JAKARTA - PT Sanggar Sarana Baja (SSB), anak usaha PT ABM Investama Tbk. (ABMM) yang bergerak di sektor rekayasa industri, yang merupakan dealer resmi Palfinger untuk sektor pertambangan , bekerjasama dengan Palfinger Asia Pacific menggelar acara Palfinger APAC Owners Club Indonesia Series. Acara bertema "Together for Optimal Performance: The Synergy of SSB & Palfinger Technologies" diselenggarakan di Jakarta, baru-baru ini.

Acara gathering tersebut merupakan bagian dari rangkaian program Palfinger APAC Owners Club Indonesia Series pertama yang telah diumumkan pada ajang SSB Golf Day 2023 di Bali pada 2023, sekaligus untuk memberikan informasi terkait Palfinger Customer Loyalty Program.

Gathering tahun kedua yang diadakan di Jakarta kali ini berkonsep casual lunch dan dihadiri 35 customer dari 15 perusahaan yang bergerak di sektor mining contractor, mining owner, dan truck dealer tersebut bertujuan untuk menampilkan engineering capability SSB dalam mengembangkan mounted crane. Di ajang tersebut juga dihadirkan unit Mounted Crane PK 53002 SH sebagai lifting solution yang diberikan SSB.

"Kami ingin menunjukkan perspektif engineering capability yang dilakukan SSB, khususnya di sektor alat berat pertambangan. Customer akan melihat bahwa SSB telah berhasil mengembangkan mounted crane terbaru yang unitnya kami tampilkan di area Cibis Park Zone 1. Kami juga memberikan kesempatan kepada customer untuk menjajal kemampuan mounted crane pada sesi trial di lokasi acara," jelas Direktur SSB Johan Budisusetija dalam keterangan resminya, Sabtu (9/11/2024).

Johan berharap melalui acara tersebut customer semakin percaya dengan produk-produk mounted crane Palfinger dan semakin melihat kemampuan engineering SSB sebagai penyedia solusi di sektor pertambangan Indonesia.

"Kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sister company kami, Cipta Kridatama dan Chakra Jawara, karena mengizinkan kami menggunakan unit mounted crane yang telah dibeli dari SSB. Sehingga hari ini kita semua bisa melihat dan mencoba secara langsung unit tersebut, sebelum nantinya dikirim ke site," lanjut Johan.

Selain itu, Edy Melfizon selaku Group Head Business Development SSB memperkenalkan loyalty program yang memungkinkan pelanggan mendapatkan benefit ekstra sebagai bentuk apresiasi untuk setiap pembelian produk Palfinger.

Sejumlah perusahaan turut hadir dalam acara Palfinger APAC Owners Club Series tersebut, di antaranya Putra Perkasa Abadi, Trakindo, BUMA, Liebherr, Sapta Indrasejati, Cipta Kridatama, Chakra Jawara, Petrosea, Bumi Suksesindo, serta beberapa perusahaan lain.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anak usaha PT ABM Investama Tbk (ABMM), PT Sanggar Sarana Baja (SSB), yang bergerak di bidang rekayasa industri dan merupakan dealer resmi Palfinger di sektor pertambangan, mengadakan acara Palfinger APAC Owners Club Indonesia Series dengan tema “Together for Optimal Performance: The Synergy of SSB & Palfinger Technologies”.

Acara ini digelar di Jakarta pada Selasa (5/11) sebagai bagian dari Palfinger APAC Owners Club Indonesia Series pertama yang diumumkan pada ajang SSB Golf Day 2023 di Bali.

Mengusung konsep casual lunch, acara ini dihadiri oleh 35 pelanggan dari 15 perusahaan, termasuk kontraktor pertambangan, pemilik tambang, dan dealer truk.

Acara ini bertujuan untuk memamerkan kemampuan engineering SSB dalam mengembangkan teknologi mounted crane. Salah satu produk yang ditampilkan adalah unit Mounted Crane PK 53002 SH sebagai solusi pengangkatan yang telah dikembangkan oleh SSB.

“Kami ingin menunjukkan perspektif kemampuan engineering SSB, terutama di sektor alat berat pertambangan. Para pelanggan dapat melihat langsung inovasi terbaru kami dalam *mounted crane* yang ditampilkan di Cibis Park Zone 1. Kami juga menyediakan sesi uji coba untuk pelanggan agar dapat merasakan langsung performa unit tersebut,” kata Direktur SSB, Johan Budisusetija, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (8/11)

Johan berharap kegiatan ini semakin memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap produk mounted crane Palfinger dan kemampuan engineering SSB sebagai penyedia solusi di sektor pertambangan Indonesia.

