Badung, Bali (ANTARA) - Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) Sudarsono Soedomo menyatakan setidaknya ada tiga hal yang mesti diperhatikan pemerintah guna mewujudkan tata kelola industri sawit berkelanjutan, yakni inventarisasi permasalahan dan lahan, pendekatan yang fokus pada pembinaan, serta integrasi data secara nasional.

Sudarsono ditemui dalam acara Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2024 di Badung, Bali, Jumat menjelaskan, untuk inventarisasi permasalahan dan lahan bertujuan untuk mengetahui potensi, serta tantangan yang ada di lapangan, sehingga bisa dibuat solusi yang memberikan pemajuan bagi industri sawit dalam negeri.

"Siapa saja ini pemainnya, terus lahannya di mana saja, mari kita inventarisasi semuanya, terus bilang apa masalah yang dihadapi," kata dia.

Selanjutnya, ia mengatakan apabila sudah dilakukan inventarisasi permasalahan serta lahannya, pemerintah sebaiknya menerapkan pendekatan yang membina dan merangkul seluruh pemangku kepentingan di sektor tersebut.

"Namun apabila melalui pemberian hukuman bisa lebih memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak apa-apa," katanya.

Disampaikannya, pemerintah juga perlu membuat integrasi data terkait sawit Indonesia, mulai dari hasil produksi hingga hal kecil seperti tingkat temperatur setiap perkebunan sawit di Tanah Air, yang bisa diakses oleh para konsumen secara global.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono menyatakan, sampai Agustus 2024 produksi sawit mencapai 34.7 juta ton. Dalam periode yang sama ekspor, termasuk biodiesel dan oleokimia, mencapai lebih dari 20.1 juta ton.

Ekspor ini menyumbangkan devisa sekitar 17.349 juta dolar AS bagi Indonesia dengan konsumsi domestik tercatat di angka 15.6 juta ton.

"Tapi kinerja itu lebih rendah dari tahun kemarin. Selama periode yang sama tahun lalu, produksi sawit mencapai 36.2 juta ton, ekspor 21.9 juta ton, dan nilainya melebihi 20,597 juta dolar AS,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar ilmu hubungan internasional Universitas Indonesia (UI) Suzie Sudarman berkomentar soal dampak pemilihan presiden Amerika Serikat atau Pilpres AS terhadap Indonesia. Menurut dia, siapa pun presiden AS selanjutnya tak berdampak banyak terhadap kondisi dalam negeri Indonesia.

Suzie menilai bahwa salah satu permasalahan Indonesia ialah soal good governance atau pemerintahan yang baik. Apabila tidak dibereskan secara mandiri, jelas Suzie, Indonesia dapat diganggu.

"AS itu adi daya. Apa pun kondisi dalam negeri kita kalau kita tetap tidak membereskan soal good governance, free market (level playing field), dan mengikuti liberal international system, kita akan terus kesulitan," kata Suzie dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp pada Senin, 4 November 2024.

Lebih lanjut, Suzie menjelaskan bahwa kondisi dalam negeri juga akan berpengaruh pada sikap diplomasi Indonesia. Selain itu, Suzie juga menjelaskan bahwa secara teori ekonomi Internasional dan kondisi perang akan berpengaruh ke dalam negeri bergantung pada coalition patterns--stabil atau tidak--dan regime type--demokratis atau otoriter.

Suzie juga menyebut adanya tantangan bagi hubungan diplomasi Indonesia dengan AS, terlebih AS terikat pada aturan perdagangan dalam Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) dan prinsip Freedom of Navigation di kawasan Indo-Pasifik.

Selanjutnya, Suzie juga menyinggung soal sikap AS yang cenderung memusuhi Cina di sektor ekonomi. Dia khawatir keadaan bisa saja memburuk jika Kamala Harris atau Donald Trump memimpin AS.

