IDXChannel - Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui adanya penurunan kasta kelas menengah. Namun, menurutnya, penurunan kelas menengah tak sampai ke taraf jatuh miskin.

"Kelas menengah turun, itu benar. Tetapi tidak sampai jatuh miskin. Karena kalau mereka jatuh miskin angka kemiskinan (pasti) naik, tapi kan nyatanya tidak. Angka kemiskinan turun dan angka ketimpangan juga turun," ujar Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono, dalam Seminar Nasional 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis (3/6/2024).

Edi pun memaparkan pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014, tingkat kemiskinan berada di 6,18 persen dan kemiskinan ekstrem berada di 11,25 persen.

Angka tersebut terus menurun di mana pada 2024 angka kemiskinan berada di 0,83 persen dan kemiskinan ekstrem berada di 9,03 persen.

"Banyak yang bilang kita makin timpang dan sebagainya, banyak orang makin miskin, tapi data menunjukkan tidak. Tingkat kemiskinan kita turun, baik tingkat kemiskinan biasa maupun tingkat kemiskinan ekstrem," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui adanya penurunan kasta kelas menengah. Namun, menurutnya, penurunan kelas menengah tak sampai ke taraf jatuh miskin.

"Kelas menengah turun, itu benar. Tetapi tidak sampai jatuh miskin. Karena kalau mereka jatuh miskin angka kemiskinan (pasti) naik, tapi kan nyatanya tidak. Angka kemiskinan turun dan angka ketimpangan juga turun," ujar Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Edy Priyono, dalam Seminar Nasional 'Evaluasi Satu Dekade Pemerintahan Jokowi', Kamis (3/6/2024).

Edi pun memaparkan pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014, tingkat kemiskinan berada di 6,18 persen dan kemiskinan ekstrem berada di 11,25 persen.

Angka tersebut terus menurun di mana pada 2024 angka kemiskinan berada di 0,83 persen dan kemiskinan ekstrem berada di 9,03 persen.

"Banyak yang bilang kita makin timpang dan sebagainya, banyak orang makin miskin, tapi data menunjukkan tidak. Tingkat kemiskinan kita turun, baik tingkat kemiskinan biasa maupun tingkat kemiskinan ekstrem," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Deputi III Bidang Perekonomian Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyatakan bahwa Indonesia telah lama mengalami deindustrialisasi dini, yakni sektor manufaktur menjadi tidak kompetitif sebelum mencapai puncak kejayaannya.

Hal tersebut disampaikan oleh Edy dalam acara Seminar Nasional Indef bertajuk Evaluasi 1 Dekade Pemerintahan Jokowi, di Jakarta pada Kamis (3/10/2024). Edy hadir mewakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Edy menjelaskan sejumlah tantangan perekonomian Indonesia yang perlu menjadi perhatian ke depan. Salah satu sorotannya adalah pada kondisi industri manufaktur yang layu sebelum berkembang.

Dalam paparannya, Edy mencantumkan bahwa deindustrialisasi dini sebenarnya telah terjadi di Indonesia sejak 2001. Artinya, lebih dari 23 tahun Indonesia berjibaku dengan perlambatan kontribusi industri manufaktur, seperti dalam 10 tahun terakhir ketika kinerja manufaktur selalu di bawah laju pertumbuhan ekonomi.

Masalahnya, perlambatan industri manufaktur tidak diiringi pertumbuhan signifikan di sektor lain, misalnya jasa. Hal itu pun menandakan terjadinya deindustrialisasi dini di Indonesia.

"Sebenarnya yang dipersoalkan bukan deindustrialisasinya, karena kalau ekonomi semakin maju itu makin besar peranan dari sektor jasa. Nah, di kita, deindustrialisasi terlalu dini, sebelum mencapai level mature industri kita sudah tidak kompetitif lagi," ujar Edy pada Kamis (3/10/2024).

Menurut Edy, secara alamiah memang akan terjadi proses transformasi perekonomian dari yang awalnya didominasi sektor pertanian, kemudian berganti ke sektor industri. Hal itu terjadi di banyak negara maju sejak dahulu.

