TEMPO.CO, Jakarta - Pakar ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman berkomentar soal dampak pemilihan presiden Amerika Serikat atau Pilpres AS terhadap Indonesia. Menurut dia, siapa pun presiden AS selanjutnya tak berdampak banyak terhadap kondisi dalam negeri Indonesia.

Suzie menilai bahwa salah satu permasalahan Indonesia ialah soal good governance atau pemerintahan yang baik. Apabila tidak dibereskan secara mandiri, jelas Suzie, Indonesia dapat diganggu.

"AS itu adi daya. Apa pun kondisi dalam negeri kita kalau kita tetap tidak membereskan soal good governance, free market (level playing field), dan mengikuti liberal international system, kita akan terus kesulitan," kata Suzie dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp pada Senin, 4 November 2024.

Lebih lanjut, Suzie menjelaskan bahwa kondisi dalam negeri juga akan berpengaruh pada sikap diplomasi Indonesia. Selain itu, Suzie juga menjelaskan bahwa secara teori ekonomi Internasional dan kondisi perang akan berpengaruh ke dalam negeri bergantung pada coalition patterns--stabil atau tidak--dan regime type--demokratis atau otoriter.

Suzie juga menyebut adanya tantangan bagi hubungan diplomasi Indonesia dengan AS, terlebih AS terikat pada aturan perdagangan dalam Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) dan prinsip Freedom of Navigation di kawasan Indo-Pasifik.

Selanjutnya, Suzie juga menyinggung soal sikap AS yang cenderung memusuhi Cina di sektor ekonomi. Dia khawatir keadaan bisa saja memburuk jika Kamala Harris atau Donald Trump memimpin AS.

Tak sampai di situ, Suzie juga menyinggung soal sikap Donald Trump terhadap negara-negara anggota BRICS. "Trump sudah mengatakan yang anggota BRICS akan terkendala dalam berdagang ada tarif tinggi," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Waffa Kharisma menyebut kebijakan Donald Trump yang diusung oleh Partai Republik maupun Kamala Harris dan Partai Demokrat, tak banyak berpengaruh terhadap Indonesia.

"Tidak terlalu berpengaruh (di bidang politik). Kecuali, ada saluran hubungan langsung antara pemain politik masing-masing negara yang ditemukan secara konkret," kata Waffa dalam pesan tertulis kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Senin, 4 November 2024.

Waffa juga menyoroti sosok Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat. Dia mengaku bahwa kedua sosok itu sama-sama belum bisa menjanjikan kerja sama yang lebih baik dengan Indonesia.

Meski begitu, Waffa menilai bahwa Trump merupakan sosok yang lebih membawa dampak negatif daripada Harris. Dia menilai ada kecenderungan bahwa Trump kurang bisa diandalkan mitra AS.

"Tentu Trump akan cukup buruk. Beliau akan cenderung bisa impulsif terhadap rival. Trump juga sudah dikhawatirkan oleh para sekutu dan mitra terdekat karena kurang terlalu mau berkontribusi dalam barang publik dan cenderung meminta bayaran/kontribusi lebih dari sekutu lain," ujarnya.

Jakarta:BRICS dan OECD adalah dua organisasi internasional yang memiliki karakteristik, tujuan, dan anggota yang sangat berbeda. Keduanya memainkan peran penting dalam perekonomian global, namun berfokus pada segmen ekonomi yang berbeda.

Indonesia diketahui memiliki minat untuk memasuki kedua organisasi tersebut. Indonesia menjadi kandidat anggota aksesi pertama dari Asia Tenggara pada Februari 2024 dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengumumkan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS pada Februari 2024.

Berikut perbedaan keduanya.

1. Karakteristik Anggota

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dikenal sebagai "klub negara maju" yang beranggotakan 38 negara. Anggota OECD sebagian besar adalah negara-negara dengan ekonomi maju dan tingkat pembangunan manusia yang tinggi.
Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Prancis merupakan bagian dari OECD, dan organisasi ini sering dianggap sebagai forum negara-negara kaya yang berkomitmen untuk demokrasi dan ekonomi pasar.

Sebagian besar anggota OECD memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang tinggi dan sistem ekonomi yang matang.

BRICS (Brazil, Russia, India, China, South Africa) terdiri dari negara-negara berkembang dengan ekonomi besar dan populasi yang signifikan, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan.

Negara-negara anggota BRICS berbeda dari OECD dalam hal tingkat perkembangan ekonomi dan struktur ekonomi.