Tak sampai di situ, Suzie juga menyinggung soal sikap Donald Trump terhadap negara-negara anggota BRICS. "Trump sudah mengatakan yang anggota BRICS akan terkendala dalam berdagang ada tarif tinggi," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Muhammad Waffa Kharisma menyebut kebijakan Donald Trump yang diusung oleh Partai Republik maupun Kamala Harris dan Partai Demokrat, tak banyak berpengaruh terhadap Indonesia.

"Tidak terlalu berpengaruh (di bidang politik). Kecuali, ada saluran hubungan langsung antara pemain politik masing-masing negara yang ditemukan secara konkret," kata Waffa dalam pesan tertulis kepada Tempo melalui aplikasi WhatsApp, Senin, 4 November 2024.

Waffa juga menyoroti sosok Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris yang diusung Partai Demokrat. Dia mengaku bahwa kedua sosok itu sama-sama belum bisa menjanjikan kerja sama yang lebih baik dengan Indonesia.

Meski begitu, Waffa menilai bahwa Trump merupakan sosok yang lebih membawa dampak negatif daripada Harris. Dia menilai ada kecenderungan bahwa Trump kurang bisa diandalkan mitra AS.

"Tentu Trump akan cukup buruk. Beliau akan cenderung bisa impulsif terhadap rival. Trump juga sudah dikhawatirkan oleh para sekutu dan mitra terdekat karena kurang terlalu mau berkontribusi dalam barang publik dan cenderung meminta bayaran/kontribusi lebih dari sekutu lain," ujarnya.

Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2024 sebesar 5,05%, lebih rendah dibandingkan kuartal II 2023 sebesar 5,17%. Meskipun angka tersebut masih jauh dari resesi yang secara teknis berarti pertumbuhan ekonomi negatif dalam dua kuartal beruntun. Namun, belanja tersier masyarakat justru meningkat, salah satunya demam boneka Labubu yang ramai hingga sekarang.

Arin Setyowati Pakar Ekonomi UMSurabaya menilai fenomena tersebut bisa dikatakan sebagai fenomena Lipstick Effect. Sebuah istilah yang diperkenalkan oleh profesor di studi ekonomi dan sosiologi Juliet Schor dalam bukunya berjudul "The Overspent American" yang terbit tahun 1998 silam.

Dalam buku tersebut dijelaskan, ketika situasi peredaran uang cenderung terbatas, seseorang lebih banyak membelanjakan uang untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu penting tapi memberikan semacam kepuasan di tengah situasi ketidakpastian. Tidak hanya lipstik, tapi juga produk skincare, make up, parfum hingga aksesoris bermerek dengan harga yang fantastis.

“Artinya, saat kondisi ekonomi sedang dalam tekanan, konsumen secara naluriah beralih dari barang-barang mahal seperti mobil atau elektronik ke barang-barang kecil yang lebih terjangkau namun tetap memberikan rasa kepuasan. Misalnya kosmetik, pakaian kecil, atau aksesoris menjadi pilihan utama karena mudah diakses dan mampu memberikan rasa “kemewahan” dalam skala lebih sederhana. Tanpa terkecuali fenomena meningkatnya peminat boneka labubu,” terang Arin dalam keterangannya seperti dikutip Basra, Sabtu (26/10).

Menurut Arin, dalam situasi seperti ini, masyarakat tampaknya mencari kompensasi emosional dengan tetap berbelanja barang tertentu yang dapat memperbaiki suasana hati (emosi), menjaga simbol status sosial atau meningkatkan kepercayaan diri hingga menjaga hubungan sosial dengan komunitasnya.

“Dengan adanya tekanan ekonomi, masyarakat menunda pembelian barang-barang besar, tetapi menemukan alternatif hiburan dan kepuasan melalui belanja kecil-kecilan meski secara ekonomi tidak esensial,” imbuhnya lagi.

Artinya, menurut Arin, konsumen mampu beradaptasi dengan cepat dan cerdas, menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan kepuasan emosional. Fenomena ini sekaligus menjadi pengingat bagi pelaku bisnis bahwa strategi pemasaran yang tepat dan pemahaman mendalam terhadap perilaku konsumen sangat diperlukan, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi.

