlihat keluar dari sunroof Maung Garuda untuk menyapa masyarakat yang berbaris di jalan dan menyambutnya.

Ritual menyapa masyarakat dari sunroof Maung Garuda juga dilakukan Prabowo saat meninggalkan kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 27 Oktober 2024.

Bahkan, Prabowo memerintahkan agar mobil buatan PT Pindad itu menjadi kendaraan dinas semua anggota Kabinet Merah Putih.

"Arahan Pak Prabowo waktu retret (di Akademi Militer) agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad," Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kepada Kompas.com, Senin (28/10/2024).

Namun, Hasan mengatakan, masih harus mengecek apakah kendaraan dinas Maung Pindad itu sudah bisa digunakan Kabinet Merah Putih pekan depan atau belum.

“TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) Maung sekarang sudah 70 persen," ujar Hasan.

"Saya harus cek informasi dulu apakah betul sudah bisa digunakan minggu depan," katanya lagi.

Lantas, kendaraan apa saja yang digunakan Presiden RI dari ke masa? Berikut rangkuman Kompas.com.

Soekarno

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Presiden Pertama RI Soekarno menggunakan mobil Buick-8 sebagai kendaraan dinasnya.

Mobil buatan Amerika Serikat pada 1939 ini tergolong tipe Limited-8. Selain itu, termasuk yang terbilang tangguh di eranya, dengan kapasitas mesin 5.247cc.

Buick-8 dengan pelat REP-1 itu sempat dipamerkan menjelang peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2022.

Dikutip dari Antaranews, Buick yang digunakan Presiden Sukarno merupakan satu dari 1.451 unit yang diproduksi pada 1939.

Tetapi, sebetulnya mobil ini tidak dibeli melainkan ditemukan oleh Ketua Barisan Banteng, Sudiro, pada 1945 di belakang kantor Departemen Perhubungan, pada akhir penjajahan Jepang 1945.

Kemudian, mobil tersebut dipersembahkan kepada Presiden Soekarno.

Selain Buick-8, Presiden Soekarno memiliki mobil dinas lainnya, yakni Cadillac 75, Mercedes-Benz 600, GAZ 13, Zil 111, Lincoln Cosmopolitan (limosin cabrio) dan Chrysler Imperial.

Soeharto

Sementara itu, Presiden ke-2 RI Soeharto terakhir kali menggunakan Mercedes-Benz W126 Eagle 500SEL.

Dikutip dari laman Indonesiabaik.id yang dikelola Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), mobil buatan tahun 1982 itu memiliki kekuatan mesin 5.000cc.

Mobil tersebut juga sempat menjadi tunggangan Presiden ke-3 RI BJ Habibie dan Presiden ke-5 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Dilansir dari Antaranews, Presiden Soeharto menggunakan Mercedes-Benz W126 Eagle 500SEL tersebut saat meninggalkan Istana Kepresidenan setelah membacakan surat pengunduran diri pada 21 Mei 1998.

Sebelum memilih seri yang dikeluarkan Mercedes-Benz, Soeharto sempat menggunakan Cadillac DeVille Series 70 Fleetwood Limousine pada 1966.

Kemudian, Cadillac DeVille Series 75 Fleetwood Limousine pada 1971, yang memiliki kapasitas mesin lebih besar menjadi 7.729cc OHV V8.

Hingga akhirnya, Soeharto beralih ke Mercedes-Benz W116 Barong keluaran 1975. Lalu, Mercedes-Benz W126 Eagle 500SEL.

Namun, sebelum lengser, Soeharto sempat membeli Mercedes-Benz W140 S600 pada 1994. Mobil ini nantinya diwariskan pada pemimpin selanjutnya.

BJ Habibie

Presiden ke-3 RI BJ Habibie yang naik untuk menggantikan Soeharto awalnya menggunakan Cadillac Fleetwood Brougham buatan tahun 1980, dengan kapasitas mesin 4.100cc

Namun, BJ Habibie juga pernah menggunakan Mercedes Benz S280 yang diproduksi tahun 1980. Mobil ini biasa disebut dengan Mercy Barong.