Selain itu, Johan juga mengucapkan terima kasih kepada perusahaan afiliasi SSB, yakni Cipta Kridatama dan Chakra Jawara, yang telah memberikan izin untuk menggunakan unit mounted crane mereka di acara ini sebelum nantinya unit-unit tersebut dikirim ke lokasi tambang.

Dalam acara tersebut, Edy Melfizon, Group Head Business Development SSB memperkenalkan, loyalty program Palfinger yang memberikan keuntungan tambahan bagi pelanggan sebagai bentuk apresiasi atas setiap pembelian produk Palfinger.

Perusahaan-perusahaan yang hadir pada acara ini meliputi Putra Perkasa Abadi, Trakindo, BUMA, Liebherr, Sapta Indrasejati, Cipta Kridatama, Chakra Jawara, Petrosea, Bumi Suksesindo, serta sejumlah perusahaan lainnya yang turut mendukung dan berkontribusi dalam industri pertambangan nasional.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Petrosea Tbk (PTRO) telah menandatangani term sheet perjanjian jasa pertambangan batubara. Estimasi nilai pekerjaan berdasarkan term sheet tersebut mencapai Rp 4,03 triliun.

Sekretaris Perusahaan Petrosea Anto Broto mengungkapkan, pada 5 November 2024 PTRO telah menandatangani term sheet perjanjian jasa pertambangan antara PT Niaga Jasa Dunia (NJD) dan PT Bara Prima Mandiri (BPM).

"Ruang lingkup pekerjaan yang diberikan kepada Perseroan adalah pengupasan lapisan penutup dan penggalian batubara," ungkap Anto dalam keterbukaan informasi, Rabu (6/11).

Adapun, BPM merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang berlokasi di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Kemudian, NJD selaku perusahaan yang berikan wewenang untuk mengoperasikan tambang. Sedangkan PTRO berposisi sebagai kontraktor jasa pertambangan.

Anto menambahkan, durasi perjanjian jasa pertambangan berdasarkan term sheet berlaku efektif dari tanggal 5 November 2024 sampai dengan 31 Desember 2032. Durasi perjanjian jasa pertambangan tersebut akan tunduk pada pemenuhan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati para pihak.

Estimasi produksi lapisan penutup sebesar 135,46 juta bank cubic meter (BCM) dan produksi batubara sebesar 7,53 juta ton. Anto bilang, perjanjian akan dibuat dan ditandatangani setelah penandatanganan term sheet ini, dengan tunduk pada peraturan yang berlaku.

"Memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan," tandas Anto.

Pada awal perdagangan Kamis (7/11), harga saham PTRO melonjak 7,22% ke level Rp 18.200 per saham hingga pukul 09:13 WIB. Harga saham PTRO telah mengakumulasi kenaikan sekitar 230% secara year to date.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan upah buruh/karyawan/pegawai pada Agustus 2024 meningkat sebesar 2,81% dibanding Agustus 2023.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024, rata-rata upah buruh nasional tercatat sebesar Rp3,27 juta. Upah buruh laki-laki sebesar Rp3,54 juta dan upah buruh perempuan sebesar Rp2,77 juta.

“Rata-rata upah tertinggi adalah dikategori pertambangan sebesar Rp5,23 juta dan terendah adalah di kategori jasa lainnya sebesar Rp1,99 juta,” ungkap Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Amalia, terdapat 10 kategori lapangan pekerjaan dengan upah lebih tinggi dari rata-rata upah buruh nasional. Lapangan pekerjaan itu yakni pertambangan sebesar Rp5,23 juta, aktivitas keuangan dan asuransi Rp5,08 juta, informasi dan komunikasi Rp4,98 juta, pengadaan listrik dan gas Rp4,83 juta, dan real estate sebesar Rp4,30 juta.

Kemudian, administrasi pemerintahan Rp4,16 juta, aktivitas profesional dan perusahaan Rp4,14 juta, pengangkutan Rp3,98 juta, aktivitas kesehatan Rp3,80 juta, dan konstruksi Rp3,29 juta.

