Bisnis.com, JAKARTA – Saham Harita Nickel (NCKL) berada pada Rp900 per lembar pada penutupan pasar, Senin (30/9). Dengan harga itu, emiten nikel ini telah turun 10% sejak awal 2024 sekaligus menjauhi harga initial public offering (IPO) NCKL pada April 2023 lalu yang dihargai Rp1.250 per lembar.

Kendati sahamnya tertekan, pemegang saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) masih bisa bernapas lega lantaran komitmen kuat dari pemerintahan Prabowo Subianto untuk melanjutkan hilirisasi atau penghiliran nikel. Penghiliran nikel diharapkan ikut berkontribusi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Harita Nickel mengatakan sedang berupaya mendapatkan sertifikasi dari Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) untuk memperlancar pemasaran produk nikel perusahaan ke pasar Eropa.

Direktur Utama Harita Nickel, Roy Arman Arfandy mengatakan IRMA merupakan salah satu institusi yang memiliki reputasi baik untuk bisa memverifikasi setiap proses pertambangan secara end-to end.

Roy berharap Harita sudah bisa mendapatkan sertifikasi dari IRMA sehingga pembeli-pembeli, khususnya dari negara barat, lebih nyaman dan percaya dengan produk tambang perusahaan.

“Karena mereka bisa lacak sumber bahan bakunya dari mana, apakah proper cara mengolah bahan bakunya,” ujarnya dalam acara Sustainability Action for the Future Economy atau Katadata SAFE 2024 di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Kamis (8/8).

Dia menyebut, perluasan pasar nikel Harita ke Eropa merupakan salah satu upaya untuk mengikis impresi negara barat terhadap julukan dirty nickel Indonesia.

Roy mengatakan, sertifikasi IRMA ini merupakan salah satu wujud komitmen kuat Harita terhadap ESG termasuk dampak yang dihasilkan dari penambangannya.

Tidak hanya IRMA, dia menyebut setiap tahun ada proses audit dari berbagai pihak ke Pulau Obi tempat konsesi Harita untuk mereview bagaimana proses penambangan disana.

“Kalau ada IRMA nanti para auditor ini akan lebih nyaman karena proses kami itu sudah di-sertified oleh satu lembaga internasional,” ujarnya.

Roy mengatakan sertifikasi IRMA ini sangat penting karena para calon pembeli nikel dari Eropa sangat memperhatikan bagaimana penerapan prinsip ESG.

“Alhamdulillah saat ini kami sudah ada pengiriman dari beberapa kapal mulai jalan ke Eropa karena Mereka melihat bahwa proses ESG kami Itu sudah cukup proper dan comply dengan aturan-aturan yang bahkan mendekati standar internasional,” ucapnya.

Roy menyampaikan, penerapan standar pertambangan yang dipatok Eropa itu mahal dan banyak kriteria yang harus dipenuhi.

“Kami diaudit 600 pertanyaan termasuk mengenai bagaimana interaksi dan meningkatkan taraf sosial hidup masyarakat disitu. Jadi bukan cuma sekedar operasional pertambangan aja mereka melihat semuanya end to end-nya,” kata dia.

Jakarta - PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel berkomitmen melakukan penanganan dampak terhadap lingkungan dari bisnis tambang yang dijalankan. Direktur Utama Harita Nickel Roy Arman Arfandy mengatakan, bukan hanya sekedar berfokus pada penanganan emisi karbon, pihaknya juga meminimalisir sisa hasil produksi.

Menurutnya, saat ini pihaknya sudah berhasil mengolah nickel slag menjadi bahan bangunan. Pihaknya menggunakan nickel slag sebagai bahan untuk membuat batako, paving block, hingga gorong-gorong untuk pembangunan konstruksi yang berlokasi di Pulau Obi.