BRICS sering memposisikan dirinya sebagai "suara" bagi negara-negara di Global South, yang mencakup negara berkembang dan berpendapatan menengah.

Sebagian besar negara anggota BRICS masih dalam tahap pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menghadapi tantangan pembangunan yang signifikan.

2. Tujuan dan Peran di Ekonomi Global

OECD didirikan pada tahun 1961 dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia.

Organisasi ini berfungsi sebagai forum bagi negara-negara anggotanya untuk membandingkan kebijakan, berbagi pengalaman, dan mencari solusi atas masalah ekonomi bersama.

OECD juga mengembangkan standar internasional di berbagai bidang seperti pendidikan, perpajakan, dan kebijakan sosial. Negara-negara anggota OECD berfokus pada koordinasi kebijakan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan yang stabil dan inklusif.

BRICS, di sisi lain, bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam tatanan ekonomi global yang dianggap lebih menguntungkan negara-negara maju.

Dengan mendirikan bank pembangunan sendiri (New Development Bank), BRICS berusaha menyediakan alternatif terhadap institusi keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF.

Selain itu, BRICS juga mengupayakan kerjasama yang erat di bidang perdagangan, investasi, dan teknologi antara negara anggotanya untuk memperkuat posisi negara berkembang dalam perekonomian global.

3. Pendekatan Geopolitik dan Pengaruh Internasional

OECD umumnya tidak memiliki agenda politik yang kuat, melainkan fokus pada kebijakan ekonomi dan sosial.

Sebagian besar anggota OECD memiliki hubungan yang erat dengan blok Barat, dan organisasi ini sering dipandang sebagai representasi negara-negara yang berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan ekonomi pasar.

Karena itu, OECD juga dilihat sebagai alat diplomasi ekonomi untuk negara-negara maju dalam menyebarkan standar internasional yang mereka anggap baik.

BRICS lebih menonjol dalam hal agenda geopolitik. Organisasi ini berusaha mengimbangi dominasi negara-negara Barat dalam perekonomian dan politik internasional.

RICS sering dianggap lebih politis, karena negara-negara anggotanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap tatanan dunia yang didominasi oleh Barat.

Rusia dan Tiongkok, misalnya, menggunakan platform BRICS untuk mendorong agenda anti-hegemoni dan mempromosikan tatanan dunia yang lebih multipolar. Hal ini membuat BRICS lebih berperan dalam percaturan geopolitik global dibandingkan OECD.

Demikian informasinya, semoga bermanfaat.

Baca Juga:
Indonesia jadi Mitra BRICS, Lawan Dominasi Barat
Luncurkan Portal Aksesi, Indonesia Gerak Cepat Jadi Anggota OECD
RI Ingin Gabung BRICS, Dubes Rusia: Keputusan Besar yang Selesaikan Banyak Masalah
Dukungan Penuh Jepang Agar Indonesia Jadi Anggota OECD


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

JAKARTA - Keinginan Indonesia untuk bergabung dalamdalam aliansi BRICS ditanggapi negatif oleh ekonomBhima Yudhistira. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) tersebut menilai bergabungnya Indonesia ke BRICS akan semakin menegaskan ketergantungan negara ini terhadap China .

Padahal, kata Bhima, tanpa BRICS pun dari sisi investasi dan perdagangan Indonesia, porsi China sudah sangat besar. Bhima menyebut impor Indonesia dari China melonjak 112,6% dalam 9 tahun terakhir, dari USD29,2 miliar di 2015 menjadi USD62,1 miliar pada 2023.

"Sementara investasi dari China melonjak 11 kali di periode yang sama. Indonesia juga tercatat sebagai penerima pinjaman Belt and Road Initiative terbesar dibanding negara lainnya pada 2023," ujar Bhima dalam keterangan resminya, Sabtu (26/10/2024).

Bhima menambahkan, selain kekhawatiran terjadi duplikasi pada kerja sama bilateral dengan China, proyek-proyek yang didanai pemerintah dan swasta China di Indonesia menimbulkan berbagai persoalan, terutama segi lingkungan hidup dan tenaga kerja. Menurut dia, persoalan-persoalan itu hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.

Bhima mencontohkan kecelakaan kerja yang berulang kali terjadi di Indonedia Morowali Industrial Park (IMIP) menunjukkan standardisasi dan pengawasan proyek investasi China masih lemah. Padahal, Indonesia ingin meningkatkan nilai tambah komoditas secara kualitas, yang berarti wajib selaras dengan investasi yang lebih berkualitas.

