JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, menjadi prioritas pada 100 pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Hidayat, pemerintah Indonesia harus terus konsisten dalam membela Palestina, dan menolak segala bentuk kejahatan yang dilakukan Israel.

“Sebagai negara yang cinta damai, kami mengingatkan kepada pemerintah Indonesia untuk konsisten dengan sikapnya selama ini, membela Palestina dan menolak kejahatan Israel,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Minggu (6/10/2024).

Untuk itu, Hidayat mengingatkan agar sikap Indonesia selama ini harus dipertahankan dan dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga berharap pemerintahan yang baru bisa lebih maksimal dalam mendorong kemerdekaan Palestina di forum-forum internasional.

“Kepada pemerintahan baru yang akan datang, kami juga mengingatkan dan menyerukan agar konsistensi tetap dipegang dan bahkan agar satu daripada program 100 hari pertama, presiden terpilih Pak Prabowo adalah komitmen untuk lebih maksimal lagi memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” kata Hidayat.

Hidayat menekankan pentingnya Indonesia bersama negara-negara lain untuk mengawal putusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.

Ia berpandangan, Indonesia harus bisa mengambil peran untuk menggalang aliansi bersama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Asean, dan pihak yang menyetujui resolusi PBB, demi menghentikan penjajahan Palestina.

"Karena kalau ini dibiarkan dan ternyata kemudian Israel yang tidak menaati, maka yang terjadi berikutnya adalah Israel semakin melecehkan lembaga-lembaga dunia,” kata Hidayat.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menunjuk Hidayat Nur Wahid untuk menjadi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2024-2029.

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI 2024-2029 Jazuli Juwaini saat ditanya soal calon pimpinan MPR RI yang akan diusulkan partainya.

“Iya masih Ustaz Hidayat Nur Wahid,” ucap Jazuli saat dikonfirmasi Rabu (2/10/2024).

Menurut Jazuli, penunjukan Hidayat Nur Wahid sebagai calon pimpinan MPR RI nantinya akan disampaikan secara resmi oleh Fraksi PKS di MPR RI.

“Insya Allah sebentar lagi diumumkan di fraksi,” singkat Jazuli.

Hidayat Nur Wahid sebelumnya juga menjabat Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS itu pun kembali terpilih menjadi anggota legislatif periode 2024-2029.

Diberitakan sebelumnya, sebanyak 732 anggota MPR periode 2024-2029 resmi dilantik dalam Sidang Paripurna Pengucapan Sumpah Janji Jabatan, Selasa (1/10/2024) di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Anggota MPR yang dilantik terdiri dari 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan 152 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Sidang paripurna pelantikan dipimpin oleh anggota DPR tertua Guntur Sasono (78 tahun) dan anggota DPD termuda Larasati Moriska (22) selaku pimpinan MPR sementara.

Adapun sidang paripurna penetapan pimpinan MPR RI masa jabatan 2024-2029 akan dilaksanakan pada Rabu (2/10/2024) malam.

Sementara untuk rapat paripurna penyusunan pimpinan fraksi di MPR RI telah selesai digelar pada Rabu (2/10/2024) siang.

Berikut susunan delapan Fraksi di MPR RI periode 2024-2029:

1. PDI-P

Ketua: Ahmad Basarah
Wakil Ketua: Yasonna H Laoly
Sekretaris: Andreas Hugo Pareira

2. Golkar

Ketua: Melchias Markus Mekeng
Sekretaris 1: Ferdiansyah
Sekretaris 2: Ade Rosi Khairunnisa

3. Gerindra

Ketua: Habiburokhman

Sekretaris: Andre Rosiade
Bendahara: M Husein Fadlulloh

4. Nasdem

Ketua Fraksi: Robert Rouw
Sekretaris: H Syarief A Alkadrie

5. PKB

Ketua: Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz
Wakil Ketua 1: Nasim Khan
Wakil ketua 2: Hj.Hindun Hanisah
Wakil Ketua 3: Zainul Munasichin
Bendahara: Syafiuddin
Wakil Bendahara 1: Jaelani
Wakil Bendahara 2: Iyeth bustami

6. PKS

Ketua Fraksi: Tifatul Sembiring
Wakil Ketua 1: Almuzammil Yusuf
Wakil Ketua 2: Mohammad Iqbal Romzi
Sekretaris 1: Johan Rosihan
Sekretaris 2: Izzuddin Al-Qassam Kasuba
Bendahara: Meity Rahmatia

7. PAN

Ketua Fraksi: Ahmad Rizki Sadig
Wakil Ketua 1: Nazaruddin Dek Gam
Wakil Ketua 2: Sarifuddin Sudding

8. Demokrat

Ketua Fraksi: Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

9. Kelompok DPD

Belum menyerahkan

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PKS Kembali Tunjuk Hidayat Nur Wahid Jadi Pimpinan MPR RI", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/02/16091951/pks-kembali-tunjuk-hidayat-nur-wahid-jadi-pimpinan-mpr-ri?page=all#page2.

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mempertanyakan sikap Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembacaan putusan mengenai hasil uji materi Undang-Undang Pilkada. MK terlihat sengaja menyembunyikan putusan selama 19 hari padahal sangat penting dan sensitif.

HNW mengungkapkan, putusan MK terkait Pilkada sebetulnya sudah diputuskan pada awal Agustus 2024. Namun, publik baru mengetahuinya hampir tiga minggu kemudian, tepat di tengah persiapan jelang pendaftaran Pilkada yang semakin dekat.