Serta, Mercedes-Benz W126 yang pernah dipakai Presiden Soeharto.

Gus Dur

Presiden ke-4 RI Gus Dur menunggangi Mercedes-Benz W140 S600 yang merupakan warisan dari pemerintahan Soeharto.

Namun, berdasarkan pameran mobil kepresidenan dari masa ke masa, Gus Dur juga pernah menggunakan Mercedes Benz S280.

Megawati Soekarnoputri

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga masih menunggangi mobil dinas yang merupakan warisan dari era Soeharto, yakni Mercedes-Benz W140 S600.

Salah satu keunggulan mobil ini adalah dirancang dengan ban yang menggunakan flat tire (ban mati).

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Presiden ke-6 RI SBY juga masih sempat merasakan menggunakan Mercedes-Benz W140 S600 sebagai kendaraan dinasnya.

Namun, pada 2008, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) membeli Mercedes-Benz W221 S600 Guard.

Mobil bullet proof dengan fitur canggih ini akhirnya digunakan sebagai mobil kepresidenan era Presiden SBY.

Jokowi

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masih menggunakan Mercedes-Benz W221 S600 Guard.

Dikutip dari Antaranews, mobil ini sudah memiliki standar keamanan Eropa B6/B7 yang artinya mampu menahan proyektil senjata api berukuran kecil standar militer, serta mampu memberikan perlindungan dari serpihan ledakan granat tangan dan sejumlah bahan ledak lain.

Namun, diberitakan Kompas.com, Presiden Jokowi terlihat menunggangi Mercedes-Benz S680 Guard sebelum purnatugas.

Mobil itu dipakai saat menghadiri pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) RI periode 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Kompleks Parlemen, Jakarta pada 20 Oktober 2024.

Menariknya, saat itu, mewah tersebut terlihat tidak lagi mengenakan pelat nomor khusus "RI 1", melainkan tulisan "INDONESIA”.

S-Class yang satu ini diklaim sebagai mobil paling aman untuk kepala negara. Pasalnya, generasi terbaru W223 ini memiliki bodi anti-peluru

Bodinya juga didesain khusus dan memiliki sertifikasi VPAM VR10. Mobil ini disebut-sebut sebagai satu-satunya mobil yang memiliki uji balistik tertinggi untuk jajaran mobil sipil. Permukaan bagian dalam kaca dilapisi dengan polikarbonat untuk perlindungan dari serpihan.

Selain tahan peluru, bodinya juga tahan terhadap ledakan. Sebab, bagian bodi, termasuk lantai, atap, dan bodi samping, sudah memenuhi persyaratan ERV 2010 (Explosive Resistant Vehicle).

TEMPO.CO, Jakarta -- Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 21 Oktober 2024. Luhut diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 139/P Tahun 2024 tentang pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut mengatakan ia ditugasi mendigitalisasi sistem perekonomian nasional agar menjadi lebih efisien. "Bapak Presiden Prabowo meminta membantu untuk tata kelola kita lebih baik, karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu bisa membuat kita lebih efisien," katanya.

Dewan Ekonomi Nasional, kata Luhut, menargetkan realisasi penyempurnaan sistem digitalisasi ekonomi dalam durasi kerja 1 hingga 2 tahun ke depan. Lantas, apa sebenarnya tugas dari Dewan Ekonomi Nasional?

Dewan Ekonomi Nasional sebelumnya dibentuk Presiden Abdurrahman Wahid pada November 1999. Dewan ini dibesut dengan Ketuanya Emil Salim, Wakil Ketua Subiakto Tjakrawerdaya dan Sekretaris Sri Mulyani Indrawati. Ada pula nama besar sebagai anggota yaitu Boediono, Bambang Subianto, Kuntoro Mangkusubroto, Moh. Arsjad Anwar, Hadi Susastro, H.S. Dillon, Anggito Abimanyu, Gunarni Soeworo, Hasan Zein A. Mahmud, dan Theodore Permadi Rachmat.

