Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin membeberkan isi pertemuan dirinya dengan Perdana Menteri SingapuraLawrence Wong di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024) kemarin.

Sultan menyebut salah satu isu yang secara khusus diperbincangkan olehnya kepada Wong adalah terkait Palestina, meskipun dirinya juga beranggapan isu ini cukup sensitif. Sultan menegaskan kepada Wong soal dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina.

“As the largest muslim in the world, and as the largest, one of the big 4 democracy, negara demokrasi yang paling besar, saya sampaikan bahwa kami ingin Palestina itu merdeka,” katanya kepada wartawan, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, menurut Sultan, Singapura adalah negara yang sangat dekat dengan Israel. Dengan demikian, dia meminta tolong Wong untuk meyakinan Israel memberikan kemerdekaan kepada Palestina.

Hal ini pun diucapkan Sultan karena sampai saat ini sudah terlalu banyak orang yang menjadi korban.

“Kita ketahui bersama Singapura sangat dekat dengan Israel, tolong yakinkan Israel, tolong Bapak sebagai perdana menteri cobaconveyitu dengan teman-teman Israel bahwa sudah saatnya kita berikan kemerdekaan kepada Palestina. Karena terlalu banyak korban,” pungkasnya.

Adapun, Sultan mengaku bahwa respons Wong terkait hal tersebut adalah setuju dengan apa yang disampaikannya. Sultan mengatakan bahwa Wong akan coba meyakinkan Israel.

“Beliau sampaikan, ‘oh iya setuju, setuju. Kami akan yakinkan’ kata beliau,” ujarnya.

Tak hanya terkait isu Palestina, Sultan turut menyampaikan bahwa pembicaraan Wong dengan DPD adalah sebagai keluarga ASEAN.

“Tentu beliau [Wong] menekankan berkali-kali bahwa kita harus terus melanjutkan kerja sama yang bagus, khususnya di bidang ekonomi investasi dengan ketidakpastian global yang kadang-kadang sulit ditebak, maka kolaborasi dan kerja sama harus semakin erat,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina atas penjajahan yang masih digencarkan oleh Israel.

Dalam Sesi Pleno KTT ke-16 BRICS, Putin menyatakan perang Israel dengan Palestina merupakan konflik yang paling banyak memakan korban jiwa pada saat ini.

Dia menuturkan, lebih dari 40.000 orang yang sebagian besar warga sipil telah menjadi korban permusuhan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Putin menyatakan menentang keras metode perang berkedok terorisme yang dilakukkan Israel.

Dia menambahkan, permusuhan yang dimulai pada tahun lalu kini telah menyebar ke Lebanon. Negara-negara lain di kawasan tersebut turut terkena dampak atas serang Israel.

"Ketegangan antara Israel dan Iran telah meningkat drastis. Jika digabungkan, ini tampak seperti reaksi berantai yang dapat mendorong Timur Tengah menuju perang habis-habisan," kata Putin dilansir dari laman resmi Kremlin, Jumat (25/10/2024).

Lebih lanjut, Putin mengatakan bahwa Rusia memiliki banyak masalahnya sendiri, tetapi pada saat yang sama pihaknya terus berusaha memberikan kontribusi substansial bagi stabilisasi di wilayah Timur Tengah.

Untuk itu, sejak dimulainya eskalasi tersebut, Rusia memilih untuk bergabung dengan BRICS dan mitra lainnya untuk dapat berkontribusi terhadap penyelesaian konflik.

"Anda ingat, kelompok kami bahkan mengadakan konferensi video pada November 2023," kata Putin.

Putin melanjutkan, tugas mendesak yang perlu dilakukan adalah melalui proses politik komprehensif untuk mengatasi masalah Timur Tengah secara menyuluruh.

Menurutnya, kekerasan harus segera dihentikan melalui bantuan vital kepada orang-orang yang terdampak untuk dapat mengurangi penderitaan.

"Penyelesaian harus dicapai berdasarkan hukum internasional yang diakui secara universal, yang sebenarnya menetapkan pembentukan Negara Palestina yang merdeka yang akan hidup berdampingan secara damai dengan Israel," tegas Putin.