Pada tahap akhir, peran dominan sektor industri beralih ke sektor jasa. Peralihan itu ditandai dengan semakin besarnya porsi sektor jasa terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi industri manufaktur tidak lantas tersisihkan.

Sayangnya, di Indonesia justru kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB turun karena performa industrinya yang tidak stabil.

Dia menyoroti bahwa Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur juga tidak baik-baik saja. Dalam tiga bulan terakhir, PMI manufaktur Indonesia berada dalam zona kontraksi atau di bawah 50, dengan angka terakhir per September 2024 di 49,2.

"Sementara sektor jasa yang berkembang itu jasa-jasa yang, kalau boleh dikatakan, tidak menjamin kesejahteraan. Ini juga menjadi tantangan tersendiri," ujar Edy.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kantor Staf Presiden Republik Indonesia bekerja sama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) secara resmi meluncurkan Program Regenerasi Petani dan World Food Forum (WFF) Indonesia.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, korporasi petani muda bisa menjadi kunci untuk mendorong generasi muda tertarik menjadi petani.

Dalam sensus pertanian BPS, menyebutkan mayoritas petani Indonesia berusia di atas 55 tahun. Yaitu, petani usia 43-58 tahun sebanyak 42,39%, perkiraan usia 59-77 tahun sebanyak 27,61% dan perkiraan usia 27-42 tahun mencapai 25,6%.

Sehingga regenerasi menjadi bagian yang urgent untuk di dorong demi ketahanan pangan nasional.

Moeldoko menambahkan, program regenerasi petani harus dilakukan secara multi-stakeholder serta didorong secara bersama-sama untuk mempercepat laju regenerasinya.

Ia menekankan bahwa program ini harus berdampak langsung pada peningkatan jumlah petani muda di Indonesia.

“Sumber daya petani kita sudah semakin tua. Mau makan apa kita nanti kalau generasi muda tidak mau jadi petani,” ujar Moeldoko, Rabu (2/10).

Program yang dikembangkan KSP bersama FAO ini akan membentuk petani muda yang menerapkan beberapa jenis pertanian.

Yaitu permaculture, pertanian ramah lingkungan, penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna hingga smart farming dengan menggunakan teknologi IOT.

Ageng Herianto, Asisiten FAO (Food and Agriculture Organization) Representative Program in Indonesia mengatakan, FAO dan pemerintah Indonesia bekerjasama menangani isu regenerasi petani.

Kedua belah pihak melakukan Technical Cooperation Program untuk menstimulasi bertambahnya minat dan jumlah petani milenial. Pendanaan program/project ini berasal dari dana internal FAO.

Melalui project ini, terdapat 100 orang yang mendapat pelatihan pengelolaan petanian dari hulu ke hilir. Mereka berasal dari Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Lampung.

"Project ini sekitar Rp 7 miliar sampai Rp 7,5 miliar, itu setara dengan US$ 470.000," ucap Ageng.

IDXChannel - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Industri dan Perdagangan, Agung Krisdiyanto, memastikan hilirisasi kelapa sawit bakal berlanjut di era Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sebab, hal tersebut penting untuk transformasi ekonomi.

Selain itu, Indonesia masih tertinggal jauh dengan Malaysia yang sudah melakukan hilirisasi 260 turunan sawit sedangkan Indonesia baru 179 turunan.

“Transformasi ekonomi itu intinya adalah bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya untuk masyarakat. Melalui apa? Melalui hilirisasi dan industrialisasi. Itu yang jadi fokus kami, maupun pemerintahan berikutnya,” kata Agung dalam seminarbertajuk “Kontribusi Hulu-Hilir Kelapa Sawit dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Nasional”, Selasa (17/9/2024).

Agung pun menyinggung komitmen Presiden Terpilih Pemilu 2024, Prabowo Subianto, yang fokus untuk memberdayakan sawit secara swadaya sehingga keuntungannya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Indonesia dan tidak terpengaruh oleh Uni Eropa lagi.

“Kami juga mencatat jika permasalahan sawit ini adalah PR bagi kita semua. Di bagian hulu atau hulunisasi ini sempat disinggung kita perlu dokter perkebunan agar tidak ada lagi tanah tidak produktif, hama, dan lain sebagainya,” ujar Agung.