"Jadi di sini kita lihat ini bisa menjadi batako atau gorong-gorong yang kami pakai. Dan kami melakukan pengecoran jalanan, karena kan daerah kami itu kan sangat aktif truck bolak-balik. Daripada nanti berlumpur kita banyak cor-coran, mumpung nickel slagnya banyak outputnya, limbahnya," ucapnya dikutip dari CNBC Indonesia ditulis Rabu (24/7/2024).

Tercatat ada 40-an hektare atau sekitar 40.000 meter persegi jalanan yang sudah diperbaiki menggunakan sisa hasil produksi. Perseroan juga memanfaatkan nickel slag untuk membuat artificial coral reef.

"Nah ini menjadi satu tempat terumbu karang bertumbuh di dasar laut. Ini untuk menjaga ekosistem di laut juga," imbuhnya.

Bahkan untuk mencegah polusi udara, perseroan merupakan salah satu perusahaan yang membangun coal dome di pulau Obi. Jadi batubara untuk membangkit listrik di kawasan itu disimpan dalam coal dome.

Harita Nickel juga memanfaatkan nickel slag untuk membuat artificial coral reef. Foto: Dok. Harita Nickel

"Jadi kalau ada angin apa nanti debu batubara itu enggak terbang keluar, Pak. Kami masukkan semua ke dalam coal dome dan itu Bapak bisa bayangkan, saya nggak hafal itu berapa besar lapangan bola yang bisa masuk itu, karena panjang coal dome kami itu 600 meter kali lebar 140 meter. Itu kurang lebih bisa nampung 300.000 ton batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik kami. Jadi itu banyak hal yang kami lakukan, termasuk revegetasi," ungkapnya.

Harita Nickel juga memiliki pembibitan untuk revegetasi di kawasan tersebut dengan kapasitas produksi bibit sampai 470.000 bibit per tahun. "Kami sudah melakukan reklamasi juga. Lebih dari 200 hektare untuk penanaman kembali," tutupnya. (ily/kil)

Jakarta - Program restorasi terumbu karang yang dijalankan oleh Harita Nickel Telah menunjukkan hasil. Terumbu karang buatan (artificial reef) yang ditempatkan di perairan Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, telah ditumbuhi karang alami dan dihuni berbagai jenis biota laut.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh tim Environmental Marine Harita Nickel pada periode Oktober 2022 hingga Januari 2024, karang alami tumbuh dengan baik antara 1.30 cm hingga 8,65 cm. Tim juga mencatat sebanyak 109 spesies ikan karang dari 50 genus dan 22 famili terpantau berada di area restorasi terumbu karang.

Dari ratusan spesies ikan tersebut di dalamnya termasuk ikan-ikan ekonomis penting yang menjadi target tangkapan nelayan lokal, seperti ikan kerapu, kakap dan lencam. Tidak hanya ikan, terumbu karang buatan itu juga dihuni berbagai jenis biota laut lainnya, seperti bintang laut, kepiting, lobster dan teripang.

Environmental Marine Manager Harita Nickel, Windy Prayogo, mengatakan restorasi terumbu karang merupakan bagian dari program environmental services yang dilakukan perusahaan di perairan sekitar operasionalnya.

Tujuannya untuk memulihkan ekosistem terumbu karang yang terdegradasi, baik akibat kondisi alam maupun aktivitas yang merusak seperti illegal fishing dengan menggunakan bom. Menurutnya restorasi terumbu karang telah dilakukan secara konsisten oleh Harita Nickel.

Perusahaan menempatkan terumbu karang buatan di perairan dangkal dengan kedalaman 3-5 meter. Terumbu karang buatan yang dibentuk menyerupai kubus berongga (reef cube) disusun membentuk struktur bangunan sebagai wadah karang tumbuh alami yang selanjutnya akan menjadi rumah bagi berbagai jenis biota laut.

"Reef cube kami tempatkan di area di mana kondisi terumbu karangnya terdegradasi. Bukan di area yang kondisi terumbu karang alaminya masih bagus. Dan penempatannya juga berdasarkan survei dengan kriteria substrat karang mati, pecahan karang, atau berpasir serta kontur yang relatif datar," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).