Di samping itu, dunia internasional perlu memperbaiki ketidakadilan historis terhadap rakyat Palestina dinilai akan menjamin perdamain di Timur Tengah.

"Saya ingin mengulangi bahwa syarat utama untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di wilayah Palestina adalah terwujudnya formula dua negara yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB dan resolusi Majelis Umum," imbuhnya.

Jakarta: Sugiono mengisi hari pertamanya sebagai Menteri Luar Negeri dengan berkenalan dan menghadiri pisah sambut di Kemenlu RI.

Usai dilantik pagi tadi di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024, Sugiono mendampingi Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa tamu negara.

Setelah melakukan pisah sambut di Kementerian Luar Negeri RI, Sugiono akhirnya bersedia bertemu dengan awak media. Ditanya mengenai tugas yang diemban, Sugiono menjawab akan melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan pendahulunya, Retno Marsudi.
“Jadi kami diberikan tugas oleh Pak Presiden untuk terus melakukan diplomasi. Diplomasi yang sifatnya aktif, kemudian menbantu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul di antara teman-teman kita,” kata Sugiono di Gedung Pancasila Kemenlu RI, Jakarta.

Ia mengaku juga diperintahkan untuk melihat potensi kerja sama dengan negara-negara sahabat.

“Seperti juga yang kemarin dia (Presiden Prabowo) sampaikan di pidato pelantikannya, bahwa concern kita terhadap Palestina itu adalah sesuatu hal yang mutlak,” tegas Sugiono.

“Dan kita juga akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dan tidak itu saja kita juga ingin terus terlibat aktif dalam upaya-upaya membebaskan, menghilangkan penjajahan di atas dunia seperti amanat konstitusi,” ungkapnya.

Ia sendiri mengaku akan terus mempelajari tugas yang baru diembannya ini. “Sekali kagi ini merupakan sebuah tanggung jawab dan kehormatan yang begitu besar dan tugas berat, tapi penuh tantangan,” ujar Sugiono.

Ia berharap dapat terus amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri RI.

Baca juga: 'Free Palestine' Bergema di Gedung MPR, Prabowo-Gibran Diminta Dukung Penuh Palestina


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia akan terus menyuarakan kemerdekaan untuk rakyat Palestina.

Prabowo menyebut bahwa pada pemerintahan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan banyak bantuan seperti tim medis yang bekerja di Gaza. Oleh karena itu, hal tersebut akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya.

"Kita siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak dan dan siap evakuasi mereka yang luka dan anak-anak yang trauma," kata Prabowo.

"Kita siapkan semua rumah sakit dan tentara dan rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil," imbuhnya.

Tidak hanya itu, Indonesia juga akan terus berkomitmen membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia, termasuk rakyat Palestina. "Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina," katanya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dalam hubungan Internasional, Indonesia telah memberikan dukungannya secara cepat untuk memperjuangkan rakyat Palestina agar mendapatkan kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka.

Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan meriah oleh para anggota MPR serta Jokowi dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Kita semua tahu bahwa Palestina bukan hanya masalah regional, namun juga merupakan persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua," ujar Ahmad.

Ia menambahkan, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Melalui diplomasi yang aktif, Indonesia dapat memberikan suara kepada yang terpinggirkan serta mendorong komunitas internasional untuk bersatu dalam mendukung hak-hak Palestina.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Dia menyatakan bahwa pemerintah memiliki prinsip anti penjajahan, penindasan, rasialisme, dan apartheid karena Indonesia pernah berada dalam kondisi tersebut.

“Kita punya prinsip harus solider, kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu, kita mendukung kemerdekaan rakyat palestina,” ujarnya di hadapan peserta Sidang Paripurna di Gedung MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Dia menyebutkan bahwa Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirim bantuan medis baik ke Gaza maupun Rafah di Palestina dengan menghadapi risiko tinggi.

Oleh karena itu, Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku siap untuk mengirimkan bantuan medis lebih banyak ke Palestina yang kini tengah diinvasi oleh Israel.

“Kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka serta anak-anak yang trauma dan korban. Kita siapkan semua rumah sakit tentara kita, dan rumah sakit lain untuk membantu saudara kita yang menjadi korban perang tidak adil,” ucapnya.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024-2029.

