Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025.

Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun," katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

“Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berharap anggaran bantuan sosial (bansos) dapat dinaikkan menjadi Rp100 triliun pada 2025.

Menurut Cak Imin, angka tersebut dapat direalisasikan apabila seluruh pihak jajaran Kementerian/Lembaga mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi dan menutup segala kebocoran anggaran.

"Presiden dengan tegas berkali-kali menyampaikan kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai Rp100 triliun," katanya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ketum PKB itu menilai apabila pemerintah dapat menggelontorkan bansos yang tinggi dan tepat sasaran. Maka, kemiskinan dan kemiskinan ekstrem akan berkurang dengan signifikan.

Meski begitu, dia menekankan bahwa sampai saat ini belum ada usulan tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun untuk bansos pada 2025. Bertambahnya anggaran bansos itu hanya menjadi harapannya usai ada efisiensi dan tidak ada lagi kebocoran anggaran.

Di sisi lain dia mengaku bahwa saat ini anggaran pemerintah untuk pemberian bansos pada tahun mendatang berada dikisaran Rp70 triliun. Sejalan dengan harapan kenaikan anggaran bansos, Cak Imin juga meminta Kepala Daerah melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sinkronisasi data, kata Cak Imin, diharapkan agar pemerintah memiliki data tunggal terpadu agar mengetahui jumlah secara pasti pihak yang berhak menerima bansos.

“Jangan sampai orang yang bukan miskin tapi masuk data miskin. Kami minta kepala daerah melakukan sinkronisasi data dengan BPS, dengan berbagai data yang real sehingga tidak membocorkan bantuan sosial yang tersesat,” pungkas Cak Imin.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menargetkan kemiskinan ekstrem 0% dapat terjadi di 2029. Hal itu disampaikan Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Hari ini kita belum bisa mencapai kemiskinan ekstrem 0%. Pada 2029 kita upayakan itu terjadi," kata Cak Imin.

Cak Imin optimistis hal itu bisa terjadi apabila semua bisa berdaya mengatasi keadaan. Ia mengatakan, salah satu tugas diemban adalah memastikan seluruh bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

"Ini lah tugas yang dipercayakan kepada Kemenko Bidang Pemberdayaan khususnya kepada saya untuk memastikan seluruh bantuan sosial, pertama tempat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya sekaligus akhirnya menjadi pribadi dan masyarakat yang mandiri," ucapnya.

Menurut Cak Imin, ada beberapa cara untuk memakmurkan masyarakat salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan. Kemudian sistem perlindungan sosial yang kuat dan pembangunan manusia.

"Tiga kunci ini yang akan menjadi jalan menuju Indonesia Maju tahun 2045 Indonesia Emas sesuai dengan Asta Cita," tuturnya.

Cak Imin menyebut kehadiran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas untuk mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 0% dan kemiskinan relatif menjadi 5% pada 2029.

"Dengan memberikan bantuan langsung ke masyarakat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita hingga 6-8%. Tentu saja kita ingin mengurangi jumlah pengangguran kita, terutama pengangguran terbuka," imbuhnya.

Sebagai informasi, persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83%. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03%.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar berharap agar anggaran bantuan sosial (bansos) bisa bertambah Rp100 triliun pada tahun 2025. Saat ini, anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) dalam APBN 2025 mencapai Rp504,7 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan pria yang kerap disapa Cak Imin dalam Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakornas Garpemda) Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Awalnya, Cak Imin mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang imbauan agar tak ada lagi kebocoran APBN.

“Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial, moga-moga bisa sampai Rp100 triliun. Amin,” katanya.

Menurut Cak Imin, anggaran bansos besar dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Apalagi, kata dia, kualitas hidup ini menjadi prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

“Disampaikan secara clear ketika dilantik dan ditulis secara resmi saat pelantikan, pasca pelantikan di berbagai media," ujar Wakil Ketua DPR 2018–2024 itu.

Sementara itu, menurut dia, kondisi bangsa Indonesia masih dilanda kemiskinan dan ketimpangan sosial. Bahkan, tingkat kemiskinan ekstrem saat ini belum hilang.

“Hari ini kita tidak bisa mencapai kemungkinan kemiskinan ekstrem 0 persen, belum. Padahal 2029, kita upayakan itu terjadi dan bisa terjadi apabila kita semua bisa berdaya mengatasi keadaan kita," katanya.