Sementara itu, terdapat 14 kategori lapangan pekerjaan yang mengalami kenaikan upah dari Agustus 2023 ke Agustus 2024, dengan kenaikan upah tertinggi terjadi di sektor pengadaan listrik dan gas, pertambangan, dan aktivitas jasa lainnya.

“Tiga lapangan usaha utama yang alami rata-rata penurunan upah adalah keuangan dan asuransi, informasi dan komunikasi, serta treatment air, sampah, dan daur ulang,” ujarnya.

Adapun, rata-rata upah buruh laki-laki sebesar Rp3,54 juta sedangkan rata-rata upah buruh perempuan sebesar Rp2,77 juta. Upah tertinggi pada buruh laki-laki terdapat pada kategori informasi dan komunikasi sebesar Rp5,38 juta, sedangkan upah buruh perempuan tertinggi terdapat pada kategori pertambangan dan penggalian sebesar Rp5,36 juta.

Buruh laki-laki pada kategori pertanian, kehutanan, perikanan memperoleh upah terendah sebesar Rp2,55 juta, sedangkan buruh perempuan pada kategori aktivitas jasa lainnya memperoleh upah terendah sebesar Rp1,59 juta.

Sumber: TribunNews.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) mengurangi hukuman pidana Mardani H Maming, terpidana korupsi penerbitan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Majelis hakim Peninjauan Kembali (PK) MA mengabulkan permohonan PK Mardani H Maming dan memvonis 10 tahun penjara.

Terkait vonis tersebut, pakar hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Herdiansyah Hamzah Castro mengatakan, MA harusnya memvonis tersebut berdasarkan kaca mata antikorupsi.

“Kalau MA punya perspektif antikorupsi yang kuat, dan menganggap korupsi adalah extraordinary crime (kejahatan luar biasa), harusnya diperberat agar dapat memberikan efek jera,” kata dia, Selasa,(5/11/2024).

Castro mengatakan, banyak putusan di tingkat kasasi dan PK yang lebih rendah dibandingkan vonis di tingkat banding.

“Banyak putusan kasasi dan PK justru lebih rendah. Terlebih sejak Artidjo sudah tidak di MA sudah tidak sesangar dulu,” jelas dia.

Terpisah, pakar Hukum Untirta, Banten, Agus Prihartono menilai MA seharusnya bisa membuat vonis berdasarkan vonis kasasi sebelumnya.

“Mahkamah Agung (MA) ini memang sudah ada track record (menolak kasasi Mardani H Maming). Dari kasasinya tersebut harusnya itu kan bisa suatu dijadikan dasar dan alasan,” jelas Agus.

Agus menegaskan, dikabulkannya PK seharusnya dapat didasari oleh adanya novum baru. Menurut Agus, hal tersebut merupakan syarat dikabulkan atau diterimanya peninjauan kembali (PK).

“Yang pasti kalau kita PK itu harus ada novum baru. Dan dalam PK itu harus ada dasar dua alat bukti juga,” pungkas dia.

MA kurangi hukuman Maming

Dikutip dari Kompas.com, MA mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming.

Maming merupakan terpidana kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu yang kasasinya ditolak MA.

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mardani H. Maming tersebut," sebagaimana dikutip situs resmi Mahkamah Agung, Selasa (5/11/2024).

Dalam putusannya, Majelis PK membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang menyatakan Maming tetap dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 110.604.371.752 subsider 4 tahun penjara.

Majelis PK kemudian mengadili kembali perkara Maming dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Maming tetap dihukum membayar uang pengganti Rp 110.604.731.752 subsider 2 tahun penjara. Perkara PK ini disidangkan oleh Hakim Agung Prim Haryadi selaku ketua majelis dengan anggota majelis 1 Ansori dan anggota majelis 2 Dwiarso Budi Santiarto. Perkara diputus pada 4 November 2024.

Sebelum mengajukan kasasi dan PK, Maming telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Mantan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai, putusan majelis hakim yang menganggap uang ratusan miliar rupiah itu sebagai korupsi tidak benar.

Namun, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menambah hukuman Maming dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara.