Sementara itu, Direktur Penghimpunan Dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Sunari, mengungkapkan jika industri kelapa sawit Indonesia harus menghadapi beberapa tantangan besar, di antaranya terkendalanya Program Peremajaan Sawit Rakyat(PSR). Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, dia berharap jika Indonesia bisa memproduksi kelapa sawit sebanyak-banyaknya.

Sunari pun menjelaskan beberapa tantangan dalam pengembangan industri hulu dan hilir kelapa sawit di antaranya produktivitas yang rendah, lahan berada dalam kawasan hutan, kendala legalitas dan perizinan, sarana dan prasarana yang kurang memadai, regulasi yang masih belum optimal, hilirisasi, hingga black campaign terhadap sawit itu sendiri.

Di sisi lain, dirinya juga memaparkan arah strategis dalam mendukung serta meningkatkan industri hulu dan hilir kelapa sawit. Seperti peningkatan kesejahteraan petani, stabilisasi harga CPO, serta memperkuat industri hilir.

Dia menilai perlunya sinergi antara pemerintah baik sebagai lembaga pendanaan riset, maupun regulator produk hasil riset, dengan industri/perusahaan swasta serta lembaga penelitian (perguruan tinggi) untuk mendukung hulunisasi maupun hilirisasi.

“Maka dari itu, diperlukan lembaga yang berfungsi untuk mengkolaborasikan dan mensinergikan program hulu dan hilir,” kata Sunari.

Lebih lanjut untuk mendukung hulunisasi peningkatan produktivitas sawit rakyat, pihaknya juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian, pemerintah kota, Gapoktan dan perusahaan swasta maupun perguruan tinggi.

“Seperti program peremajaan sawit rakyat yang menggunakan bibit bersertifikat, bantuan sarpras berupa perbaikan rantai pasok, perbaikan jalan, jembatan, alat transportasi, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,” tuturnya.

(Febrina Ratna)

SEMARANG, iNews.id – Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut Kepolisian Daerah (Polda) Jateng belum memberikan perkembangan penanganan kasus pembunuhan berencana ASN Pemkot Semarang Paulus Iwan Boedi Prasetijo.

“Belum ada perkembangan Mas,” kata Deputi V KSP Rumadi Ahmad, Jumat (23/8/2024).

Informasi yang dihimpun, pada 8 Agustus 2024 lalu KSP menyurati Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo untuk memberikan atensi penanganan kasus tersebut. 

Selain itu, memberikan informasi perkembangan penanganan kasusnya kepada Deputi V KSP yang membidangi Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Kasus pembunuhan yang terjadi 2 tahun silam yang hingga saat ini jauh dari kata terungkap itu juga mendapat perhatian dari Sekretariat Negara hingga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Ketua Harian Kompolnas Irjen Pol (Purn) Benny Jozua Mamoto mengatakan Kompolnas melakukan supervisi perkembangan penanganan kasus tersebut.

Iwan Boedi adalah salah satu saksi yang sedianya dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng atas dugaan korupsi yang terjadi di Pemkot Semarang. 

Iwan Boedi sedianya dijadwalkan hadir dimintai keterangan sebagai saksi pada Kamis 25 Agustus 2022, Keluarga melaporkannya hilang, sehari sebelumnya.

Setelah dilakukan berbagai pencarian, ternyata ditemukan sudah meninggal dunia di Kawasan Marina Kota Semarang pada 8 September 2022. 

Kondisinya hangus terbakar dan kepalanya hingga saat ini belum ditemukan. Sepeda motor Iwan dan aneka barang lain juga ditemukan di dekat tempat kejadian perkara (TKP) penemuan jenazah itu. Polisi memastikan kondisi jenazah hangus terbakar tak utuh itu adalah Iwan Budi dari hasil pemeriksaan DNA. 

Editor: Kastolani Marzuki

Bisnis.com, JAKARTA — Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memastikan bahwa penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bakal terjadi sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih periode 2024–2029 pada Oktober mendatang.