Oleh karena itu, kata Cak Imin, dia mendapatkan khusus dari Prabowo untuk memakmurkan rakyat. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang diikuti pemerataan. Kedua, sistem perlindungan sosial yang kuat. Dan, ketiga adalah pembangunan manusia.

“Tiga kunci ini yang akan menjadi jalan menuju Indonesia Maju tahun 2045, Indonesia Emas sesuai dengan Asta Cita," katanya.

(Rahmat Fiansyah)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meyakini bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan tetap solid dalam mendukung pasangan calon gubernur Ridwan Kamil (RK) dan Suswono dalam Pilkada Jakarta 2024.

"Ya lihat saja, solid saja menurut saya. Iya (solid mendukung RK-Suswono)," ujar Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, Cak Imin mengungkapkan, ia belum dapat memastikan apakah Pilkada Jakarta dapat dimenangkan hanya dalam satu putaran.

Ia menyatakan akan menunggu hasil Pilkada Jakarta ke depan.

"Ah, ndak tahu. Kita lihat," ucapnya.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa tujuh kader dari partai-partai yang tergabung dalam KIM bertemu dengan calon gubernur rival, Pramono Anung, yang juga berlaga di Pilkada Jakarta.

Adapun KIM merupakan pendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono.

Pramono menerima kunjungan tujuh anggota KIM di kediamannya di Jalan H Ambas, Cipete, Jakarta Selatan, pada Kamis pekan lalu.

Para kader yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal dari PSI, Riko dari PAN, serta Ahmad Syukri dan Okto Fudin dari PKB.

Ketujuh politisi tersebut mengenakan pakaian berwarna khas partai masing-masing, namun tidak terdapat simbol partai pada baju yang mereka kenakan.

Dikethaui, pada Pilkada Jakarta diikuti tiga pasangan calon. Nomor urut 1 RK-Suswono yang diusung Partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, Garuda, dan PKN.

Nomor 2 diusung calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Serta nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno yang diusung PDI-P dan Hanura.

Sementara itu, berdasarkan survei terbaru dari Litbang Kompas, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno dan Ridwan Kamil-Suswono, menunjukkan persaingan yang ketat.

Ridwan Kamil-Suswono mendapatkan elektabilitas 34,6 persen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana sebesar 3,3 persen, Pramono Anung-Rano Karno sebesar 38,3 persen, dan Tidak jawab/belum memutuskan : 23,8 persen.

Adapun margin of error survei, yakni sebesar 3,46 persen.

Dengan hasil ini, ada kemungkinan Pilkada Jakarta 2024 akan berlangsung hingga putaran kedua.

Jika hal tersebut terjadi, RK-Suswono dan Pram-Rano berpeluang untuk berduel di putaran kedua.

Dalam survei tersebut, responden yang memilih Pramono-Rano mencapai 42,6 persen, sementara RK-Suswono memperoleh 39,7 persen, dan 17,7 persen responden menyatakan tidak tahu.

Survei yang digelar dari tanggal 20-25 Oktober 2024 ini menggunakan metode wawancara tatap muka.

Adapun, jumlah responden yakni 800 orang yang dipilih acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat.

Dengan metode itu, tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen. Survei ini juga dibiayai sepenuhnya oleh PT Kompas Media Nusantara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding menyambangi kantor Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar untuk melaporkan agenda Kementerian PPMI.

Dalam pertemuan tertutup, Muhaimin mendengarkan paparan agenda-agenda jangka pendek yang dilakukan Kementerian PPMI pada tahun 2025. Utamanya perlindungan pekerja migran.

“Ada tiga aspek utama yang menjadi konsentrasi kita. Yang pertama, bahwa pekerja migran itu kontribusinya sangat besar untuk devisa buat negara kita,” kata Muhaimin dalam konferensi pers, di kantor Kemenko PM, Selasa (5/11/2024).

Muhaimin menegaskan, pekerja migran sangat banyak memberikan pendapatan bagi negara.

Oleh sebab itu, pria yang karib disapa Cak Imin ini berharap kementerian dan lembaga terkait memberikan perhatian serius bagi pekerja migran.