Keduanya resmi mengucap sumpah jabatan dan menandatangani berita acara pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019 dalam Sidang Paripurna MPR-RI yang dipimpin oleh Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung DPR/MPR.

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa," ucap Prabowo dalam acara pelantikan.

Gibran juga mengucapkan sumpah sebagai Wapres. Dia bersumpah memenuhi kewajiban dengan baik dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD, serta berbakti kepada bangsa.

Dengan resmi menjabatnya Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029, masa pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi berakhir pada hari ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap kemerdekaan rakyat Palestina.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024).

Sidang MPR ini beragendakan melantik Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2020.

"Kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina," ujar Prabowo dalam pidatonya usai dilantik.

Prabowo juga mengungkapkan, Presiden RI Ke-7 Joko Widodo telah mengirimkan berbagai bantuan serta tim media ke wilayah Gaza dan Rafah.

Ia menambahkan, dokter dan perawat asal Indonesia saat ini berada di lokasi tersebut untuk memberikan bantuan kepada para korban.

"Kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak dan kita siap untuk evakuasi mereka-mereka yang luka dan anak-anak yang trauma," ujar Prabowo.

Sebagai langkah konkret, Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan rumah sakit tentara Indonesia di Gaza.

Langkah ini diambil untuk terus membantu para korban dari konflik yang sedang berlangsung.

"Kita siapkan rumah sakit tentara kita yang nanti rumah sakit-rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil," ucapnya.

Dengan pernyataan ini, Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus mendukung rakyat Palestina dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi.

Pelantikan Prabowo dan Gibran selaku presiden dan wakil presiden digelar di Gedung MPR RI, Jakarta, pukul 10.00 WIB. Banyak tokoh baik dalam dan luar negeri yang menghadiri acara pelantikan.

Pasangan nomor urut 2 di Pilpres 2024 ini memperoleh suara sebanyak 96.214.691 atau 58,59 persen dari total suara sah nasional, dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi.

Prabowo-Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden setelah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu (24/4/2024).

JAKARTA, investor.id - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani meminta Presiden baru Prabowo Subianto agar memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak masyarakat Palestina. Menurut Muzani, perjuangan Palestina bukanlah masalah regional tetapi sudah menjadi masalah kemanusiaan.

Hal tersebut disampaikan Muzani saat memimpin acara pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 di gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024). 

"Oleh karena itu, kepada Presiden Prabowo Subianto melalui mimbar yang terhormat ini, kami berharap agar dapat melanjutkan komitmen perjuangan ini, menjadikan dukungan terhadap kemerdekaan palestina sebagai bagian dari kebijakan politik luar negeri kita," ujar Muzani.

Muzani mengatakan, dalam hubungan internasional, situasi global makin kompleks, termasuk perjuangan rakyat Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan hak asasi mereka. Menurut dia, masalah Palestina adalah persoalan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan dukungan semua elemen bangsa.

"Kita semua tahu, bahwa Palestina bukan hanya masalah regional, tapi juga merupakan permasalahan kemanusiaan yang membutuhkan perhatian dan dukungan kita semua. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral yang terus mendukung perjuangan rakyat Palestina," jelas Muzani. 

Menurut dia, Prabowo bisa mengoptimalkan diplomasi aktif Indonesia di dunia global untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

"Melalui diplomasi yang aktif, kita dapat memberikan suara kepada mereka yang terpinggirkan, segera mendorong komunitas internasional untuk bersatu dalam upaya mendukung hak-hak rakyat Palestina," pungkas Muzani.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid berharap dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, menjadi prioritas pada 100 pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Hidayat, pemerintah Indonesia harus terus konsisten dalam membela Palestina, dan menolak segala bentuk kejahatan yang dilakukan Israel.

“Sebagai negara yang cinta damai, kami mengingatkan kepada pemerintah Indonesia untuk konsisten dengan sikapnya selama ini, membela Palestina dan menolak kejahatan Israel,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Minggu (6/10/2024).