Saat itu, Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional. Merujuk Pasal 1 Keppres tersebut, DEN berfungsi memberi nasihat kepada presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi. DEN sendiri bertanggung jawab kepada presiden, sebagaimana bunyi pasal 2.

Dalam mengemban fungsinya, DEN bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasehat kepada presiden untuk saran tindakan lanjutnya. Kemudian menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada presiden, dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi DEN.

Pasal 5 menyebutkan bahwa tatakerja DEN dilaksanakan dengan semangat dan pola kerjasama tim secara musyawarah. Adapun pendapat dan nasehat kepada Presiden disampaikan atas dasar kesepakatan. Sementara itu, Pasal 6 mengatakan DEN bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.

"Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ekonomi Nasional beserta Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi pasal 8.

Disamping itu, Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional melalui unggahan di akun Instagramnya tak lama setelah ia dilantik. “Lembaga ini akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih Presiden @prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya,” kata Luhut lewat akun Instagram-nya, @luhut.pandjaitan.

Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) itu berkata bahwa tantangan perekonomian yang dihadapi Indonesia ke depan tidaklah ringan. Hal itu disebabkan ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang, menurut dia kian kompleks, kini ada di depan mata.

"Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think tank yang akan diisi oleh para pakar ekonomi," kata Luhut.

KHUMAR MAHENDRA | NABIILA AZZAHRA A | ALIF ILHAM FAJRIADI | YUDONO YANUAR
Pilihan edito: Prabowo Bentuk Dewan Ekonomi Nasional, Airlangga: Tidak Membawahi Kemenko Perekonomian

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dinilai patut untuk membentuk kabinet yang lebih ramping dengan mengutamakan kapabilitas dan bukan koneksi politik, terutama untuk bidang strategis yakni ekonomi dan penegakan hukum.

Hal itu menjadi rangkuman saran yang diberikan oleh pengamat ekonomi, pengusaha, tokoh masyarakat dan anggota DPR kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Wakil Presiden Megawati yang menjadi pemimpin baru Indonesia pada 25 tahun silam.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelantikan presiden baru membuka asa bagi Indonesia untuk memulihkan situasi pasca-krisis yang melanda negeri.

Musababnya, presiden baru sudah dihadapkan pada beban berat untuk menuntaskan berbagai problem negara setelah luluh lantak oleh krisis moneter dan kerusuhan rasial di ujung era Orde Baru.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 di hadapan Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (20/10/2024) pukul 10.00 WIB.

20 Oktober menjadi tanggal resmi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden sejak era reformasi, termasuk pelantikan Prabowo-Gibran, dari sebelumnya lazim dilaksanakan di bulan Maret selama era orde baru.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyampaikan kesiapan rangkaian pelantikan serta pengambilan sumpah Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta, pada Jumat, (18/10/2024).

Persiapan rangkaian kegiatan bahkan sudah dimulai dari ketibaan para tamu negara di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta dan Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang.

Pada saat ketibaan di Bandara, Heru menjelaskan bahwa akan ada prosesi penerimaan Kepala Negara atau setingkat Kepala Negara seperti pasukan jajar kehormatan dan korps musik (Korsik).

Selain itu, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta telah menyiapkan video kedatangan yang ditayangkan di sejumlah titik videotron di Jakarta.

Sementara itu, guna memeriahkan rangkaian pelantikan pada 20 Oktober 2024, Heru menuturkan bahwa Pemda DKI Jakarta akan menyiapkan panggung hiburan bagi rakyat di sekitar kawasan Sudirman-Thamrin.