“Pada akhirnya, pola konsumsi masyarakat di masa ekonomi sulit tidak sepenuhnya berkurang, tetapi bergeser. Dari belanja besar yang dihindari, lalu beralih ke belanja kecil dan kolektif, di mana aspek emosional dan sosial menjadi prioritas,” pungkas Arin.

Akhir-akhir ini diberitakan secara masif para publik figur, mulai dari artis, pengusaha, hingga politisi memperoleh gelar doktor, baik doktor honoris causa (HC) maupun doktor yang dicapai melalui proses akademik.

Radius Setiyawan Dosen Cultural Studies Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) melihat fenomena tersebut merupakan upaya individu untuk memperkuat pengaruh dalam struktur sosial di masyarakat.

Radius mengungkapkan, Bourdieu seorang sosiolog terkemuka menyatakan bahwa untuk memperkuat posisi diri di masyarakat seseorang harus memiliki kapital. Kapital ekonomi meliputi kekayaan, sumber daya fisik, dan instrumen produksi yang dimiliki individu. Kapital budaya dipahami sebagai akses individu terhadap pendidikan dan posisi mereka dalam struktur sosial. Sementara itu kapital sosial dipahami sebagai akses jaringan dan kapital simbolik merupakan pengakuan sosial yang menghasilkan kekuasaan simbolik.

"Dalam konteks pendidikan, usaha yang dilakukan oleh beberapa publik figur merupakan upaya untuk memperkuat kapital budaya,” ujar Radius, dalam keterangannya seperti dikutip Basra, Jumat (25/10).

Radius menjelaskan, kapital budaya merupakan aset sosial yang dapat memengaruhi akses individu terhadap pendidikan dan posisi mereka dalam struktur sosial.

Dia juga menambahkan bahwa fenomena di atas menegaskan betapa arena pendidikan menjadi ruang penting. Apa yang dilakukan oleh para publik figur merupakan hal yang wajar dan normal. Tetapi akan menjadi masalah ketika dalam praktiknya menunjukkan gejala deotonomisasi dalam pendidikan. Meraih gelar akademik tidak lagi dibutuhkan modal spesifik yang ketat dan serius. Modal sosial dan ekonomilah yang memegang peranan penting.

"Bisa jadi sedang terjadi konversi atau pertukaran modal ekonomi untuk mendapatkan modal budaya. Hal tersebut akan semakin mengukuhkan dominasi aktor dalam arena sosial. Ketika hal tersebut terjadi, bisa jadi akan mengancam ekosistem pendidikan kita. Kondisi yang tentu mengkhawatirkan,” pungkasnya.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 setelah tuntas menjalani pelantikan, pada Minggu (20/10).

Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran ini, jumlah menteri dan wakil menteri lebih banyak dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, era Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Banyaknya jumlah menteri tersebut, Satria Unggul Wicaksana Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) mengatakan bahwa ada sisi positif dan negatifnya.

“Kabinet yang cukup besar di pemerintahan Prabowo Gibran, tentu kita harus lihat dari sisi peluang dan tantangan,” ujar Satria dalam keterangannya seperti dikutip Basra, Senin (21/10).

Dari segi positif, ini merupakan salah satu langkah dalam menghadapi situasi geopolitik, serta mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang sangat banyak.

“Kalau dilihat dari komposisi kabinet di negara yang mungkin jumlah warganya hampir sama dengan Indonesia, seperti India, itu dilakukan,” katanya.

Meskipun begitu, ia menyampaikan bahwa sisi negatifnya juga harus diperhatikan.

Ia menyebut bahwa dengan banyaknya menteri dan wakil menteri yang menjabat di kementerian nantinya postur anggaran yang dikeluarkan juga akan semakin besar, sehingga menambah beban anggaran.

