Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memproyeksikan nilai keekonomian kelapa sawit dari hulu ke hilir tembus Rp 775 triliun pada tahun 2024 ini. Angka tersebut lebih tinggi dari realisasi nilai ekonomi kelapa sawit di Indonesia pada 2023 yang mencapai Rp 750 triliun.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) optimistis proyeksi yang disampaikan pemerintah terkait nilai ekonomi sawit dapat tercapai.

"Kemungkinan tercapai karena hilirisasi industri sawit kita bisa dikatakan sangat bagus pada tahun ini," ujar Ketua Umum Gapki, Eddy Martono kepada KONTAN, Kamis (10/10/2024).

Eddy juga menambahkan bahwa proyeksi untuk tahun depan menunjukkan harapan yang positif. "Untuk tahun depan, juga diproyeksikan bisa mencapai target," ujarnya.

Peningkatan proyeksi ini didorong oleh mandatory penggunaan bahan bakar campuran biodiesel berbasis minyak sawit (B40) yang akan diterapkan pada 1 Januari 2025.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mempersiapkan penerapan B40, yang diperkirakan memerlukan stok minimal minyak kelapa sawit mentah sekitar 17,57 juta kiloliter.

Angka ini didapat dari asumsi kebutuhan solar tahun 2024 yang mencapai 38,04 juta kiloliter, dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sekitar 5%.

Namun, Gapki mengingatkan adanya tantangan dalam industri sawit di dalam negeri, terutama penurunan produktivitas. "Tantangan utamanya adalah produktivitas yang cenderung turun dan produksi stagnan," ungkap Eddy.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan pentingnya hilirisasi kelapa sawit dalam mencapai proyeksi nilai keekonomian tersebut. Berdasarkan data nilai Produk Domestik Bruto (PDB) nasional kuartal II-2024, kontribusi sektor industri pengolahan kelapa sawit dan turunannya mencapai 3,5%.

Agus menambahkan, kelapa sawit termasuk dalam industri agro yang menjadi salah satu dari 10 industri prioritas yang ditetapkan oleh Kemenperin. Produk hilirisasi dari turunan sawit kini telah mencapai 200 jenis, meningkat signifikan dari 48 jenis produk pada tahun 2011.

Pemerintah juga telah mengimplementasikan B30 sebagai salah satu produk hilirisasi kelapa sawit dan kini tengah mempersiapkan implementasi B40, dengan peluang untuk mengembangkan B100 di masa mendatang.

IDXChannel - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Industri dan Perdagangan, Agung Krisdiyanto, memastikan hilirisasi kelapa sawit bakal berlanjut di era Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, hal tersebut penting untuk transformasi ekonomi.

Selain itu, Indonesia masih tertinggal jauh dengan Malaysia yang sudah melakukan hilirisasi 260 turunan sawit sedangkan Indonesia baru 179 turunan.

“Transformasi ekonomi itu intinya adalah bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Melalui apa? Melalui hilirisasi dan industrialisasi. Itu yang jadi fokus kami, maupun pemerintahan berikutnya,” kata Agung dalam seminarbertajuk “Kontribusi Hulu-Hilir Kelapa Sawit dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional”, Selasa (17/9/2024).

Agung pun menyinggung komitmen Presiden Terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto, yang fokus untuk memberdayakan sawit secara swadaya sehingga keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Indonesia dan tidak terpengaruh oleh Uni Eropa lagi.

“Kami juga mencatat jika permasalahan sawit ini adalah PR bagi kita semua. Di bagian hulu atau hulunisasi ini sempat disinggung kita perlu dokter perkebunan agar tidak ada lagi tanah tidak produktif, hama, dan lain sebagainya,” ujar Agung.

Sementara itu, Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Sunari, mengungkapkan jika industri kelapa sawit Indonesia harus menghadapi beberapa tantangan besar, di antaranya terkendalanya Program Peremajaan Sawit Rakyat(PSR). Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, dia berharap jika Indonesia bisa memproduksi kelapa sawit sebanyak-banyaknya.

Sunari pun menjelaskan beberapa tantangan dalam pengembangan industri hulu dan hilir kelapa sawit di antaranya produktivitas yang rendah, lahan berada dalam kawasan hutan, kendala legalitas dan perizinan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, regulasi yang masih belum optimal, hilirisasi, hingga black campaign terhadap sawit itu sendiri.

Di sisi lain, dirinya juga memaparkan arah strategis dalam mendukung serta meningkatkan industri hulu dan hilir kelapa sawit. Seperti peningkatan kesejahteraan petani, stabilisasi harga CPO, serta memperkuat industri hilir.

Dia menilai perlunya sinergi antara pemerintah baik sebagai lembaga pendanaan riset, maupun regulator produk hasil riset, dengan industri/perusahaan swasta serta lembaga penelitian (perguruan tinggi) untuk mendukung hulunisasi maupun hilirisasi.

“Maka dari itu, diperlukan lembaga yang berfungsi untuk mengkolaborasikan dan mensinergikan program hulu dan hilir,” kata Sunari.

Lebih lanjut untuk mendukung hulunisasi peningkatan produktivitas sawit rakyat, pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, pemerintah kota, Gapoktan dan perusahaan swasta maupun perguruan tinggi.

“Seperti program peremajaan sawit rakyat yang menggunakan bibit bersertifikat, bantuan sarpras berupa perbaikan rantai pasok, perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,” tuturnya.

(Febrina Ratna)