“Hampir Rp 300 triliun per tahun devisa yang masuk ke dalam negeri. Oleh karena itu, saking besarnya devisa itu, kita berharap semua kementerian, lembaga, pihak-pihak terkait, Kapolri, khususnya kemenlu, semua benar-benar memberikan perhatian serius,” kata Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja migran untuk seluruh aspek.

Mulai dari persiapan keberangkatan, persiapan penempatan, proses rekrutmen, pemberangkatan, penempatan di negara tujuan, perlindungan di negara tujuan, sampai perlindungan pulang kembali ke tanah air.

“Ini proses utuh. Kita ingin dalam proses yang utuh itu termasuk devisa itu biar produktif,” kata Cak Imin.

Sementara itu, Karding menjelaskan, pertemuan dengan Cak Imin dilakukan untuk melaksanakan tugas perlindungan Migran yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu, seluruh rencana kerja yang telah disiapkan oleh Kementerian PPMI disampaikan kepada Kemenko PM untuk mendapatkan dukungan dari Kementerian dan lembaga terkait.

“Jadi kami harus melaporkan kepada Kemenko tentang apa yang sedang kita siapkan, sedang kita lakukan dalam rangka untuk bisa bekerja dengan baik sesuai dengan fokus-fokus kerja yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo kepada kami,” kata Karding.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku belum mengetahui siapa kadernya yang "membelot" mendukung Pramono Anung-Rano Karno di Pilkada Jakarta.

Diketahui, Pramono Anung-Rano Karno merupakan pasangan yang diusung oleh PDI-P. Sedangkan PKB berkoalisi dengan KIM Plus untuk mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilkada Jakarta.

"Belum, belum denger saya siapa, siapa orangnya belum tahu," kata Muhaimin Iskandar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2024).

Ia bahkan menyatakan belum mendengar kabar tersebut. Adapun dalam pertemuan makan siang dengan Presiden Prabowo Subianto siang ini tidak membahas hal spesifik mengenai Pilkada.

"Saya belum denger siapa itu. Pilkada tidak terlalu spesifik," ucapnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyampaikan, pertemuan makan siang antara Ketum dan Sekjen Parpol dengan Prabowo siang ini tidak membahas Pilkada.

Begitu pun tidak membahas pertemuan Prabowo dengan Ridwan Kamil di salah satu restoran padang di Jakarta semalam, dan masalah sejumlah kader KIM yang membelot mendukung Pramono-Rano.

"Enggak (dibahas), tadi pure membahas negara, bangsa, dan masyarakat," bebernya.

Adapun pembahasan berat dalam pertemuan kali ini adalah meningkatkan pendapatan negara.

"Ya meningkatkan pendapatan negara. Berat dong, ya enggak? Yang ringan itu bagaimana menu kuliner Indonesia enak-enak, menunya banyak, ragamnya banyak. Itulah kekayaan negeri kita yang bisa menjadi opportunity dan kesempatan berusaha masyarakat," seloroh Muzani.

Untuk diketahui, cagub Pramono menerima tujuh tamu anggota KIM di kediamannya di Jalan H Ambas, Cipete, Jakarta Selatan, Kamis.

Mereka adalah Muhammad Ishaq dan Abdul Hakim dari PPP, Nafiudin dari Nasdem, Ahmad Faisal asal PSI, Riko dari PAN, Ahmad Syukri, dan Okto Fudin dari PKB.

Ketujuh politisi itu mengenakan baju berwarna khas partai mereka masing-masing. Namun, pada baju tersebut tidak ada simbol partai mereka.

Calon wakil gubernur (cawagub) Jakarta nomor urut 1, Suswono, memberikan tanggapannya terkait dukungan tujuh anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus kepada pasangan cagub-cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono-Rano.

Suswono menegaskan bahwa jika situasi ini terjadi di Partai Keadilan Sejahtera (PKS), anggota atau kader yang tidak mengikuti arahan partai dapat dikenakan sanksi.

"Kalau di PKS, sudah pasti kena sanksi itu. Enggak tahu kalau di partai lain apakah dibolehkan seperti itu," ujar Suswono, Kamis (31/10/2024), dikutip dalam tayangan Kompas TV.

Siapa Thomas Trikasih Lembong dan Apa Kasusnya?

Thomas Trikasih Lembong (TTL) baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun 2015.