“Tentu ini juga akan meningkatkan anggaran belanja di masing-masing kementerian dan lembaga. Ini jelas bertentangan dengan prinsip efisiensi,” ungkapnya.

Satria juga mengatakan jika pemilihan komposisi kabinet bukan berdasarkan kapasitas atau kompetensi di bidang masing-masing kementerian tetapi justru karena bagi-bagi kekuasaan, hal ini akan menjadi persoalan dalam pemerintahan.

“Artinya, politik akomodatif ini menjadi tantangan serius ketika misi pemerintahan nantinya akan terpecah dan tidak berada dalam satu koordinasi yang utuh,” tuturnya.

Dengan komposisi seperti itu, ia juga mempertanyakan sejauh mana target-target politik yang disampaikan Prabowo-Gibran saat kampanye bisa direalisasikan dengan kabinet gemuk saat ini.

“Nah, ini juga berkaitan dengan nomenklatur, di mana ada sisi positif dan negatifnya,” ucapnya.

Salah satu contoh, Kemendikbudristek yang dipecah menjadi tiga kementerian yakni Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi.

Kemudian Kementerian Hukum dan HAM yang dipecah menjadi tiga, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, hingga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selain itu ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilebur jadi dua, yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Kementerian Transmigrasi.

Satria melihat bahwa hal ini akan menjadi tantangan dan peluang tersendiri bagi berlangsungnya pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Matahari kita itu sepanjang tahun ada, itu modal paling utama karena sumber kehidupan itu semuanya bersumber dari matahari

Purwokerto (ANTARA) - Pakar pertanian Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Totok Agung Dwi Haryanto mendukung target pencapaian swasembada pangan paling lambat 4-5 tahun seperti yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya mendukung dan itu realistis. Yang penting itu fokus, konsisten dan istikamah," kata Prof Totok di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Minggu.

Ia mengharapkan target pencapaian swasembada pangan tersebut difokuskan menjadi program prioritas di antara program-program lain yang ada di Kementerian Pertanian mengingat saat sekarang tidak ada lagi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan).

Dengan demikian, lanjut dia, saat sekarang sudah waktunya untuk menerapkan hasil-hasil penelitian itu dalam rangka peningkatan produksi untuk mencapai target swasembada pangan pada 4-5 tahun yang akan datang.

Ia mengatakan dengan berbagai potensi yang ada, Indonesia pun siap menjadi lumbung pangan dunia seperti yang disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2024–2029 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Minggu.

"Ya kita ini memang sebagai negara yang memiliki banyak kelebihan. Matahari kita itu sepanjang tahun ada, itu modal paling utama karena sumber kehidupan itu semuanya bersumber dari matahari," katanya menjelaskan.

Dalam sektor pertanian, kata dia, energi matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan termasuk tanaman pangan untuk memasak karbondioksida (CO2) dan air dari tanah menjadi karbohidrat dan oksigen.

Oleh karena matahari di Indonesia ada sepanjang tahun, lanjut dia, masa panen padi dapat berlangsung sebanyak 2-3 kali dalam setahun.

"Dibanding dengan negara-negara yang memiliki empat musim, yang mataharinya terbatas, mereka panen maksimal satu kali dalam satu tahun," katanya.

Ia mengatakan produktivitas per satuan luas di Indonesia bisa jadi lebih rendah, namun jika dikalikan dengan jumlah penanaman dalam satu tahun tentu akan menjadi negara dengan produktivitas per hektare per tahun tertinggi di dunia.

Oleh karena itu, kata dia, target dan harapan Presiden Prabowo bukan sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan dalam 4-5 tahun ke depan.

"Yang penting itu tadi, harus fokus, ada komitmen dan istikamah," katanya menegaskan.

Kendati demikian, dia mengatakan ada sejumlah kunci yang harus diperhatikan di antaranya ketersediaan benih bersertifikat atau bermutu dalam jumlah yang cukup dan memadai.

Menurut dia, mutu benih tersebut harus dipastikan sesuai dengan standar sertifikasi benih dan berasal dari varietas unggul yang dimiliki oleh Indonesia.