Uniknya, reef cube berukuran 40x40 cm ini ternyata dibuat dari pemanfaatan bahan sisa hasil produksi yakni slag nikel dan fly ash. Pemanfaatan ini merupakan upaya re-cycle sisa hasil produksi dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pelestarian lingkungan, selain juga untuk material bangunan.

"Hingga saat ini, total reef cubes yang telah ditempatkan mencapai 1.696 buah yang tersebar di tiga titik perairan di sekitar area operasional perusahaan. Ke depan kami berencana untuk menambah penempatan kubus berongga lagi," imbuhnya.

Program restorasi terumbu karang yang dijalankan perusahaan tidak hanya berfokus pada pembuatan dan penempatan reef cubes, akan tetapi juga mencakup pemantauan dan pemeliharaan rutin setiap pekan, termasuk mengukur pertumbuhan karang alami dan mencatat jenis-jenis ikan yang dijumpai.

"Reef cube yang telah ditumbuhi karang alami dan dihuni berbagai jenis biota laut ini juga menandakan bahwa kualitas air laut di kawasan tersebut baik dan terjaga," tegasnya.

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Khairun Ternate Nurhalis Wahidin akademisi mengatakan terumbu karang memiliki banyak kegunaan baik bagi ekosistem perairan, lingkungan pesisir dan bahkan manusia. Manfaat ini terangkum dalam tiga fungsi terumbu karang yang meliputi fungsi ekologis, fisik dan ekonomis.

Secara lebih rinci, dia menjelaskan fungsi ekologis sebagai tempat biota laut lain memijah, mencari makan dan hidup. Kemudian fungsi fisik terumbu karang sebagai pelindung pantai dari gelombang dan abrasi. Sedang fungsi ekonomis terumbu karang untuk pemanfaatan jasa lingkungan, seperti pengembangan wisata. (ily/kil)

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami peran Harita Group dalam pengembangan perkara suap proyek pengadaan hingga perizinan di Provinsi Maluku Utara.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan sedari awal pihaknya telah mendalami dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK.

Harita menjadi salah satu perusahaan yang didalami dugaan keterlibatannya, lantaran salah satu direksinya yakni Stevi Thomas merupakan pihak yang ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Desember 2023 lalu. Asep menjelaskan bahwa dugaan keterlibatan Harita pun ikut didalami dalam pengembangan kasus tersebut.

"Kita juga dari awal sudah sampaikan, bahwa kita sedang melakukan pendalaman terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan atau proses-proses dari perizinan atau apapun kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh HG [Harita Group] ini di wilayah Maluku Utara," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Jumat (19/7/2024).

Stevi Thomas sebelumnya telah didakwa memberikan suap kepada AGK senilai US$60.000. Dakwaan terhadap Stevi dibacakan pada Maret 2024 lalu.

Sebagaimana surat dakwaan jaksa, mantan direktur Harita itu memberikan suap untuk penerbitan izin-izin dan rekomendasi teknis yang diajukan oleh perusahaan di bawah Harita Group.

Rekomendasi Izin Tambang

Pada pengembangan perkara AGK, KPK belum lama ini resmi menahan Muhaimin Syarif. Tersangka baru di kasus Maluku Utara itu diduga membantu AGK sebagau tangan kanannya, untuk mengantongi suap penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk 37 perusahaan selama 2021-2023.

Untuk diketahui, Muhaimin juga merupakan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara. Dia resmi ditahan, Rabu (17/7/2024), setelah sehari sebelumnya ditangkap.

Pada konferensi pers penahanan Muhaimin alias UCU, KPK mengungkap dugaan bahwa tersangka itu memberikan suap berbentuk uang kepada AGK berkaitan dengan sejumlah proyek maupun perizinan. Beberapa di antaranya terkait dengan perizinan maupun pengusulan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Maluku Utara.