Penetapan ini dilakukan setelah terungkap bahwa Tom Lembong, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) memberikan izin impor gula kepada seorang direktur di PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) meskipun hasil Rapat Koordinasi (Rakor) pada Mei 2015 menyatakan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak memerlukan impor.

Apa Reaksi Anies Baswedan terhadap Penetapan Tersangka Ini?

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan, menunjukkan rasa terkejutnya atas penetapan tersangka ini melalui akun media sosialnya.

Mantan calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini mengungkapkan bahwa meskipun dia menghormati proses hukum, berita tersebut sangat mengejutkan.

Dia menyebut Tom Lembong sebagai sosok yang berintegritas tinggi dan percaya bahwa Lembong tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Anies juga menekankan pentingnya negara berdasarkan hukum, bukan kekuasaan.

Bagaimana Pendapat Muhaimin Iskandar?

Mantan calon wakil presiden (cawapres), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, turut merasakan kesedihan atas penetapan Tom Lembong sebagai tersangka.

Dalam komentarnya, Cak Imin berharap agar Lembong tetap kuat menghadapi kasus ini. Namun, dia enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai isu kriminalisasi yang mungkin terjadi.

Apa Tindakan Hukum yang Dihadapi Tom Lembong?

Bersama dengan Lembong, Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI berinisial CS juga ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup.

Mereka kini telah ditahan selama 20 hari ke depan oleh Kejaksaan Agung, dengan Lembong ditempatkan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Apakah Dukungan Anies dan Cak Imin Berpengaruh dalam Proses Hukum?

Dengan adanya dukungan moral dari tokoh-tokoh politik besar seperti Anies dan Cak Imin, banyak yang melihat ini sebagai bentuk solidaritas dan harapan untuk proses hukum yang transparan.

Dukungan ini juga mengingatkan kembali pentingnya nilai-nilai negara hukum dalam menghadapi tantangan besar di ranah politik dan hukum, serta perlunya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Apa Implikasi dari Kasus Ini untuk Politik dan Hukum di Indonesia?

Kasus ini menimbulkan pertanyaan lebih luas tentang integritas dan transparansi dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

Reaksi dari tokoh-tokoh politik seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menunjukkan bahwa penetapan tersangka ini tidak hanya berimplikasi pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

Dukungan moral yang diberikan oleh rekan-rekan Tom Lembong menunjukkan adanya solidaritas dalam menghadapi tantangan hukum yang kompleks, sambil mengingatkan pentingnya keadilan dan integritas dalam proses hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) kompak rapat bareng terkait kesejahteraan sosial hingga bantuan sosial (bansos).

Adapun Cak Imin yang merupakan Ketua Umum PKB dan Gus Ipul selaku Sekjen PBNU sempat berseteru terkait perebutan PKB hingga pansus haji.

"Saya hari ini bersama Mensos Pak Saifullah Yusuf, didampingi Pak Wamensos Pak Jabo, dan seluruh eselon I di Kemensos, eselon II, juga Pak Seskemenko PM bersama-sama melakukan rapat koordinasi yang pertama, untuk menyiapkan program-program kerja terdekat dan program jangka menengah, serta panjang," ujar Cak Imin dalam jumpa pers di Kemenko PM, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Cak Imin menjelaskan, ada dua produk yang berhasil mereka tuntaskan pada hari ini.

Yang pertama, berkaitan dengan bukti bahwa negara hadir untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

"Mulai dari perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, tiga tahap itu yang akan kita siapkan lebih detail lagi. Dan tentu saja sekaligus dengan penganggaran untuk kita review. Dan kita pastikan anggaran dengan Menteri Keuangan yang akan datang hasil diskusi saya dengan Menkeu dan tim beberapa hari yang lalu," jelasnya.

Kemudian, kata Cak Imin, mereka juga berhasil menyusun upaya konkret untuk data tunggal.

Cak Imin berharap, orang-orang miskin bisa naik kelas secara perlahan dengan bansos yang diberikan.

"Data utama yang akan melibatkan stakeholders penting, data tunggal tentang kemiskinan terutama, data tunggal tentang perkembangan dari kualitas hidup masyarakat, sehingga kita berharap dari data itu, yang mendapatkan bantuan sosial lambat laun naik kelas, bukan terus menjadi istilahnya penerima yang paling bawah," kata Cak Imin.