Selain benih, kata dia, ketersediaan air tidak harus melimpah tetapi memenuhi kebutuhan petani untuk bercocok tanam.

"Kalau lahannya memang bukan lahan sawah, tidak harus ada irigasi. Ya sudah, sesuai kebutuhannya menggunakan air hujan atau irigasi-irigasi efisien," katanya.

Selanjutnya, kata dia, iklim juga disesuaikan karena ada daerah-daerah di Indonesia Timur yang suhunya terlalu tinggi seperti di Flores, Nusa Tenggara Timur, jika memang hanya bisa ditanami padi satu kali dalam setahun tidak perlu dipaksakan untuk tanam dua kali dalam setahun.

"Jadi menyesuaikan dengan iklim. Kalau bisa, iklim yang dipengaruhi, bagaimana teknologi kita untuk bisa mendatangkan hujan, teknologi hujan," katanya menjelaskan.

Selain itu, kata dia, mengatur manajemen air agar tersedia pada saat dibutuhkan, salah satunya hujan yang banyak itu bisa dipanen agar dapat dimanfaatkan ketika musim kemarau.

Setelah masalah benih dan air, lanjut dia, kondisi tanah yang sudah sekian lama diperah, saat sekang sudah waktunya untuk disuburkan lagi menggunakan mikroba-mikroba yang bisa menyuburkan tanah.

Menurut dia, hal itu dapat dilakukan menggunakan pupuk organik atau hayati yang seimbang bersamaan dengan pupuk kimia sintetis dengan jumlah terbatas dan terkontrol.

"Di samping itu, inovasi termasuk teknologi yang sesuai dengan spesifikasi lokasi. Daerah-daerah yang bisa menggunakan mekanisasi secara penuh, ya gunakan teknologi yang full mekanisasi, yang tidak bisa full mekanisasi berarti menggunakan teknologi-teknologi yang sesuai dengan lokasi atau budaya setempat," katanya.

Ia mengatakan sumber daya manusia harus dipastikan bukan hanya mampu berbudi daya dengan baik dan produksi tinggi, juga ada kepastian harga dan kepastian kesejahteraan.

Dengan demikian, kata dia, kelembagaan-kelembagaan yang mendukung produksi dan pasar itu perlu dihidupkan kembali.

"Misalnya koperasi, kemudian ada korporasi petani, kemudian yang memungkinkan untuk food estate itu 'kan kelembagaan. Kelembagaan itu harus dikelola dengan baik," katanya.

Menurut dia, hal itu untuk memastikan bahwa produksi pertanian semuanya terserap dengan harga yang menguntungkan petani.

"Yang paling penting berupa kebijakan pemerintah yang memihak kesejahteraan petani dan mengurangi impor beras secara bertahap," kata Prof Totok.

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Sejumlah tokoh yang menjadi calon menteri yang akan membantu pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, telah mengikuti pembekalan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dari sejumlah tokoh ini terdapat sosok Sri Mulyani yang kembali dipanggil untuk menjadi Menteri Keuangan Republik Indonesia. Artinya terhitung 3 kali periode berturut-turut Sri Mulyani akan menggawangi Pengelolaan Keuangan RI, yakni periode Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jokowi, ditambah periode Prabowo yang akan datang di Kementerian Keuangan lagi.

Arin Setyowati Pakar Ekonomi UM Surabaya mengatakan, dipanggilnya Sri Mulyani bukan berangkat dari kader partai politik, namun dipilihnya kembali adalah keniscayaan berdasar pada pengalaman dan kemampuan profesionalnya yang signifikan dalam bidang keuangan masih sangat diperlukan.

“Kita tahu bahwa Sri Mulyani memiliki reputasi baik dalam mempertahankan soliditas Kementerian Keuangan dan efektivitas kebijakan anggaran, termasuk dalam pengelolaan pajak, dan belanja negara. Terbukti tahun 2006 dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh Emerging Markets Forum,” ujar Arin, dalam keterangannya, seperti dikutip Basra, Jumat (18/10).