"Dengan total sebesar Rp7 miliar. Untuk nilai Rp7 miliar ini masih bisa berkembang selama proses penyidikan," jelas Asep, Rabu (17/7/2024).

Secara terperinci, dugaan suap yang diberikan oleh atau melalui Muhaimin kepada AGK terkait dengan empat hal. Pertama, proyek di Dinas PUPR Maluku Utara. Kedua, pengurusan perizinan IUP Operasi Produksi PT Prisma Utama di Provinsi Maluku Utara.

Ketiga, pengurusan Pengusulan Penetapan WIUP ke Kementrian ESDM yang ditandatangani AGK sebanyak setidaknya 37 perusahaan melalui Muhaimin selama 2021-2023.

"Tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM no. 11 tahun 2018 & Keputusan Menteri ESDM no.1798 k/30/mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan," papar Asep.

Keempat, dari usulan-usulan penetapan WIUP yang diajukan ke Kementrian ESDM melalui Muhaimin. Usulan-usulan dimaksud meliputi enam blok yang diusulkan sudah ditetapkan WIUP-nya oleh

Kementrian ESDM pada 2023 yakni :

1. Blok Kaf (nikel) di Halmahera Timur;

2. Blok Foli (nikel) di Halmahera Timur;

3. Balok Marimoi 1 (nikel) di Halmahera Timur;

4. Blok Pumlanga;

5. Blok Lilief Sawai (nikel) di Halmahera Tengah;

6. Blok Wailukum.

Adapun dari enam blok tersebut, lima blok di antaranya sudah dilakukan lelang WIUP yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga dan Blok Lilief Sawai. Kemudian, dari lima blok itu, empat sudah ditetapkan pemenangan oleh Kementerian ESDM yaitu Blok Kaf, Blok Foli, blok Marimoi 1 dan Blok Lilief Sawai.

Gubernur Maluku Utara, AGK, sebagai penerima suap dan sejumlah tersangka lainnya sudah menghadapi proses hukum di pengadilan. Politisi itu didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan US$60.000 serta penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan US$30.000, terkait dengan sejumlah perizinan proyek dan pengadaan.

Di sisi lain, dia juga kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Nilai pencucian uang oleh AGK sejauh ini ditaksir mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Bisnis telah berupaya menginformasi pihak Harita Group, melalui manajer humas Anie Rahmi, melalui pesan tertulis terkait perkembangan kasus di KPK. Namun hingga berita ini diunggah, belum ada jawaban dari pihak Harita.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami peran Harita Group dalam pengembangan perkara suap proyek pengadaan hingga perizinan di Provinsi Maluku Utara.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan sedari awal pihaknya telah mendalami dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK.

Harita menjadi salah satu perusahaan yang didalami dugaan keterlibatannya, lantaran salah satu direksinya yakni Stevi Thomas merupakan pihak yang ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Desember 2023 lalu. Asep menjelaskan bahwa dugaan keterlibatan Harita pun ikut didalami dalam pengembangan kasus tersebut.

"Kita juga dari awal sudah sampaikan, bahwa kita sedang melakukan pendalaman terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan atau proses-proses dari perizinan atau apapun kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh HG [Harita Group] ini di wilayah Maluku Utara," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Jumat (19/7/2024).

Stevi Thomas sebelumnya telah didakwa memberikan suap kepada AGK senilai US$60.000. Dakwaan terhadap Stevi dibacakan pada Maret 2024 lalu.

Sebagaimana surat dakwaan jaksa, mantan direktur Harita itu memberikan suap untuk penerbitan izin-izin dan rekomendasi teknis yang diajukan oleh perusahaan di bawah Harita Group.

Rekomendasi Izin Tambang

Pada pengembangan perkara AGK, KPK belum lama ini resmi menahan Muhaimin Syarif. Tersangka baru di kasus Maluku Utara itu diduga membantu AGK sebagau tangan kanannya, untuk mengantongi suap penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk 37 perusahaan selama 2021-2023.