Berikut putusan lengkap PK Mardani Maming:

1. Menyatakan Terpidana Mardani H Maming telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif Pertama

2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana MARDANI H. MAMING oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan

3. Menghukum Terpidana membayar uang pengganti sebesar Rp 110.604.731.752 (Rp 110 miliar), jika Terpidana tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Mahkamah Agung Kabulkan PK Mardani Maming, Pengamat Sebut Korupsi Adalah Kejahatan Luar Biasa", Klik untuk baca: https://m.tribunnews.com/nasional/2024/11/05/mahkamah-agung-kabulkan-pk-mardani-maming-pengamat-sebut-korupsi-adalah-kejahatan-luar-biasa?page=all

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang diajukan mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel), Mardani H. Maming.

Maming merupakan terpidana kasus suap penerbitan izin usaha pertambangan dan operasi produksi (IUP OP) di wilayah Tanah Bumbu yang kasasinya ditolak MA.

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Mardani H. Maming tersebut," sebagaimana dikutip situs resmi Mahkamah Agung, Selasa (5/11/2024).

Dalam putusannya, Majelis PK membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3741 K/Pid.Sus/2023 tanggal 1 Agustus 2023 yang menyatakan Maming tetap dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 110.604.371.752 subsider 4 tahun penjara.

Majelis PK kemudian mengadili kembali perkara Maming dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Maming tetap dihukum membayar uang pengganti Rp 110.604.731.752 subsider 2 tahun penjara.

Perkara PK ini disidangkan oleh Hakim Agung Prim Haryadi selaku ketua majelis dengan anggota majelis 1 Ansori dan anggota majelis 2 Dwiarso Budi Santiarto. Perkara diputus pada 4 November 2024.

Sebelum mengajukan kasasi dan PK, Maming telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara.

Mantan Bendahara Umum (Bendum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menilai, putusan majelis hakim yang menganggap uang ratusan miliar rupiah itu sebagai korupsi tidak benar.

Namun, majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin menambah hukuman Maming dari 10 tahun menjadi 12 tahun penjara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "MA Kabulkan PK Mardani Maming, Hukuman Dikurangi Jadi 10 Tahun Penjara", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/14330921/ma-kabulkan-pk-mardani-maming-hukuman-dikurangi-jadi-10-tahun-penjara.

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Penolakan dari masyarakat, aktivis dan organisasi lingkungan bermunculan atas rencana PT Timah Tbk untuk membuka tambang baru di Perairan Batu Beriga Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah.

Rentetan aksi unjuk rasa di kantor PT Timah, kantor gubernur hingga kantor DPRD Bangka Belitung beberapa waktu lalu. Bahkan aksi persekusi berupa pengusiran masyarakat pro tambang dari desa telah terjadi di Desa Batu Beriga.

Pakar Hukum Tata Kelola Pertambangan Timah Firdaus Dewilmar mengatakan PT Timah sebagai penerima mandat negara berupa IUP seharusnya dapat melaksanakan proses penambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut, kata dia, juga berkaitan dengan jaminan kepastian berusaha yang harus dimiliki perusahaan.

"Negara sebagai pengelola kekayaan negara terlibat dalam konteks pengaturan dengan adanya regulasi yang menaungi," ujar Firdaus dalam siaran persnya yang diterima Tempo, Senin, 4 November 2024.

Dalam beberapa kasus, kata dia, kegiatan pertambangan memang kerap menghadapi penolakan karena kekhawatiran terhadap dampak lingkungan maupun alasan sosial lainnya.

"Tentu saja aspirasi masyarakat sangat penting. Namun IUP dan aturan-aturan lainnya adalah landasan hukum yang memberikan legalitas dan kepastian berusaha bagi sebuah perusahaan untuk melakukan usaha pertambangan," ujar dia.

Menurut dia, penolakan terhadap pertambangan selalu terjadi dalam konteks irisan antar ruang ekonomi masyarakat. Namun sejauh tidak melanggar regulasi, kata dia, tidak dapat menggugurkan kewajiban perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya.

"Perusahaan yang memiliki IUP memiliki kewajiban untuk mengelola wilayah IUP. Tidak hanya menambang tapi juga kewajiban untuk membayarkan pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai pemilik IUP," ujar dia.

Aspirasi masyarakat yang muncul, kata dia, perlu dipandang sebagai masukan penting yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih meningkatkan upaya mitigasi dan edukasi terkait pertambangan dan aturan.