Ngabalin mengatakan bahwa pekan depan KSP akan kembali melakukan diskusi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas mengenai perkembangan dari Keppres tersebut.

“Jadi Selasa [6/8/2024] atau Rabu [7/8/2024] kami bicarakan atau diskusi, yanggini-ginisaya tanya ke Presiden. [Hasil pertemuan] itu nanti mungkin tata cara ada DIM, bagaimana DIM dengan DPR ke pemerintah dilihat dibagi kemudian langkah apa yang dilakukan,” tuturnya kepada wartawan, Sabtu (3/8/2024).

Di sisi lain, Kepala KSP Moeldoko telah menyampaikan usulan agar Keppres mengenai pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Nusantara bisa segera rampung.

Dia menyebut telah melayangkan surat kepada Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) agar dokumen tersebut rampung sebelum agenda pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

“Kami sedang mengusulkan itu ya, memo kepada Pak Mensesneg supaya pengertiannya, bahwa nanti kan ada presiden dan wakil presiden akan dilantik di Ibu Kota. Ya ini saya sudah menyampaikan surat kepada pak mensesneg tentang itu,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor KSP, Bina Graha, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2024).

Kendati demikian, Purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Darat itu mengatakan tidak dapat memastikan kapan Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN itu akan diterbitkan.

“Aku belum tahu, nanti akan saya cek,” pungkas Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akan memantau situasi pembangunan sebelum menerbitkan Keppres tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.

Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa Keppres tersebut bisa diterbitkan pada masa pemerintahan saat ini, apabila pembangunan di IKN terlihat secara positif.

Namun, dia tak menutup kemungkinan bahwa regulasi itu juga bisa terbit pada pemerintahan selanjutnya.

"Keppres bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," katanya usai melepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

Lebih lanjut, Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin memaksakan penerbitan aturan apabila memang IKN belum siap.

Oleh sebab itu, dia mengaku akan melihat terlebih dahulu progres dari pembangunan IKN sebelum menandatangani keppres tersebut.

"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," tandas Jokowi.

Sekadar informasi, apabila Keppres penetapan IKN telah diteken maka Jakarta tak lagi menjadi ibu kota dan akan menyandang gelar sebagai Daerah Khusus.

Hal itu tertuang dalam Undang-Undang No.2/2024 tentang Provinsi Daerah khusus jakarta (DKJ). Beleid tersebut diteken Kepala Negara pada 25 April 2024.

Berdasarkan salinan UU yang dikutip dari laman resmi jdih.setneg.go.id, Senin (29/4/2024), pada Pasal 2 (1) disebutkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Kemudian, Pasal 3 (2) menyatakan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

"Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global," demikian bunyi Pasal 4 beleid tersebut dikutip Senin (29/4/2024).

Jakarta: Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Pijar Foundation membangun rencana aksi dengan 21 tokoh muda guna memperkuat ketahanan pangan dan kualitas nutrisi Indonesia.

KSP bersama Pijar Foundation berkolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas, dan Perkumpulan Warga Muda menyelenggarakan Indonesia Future Network (IFN) dengan tema Future Food and Nutrition.

"Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius. Kita perlu ekstensifikasi lahan, intensifikasi hasil pangan, dan diversifikasi dari beras ke bahan lain. Regenerasi pertanian juga menjadi isu penting mengingat banyak anak muda tidak mau lagi bekerja di sektor pertanian," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.
Ketahanan pangan menjadi isu krusial bagi Indonesia seiring bertambahnya jumlah penduduk dan tantangan perubahan iklim. Tanpa langkah konkret, Indonesia mengalami risiko kelaparan, malnutrisi, dan instabilitas ekonomi.
Acara tersebut bertujuan membahas strategi dan aksi kebijakan guna memperkuat ketahanan pangan dan kualitas nutrisi Indonesia, sekaligus mempromosikan kolaborasi lintas sektor.

Sementara Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan transformasi pertanian tradisional ke pertanian modern serta penyediaan makanan bergizi dan minum susu bagi 82,9 juta orang Indonesia pada 2029 menjadi beberapa prioritas yang akan didorong.