Arin mengatakan, dalam kancah internasional, Sri Mulyani juga memiliki pengalaman signifikan sebagai Direktur Pelaksana di Bank Dunia sebelumnya menambah faktor penguat posisinya dipertahankan di kementerian Keuangan.

Arin lantas mengungkapkan beberapa keahlian, kepakaran dan peranan penting lainnya dari Sri Mulyani yang perlu diacungi jempol dalam mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan menggawangi stabilitas kebijakan keuangan negara.

Pertama, dalam mengelola APBN dan stabilitas fiskal, terbukti Sri Mulyani berhasil menjaga stabilitas fiskal melalui pengelolaan APBN yang efektif.

Kedua, dalam mereformasi pajak dan kepabeanan, Sri Mulyani telah melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem perpajakan dan kepabeanan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Ketiga, dalam menangani krisis ekonomi masa pandemi COVID-19, Sri Mulyani memainkan peran penting salah satunya dalam memberikan stimulus fiskal dan insentif kepada sektor-sektor terdampak pandemi, serta memperluas jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan. Ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi.

Keempat, dalam menguatkan kebijakan makroekonomi, Sri Mulyani berhasil menjaga inflasi tetap terkendali dan stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu juga aktif dalam diplomasi internasional untuk mendukung kebijakan ekonomi Indonesia.

Kelima, dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara, di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, Kementerian Keuangan selain mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama bertahun-tahun juga mendapatkan penghargaan dari berbagai lembaga internasional.

“Dari beberapa skill profesionalitas yang dimiliki Sri Mulyani menguatkan kepercayaan masyarakat dan pasar dalam mengawal program-program unggulan yang dicanangkan oleh Prabowo, di antaranya program makan siang gratis hingga pertumbuhan ekonomi di angka 8% supaya tetap berada dalam jalur yang aman terkendali di bawah kepemimpinan Sri Mulyani,” pungkas Arin.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008 Jimly Asshiddiqie memperkirakan peralihan pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berlangsung lancar.

Seperti diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara alias PTUN Jakarta menerima gugatan PDI Perjuangan (PDIP) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Adapun, hasil gugatan tersebut akan diputuskan PTUN pada Kamis (10/10/2024).

Merespons hal tersebut, Jimly mengatakan apapun keputusannya tidak akan berpengaruh pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang.

“Tunggu aja dulu putusannya. Yang pasti tidak akan berpengaruh terhadap pelantikan Presiden/Wakil Presiden 20 Oktober nanti. InsyaAllah, peralihan pemerintahan akan berlangsung ramai,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat pada Selasa (8/10/2024).

Jilmy memperkirakan proses tersebut akan berlangsung secara damai dan lancar, meskipun nantinya akan ada sesuatu yang ramai saat pelantikan berlangsung.

Kendati demikian, sesuatu yang ramai dimaksud Jimly bukanlah perihal gugatan PDIP soal Gibran kepada PTUN, melainkan kabar-kabar tentang unjuk rasa.

“Perkiraannya [pelantikan Presiden dan Wakil Presidn] damai dan lancar, meskipun mungkin ada sedikit ramai-ramai. Bukan soal PTUN, tapi saya dengar akan ada demo,” ujar eks Ketua MK tersebut.

Lebih dari seribu hakim dari berbagai daerah di Indonesia berencana melakukan aksi cuti massal pada 7—11 Oktober 2024. Hal ini mereka lakukan sebagai aksi protes menuntut peningkatan kesejahteraan dan jaminan keamanan profesi para hakim.

Satria Unggul Wicaksana Pakar Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) melihat, kesejahteraan menjadi salah satu faktor yang membuat hakim-hakim di Indonesia melakukan gerakan tersebut.