Rencananya panggung hiburan tersebut akan dimulai pukul 11.00 WIB hingga ketibaan Presiden terpilih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Rangkaian kegiatan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029 akan ditutup dengan jamuan santap malam kenegaraan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurut Kasetpres, sejumlah tamu negara baik pimpinan maupun utusan khusus akan hadir dalam acara tersebut.

“Malam harinya tentunya sebagian tamu negara akan dijamu oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo di Istana,” kata Kasetpres.

Berikut, rangkaian acara pelantikan dan sumpah jabatan Presiden dan Wapres 2024-2029:

• 10.00-10.03 WIB: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya
• 10.03-10.06 WIB: Mengheningkan cipta
• 10.06-10.26 WIB: Pembukaan Sidang Paripurna oleh Ketua MPR
• 10.26-10.28 WIB: Pengucapan sumpah presiden RI
• 10.28-10.30 WIB: Pengucapan sumpah wakil presiden RI
• 10.30-10.35 WIB: Penandatanganan berita acara pelantikan
• 10.35-10.40 WIB: Penyerahan berita acara pelantikan

Pertukaran tempat duduk Presiden dan Wakil Pesiden periode 2024-2029 dengan yang periode 2019-2024

• 10.42-10.47 WIB: Pimpinan MPR melanjutkan memimpin sidang paripurna MPR
• 10.47-11.05 WIB: Pidato presiden RI
• 11.05-11.10 WIB: Pimpinan MPR melanjutkan memimpin sidang paripurna MPR
• 11.10-11.15 WIB: Pembacaan doa
• 11.15-11.20 WIB: Penutupan sidang paripurna
• 11.20-11.23 WIB: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
• 11.23 WIB: Sidang paripurna selesai.

Berikut, 10 pertanyaan seputar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dari masa ke masa, sejak Kemerdekaan 1945 untuk menguji pengetahuanmu:

Bisnis.com, JAKARTA -- Mantan Menkopolhukam RI Mahfud MD menilai putusan pencabutan ketetapan (TAP) MPR RI terkait Presiden ke-1 Soekarno, Presiden ke-2 Soeharto, hingga Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak memiliki nilai hukum.

Sebelumnya, sejumlah ketetapan yang dicabut MPR yakni No.XXXIII/MPRS/1967 terkait Presiden ke-1 RI Soekarno dan TAP MPR nomor II/MPR/2001 terkait Presiden ke-4 Gus Dur.

Selain itu, MPR juga telah memutuskan untuk menghapus Presiden ke-2 RI, Soeharto, resmi dihapus TAP MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

"Pertama begini, bagi saya itu apa yang dibuat MPR itu tidak punya nilai hukum sama sekali. Karena itu bentuknya hanya surat," ujarnya di YouTube Abraham Samad Speak Up, dikutip Senin (7/10/2024).

Guru Besar di Fakultas Hukum UII itu menjelaskan alasan keputusan MPR mencabut TAP MPR itu tidak bernilai hukum lantaran saat ini MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi RI.

"Sehingga MPR tidak boleh membuat TAP baru atau mencabut TAP lama. Nggak boleh sejak itu. Karena TAP itu harus cabut dengan TAP, dan TAP itu harus oleh MPR sebagai lembaga tertinggi. Sejak 2022 tidak. Tidak lembaga tertinggi," tambahnya.

Adapun, keputusan yang dikeluarkan MPR untuk Soekarno hingga Gus Dur itu merupakan surat biasa. Namun, keputusan MPR itu telah membuat kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang menjerar Soeharto telah gugur.

"TAP yang tidak boleh dicabut. Sehingga surat MPR kepada keluarga Pak Soeharto itu hanya menyatakan kasus [korupsi, korupsi dan nepotisme] untuk pribadi Soeharto sudah selesai. Kenapa? Karena ya sudah meninggal," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Nama Presiden ke-2 RI Soeharto resmi dihapus dari Ketetapan (TAP) MPR No XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Penghapusan tersebut resmi berlaku dalam agenda Silahturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Keluarga Presiden Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Sabtu (28/9/2024).