Untuk itu, Hidayat mengingatkan agar sikap Indonesia selama ini harus dipertahankan dan dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini juga berharap pemerintahan yang baru bisa lebih maksimal dalam mendorong kemerdekaan Palestina di forum-forum internasional.

“Kepada pemerintahan baru yang akan datang, kami juga mengingatkan dan menyerukan agar konsistensi tetap dipegang dan bahkan agar satu daripada program 100 hari pertama, presiden terpilih Pak Prabowo adalah komitmen untuk lebih maksimal lagi memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” kata Hidayat.

Hidayat menekankan pentingnya Indonesia bersama negara-negara lain untuk mengawal putusan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menyatakan pendudukan Israel di tanah Palestina sebagai tindakan ilegal.

Ia berpandangan, Indonesia harus bisa mengambil peran untuk menggalang aliansi bersama negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Asean, dan pihak yang menyetujui resolusi PBB, demi menghentikan penjajahan Palestina.

"Karena kalau ini dibiarkan dan ternyata kemudian Israel yang tidak menaati, maka yang terjadi berikutnya adalah Israel semakin melecehkan lembaga-lembaga dunia,” kata Hidayat.

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK – Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dilaporkan akan mengadopsi resolusi yang diajukan oleh Palestina pada Rabu. Resolusi itu menuntut Israel mengakhiri “kehadirannya yang melanggar hukum di Wilayah Pendudukan Palestina” dalam waktu 12 bulan.

Tindakan ini akan mengisolasi Israel beberapa hari sebelum para pemimpin dunia melakukan perjalanan ke New York untuk menghadiri pertemuan tahunan mereka di PBB. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dijadwalkan berpidato di Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang pada 26 September, hari yang sama dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Rancangan resolusi tersebut bertujuan untuk menyambut pendapat penasihat Mahkamah Internasional pada bulan Juli yang mengatakan pendudukan Israel atas wilayah dan permukiman Palestina adalah ilegal dan pasukan Israel di Palestina harus ditarik.

Pendapat penasihat tersebut – yang dikeluarkan oleh pengadilan tertinggi PBB yang juga dikenal sebagai Pengadilan Dunia – mengatakan bahwa hal ini harus dilakukan “secepat mungkin,” meskipun rancangan resolusi Majelis Umum mengizinkan jangka waktu 12 bulan.

Rancangan resolusi tersebut adalah yang pertama yang secara resmi diajukan oleh Otoritas Palestina sejak mereka memperoleh hak dan keistimewaan tambahan pada bulan ini termasuk mendapatkan kursi di antara anggota PBB di aula pertemuan dan hak untuk mengusulkan rancangan resolusi.

Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield mendesak negara-negara untuk memberikan suara tidak pada hari Rabu. Washington – sekutu Israel – telah lama menentang tindakan sepihak yang melemahkan prospek solusi dua negara.

Pendapat penasihat ICJ tidak mengikat tetapi mempunyai bobot berdasarkan hukum internasional dan dapat melemahkan dukungan terhadap Israel. Resolusi Majelis Umum juga tidak mengikat, namun mempunyai bobot politik. Tidak ada hak veto di majelis.

“Setiap negara mempunyai hak suara, dan dunia memperhatikan kita,” kata Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansour di Majelis Umum pada hari Selasa. "Tolong berdiri di sisi kanan sejarah. Dengan hukum internasional. Dengan kebebasan. Dengan perdamaian."

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengkritik Majelis Umum pada hari Selasa karena gagal mengutuk serangan terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober oleh para pejuang Palestina.

Dia menolak rancangan teks Palestina. “Mari kita sebut saja ini apa adanya: resolusi ini adalah terorisme diplomatik, menggunakan alat diplomasi bukan untuk membangun jembatan tetapi untuk menghancurkannya.”

Israel merebut Tepi Barat, Jalur Gaza dan Yerusalem Timur – wilayah bersejarah Palestina yang diinginkan Palestina untuk dijadikan negara – dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan sejak itu membangun pemukiman di Tepi Barat dan terus memperluasnya.

Perang di Jalur Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika orang-orang bersenjata Hamas menyerbu komunitas Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik sekitar 250 sandera, menurut penghitungan Israel.