"PT Timah telah mengantongi izin penambangan sejak 1993 dalam bentuk Kuasa Penambangan (KP). Kemudian di 2010 disesuaikan dengan regulasi pemerintah menjadi IUP Operasi Produksi," ujar dia.

Ia menuturkan PT Timah yang telah lama mengantongi perizinan sudah banyak membayar kewajiban yang ditunaikan perusahaan untuk menjaga kawasan.

"Jadi PT Timah juga harus segera menyelesaikan tugasnya untuk memberikan kontribusi kepada negara dengan melaksanakan pertambangan yang mengedepankan aturan yang berlaku di kawasan wilayah IUP yang telah dimiliki tersebut," ujar dia.

Ia menyebutkan PT Timah akan mengalami kerugian jika permasalahan tersebut terus dibiarkan berlarut. PT Timah, kata dia, tidak sepenuhnya sebagai entitas bisnis karena di sisi lain memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi bagi bangsa, masyarakat dan negara.

"PT Timah ini punya negara, dikelola negara yang manfaatnya harus balik lagi ke negara. Kalau ini dibiarkan tentunya bukan hanya PT Timah yang rugi tapi negara juga rugi. Karena punya potensi, memenuhi kewajiban tapi tidak bisa dilaksanakan," ujar dia.

Apabila dilihat dari perspektif hukum, ia mengatakan selama perusahaan mematuhi semua peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka perusahaan dapat menjalankan operasinya di bawah payung aturan yang sah.

"Perusahaan harus melakukan pendekatan kolaboratif, karena harmonisasi menjadi bagian penting untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Sehingga bisa mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat yang manfaatnya bisa dirasakan langsung," ujar dia.

Adanya kepastian hukum, kata dia, sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga kontribusinya dapat bermanfaat terhadap pendapatan negara dan juga daerah. "Saya kira terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, sinergis dan sesuai dengan aturan yang berlaku adalah tujuan semua pihak," ujar dia.

Ia khawatir justru penolakan penambangan legal di Batu Beriga berpotensi menumbuhsuburkan tambang ilegal di kawasan tersebut. Dia mencontohkan apa yang terjadi di Kabupaten Bangka Selatan.

"Di laut Bangka Selatan akhirnya malah penambangan ilegal yang mendominasi di IUP PT Timah. Kalau seperti itu yang akan terjadi, malah menjadi lebih rumit karena berdampak pada tanggungjawab pasca tambang, kemudian pendapatan negara akan merugi. Jangan sampai yang ilegal kita bolehkan tapi yang legal dihalang-halangi," ujar dia.

Ia menambahkan IUP merupakan hak yang dilindungi oleh negara dan hanya dapat dicabut apabila terbukti adanya pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan yang berlaku.

"Hal ini menandakan bahwa selama perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai peraturan dan tidak melanggar hukum, perusahaan memiliki hak penuh untuk menjalankan kegiatan pertambangan," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan pemegang saham BRMS tancap gas melakukan aksi borong pada awal November 2024.

Pergerakan saham emiten pertambangan emas Grup Bakrie dan Grup Salim PT Bumi Resources Minerals Tbk. (BRMS) melaju kencang sebulan terakhir.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) atau SIG menerima penghargaan Prasetya Ahimsa dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas keberhasilan dalam pengelolaan keselamatan pertambangan mineral dan batubara di Pabrik Tuban, Jawa Timur, dan Pabrik Rembang, Jawa Tengah.

Penghargaan yang sama juga diterima oleh tiga anak perusahaan SIG, yaitu PT Semen Padang, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Tuban, dan PT Semen Baturaja Tbk.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno, kepada Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari, dalam acara Pertemuan Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Dalam kesempatan itu, Reni Wulandari juga menjadi narasumber dalam sesi diskusi mengenai peran pimpinan dalam pengelolaan keselamatan pertambangan. Reni Wulandari menegaskan bahwa keselamatan adalah fokus utama SIG dalam semua aktivitas operasional, termasuk pertambangan.

"Bagi SIG, aspek keselamatan bukan hanya sekadar angka-angka dalam KPI (key performance indicator), tetapi bagaimana Perusahaan menjaga keselamatan pekerja dari kecelakaan kerja yang bisa mengancam kelangsungan hidupnya dan merenggut kebahagiaan keluarganya di rumah," ujarnya dalam siaran pers, Senin (4/11).

SIG telah mengintegrasikan seluruh aspek operasional, mulai dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hingga manajemen mutu, sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku.