"Karena itu, akan yang namanya juga pemberdayaan kita dorong semua aspek bansos itu menuju pemberdayaan dan kemandirian. Saya kira itu hasil diskusi ini. Saya persilakan Pak Saifullah Yusuf Mensos untuk tambahkan," imbuhnya.

Sementara itu, Gus Ipul mengatakan dirinya memohon arahan kepada Cak Imin untuk menyesuaikan program prioritas di tahun 2025.

Gus Ipul lantas menyinggung Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi "anchor" dari Kemensos selama ini.

"Dan juga bansos, baik bantuan tunai maupun untuk pangan. Selanjutnya kami juga melaporkan dan sekaligus diskusi panjang menyangkut data, yang mana kami ingin Pak Menko nanti bisa menjadi koordinator tercapainya data tunggal kesejahteraan sosial," jelas Gus Ipul.

"Nah ini sedang didiskusikan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama Pak Menko bisa lapor ke Presiden kemudian nanti ditetapkan data tunggal tersebut sebagai acuan semua kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial," imbuhnya.

Sebelumnya, hubungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sempat memanas.

Hal tersebut terjadi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji untuk mengusut penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 oleh Kementerian Agama (Kemenag) yang dinilai bermasalah.

Pansus Haji dinilai Ketua Umum (Ketum) PBNU Yahya Cholil Staquf merupakan bentuk "serangan" dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kepada dirinya.

Terkait pembentukan Pansus Haji, Yahya merasa keputusan ini diambil karena ada masalah antara dirinya dengan Cak Imin.

Ia menilai, target Pansus Haji yang sebenarnya adalah dirinya, namun “serangan” ini dilakukan melalui Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang merupakan adik Yahya.

Yaqut memang sempat menjadi bahan kritikan anggota Pansus Haji karena pelaksanaan Ibadah Haji 2024 yang dinilai sangat buruk.

“Soal pansus ya, Pansus Haji ya. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini jangan-jangan gitu loh,” ujar Yahya dikutip dari Kompas.com, Minggu (28/7/2024).

“Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya, kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini,” tambahnya.

Klaim yang diutarakan Yahya bahwa Pansus Haji dibentuk untuk menyerang dirinya kemudian dibantah oleh Cak Imin.

Ia mengatakan, Pansus Haji tidak ada urusannya dengan PBNU. Cak Imin menegaskan, Pansus Haji dibentuk untuk menyelidiki dugaan penyelewengan visa haji.

Menurutnya, pansus dibentuk setelah Komisi VIII yang membidangi haji mengalami kemacetan ketika rapat dengan Kemenag.

Sebabnya, Komisi VIII tidak mendapat data dan keterangan yang memadai dari Kemenag.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengakui dirinya memang memiliki perbedaan dalam sejumlah urusan dengan atasannya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Akan tetapi, jika sudah terkait urusan kenegaraan, keduanya harus sama-sama membantu Presiden Prabowo Subianto.

"Ya enggak apa-apa, saya sudah bolak-balik ketemu kok sama Pak Menko, bolak-balik ketemu dan kita sudah menyampaikan bahwa enggak ada masalah dengan kerja kita ya. Karena ini melaksanakan arahan Presiden dan kita melaksanakan program," ujar Gus Ipul di Kemenko PM, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Jadi program-program kita memang harus terukur dan harus dikoordinasikan. Maka itu kita tidak bicara kepentingan pribadi. Mungkin ada perbedaan dalam urusan lain, tapi dalam urusan kenegaraan bersama-sama membantu Presiden ya kita harus bersama-sama," sambungnya.

Gus Ipul menjelaskan, dirinya harus bekerja secara terukur dan berdasarkan data.

Lalu, kata dia, Kemensos juga harus terintegrasi dengan semua kementerian, terutama dengan Cak Imin selaku koordinator dari Kemensos dan beberapa kementerian lain.

"Jadi kami harus melaporkan apa yang ada, kemudian mudah-mudahan ini nanti oleh Pak Menko diintegrasikan dengan kementerian dan lembaga yang lain, clear," kata Gus Ipul.

Sementara itu, Gus Ipul mengungkapkan situasi rapat perdana antara dirinya dan Cak Imin berlangsung dengan nyaman dan tidak ada masalah.