“Ini menimbulkan pertanyaan dan kritik publik: Kenapa MK harus ‘menyimpan’ putusan itu begitu lama? Selama 19 hari. Padahal ini bisa disegerakan, agar menghindarkan tuduhan bahwa MK ikut bermain politik, karena proses pilkada sudah berjalan," kata HNW dalam keterangannya, Jumat 23 Agustus 2024.
HNW mencontohkan putusan MK No.60/PUU-XXII/2024. Putusan ini mengejutkan banyak pihak karena mengubah ambang batas pencalonan calon kepala dan wakil kepala daerah di Pilkada Serentak 2024.

Baca juga: Gerindra Resmi Usung Agustiar Sabran-Edy Pratowo di Pilgub Kalteng

MK, kata HNW, sudah memutuskan pada 1 Agustus 2024. Namun MK baru membacakan di muka publik pada 20 Agustus 2024.

Sementara pendaftaran calon akan dibuka pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Jarak pengumuman dan waktu pendaftaran sangat berdekatan alias mepet.

"Apa motifnya? MK juga perlu mengklarifikasinya ke publik," desak HNW.

Di sisi lain, mengubah aturan jelang pembukaan pendaftaran Pilkada yang sangat mepet dapat menimbulkan sejumlah dampak signifikan, baik secara teknis maupun politis. Di antaranya kebingungan dan ketidakpastian yang dialami peserta pilkada dan penyelenggara.

Mereka mungkin sudah mempersiapkan strategi dan administrasi berdasarkan aturan lama, sehingga perubahan yang mendadak ini memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dalam waktu yang sangat singkat, yang berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi atau ketidaklengkapan dokumen.

Kemudian potensi konflik hukum. Perubahan aturan di menit-menit terakhir dapat membuka ruang bagi konflik hukum. Calon atau partai politik yang merasa dirugikan bisa menggugat keputusan tersebut ke pengadilan, yang bisa memperlambat proses Pilkada dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

(DHI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) menantang "dewa-dewa" untuk mencari lawan tangguh bagi Anies Baswedan.

Adapun "dewa-dewa" itu adalah kiasan yang disebut Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni.

Menurut Sahroni para "dewa" bakal menjadi penentu paslon di Pilkada DKI Jakarta 2024,

HNW meminta para dewa itu tidak mengganjal pencalonan Anies yang saat ini elektabilitasnya tinggi dan dicintai warga DKI Jakarta.

Seharusnya, kata dia, para dewa yang bisa juga disebut elite justru menunjukkan kenegarawanan.

"Tidak malah melakukan politik mendikte seperti yang dikhawatirkan itu. Apalagi hanya untuk mengganjal Pak Anies, figur yang memenangkan survei, dan mantan gubernur yang mendapatkan kepuasan tinggi dari warga Jakarta, dan sekarang sudah mendapatkan dukungan dari PKS dan Nasdem," ujar HNW saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Jumat (26/7/2024).

"Mestinya para dewa itu justru serius bermusyawarah agar bisa menghadirkan kompetitor yang tangguh untuk berkompetisi dengan Pak Anies," sambungnya.

Menurut HNW, jika para dewa berusaha bersikap sebagai negarawan, kontestasi Pilkada Jakarta 2024 bisa berkualitas.

Dia yakin, sikap negarawan para dewa di Jakarta juga akan menularkan dampak positif terhadap pilkada di daerah lain.

"Bahkan berdampak positif juga bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia," ucap HNW.

Maka dari itu, kata HNW, partai politik yang mengedepankan demokrasi mestinya mementingkan musyawarah, mendengarkan aspirasi, dan tidak mendikte.

Dia mengingatkan warga Jakarta sudah melek demokrasi. Selain itu, HNW mengungkit koalisi pada Pilpres 2024 sudah tidak linier dengan koalisi di Pilkada 2024.

"Misalnya di Sumbar (PKS dengan Gerindra), Riau (Golkar dengan PKS), Banten (Gerindra dengan PKS), NTB (PKS dengan Demokrat), dan lain-lain. Sehingga mestinya di Jakarta juga diberlakukan prinsip demokrasi yang berkualitas, tidak mengulangi Pilgub 2017 yang menghadirkan pembelahan," imbuhnya.

Sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengatakan "dewa-dewa" di Republik Indonesia (RI) yang akan menentukan sosok calon gubernud dan wakil gubernur di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Sahroni menegaskan, calon-calon yang maju di Jakarta sulit untuk diprediksi oleh pengamat karena keputusannya berada di tangan para dewa itu.

"Ini kan masih sangat dinamis, Jakarta agak sedikit unik. Karena ini tidak mudah dan tidak bisa ditafsirkan oleh para pengamat-pengamat itu. Yang hanya tahu adalah para dewa-dewa yang ada di Republik ini," ujar Sahroni di Nasdem Tower, Jakarta, Kamis (25/7/2024).

"Nah in the end, kapan akan terjadi keputusannya, siapa dengan siapanya, itu nanti pada waktunya nanti teman-teman akan tahu," sambungnya.

Sahroni menjelaskan, sulit untuk memprediksi berapa poros yang akan maju di Jakarta.

Dia kembali mengungkit peran para dewa ini dalam menentukan jumlah poros dan sosok yang boleh maju di Jakarta.

"Selama fleksibilitas dinamisnya politik di Jakarta itu ditentukan oleh para 'dewa-dewa' yang ada di republik ini, gue enggak bisa simpulkan, tetapi para dewa-dewa itulah yang akan mengambil keputusan," jelas Sahroni.

Saat ditanya siapa dewa yang dimaksud, Sahroni enggan menjawab. Dia justru menyebut awak media sudah tahu siapa dewa yang dimaksud.

"Dewa-dewa lah, lu orang tahu lah. Pokoknya gue sebutin, dewa-dewa ini akan berfungsi untuk tentukan siapa yang akan dimajukan di Pilkada Jakarta," katanya.