Untuk diketahui, Muhaimin juga merupakan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara. Dia resmi ditahan, Rabu (17/7/2024), setelah sehari sebelumnya ditangkap.

Pada konferensi pers penahanan Muhaimin alias UCU, KPK mengungkap dugaan bahwa tersangka itu memberikan suap berbentuk uang kepada AGK berkaitan dengan sejumlah proyek maupun perizinan. Beberapa di antaranya terkait dengan perizinan maupun pengusulan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Maluku Utara.

"Dengan total sebesar Rp7 miliar. Untuk nilai Rp7 miliar ini masih bisa berkembang selama proses penyidikan," jelas Asep, Rabu (17/7/2024).

Secara terperinci, dugaan suap yang diberikan oleh atau melalui Muhaimin kepada AGK terkait dengan empat hal. Pertama, proyek di Dinas PUPR Maluku Utara. Kedua, pengurusan perizinan IUP Operasi Produksi PT Prisma Utama di Provinsi Maluku Utara.

Ketiga, pengurusan Pengusulan Penetapan WIUP ke Kementrian ESDM yang ditandatangani AGK sebanyak setidaknya 37 perusahaan melalui Muhaimin selama 2021-2023.

"Tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM no. 11 tahun 2018 & Keputusan Menteri ESDM no.1798 k/30/mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan," papar Asep.

Keempat, dari usulan-usulan penetapan WIUP yang diajukan ke Kementrian ESDM melalui Muhaimin. Usulan-usulan dimaksud meliputi enam blok yang diusulkan sudah ditetapkan WIUP-nya oleh

Kementrian ESDM pada 2023 yakni :

1. Blok Kaf (nikel) di Halmahera Timur;

2. Blok Foli (nikel) di Halmahera Timur;

3. Balok Marimoi 1 (nikel) di Halmahera Timur;

4. Blok Pumlanga;

5. Blok Lilief Sawai (nikel) di Halmahera Tengah;

6. Blok Wailukum.

Adapun dari enam blok tersebut, lima blok di antaranya sudah dilakukan lelang WIUP yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga dan Blok Lilief Sawai. Kemudian, dari lima blok itu, empat sudah ditetapkan pemenangan oleh Kementerian ESDM yaitu Blok Kaf, Blok Foli, blok Marimoi 1 dan Blok Lilief Sawai.

Gubernur Maluku Utara, AGK, sebagai penerima suap dan sejumlah tersangka lainnya sudah menghadapi proses hukum di pengadilan. Politisi itu didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan US$60.000 serta penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan US$30.000, terkait dengan sejumlah perizinan proyek dan pengadaan.

Di sisi lain, dia juga kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Nilai pencucian uang oleh AGK sejauh ini ditaksir mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Bisnis telah berupaya menginformasi pihak Harita Group, melalui manajer humas Anie Rahmi, melalui pesan tertulis terkait perkembangan kasus di KPK. Namun hingga berita ini diunggah, belum ada jawaban dari pihak Harita.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang mendalami peran Harita Group dalam pengembangan perkara suap proyek pengadaan hingga perizinan di Provinsi Maluku Utara.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan sedari awal pihaknya telah mendalami dugaan keterlibatan sejumlah perusahaan dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK.

Harita menjadi salah satu perusahaan yang didalami dugaan keterlibatannya, lantaran salah satu direksinya yakni Stevi Thomas merupakan pihak yang ikut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Desember 2023 lalu. Asep menjelaskan bahwa dugaan keterlibatan Harita pun ikut didalami dalam pengembangan kasus tersebut.

"Kita juga dari awal sudah sampaikan, bahwa kita sedang melakukan pendalaman terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan atau proses-proses dari perizinan atau apapun kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh HG [Harita Group] ini di wilayah Maluku Utara," ujarnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Jumat (19/7/2024).