“Persoalan hakim yang mogok, akibat gaji yang cukup rendah daripada gaji hakim-hakim yang ada di Asia Tenggara. Sebenarnya kita bisa melihat beberapa poin dari fenomena ini terjadi. Yang pertama, faktor kesejahteraan,” ujar Satria, dalam keterangannya seperti dikutip Basra, Senin (7/10).

Kesejahteraan menjadi hal yang sangat penting. Bahkan ia mengatakan, gara-gara kesejahteraan tidak terpenuhi, seseorang bisa berperilaku buruk, yakni koruptif dan lain sebagainya.

“Nah, ini bisa sangat rasional kalau dikaitkan dengan gaji dari, katakanlah, direksi BUMN misalkan. Kalau kita komperkan gaji dari Kementerian Keuangan yang itu jumlahnya lebih besar ya daripada gaji yang diterima atau pendapatan yang diterima oleh hakim,” jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa profesi hakim itu seperti wakil Tuhan di muka bumi. Yakni, memiliki posisi mulia, yang berdampak kepada pada pencari keadilan untuk mendapatkan putusan yang adil.

“Maka di sini, kata kuncinya tidak hanya masalah honor atau gaji, tetapi bagaimana sikap integritas itu dapat dilakukan,” ucapnya.

Ia juga mengatakan, bahwa kode pedoman perilaku hakim harus ditegakkan. Sehingga, tidak ada kasus lagi seperti mahkamah kakak hingga mahkamah adik, yang tidak mengutamakan nilai-nilai etika.

“Nah ini sekali lagi, kembali kepada sejauh mana sosok berintegritas itu dapat dibangun dan secara sistemik bagaimana kepatutannya terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagai guidance di dalam pelaksanaan dari tugas dan tanggung jawab hakim dalam mencari dan memutuskan seadil-adilnya, dalam berbagai macam perkara yang ditanganinya,” bebernya.

Jika hakim-hakim di Indonesia itu jadi mogok kerja, kata dia, maka yang akan menjadi korban salah satunya adalah para pencari keadilan. Oleh karena itu ia berharap, permasalahan hakim di Indonesia itu, bisa segera diselesaikan.

MANADO - Pakar Tata Negara dan Kepemiluan, Dr Radian Syam, mengatakan jika perlu adanya perubahan regulasi menyeluruh pada aturan tentang Pemilu dan Pilkada demi hasil pemilu yang lebih berkualitas.

Perubahan itu juga terkait dengan penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Menurutnya, saat ini terjadi beberapa ketimpangan, seperti Bawaslu yang diakuinya sebagai macan tapi hanya memiliki taring sebelah, dan lainnya justru ompong.

"Bawaslu harusnya punya kewenangan penuh dalam melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran dalam semua tahapan pemilihan," ujar Radian saat menjadi narasumber sosialisasi pengawasan pelanggaran di tahapan Pilkada yang diselenggarakan Bawaslu Kota Manado, baru-baru ini.

Menurut anggota tim pemeriksa daerah DKPP DKI Jakarta ini, dia selalu menyampaikan hal ini di berbagai kesempatan, agar perubahan benar-benar terjadi dengan harapan muaranya pemilu lebih berkualitas ke depannya.

Selain terkait kewenangan Bawaslu, salah satu hal timpang dalam regulasi yang kini digunakan adalah status penyelenggara pemilu, di mana DKPP hanya dipimpin oleh seorang pejabat eselon II, sementara KPU dan Bawaslu justru dipimpin oleh eselon I.

Untuk itu, dia berharap setelah 20 Oktober nanti, pemerintah bersama dengan DPR RI akan memikirkan hal tersebut, sehingga dibuatkan aturan yang sudah bisa dimulai dari 2025, sehingga di Pemilu selanjutnya sudah bisa dilaksanakan.

"Saya berharap aturan ini bisa dibuat sekarang. Kita sudah melewati beberapa Pemilu dan Pilkada, aturan yang digunakan masih yang itu saja yang sebenarnya celahnya kita sudah tahu. Makanya, saya berharap aturan sudah ada di 2025 agar bisa dilaksanakan. Jangan nanti 2028 baru dibuat, karena hanya akan mubazir saja," kata Radian.