Salah satu langkah penting adalah penerapan kebijakan 20 Corporate Life Saving Rules berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 036/Kpts/Dir/2023, yang menjadi pedoman sehari-hari bagi karyawan.

Kebijakan tersebut mencakup aspek-aspek keselamatan yang disusun berdasarkan penyebab kematian utama di pabrik semen. Semua faktor risiko diidentifikasi secara statistik untuk dijadikan pegangan dalam menjalankan tugas. SIG juga telah menyusun Program Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) serta menerbitkan Surat Keputusan tentang Manajemen Risiko dan Struktur Organisasi SMKP.

"Pada program SMKP, SIG fokus pada dua hal, baik lagging indicator maupun leading indicator, sehingga pencegahan dan pengukuran serta monitoring diperkuat. Ini melibatkan semua pekerja dan pimpinan unit kerja," tambah Reni.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan, SIG menerapkan Driving Monitoring System (DMS) pada aktivitas pertambangan sejak tahun 2022. DMS adalah sistem pemantauan aktivitas pengangkutan material tambang secara real-time, yang dilengkapi dengan kamera dan sensor kelelahan pada kendaraan operasional untuk mencegah kecelakaan akibat kelelahan dan tindakan tidak aman.

Selain itu, SIG juga mengembangkan Quarry Mining Command Center (QMCC), sistem pemantauan tambang terintegrasi berbasis teknologi digital yang menampilkan informasi pengawasan tambang secara langsung. QMCC meningkatkan efisiensi pengawasan dibandingkan metode tradisional.

Sejak transformasi keselamatan dan kesehatan kerja pada 2018, SIG Pabrik Tuban mencatat zero accident dan kinerja keselamatan yang optimal. Reni Wulandari mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan dan kontraktor yang telah berkontribusi dalam transformasi budaya keselamatan kerja.

"SIG berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan pengelolaan keselamatan pertambangan guna menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi para pekerja. Kami juga menerapkan sesi berbagi antar perusahaan untuk meningkatkan praktik pertambangan yang baik," tutup Reni.

Jakarta: PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menegaskan aspek keselamatan menjadi fokus utama SIG dalam seluruh kegiatan operasional Perusahaan, termasuk dalam kegiatan pertambangan.

Semangat ini didukung oleh komitmen yang kuat dari top manajemen melalui kebijakan yang terintegrasi dan pengawasan yang berkesinambungan.

"Bagi SIG, aspek keselamatan bukan hanya sekadar angka-angka dalam KPI (key performance indicator), tetapi bagaimana Perusahaan menjaga keselamatan pekerja dari kecelakaan kerja yang bisa mengancam kelangsungan hidupnya dan merenggut kebahagiaan keluarganya di rumah," kata Direktur Operasi SIG Reni Wulandari, dalam keterangan tertulis, Senin, 4 November 2024.
SIG memiliki sistem manajemen yang mengintegrasikan seluruh aspek pada kegiatan operasionalnya, mulai dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) hingga manajemen mutu, sesuai standar dan regulasi yang berlaku.

Salah satu peran top management untuk meningkatkan aspek keselamatan adalah dengan merilis kebijakan 20 Corporate Life Saving Rules berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 036/Kpts/Dir/2023 sebagai pedoman kerja sehari-hari.

Baca juga: Cekidot! Ini Cara SIG Percepat Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

Kebijakan 20 Corporate Life Saving Rules

Reni Wulandari menjelaskan, kebijakan 20 Corporate Life Saving Rules berisi aspek-aspek keselamatan yang disusun berdasarkan faktor penyebab kematian utama (major killer) di pabrik semen, mulai dari pertambangan sampai penggilingan akhir. Semua diidentifikasi secara statistik dan historical, apa saja yang menjadi sumber kecelakaan ataupun membahayakan, sehingga dapat menjadi pegangan karyawan dalam menjalankan tugasnya.

Pada aspek keselamatan pertambangan, manajemen SIG secara khusus telah menyusun Program Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP), sekaligus menerbitkan Surat Keputusan tentang Manajemen Risiko No. 016418/MR/SKD/50000026/04.2023, serta Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi SMKP No. 029/Kpts/Dir/2023. Program SMKP yang dijalankan oleh SIG telah sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018.