"Untuk mewujudkan hal ini, kita perlu mengantisipasi beberapa tantangan seperti kemarau dan El Nino," ungkap Sudaryono.

Muhammad Ichsan Karim perwakilan dari KSP dan juga penyelenggara IFN mengharapkan IFN menjadi forum inovasi sektor-sektor krusial yang jadi tantangan masa depan.

"Inovasi dan kolaborasi jadi kebutuhan saat ini sehingga tantangan ketidakpastian yang bisa muncul mendadak mampu diatasi," ungkap Ichsan.

Sedangkan Direktur Kebijakan Publik Pijar Foundation Cazadira F. Tamzil menekankan pentingnya ekosistem kolaborasi antara pemuda dan pemerintah untuk mendorong ketahanan pangan dan kualitas nutrisi.

"IFN Future Food and Nutrition menghasilkan hasil konkret, yakni rencana aksi kolaborasi yang disampaikan langsung ke pemerintah. Pasca IFN, kami berkomitmen terus mendorong implementasi rencana aksi kolaborasi tersebut," ujar Cazadira.

(DEN)

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) memberikan laporan kepada Kantor Staf Kepresidenan (KSP) sebagai langkah untuk mengawal pengusutan kasus pembakaran rumah jurnalis Tribrata TV, Rico Sempurna Pasaribu.

KKJ menyerahkan laporan tersebut di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu (17/7). Perwakilan KKJ Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardana, Koordinator Kampanye Amnesti Internasional Indonesia Zakky Yamani dan Wakil Koordinator KontraS Andi Muhammad Rizaldi.

Bayu Wardana mengatakan laporan tersebut berisi temuan dan bukti-bukti dugaan keterlibatan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam peristiwa pembakaran rumah tersebut. Pembakaran rumah terjadi usai Sempurna memberitakan kabar judi di wilayah Karo, Sumatera Utara.

Sempurna beserta istrinya Elfrida Ginting (48), putranya Sudi Investigasi Pasaribu (12), dan seorang cucu laki-laki, Loin Situngkir (3) tewas terbakar dalam warung kelontong di Jalan Nabung Surbakti, Padang Mas, Kabanjahe, sekitar pukul 02.30 WIB Kamis (27/6) lalu.

"Ada indikasi kuat ke sana. Karena sebelum kejadian, anggota TNI ini sudah berulang kali meminta berita judi diturunkan," kata Bayu seusai pertemuan dengan perwakilan KSP.

Sehari sebelum peristiwa kebakaran, Sempurna melalui unggahan di Facebook-nya pada 26 Juni 2024, sempat menyentil Batalyon 125 Simbisa yang bermarkas di Karo. Berita itu berkaitan dengan lapak perjudian.

Bayu mengatakan, hasil investigasi KKJ di Sumatera Utara menemukan kaitan antara pembakaran rumah Sempurna dengan pemberitaan praktik judi yang diduga dibekingi oleh prajurit TNI.

Dia juga menyayangkan sikap aparat penegak hukum yang belum pernah memanggil terduga anggota TNI yang terlibat dalam kasus tersebut. "Bahkan menurut kami secara prematur Pangdam bahkan Panglima TNI mengatakan tidak ada hubungannya." ujar Bayu.

Sedangkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengklaim tak ada keterlibatan prajurit TNI dalam kasus pembakaran rumah Sempurna Pasaribu. Jawaban Agus sekaligus menepis kabar yang menyebut adanya oknum TNI yang terlibat di balik kebakaran.

"Enggak ada, enggak ada (keterlibatan anggota TNI)," kata Agus ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).

Selain membantah adanya keterlibatan oknum TNI di balik peristiwa kebakaran, Agus mengatakan komitmen untuk turut menuntaskan kasus. Ia mengatakan saat ini kasus itu telah ditangani aparat kepolisian.

"Saya rasa dari Polri sudah mengatasi, yang rumah wartawan kebakaran itu, sudah diatasi sama Polri," ujar Agus.

Kepolisian telah menetapkan dua tersangka yakni Y dan R. Para tersangka disangkakan Pasal 187 KUHP terkait pembakaran yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan ancaman 20 tahun penjara atau maksimal seumur hidup.