Sejak itu, militer Israel telah meratakan sebagian besar wilayah kantong Palestina, memaksa hampir 2,3 juta penduduknya meninggalkan rumah mereka, sehingga menimbulkan kelaparan dan penyakit yang mematikan serta menewaskan lebih dari 41.000 orang, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Majelis Umum pada 27 Oktober menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza dengan 120 suara mendukung. Kemudian pada bulan Desember, 153 negara memilih untuk menuntut – alih-alih menyerukan – gencatan senjata kemanusiaan segera pada bulan Desember.

Mayoritas dua pertiga dari mereka yang hadir dan memberikan suara – abstain tidak dihitung – diperlukan untuk meloloskan rancangan resolusi pada hari Rabu. Mansour mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa meskipun ia memperkirakan rancangan undang-undang tersebut akan diadopsi, kemungkinan besar dukungan yang diterimanya akan lebih sedikit dibandingkan dengan resolusi yang diterima tahun lalu.

Otoritas Palestina mewakili rakyat Palestina di PBB, yang merupakan negara pengamat non-anggota dan delegasinya dikenal sebagai Negara Palestina.

Jakarta: Utusan Khusus Presiden Palestina Riyad al-Maliki mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Indonesia atas dukungannya terhadap Palestina selama ini. Ia mengatakan Indonesia, mulai dari level pemerintah hingga rakyat, tak henti-hentinya mendukung perjuangan Palestina.

"Selamat kepada Indonesia, pemerintah dan rakyatnya atas peringatan 79 tahun kemerdekaan yang sangat penting. Tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga bagi Palestina," kata Riyad al-Maliki kepada awak media di Jakarta, Senin, 19 Agustus 2024.

"Terima kasih kepada Indonesia atas segala hal yang telah mereka lakukan kepada kami, kepada Palestina, kepada rakyat Palestina selama bertahun-tahun, menunjukkan solidaritas, kekuatan, dukungan, dan komitmen untuk penentuan nasib sendiri rakyat Palestina demi kebebasan dan kemerdekaan mereka," lanjutnya.

Ia mengungkapkan, saat ini di Gaza pertempuran masih terjadi, dengan lebih dari 40 ribu jiwa terbunuh. Sebagian besar yang tewas, kata dia, anak-anak dan perempuan.

"Lebih dari 10 ribu orang terkubur di bawah reruntuhan, dengan 92 ribu orang terluka. Gaza hancur total, tak ada yang tersisa," jelas al-Maliki.

Keadilan bagi Palestina

Mantan Menlu Palestina itu mengatakan, tidak ada rumah, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, hingga listrik dan air. Menurut al-Maliki, Israel bertujuan untuk melenyapkan nyawa warga Palestina.

"Melenyapkan keberadaan orang Palestina di Gaza, mengubah Gaza menjadi daerah yang tidak dapat dihuni dan tidak layak huni. Ini sebabnya Netanyahu (PM Israel) menolak semua seruan negara-negara, Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum untuk mengakhiri perangnya," terang al-Maliki.

Maliki bercerita, dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tadi pagi, ia menjelaskan untuk melanjutkan musyawarah dan diskusi untuk melihat bagaimana Indonesia akan terus bekerja untuk memastikan Palestina mencapai tujuannya, mengakhiri pendudukan Israel.

"Kami menghargai apa yang sudah dilakukan Indonesia yang akan terus berdiri di samping kami, bersama kami, bahu-membahu, di semua arena diplomatik dan politik, memperjuangkan keadilan bagi Palestina," seru al-Maliki.

"Dan itu sangat penting dan itulah sebabnya kami di sini untuk menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada Indonesia atas segala hal yang telah mereka lakukan dan atas segala hal yang akan terus mereka lakukan di masa mendatang," pungkasnya.

Baca juga: Komitmen Bela Palestina, Menlu Retno Terima Medali Kehormatan dari Presiden Abbas

(WIL)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sudah musimnya, pada tanggal bulan seperti kali ini tepi-tepi jalan di berbagai daerah di Indonesia dipenuhi warna merah dan putih. Para penjaja memanfaatkan membuncahnya nasionalisme menjelang perayaan kemerdekaan RI untuk menjual pernak pernik merah putih. Tahun ini, ada warna lain yang menyusup, hitam dan hijau.