"Pada program SMKP, SIG fokus pada dua hal, baik yang sifatnya lagging indicator maupun leading indicator, sehingga aspek pencegahan maupun aspek pengukuran dan monitoring sama-sama diperkuat. Mulai dari manajemen risiko, safety observation tour, management safety campaign dan total productive maintenance. Ini semua tidak hanya melibatkan pekerja tetapi juga para pimpinan unit kerja dan pimpinan tertinggi Perusahaan," ujar Reni Wulandari.

Reni menambahkan, sebagai upaya peningkatan pengelolaan kesalamatan pertambangan, SIG menerapkan Driving Monitoring System (DMS) pada aktivitas pertambangan sejak 2022. DMS adalah inovasi sistem pemantauan aktivitas pengangkutan material tambang secara realtime di SIG Pabrik Tuban dengan memasang In-cabin Camera dan Fatigue Sensor pada kendaraan operasional untuk mencegah accident akibat fatigue dan unsafe action.

Selain itu, SIG juga menciptakan inovasi sistem pemantauan tambang terintegrasi berbasis teknologi digital, Quarry Mining Command Center (QMCC). Teknologi ini bekerja dengan menampilkan seluruh informasi dari aplikasi pengawasan tambang pada layar pusat kontrol yang dipantau oleh petugas yang bertindak sebagai komando operasional. QMCC membantu optimalisasi aktivitas pengawasan dan membuat operasional tambang menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pengawasan langsung yang membutuhkan banyak koordinasi dan waktu.

Sejak transformasi keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan pada 2018 hingga saat ini, SIG Pabrik Tuban berhasil mencatatkan zero accident, zero frequency accident rate, zero severity accident rate, dan leading indicator safety performance dengan hasil 100 persen. Secara khusus, Reni Wulandari menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada segenap karyawan dan kontraktor yang telah dan akan terus berperan aktif dalam transformasi budaya keselamatan kerja.

"SIG berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan pengelolaan keselamatan pertambangan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi para pekerja. SIG juga senantiasa menerapkan sharing session antar operating company SIG terkait praktik pertambangan yang baik sebagai wujud komitmen continuous improvement yang berkelanjutan dari seluruh perusahaan yang tergabung di SIG Group," kata Reni Wulandari.

Baca juga: Dekarbonisasi Mewujudkan Pembangunan Ramah Lingkungan

Penghargaan dari Kementerian ESDM

Di sisi lain, SIG meraih penghargaan Prasetya Ahimsa dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kesuksesan Perusahaan dalam pengelolaan keselamatan pertambangan mineral dan batu bara di Pabrik Tuban, Jawa Timur dan Pabrik Rembang, Jawa Tengah.

Penghargaan yang sama juga diraih oleh tiga anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk Pabrik Tuban, dan PT Semen Baturaja Tbk.

Penghargaan diserahkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Tri Winarno kepada Direktur Operasi SIG Reni Wulandari dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Direksi Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 25 Oktober 2024.

Selain mewakili SIG menerima penghargaan, Reni Wulandari juga menjadi narasumber dalam Sharing Session dan Diskusi tentang Peran Pimpinan Puncak dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Jakarta -

Dalam sidang kasus korupsi pengelolaan tambang timah terungkap alasan PT Timah (Tbk) melibatkan penambang rakyat dan perusahaan smelter swasta.

Mantan Direktur Operasional PT Timah Alwin Albar yang dihadirkan sebagai saksi mengungkap mengapa PT Timah melibatkan masyarakat dalam aktivitas pertambangan rakyat dan menggandeng smelter swasta untuk mengolah bijih timah. Padahal, pertambangan dilakukan di area yang masih masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

Alwin menjelaskan, ada dua alasan mengapa ada sejumlah area tambang yang tak digarap sendiri oleh PT Timah meski area tersebut berada di wilayah IUP miliknya. Pertama adalah masalah kepemilikan lahan, kedua adalah masalah efisiensi.

Dalam urusan lahan, Alwin menjelaskan, ada area-area yang secara status kepemilikan lahan berada di bawah kepemilikan masyarakat secara sah meski masuk dala wilayah IUP PT Timah. Agar pertambangan di area tersebut bisa dilakukan, PT Timah harus terlebih dahulu membebaskan lahan dari masyarakat agar memenuhi prinsip Clear and Clear (CnC).