Acara tersebut dihadiri oleh beberapa anggota keluarga Soeharto seperti Siti Hardijanti Hastuti Rukmana atau Tutut Soeharto, Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto, serta Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dan Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) Alissa Wahid mengenang Romo Benny Susetyo sebagai figur yang selalu memperjuangkan demokrasi dan pluralisme di Tanah Air.

Ia menceritakan, sejak muda, Romo Benny sudah akrab dan kerap berdiskusi dengan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

“Romo Benny merupakan tokoh bangsa dari masyarakat Katolik yang sangat banyak sumbangsih untuk Indonesia,” ujar Alissa pada Kompas.com, Sabtu (5/10/2024).

“Beliau sejak muda sudah mengikuti Gus Dur, aktif di persaudaraan lintas iman di Jawa Timur dan akhirnya bekerja di level nasional,” sambung dia.

Ia mengungkapkan, Romo Benny merupakan figur yang supel dan kerap bercanda.

Tapi, sifat itu berubah ketika membicarakan tentang situasi demokrasi di Indonesia.

“Romo Benny orangnya santai, sering bercanda, tapi kalau sudah bicara tentang demokrasi dan keindonesiaan, jadi sangat serius,” sebut dia.

Terakhir, Alissa menyatakan duka citanya atas berpulangnya Romo Benny pagi ini di usia 55 tahun.

Baginya, kepergian Romo Benny merupakan kehilangan besar untuk Indonesia.

“Komitmen Romo Benny terhadap bangsa ini sangat nyata dan pendekatannya selalu berbasis nilai. Jadi, ini kehilangan besar bagi bangsa ini,” imbuh dia.

Diketahui Romo Benny meninggal dunia di RS Mitra Medika Pontianak dan jenazahnya bakal diterbangkan ke Surabaya siang ini.

Romo Benny bakal dimakamkan Senin (7/10/2024) di Pemakaman Sukun Malang.

Ia merupakan seorang pastur dan juga aktivis yang selalu memperjuangkan rakyat kecil.

Tak hanya itu, Romo Benny juga dikenal sebagai tokoh yang kritis dan tak ragu memberikan kritik tajam untuk pemerintah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menarik buku-buku atau referensi sejarah terkait dengan Ketetapan Nomor II/MPR/2001 soal Laporan Pertanggungjawaban Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan, penarikan buku sejarah atau referensi ini penting sebagai upaya untuk meluruskan sejarah terkait pelengseran Gus Dur, sekaligus memulihkan nama baik Gus Dur.

"Kami minta Kemendikbud menarik buku-buku pelajaran sejarah atau referensi yang terkait dengan TAP II/MPR/2001 soal penggulingan Gus Dur. Ini penting sebagai langkah untuk pemulihan nama baik Gus Dur," kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).

Hal ini, kata dia, menyusul keluarnya surat keputusan penegasan pimpinan MPR RI bahwa Tap II/MPR/2001 sudah tidak berlaku lagi.

"Jangan sampai anak-anak kita menganggap bahwa Tap MPR tersebut masih berlaku kalau itu masih dijadikan acuan dalam buku sejarah atau referensi bacaan," ujar Jazilul.

Jazilul menegaskan, PKB akan secara simultan menempuh langkah-langkah yang sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk memulihkan nama baik Gus Dur, termasuk mengupayakan agar Gus Dur segera diberikan gelar pahlawan nasional.

"Kami mohon agar eksekutif, pemerintah untuk menindaklanjuti penghapusan Tap II/MPR/2001 karena ini penting untuk sebagai tindak lanjut dari upaya rekonsiliasi nasional dengan memberikan gelar pahlawan nasional untuk Gus Dur, apakah oleh pemerintah hari ini atau pemerintahan yang akan datang,” kata dia.

Jazilul mengatakan, bangsa ini tidak boleh memelihara dendam politik.