Bhima menambahkan, ketergantungan pada China juga akan membuat perekonomian lebih rapuh. Di saat ekonomi China diproyeksikan menurun 3,4% dalam 4 tahun ke depan berdasarkan World Economic Outlook IMF, terdapat kekhawatiran dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS justru melemahkan kinerja perekonomian nasional.

Karena itu Bhima beranggapan diversifikasi asal investasi yang bisa membantu Indonesia naik kelas merupakan strategi utama. "Kondisi ini idealnya direspon dengan penguatan diversifikasi negara mitra diluar China bukan malah masuk menjadi anggota BRICS," tegasnya.

Belum lama ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono di BRICS Plus Summit di Kazan, Rusia, Kamis (24/10) secara resmi menyatakan bahwa Indonesia mendaftarkan keanggotan dalam aliansi BRICS. Menlu Sugiono mengatakan bahwa forum tersebut bisa menjadi kekuatan untuk persatuan dan solidaritas di antara negara-negara Global South.

BRICS juga dirasa dapat berfungsi untuk mempererat kerja sama di antara negara-negara berkembang. Lebih lanjut, prioritas BRICS juga dinilai selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan ataupun kemajuan sumber daya manusia.

"Kami lihat BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South," tegas Menlu Sugiono.

Keinginan untuk bergabung dengan blok yang dimotori Rusia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan ini belum pernah ditunjukkan secara eksplisit pada masa pemerintahan sebelumnya. Bahkan, di era Presiden Joko Widodo, Indonesia terkesan kurang tertarik untuk bergabung dengan pertimbangan mulai dari kurangnya urgensi, perbedaan sistem politik, instabilitas hubungan antarnegara anggota BRICS, hingga upaya untuk mengimbangi hubungan Indonesia dengan negara barat.

"Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa dinamika politik di kepemimpinan yang baru ini telah menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang strategis jika harus bergabung dengan aliansi BRICS," pungkas Bhima.

JAKARTA - Turki secara resmi telah mengajukan permintaan untuk bergabung dengan aliansi BRICS. Jika disetujui, keanggotaan Turki akan menjadi kabar baik bagi BRICS mengingat besarnya ekonomi serta pengaruh negara tersebut di kancah internasional.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada tahun 2023 menempatkan Turki sebagai perekonomian terbesar ke-17 di dunia. Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut pada tahun lalu diperkirakan berjumlah sedikit di atas USD1 triliun atau sekitar Rp15.500 triliun (kurs Rp15.500 per USD).

Mengutip Sputnikglobe, Minggu (8/9/2024), Bank Dunia menyebutkan Turki menunjukkan tingkat pertumbuhan PDB riil yang stabil (rata-rata 5,4%) dari tahun 2002 hingga 2022. Negara ini juga sukses menurunkan tingkat kemiskinan dari di atas 20% pada tahun 2007 menjadi 7,6% pada tahun 2021.

Salah satu potensi kontribusi penting lainnya Turki bagi BRICS adalah lokasi geografisnya yang strategis. Turki tepat berada di perbatasan antara Eropa dan Asia, serta memegang kendali atas Selat Bosporus dan Dardanelles yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Mediterania. Hal ini menjadikan Turki sebagai pusat logistik alami untuk memindahkan barang antara Dunia Selatan dan Dunia Utara.

Selain itu, pengaruh besar Ankara dalam urusan Timur Tengah, yang telah lama menjadi salah satu pemain utama, dan pengaruhnya di benua Afrika juga dapat menguntungkan Turki yang menjadi anggota BRICS di masa depan.

Pada saat yang sama, akses yang lebih baik ke pasar negara-negara anggota BRICS dapat membantu Turki mengatasi masalah ekonominya seperti misalnya, inflasi yang merajalela yang kini masih menjadi kekhawatiran Ankara.

Industri Turki juga diyakini akan memperoleh keuntungan dari keanggotaannya di BRICS. Diketahui, Bank Dunia mencatat bahwa ketergantungan industri Turki pada "proses intensif karbon dan bahan bakar fosil" memicu tantangan dalam kerja sama negara itu dengan Uni Eropa (UE). Pasalnya, UE tengah berfokus pada teknologi hijau dan perubahan iklim, yang tak menguntungkan status industri Turki.

Sementara itu, anggota BRICS lebih fleksibel dan tidak ingin mengambil risiko menghancurkan perekonomian mereka demi agenda lingkungan hidup. Dengan demikian, negara-negara anggota BRICS mungkin bisa menjadi mitra bisnis yang lebih baik bagi Turki dibandingkan Uni Eropa.