“Hari ini sudah tiga yang datang nanya-nanya mau pesan,” kata Barani (50 tahun), penjual bendera dan pernak-pernik khas kemerdekaan di Halte Koperasi di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (9/8/2024).

Barani sudah puluhan tahun berjualan bendera di lokasi tersebut. “Dari pohon itu masih kecil,” kata dia saat ditemui Republika sembari menunjuk dedalu di seberang jalan. Baru tahun ini ia menjual bendera Palestina. “Karena memang lagi ramai saja,” kata dia soal alasannya ikut menjual bendera Palestina tahun ini.

Ia menuturkan, sengaja membeli saat mengetahui bahwa produsen juga memroduksi bendera Palestina. Ia paham, ada sentimen tertentu di masyarakat Indonesia kali ini.

Sedemikian dampak genosida brutal Israel di Jalur Gaza yang sudah 10 bulan berjalan, membunuh hampir 40 ribu jiwa, kebanyakan anak-anak dan perempuan. Kebrutalan itu memantik keprihatinan bagi warga di Tanah Air.

“Kasihan, Mas. Apalagi kita sudah seperti saudara sama mereka, sama-sama Muslim,” kata Barani. Ia mendoakan agar Palestina merdeka selekasnya dan pembantaian oleh Israel bisa lekas dihentikan.

Bagaimana dengan penjualan bendera Merah Putih tahun ini. ‘Sepi, Mas. Mungkin karena upacaranya di IKN kali ya,” ujarnya berseloroh. Bagaimanapun, menurut dia Bendera Indonesia yang terjual masih lebih banyak dari Bendera Palestina.

Deni (45 tahun) juga menjual bendera Palestina di sela-sela bendera Merah Putih yang ia jajakan di trotoar di seberang Pasar Minggu, tahun ini. “Karena memang lagi ramai juga,” ujarnya.

Ia tak bisa berkata-kata saat dimintai komentar soal nasib warga Palestina yang saat ini berjuang bertahan hidup dari gempuran Israel. “Saya orang kecil, hanya bisa mendoakan dalam hati setiap hari,” kata pria asal Cirebon tersebut. Ia sudah sejak 10 tahun lalu berjualan pernak-pernik kemerdekaan. Baru kali ini juga ikut menjual bendera Palestina.

Menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri Palestina, Bendera Palestina didasarkan pada Bendera Perlawanan Arab pada 1916, yang saat ini diadopsi oleh Negara Palestina dan digunakan untuk mewakili rakyat Palestina.

Versi umum mengenai asal muasal bendera menyatakan bahwa warna-warna tersebut dipilih oleh ‘Klub Sastra’ nasionalis Arab di Istanbul pada 1909, berdasarkan kata-kata penyair Arab abad ke-13 Safi a-Din al-Hili:

"Putih adalah perbuatan kami, hitam adalah perjuangan kami,

Hijau adalah ladang kami, merah adalah pedang kami."

Bendera tersebut digunakan oleh Sharif Hussein, pemimpin revolusi Arab terhadap turki Utsmani pada 1916. Ia menolak pendirian negara Zionis di Tanah Palestina sehingga digulingkan Inggris yang membantu dinasti Saudi merebut kekuasaan.

Pada 18 Oktober 1948, pemerintah seluruh Palestina mengadopsi bendera Pemberontakan Arab dan Liga Arab kemudian mengakuinya sebagai bendera Palestina. Versi modifikasinya (mengubah urutan garis) telah digunakan di Palestina setidaknya sejak akhir 1930-an dan secara resmi diadopsi sebagai bendera rakyat Palestina oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1964. Pada 15 November 1988, PLO mengadopsi bendera tersebut sebagai bendera Negara Palestina, dan kemudian digunakan secara luas.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON— Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pembunuhan Kepala Biro Politik Kelompok Hamas, Ismail Haniyeh, dimaksudkan untuk memperpanjang konflik di Jalur Gaza.