Selain itu, negara juga harus memberikan penjelasan bahwa Gus Dur tidak bersalah sehingga harus dilengserkan dari kursi kepresidenan pada 2001 yang lalu.

"Kita harus menjelaskan seterang-terangnya karena keluarga Gus Dur juga butuh itu bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Gus Dur," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, MPR memutuskan untuk mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid.

Surat rekomendasi pencabutan TAP MPR itu telah diserahkan kepada istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, pada Minggu (29/9/2024).

Surat rekomendasi tersebut ditandatangani 10 pimpinan MPR RI. Berdasarkan kesepakatan, pimpinan MPR RI sepakat mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 sebagaimana permohonan Fraksi PKB.

Adapun keputusan tersebut memulihkan nama Gus Dur yang dituduh melakukan korupsi pada masa pemerintahannya.

"Menegaskan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2021 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI KH Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di hadapan keluarga Gus Dur di Gedung Nusantara V MPR, Minggu.

"Surat tersebut kita serahkan ke keluarga Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Soeharto, Presiden terpilih Prabowo Subianto," kata Bamsoet.

JAKARTA, KOMPAS.com- Istri Presiden Ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid mengapresiasi surat rekomendasi pencabutan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid yang diserahkan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sinta mengatakan, surat tersebut merupakan langkah untuk rekonsiliasi nasional yang diperjuangkan Gus Dur dan berharap hal tersebut berjalan efektif dan tidak sekedar basa-basi politik semata.

"Kami berpandangan bahwa rekonsiliasi tetap harus berdasar prinsip keadilan agar bisa efektif diterapkan bukan sekedar basa-basi politik semata," kata Sinta dalam acara Silaturahmi Pimpinan MPR Bersama Keluarga Gus Dur di Gedung Nusantara V DPR, Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Sinta berharap rekonsiliasi tersebut dapat berjalan sebagaimana terjadi di Afrika Selatan dan Timor Lester saat peringatan hari kemerdekaannya. Ia mengatakan, proses rekonsiliasi harus dilakukan dengan efektif dan tidak dengan setengah hati.

"Dalam konteks Gus Du perlu ada pelurusan sejarah bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan tuduhan yang dialamatkan kepada beliau. Banyak ahli hukum tatanegara yang bisa bersaksi bahwa Gus Dur telah mengalami apa yang dinamakan sebagai kudeta parlementer," katanya.

"Berbagai tuduhan dialamatkan kepada Gus Dur melalui prosedur yang salah dan saling tabrak dan sampai detik ini tidak ada satupun dari tujuan tersebut yang terbukti," sambung dia.

Di samping itu, Sinta memandang ada dua langkah konkret yang bisa diupayakan setelah TAP MPR Nomor II/MPR/2001 dicabut.

Pertama, nama Gus Dur segera direhabilitasi dengan mengembalikan nama baik martabat dan hak-haknya sebagai mantan presiden.

Kedua, segala bentuk publikasi, baik buku pelajaran maupun buku-buku yang menyangkut pautkan penurunan Gus Dur dengan TAP MPR Nomor II/MPR/200 mesti ditarik untuk direvisi.

"Karenanya pencabutan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 ini kami harapkan dapat menjadi langkah awal sebuah landasan hukum yang lebih meningkat, bagi kepentingan rehabilitasi nama baik Gus Dur ke depan nanti," tuturnya.=

Lebih lanjut, Sinta memahami bahwa apa yang disampaikannya bukan hal yang mudah untuk dilakukan.

Ia juga mengatakan, realita politik di negara ini, di mana banyak elemen politik merasa lebih mudah untuk mengabaikan nilai etika moral agar bisa terus berkuasa.

"Namun kehilangan kekuasaan ternyata tidak membuat Gus Dur kehilangan cinta dari masyarakat. Ke mana pun kami pergi banyak orang masih berkata baik tentang Gus Dur dan mengenang bahkan merindukan Gus Dur," ucap dia.