Alwin lantas ditanya, mengapa PT Timah tidak membebaskan saja lahan tersebut dari masyarakat?

"Masalahnya, masyarakat mau jual (tanahnya) nggak? Kan mereka belum tentu mau jual," tutur dia, dikutip di Jakarta, Jumat (31/10/2024).

Tantangan tersebut dijawab PT Timah dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat pemilik lahan untuk melakukan pertambangan.

Dari sana, muncul lah kebijakan agar kerja sama dengan penambang rakyat dilakukan lewat badan hukum berbentuk CV dengan pola kemitraan. CV didirikan oleh masyarakat pemilik lahan yang berada di wilayah IUP PT Timah.

Dengan pola kemitraan ini, masyarakat penambang rakyat dan pemilik lahan di bawah naungan badan hukum berbentuk CV, melakukan pertambangan yang hasilnya dibeli oleh smelter swasta yang sudah bekerja sama dengan PT Timah.

Lewat pola ini, tercipta ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

Selanjutnya, Alwin menceritakan alasan mengapa PT Timah kala itu menggandeng smelter swasta dalam memproses bijih timah yang diproduksi penambang rakyat.

"Karena biaya pengolahannya lebih murah," sebut dia.

Pada sidang sebelumnya juga terungkap, biaya yang harus dibayarkan PT Timah ke smelter swasta total sebenarnya adalah US$ 4.000/Ton. Biaya itu termasuk peleburan, pengangkutan dan biaya lainnya.

Sementara, untuk komponen biaya yang sama, total biaya yang harus dikeluarkan PT Timah untuk melakukan produksi adalah mencapai US$ 6.000/ton.

(rrd/rir)

Jakarta (ANTARA) - PT Bukit Asam Tbk (PTBA), anggota dari Holding BUMN Pertambangan MIND ID, mencetak laba bersih sebesar Rp3,23 triliun serta pendapatan sebelum bunga, pajak dan amortisasi (EBITDA) Rp5,65 triliun hingga triwulan III 2024.

Pencapaian tersebut didukung oleh pendapatan Perseroan yang meningkat 11 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp30,66 triliun.

“Total aset perusahaan per 30 September 2024 sebesar Rp40,15 triliun,” kata Corporate Secretary Bukit Asam Niko Chandra dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Niko menyampaikan, total penjualan batubara PTBA pada Januari-September tahun ini mencapai 31,28 juta ton, naik 16 persen secara tahunan. Sebagai pembanding, penjualan ekspor pada periode yang sama tahun lalu sebesar 11,25 juta ton.

Sementara itu, realisasi domestic market obligation (DMO) sebesar 16,98 juta ton, tumbuh 8 persen dibandingkan dengan triwulan III 2023 yang sebesar 15,76 juta ton.

Adapun sampai dengan September 2024, produksi batubara PTBA mencapai 32,97 juta ton atau tumbuh 3 persen secara tahunan. Realisasi angkutan dengan kereta api 26,42 juta ton, meningkat 11 persen secara tahunan.

"Kinerja baik dapat dicapai meski terdapat berbagai tantangan, di antaranya koreksi harga batu bara dan fluktuasi pasar,” ujar Niko.

Rata-rata indeks harga batu bara ICI-3 terkoreksi sekitar 14 persen secara tahunan dari 86,32 dolar AS per ton hingga triwulan III 2023, menjadi 74,59 dolar AS per ton pada triwulan III 2024.

Sedangkan rata-rata indeks harga batubara Newcastle terkoreksi 28 persen secara tahunan menjadi 133,89 dolar AS per ton sampai dengan triwulan III 2024, dari 185,45 dolar AS per ton hingga triwulan III 2023.

“Oleh karena itu, PTBA terus berupaya memaksimalkan potensi pasar di dalam negeri serta peluang ekspor untuk mempertahankan kinerja dengan baik. Perseroan juga konsisten mengedepankan cost leadership di setiap kinerja perusahaan , sehingga penerapan efisiensi secara berkelanjutan dapat dilakukan secara optimal,” jelasnya.

Hal ini tercermin dari penurunan cash cost per ton secara tahunan dari Rp853 ribu menjadi Rp835 ribu.

Selain itu, ia menambahkan, Perseroan berharap agar pembentukan Mitra Instansi Pengelola (MIP) dapat segera terealisasi dan memberikan dampak baik bagi kinerja keuangan PTBA.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024