Dia mengingatkan bahwa mereka berdua sudah sama-sama dewasa.

Maka dari itu, jika keduanya memiliki perbedaan dalam sejumlah hal, maka itu adalah hal yang biasa.

"Enggak lah (kaku), kita sama-sama dewasa, wis podo gede ne," jelasnya.

"Ya perbedaan pandangan, biasa. Tapi dalam urusan-urusan masyarakat, dalam urusan-urusan kerja, kita sebagai sesama menteri, sebagai sesama pembantu Presiden ya harus bersama-sama, enggak bisa enggak bersama-sama," imbuh Gus Ipul.

Diketahui, Cak Imin merupakan Ketua Umum PKB, sedangkan Gus Ipul adalah Sekjen PBNU.

Hubungan PBNU dan PKB belakangan ini memang sempat memanas. Bahkan, PBNU sempat ingin merebut PKB.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, ratas tersebut berkaitan dengan kebijakan subsidi. Beberapa menteri terlihat datang sebelum jadwal ratas yang mulai pukul 14.00 WIB.

Salah satu menteri yang tiba duluan, Menteri Desa Yandri Susanto menyebut menteri-menteri dengan Presiden akan membahas soal kebijakan subsidi.

"Karena saya kan kalau Kemendes itu ada subsidi bantuan langsung tunai (BLT) melalui Dana Desa. Jadi ini mungkin dikoordinasikan isinya apa, nanti saya mau ikut dulu," paparnya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Yandri mengaku pihaknya masih melakukan pemetaan per desa untuk kebijakan BLT Dana Desa ke depannya.

Tidak hanya itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga akan melaporkan rencana kebijakan subsidi yang lebih tepat sasaran kepada Presiden Prabowo.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut ada dua hal yang akan dilaporkannya, yakni soal penyatuan data tunggal serta penyampaian subsidi langsung ke sasaran.

"[Penyatuan data] agar yang disebut miskin itu jelas siapa yang paling berhak mendapatkan subsidi," kata Ketua Umum PKB itu.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, sejumlah menteri yang terlihat hadir di antaranya Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.

Kemudian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Investasi Rosan Roeslani.

Lalu, turut hadir juga Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo serta Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

MAGELANG, KOMPAS.com - Para menteri memiliki kesan tersendiri setelah menjalani retret selama tiga hari di Akademi Militer, Magelang hingga akhir pekan ini.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) misalnya, merasakan nostalgia mengingat ia pernah menempuh pendidikan militer dan menyusuri Lembah Tidar.

"Ya senang sekali. Ini menjadi sebuah nostalgia yang mengesankan, karena dulu kita digembleng dan ditempa di Lembah Tidar ini, akademi militer," kata AHY di depan gerbang Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (27/10/2024).

AHY mengaku memahami maksud dan tujuan Prabowo memboyong Kabinet Merah Putih ke Akmil.

Prabowo, kata dia, ingin pemerintahannya solid dan bisa bekerja sebagai tim yang benar-benar efektif.

"Dan tentunya kami semua harus fokus pada tugas-tugas pokok kami. Kami punya jiwa kesatria, punya nilai-nilai disiplin, dan juga sebagai patriot yang mengedepankan kepentingan orang banyak, masyarakat dan negara," ucap AHY.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merasa sehat meski tiga hari digembleng di Akademi Militer.

"Sehat," katanya singkat di kesempatan yang sama.

Sama seperti AHY, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini merasa langkah Prabowo tepat untuk menyolidkan Kabinet.

"Langkah tepat untuk menyiapkan program-program lima tahun yang akan datang. Tidak ada kata lain kecuali berbuat semaksimal mungkin untuk rakyat secepat-cepatnya," ucap dia.

Lain lagi dengan Raffi Ahmad yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Ia mengaku tetap semangat meski 3 hari mengikuti agenda dengan kedisiplinan tinggi.

"Ya Alhamdulillah kompak semuanya, Pak Prabowo menyarankan kita tetap kompak, tetap solid, chemistry yang dibangun, dan kita sudah siap semua menerima segala arahan. Insya Allah hari Senin semuanya sudah berjalan," kata dia.

Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama Kabinet Merah Putih melaksanakan retret selama 3 hari.

Saat ini, seluruh jajaran sudah meninggalkan Akmil dan dalam perjalanan kembali ke Jakarta.