Hari ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengundang keluarga Presiden Indonesia ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Nusantara V Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Dalam acara tersebut, Pimpinan MPR RI menyerahkan surat rekomendasi pencabutan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid kepada Istri Gus Dur yaitu Sinta Nuriyah Wahid. Surat rekomendasi tersebut ditandatangani 10 pimpinan MPR RI.

Surat rekomendasi tersebut ditandatangani 10 pimpinan MPR RI.

Berdasarkan kesepakatan, pimpinan MPR RI sepakat mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 sebagaimana permohonan Fraksi PKB. Adapun keputusan tersebut memulihkan nama Gus Dur yang dituduh melakukan korupsi pada masa pemerintahannya.

"Menegaskan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2021 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI KH Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di hadapan keluarga Gus Dur di Gedung Nusantara V MPR, Minggu, (29/9/2024).

Surat rekomendasi pemulihan nama Gus Dur ini diserahkan langsung oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid kepada Sinta Nuriyah.

"Surat tersebut kita serahkan ke keluarga Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Soeharto, Presiden terpilih Prabowo Subianto," kata Bamsoet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengusulkan pemerintah menganugerahi Presiden ke-4 Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, sebagai pahlawan nasional.

Bamsoet mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada Keputusan Pimpinan MPR untuk menerbitkan surat rekomendasi pencabutan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid.

“Mudah-mudahan saja dengan penegasan ini kita mengusulkan kembali kepada pemerintah, baik yang hari ini maupun yang datang untuk beliau dianugerakan gelar pahlawan nasional,” kata Bamsoet dalam acara Silaturahmi Pimpinan MPR Bersama Keluarga Gus Dur di Gedung Nusantara V DPR, Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Bamsoet mengatakan, banyak atribusi positif yang disematkan Gus Dur selama hidup, salah satunya keberpihakan terhadap kelompok minoritas. Ia mengatakan, Gus Dur adalah ikon kesetaraan yang menjunjung tinggi toleransi.

“Bagi Bangsa Indonesia yang begitu kaya akan keberagaman, menempatkan dan memaknai pluralisme sebagai fakta, sosiologis-antropologis, dan fitrah kebangsaan sebagaimana tercermin pada pemikiran, sikap, dan kebijakan Gus Dur adalah warisan yang wajib kita jaga dan kita restarikan sebagai jiwa bangsa. Gus Dur adalah Bapak Pluralisme,” ujarnya.

Untuk diketahui, hari ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengundang keluarga Presiden Indonesia ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Nusantara V Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Dalam acara tersebut, Pimpinan MPR RI menyerahkan surat rekomendasi pencabutan TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid kepada Istri Gus Dur yaitu Sinta Nuriyah Wahid.

Surat rekomendasi tersebut ditandatangani 10 pimpinan MPR RI.

Berdasarkan kesepakatan, pimpinan MPR RI sepakat mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 sebagaimana permohonan Fraksi PKB. Adapun keputusan tersebut memulihkan nama Gus Dur yang dituduh melakukan korupsi pada masa pemerintahannya.

"Menegaskan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2021 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI KH Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di hadapan keluarga Gus Dur di Gedung Nusantara V MPR, Minggu, (29/9/2024).

Surat rekomendasi pemulihan nama Gus Dur ini diserahkan langsung oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid kepada Sinta Nuriyah.

"Surat tersebut kita serahkan ke keluarga Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Soeharto, Presiden terpilih Prabowo Subianto," kata Bamsoet.

Bisnis.com, JAKARTA -- MPR telah mencabut Ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berisi pemberhentian sebagai presiden.

Acara pencabutan ketetapan tersebut dihadiri oleh istri Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah dan putrinya, Yenny Wahid.

Dilansir dari Antara, Sinta beserta anak-anak dan keluarganya tiba di Kompleks Parlemen, pada pukul 11.00 WIB, dan menuju ke Ruang Delegasi Nusantara IV MPR RI. Sejumlah Pimpinan MPR pun hadir untuk menyambut kedatangan Sinta dan Yenny.