Stevi Thomas sebelumnya telah didakwa memberikan suap kepada AGK senilai US$60.000. Dakwaan terhadap Stevi dibacakan pada Maret 2024 lalu.

Sebagaimana surat dakwaan jaksa, mantan direktur Harita itu memberikan suap untuk penerbitan izin-izin dan rekomendasi teknis yang diajukan oleh perusahaan di bawah Harita Group.

Rekomendasi Izin Tambang

Pada pengembangan perkara AGK, KPK belum lama ini resmi menahan Muhaimin Syarif. Tersangka baru di kasus Maluku Utara itu diduga membantu AGK sebagau tangan kanannya, untuk mengantongi suap penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk 37 perusahaan selama 2021-2023.

Untuk diketahui, Muhaimin juga merupakan mantan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara. Dia resmi ditahan, Rabu (17/7/2024), setelah sehari sebelumnya ditangkap.

Pada konferensi pers penahanan Muhaimin alias UCU, KPK mengungkap dugaan bahwa tersangka itu memberikan suap berbentuk uang kepada AGK berkaitan dengan sejumlah proyek maupun perizinan. Beberapa di antaranya terkait dengan perizinan maupun pengusulan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di Maluku Utara.

"Dengan total sebesar Rp7 miliar. Untuk nilai Rp7 miliar ini masih bisa berkembang selama proses penyidikan," jelas Asep, Rabu (17/7/2024).

Secara terperinci, dugaan suap yang diberikan oleh atau melalui Muhaimin kepada AGK terkait dengan empat hal. Pertama, proyek di Dinas PUPR Maluku Utara. Kedua, pengurusan perizinan IUP Operasi Produksi PT Prisma Utama di Provinsi Maluku Utara.

Ketiga, pengurusan Pengusulan Penetapan WIUP ke Kementrian ESDM yang ditandatangani AGK sebanyak setidaknya 37 perusahaan melalui Muhaimin selama 2021-2023.

"Tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM no. 11 tahun 2018 & Keputusan Menteri ESDM no.1798 k/30/mem/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan Dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan," papar Asep.

Keempat, dari usulan-usulan penetapan WIUP yang diajukan ke Kementrian ESDM melalui Muhaimin. Usulan-usulan dimaksud meliputi enam blok yang diusulkan sudah ditetapkan WIUP-nya oleh

Kementrian ESDM pada 2023 yakni :

1. Blok Kaf (nikel) di Halmahera Timur;

2. Blok Foli (nikel) di Halmahera Timur;

3. Balok Marimoi 1 (nikel) di Halmahera Timur;

4. Blok Pumlanga;

5. Blok Lilief Sawai (nikel) di Halmahera Tengah;

6. Blok Wailukum.

Adapun dari enam blok tersebut, lima blok di antaranya sudah dilakukan lelang WIUP yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga dan Blok Lilief Sawai. Kemudian, dari lima blok itu, empat sudah ditetapkan pemenangan oleh Kementerian ESDM yaitu Blok Kaf, Blok Foli, blok Marimoi 1 dan Blok Lilief Sawai.

Gubernur Maluku Utara, AGK, sebagai penerima suap dan sejumlah tersangka lainnya sudah menghadapi proses hukum di pengadilan. Politisi itu didakwa menerima suap senilai Rp5 miliar dan US$60.000 serta penerimaan gratifikasi senilai Rp99,8 miliar dan US$30.000, terkait dengan sejumlah perizinan proyek dan pengadaan.

Di sisi lain, dia juga kini sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang. Nilai pencucian uang oleh AGK sejauh ini ditaksir mencapai lebih dari Rp100 miliar.

Bisnis telah berupaya menginformasi pihak Harita Group, melalui manajer humas Anie Rahmi, melalui pesan tertulis terkait perkembangan kasus di KPK. Namun hingga berita ini diunggah, belum ada jawaban dari pihak Harita.