"Jika ini berhasil dibuat, masalah-masalah yang merupakan pelanggaran pemilihan seperti netralitas ASN dan pelanggaran politik lainnya bisa terselesaikan," ujarnya lagi.

MANADO - Indikasi daya beli warga Sulawesi Utara (Sulut) menurun, terlihat dari terjadinya deflasi selama tiga bulan berturut-turut mulai bulan Juli, Agustus dan September 2024.

Pakar ekonomi Sulut, Joy Elly Tulung, menyebutkan jika selain penurunan daya beli, juga terjadi pelemahan pada permintaan barang dan jasa, yang bisa mengakibatkan dampak tak baik untuk beberapa sektor.

"Jika terjadi perlambatan ekonomi lokal, maka bisa berpengaruh ke banyak sektor, seperti perdagangan, industri, dan investasi," ujar Joy.

Menurut Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Manado itu, untuk mengantisipasi kondisi semakin tidak baik, perlu ada intervensi dari pemerintah agar situasi ini bisa dihadapi terutama oleh masyarakat.

Salah satu caranya adanya dengan didorongnya stimulus ekonomi kepada masyarakat sebagai solusi cepat meningkatkan daya beli yang cenderung turun jika dilihat dari fenomena deflasi.

Tak hanya itu, pemerintah juga bisa memberikan bantuan sosial (bansos) dan insentif untuk sektor usaha terdampak, yang tentunya hal itu untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah harus melakukan atau mengambil kebijakan yang langsung berdampak pada masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Joy juga meminta agar pemerintah bisa melakukan penguatan untuk sejumlah sektor unggulan, seperti meningkatkan investasi di sektor produktif, peningkatan ekspor komoditas, hingga penguatan UMKM.

Menurutnya, pemerintah daerah harus fokus dalam memperkuat sektor UMKM serta memberikan akses kredit yang lebih mudah, sehingga sektor yang punya pengaruh besar terhadap perekonomian itu bisa berjalan baik.

"Selain itu bisa juga membantu meningkatkan daya saing produk lokal agar lebih tahan terhadap guncangan ekonomi,” katanya kembali.

MANADO - Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) kembali mengalami deflasi pada bulan September 2024, sekaligus mencatatkan deflasi ketiga secara berturut-turut sejak bulan Juli 2024.

Pakarekonomi Sulut, Joy Elly Tulung, menilai deflasi yang terjadi sepanjang tiga bulan itu menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat serta melemahnya permintaan barang dan jasa.

Kata Joy, fenomena tersebut bisa saja mengindikasikan perlambatan ekonomi lokal yang dapat berpengaruh terhadap sejumlah sektor, seperti sektor perdagangan, industri, dan investasi.

“Deflasi berkepanjangan bisa menimbulkan dampak negatif, seperti penurunan pendapatan usaha, peningkatan pengangguran, serta hilangnya kepercayaan pelaku usaha terhadap prospek ekonomi jangka panjang,” ujar Joy.

Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Kota Manado itu, menilai pemerintah dapat melakukan sejumlah intervensi untuk membawa Sulut keluar dari situasi ini, seperti mendorong stimulus ekonomi kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli.

Selain itu, upaya lain seperti pemberian bantuan sosial dan insentif bagi sektor usaha terdampak juga perlu dilakukan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.

Joy menyebut selain kebijakan yang langsung berdampak pada masyarakat, pemerintah juga dapat mendorong penguatan sejumlah sektor unggulan, seperti meningkatkan investasi di sektor produktif, peningkatan ekspor komoditas, hingga penguatan UMKM.

“Pemerintah daerah harus fokus dalam memperkuat sektor UMKM, memberikan akses kredit yang lebih mudah, dan membantu meningkatkan daya saing produk lokal agar lebih tahan terhadap guncangan ekonomi,” ujar dia kembali.