"Tidak diragukan lagi bahwa tujuan pembunuhan Haniyeh adalah untuk memperpanjang perang dan memperluas cakupannya," kata Abbas seperti dikutip kantor berita Rusia, RIA, pada Selasa (6/8/2024)

"Ini akan berdampak negatif pada negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengakhiri agresi dan menarik pasukan Israel dari Gaza," ujar dia, menambahkan.

Abbas juga meminta Israel untuk menghentikan tindakan agresifnya terhadap rakyat Palestina dan untuk mematuhi hukum internasional serta melaksanakan Prakarsa Perdamaian Arab, yang menawarkan Israel kesempatan untuk menormalisasi hubungan dengan tetangga-tetangganya di Timur Tengah dengan syarat pembebasan wilayah Palestina yang diduduki.

Pada hari Rabu pagi, Hamas mengumumkan pembunuhan kepala biro politik Ismail Haniyeh di kediamannya di ibukota Iran, Teheran, di mana ia sedang melakukan kunjungan untuk berpartisipasi dalam upacara pelantikan Presiden Iran yang baru, Masoud Bazeshkian.

Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kepala gerakan tersebut telah menjadi martir oleh serangan Zionis yang berbahaya, dan menggambarkan pembunuhannya sebagai tindakan teroris penuh dan pelanggaran terhadap kedaulatan Iran.

Dalam rincian pembunuhan tersebut, Kantor Berita Iran melaporkan bahwa Haniyeh dibunuh sekitar pukul 2 pagi pada hari Rabu (31/7/2024), di mana ia tinggal di markas khusus Garda Revolusi Iran di utara Teheran, dan mengkonfirmasi kesyahidannya bersama salah satu pengawalnya.

Kantor Berita Fars Iran mengkonfirmasi bahwa Ismail Haniyeh, kepala biro politik Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), dibunuh oleh sebuah rudal yang menghantam kediamannya, menghancurkan sebagian atap dan jendelanya.

Laporan tersebut menambahkan bahwa investigasi telah mengkonfirmasi bahwa Israel merencanakan dan melaksanakan pembunuhan Ismail Haniyeh.

The New York Times...

The New York Times melaporkan bahwa para pejabat Amerika Serikat secara diam-diam telah mengakui bahwa Israel membunuh Haniyeh di ibukota Iran, Teheran, pada hari Rabu.

Komentar para pejabat Amerika Serikat ini muncul meskipun Israel belum mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut dan menolak berkomentar secara terbuka mengenai insiden tersebut.

Sementara itu, juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada hari Kamis mengklaim bahwa militernya tidak melancarkan serangan udara ke Iran atau negara lain di Timur Tengah pada hari Rabu.

"Kami tidak menyerang Iran dari udara," katanya dalam sebuah konferensi pers untuk menanggapi pertanyaan tentang pembunuhan Haniyeh.

Baca juga: Lantas Benarkah Kakek Habib Luthfi Bin Yahya Pekalongan Termasuk Pendiri NU?

"Kami membunuh (pemimpin senior Hizbullah) Fouad Shukr di Lebanon, tetapi tidak ada serangan udara Israel lainnya di seluruh Timur Tengah setelah itu."

Secara paralel, New York Times dan situs web Amerika Axios menerbitkan laporan lain, yang mengonfirmasi tanggung jawab Israel atas pembunuhan Haniyeh, tetapi mengklaim bahwa pembunuhan itu dilakukan dengan alat peledak yang ditanam oleh agen-agen Mossad di kamarnya, yang diledakkan dari jarak jauh.

Ketegangan di kawasan Timur Tengah meningkat setelah Haniyeh dibunuh di ibu kota Iran, Teheran, pada 31 Juli lalu setelah menghadiri upacara pelantikan presiden baru Iran.

Hamas dan Iran menuduh Israel membunuh Haniyeh, sementara Tel Aviv tidak membantah atau mengonfirmasi akan pertanggungjawaban atas peristiwa itu.

Israel sangat waspada terhadap kemungkinan tanggapan militer dari Iran dan sekutunya di Lebanon, Hizbullah, yang juga bersumpah untuk melancarkan balasan setelah tewasnya komandan seniornya Fuad Shukr dalam serangan udara Israel di pinggiran Kota Beirut pekan lalu.