"Kita tegaskan TAP MPR Nomor II Tahun 2001 tak berlaku lagi, oleh karenanya seluruh implikasi hukum menjadi gugur dengan sendirinya," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Adapun sejumlah Pimpinan MPR yang hadir selain Bamsoet yakni Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, hingga Wakil Ketua MPR RI Amir Uskara.

Selain itu sejumlah tokoh bangsa juga hadir, antara lain Mantan Menkopolhukam Mahfud MD, Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Pakar Hukum Jimly Asshiddiqie. Kemudian ada pula sejumlah legislator dari Partai PKB.

Dia mengatakan keputusan tak berlakunya lagi TAP MPR tersebut didukung oleh seluruh fraksi partai politik di MPR. Menurut dia, Gus Dur merupakan sosok pemimpin bangsa yang inspiratif, visioner, dan humoris.

"Sebagai tokoh bangsa, Gus Dur menjadikan humor sebagai kritik yang menohok. Akan terasa pahit dan getir bagi yang disasar, tapi relevan bagi masyarakat yang terwakili aspirasinya," kata Bamsoet.

Dengan adanya surat penegasan tak berlakunya lagi TAP MPR tentang Gus Dur, dia pun berharap MPR bisa mendorong pemerintah agar Presiden yang dijuluki Bapak Pluralisme itu bisa mendapat penghargaan.

Sebelumnya, MPR RI juga telah memberikan hal serupa kepada Presiden Soekarno dengan menegaskan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno, sudah tak berlaku lagi.

Selain itu, MPR RI juga melakukan hal serupa kepada Presiden Soehato melalui penyesuaian TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, yang mencabut nama Soeharto.

Bisnis.com, JAKARTA -- MPR telah mencabut Ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berisi pemberhentian sebagai presiden.

Acara pencabutan ketetapan tersebut dihadiri oleh istri Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriyah dan putrinya, Yenny Wahid.

Dilansir dari Antara, Sinta beserta anak-anak dan keluarganya tiba di Kompleks Parlemen, pada pukul 11.00 WIB, dan menuju ke Ruang Delegasi Nusantara IV MPR RI. Sejumlah Pimpinan MPR pun hadir untuk menyambut kedatangan Sinta dan Yenny.

"Kita tegaskan TAP MPR Nomor II Tahun 2001 tak berlaku lagi, oleh karenanya seluruh implikasi hukum menjadi gugur dengan sendirinya," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

Adapun sejumlah Pimpinan MPR yang hadir selain Bamsoet yakni Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, hingga Wakil Ketua MPR RI Amir Uskara.

Selain itu sejumlah tokoh bangsa juga hadir, antara lain Mantan Menkopolhukam Mahfud MD, Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Pakar Hukum Jimly Asshiddiqie. Kemudian ada pula sejumlah legislator dari Partai PKB.

Dia mengatakan keputusan tak berlakunya lagi TAP MPR tersebut didukung oleh seluruh fraksi partai politik di MPR. Menurut dia, Gus Dur merupakan sosok pemimpin bangsa yang inspiratif, visioner, dan humoris.

"Sebagai tokoh bangsa, Gus Dur menjadikan humor sebagai kritik yang menohok. Akan terasa pahit dan getir bagi yang disasar, tapi relevan bagi masyarakat yang terwakili aspirasinya," kata Bamsoet.

Dengan adanya surat penegasan tak berlakunya lagi TAP MPR tentang Gus Dur, dia pun berharap MPR bisa mendorong pemerintah agar Presiden yang dijuluki Bapak Pluralisme itu bisa mendapat penghargaan.

Sebelumnya, MPR RI juga telah memberikan hal serupa kepada Presiden Soekarno dengan menegaskan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Soekarno, sudah tak berlaku lagi.

Selain itu, MPR RI juga melakukan hal serupa kepada Presiden Soehato melalui penyesuaian TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, yang mencabut nama Soeharto.