Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Jokowi akan menginap di IKN selama 40 hari alias pada detik-detik sebelum dirinya lengser dari kursi jabatan Presiden RI.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan Presiden Joko Widodo akan mulai berkantor selama 40 hari di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur tanggal 10 September hingga 19 Oktober 2024.

"Rencana beliau berkantor itu sampai tanggal 19 (Oktober). Kemungkinan dari tanggal 10 (September) sampai tanggal 19 Oktober," kata Heru dilansir dari Antaranews.

Sementara menurut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office) Hasan Nasbi, ada alasan mengapa Jokowi akan menghabiskan masa jabatannya di IKN.

Menurutnya, Jokowi akan berkantor di IKN karena Istana Garuda di IKN sudah bisa digunakan.

"Istana Garuda tempat presiden bekerja sebagai kepala pemerintahan sudah bisa digunakan. Jadi, wajar jika Presiden Jokowi ingin merasakan bekerja di Istana Garuda sebelum estafet pemerintahan diserahkan kepada presiden berikutnya. Bagaimanapun ini legacy-nya beliau," kata Hasan.

Menurut Hasan, meski bekerja di IKN, Presiden Jokowi tetap bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah lain dengan berangkat dari Ibu Kota Nusantara.

Selain itu, Jokowi juga bisa saja mendelegasikan beberapa agenda kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Mengenai potensi dilakukannya perombakan kabinet saat Jokowi berkantor di IKN, Hasan menegaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Jabatan kabinet yang kosong menjelang 20 Oktober nanti bisa diisi Plt (pelaksana tugas) maupun pejabat definitif," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Jokowi belum lama ini mengesahkan PP yang membuat investor bisa menggunakan tanah IKN selama 190 tahun.

Dalam aturan tersebut, dikatakan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memiliki kewenangan untuk memberikan hak guna usaha (HGU) lahan kepada investor selama 190 tahun yang turut membangun layanan dan fasilitas pendukung di IKN.

"Ya itu sesuai dengan UU IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri," kata Presiden Jokowi.

Jokowi mengatakan jika aturan pemberian insentif kepada calon investor dalam bentuk hak guna usaha (HGU) lahan hingga 190 tahun di Ibu Kota Nusantara (IKN) bertujuan untuk menarik investasi sebesarnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Manuver yang dilakukan Jokowi ini viral dan jadi perbincangan netizen. Banyak di antara warganet mengaku miris ketika Jokowi dianggap sudah "menggadaikan" IKN kepada investor.

Ini bahkan menjadi "gadai" terburuk sepanjang sejarah RI. Sebab pada era penjajahan saja, pemerintah hanya "menggadai" tanah kepada bangsa Eropa selama 75 tahun melalui Agrarische Wet.

Sampai ke telinga media Malaysia

Aturan yang diteken Jokowi ini sampai ke media Malaysia, Daily Express. Dalam tulisannya, media tersebut sepakat dengan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika yang menyatakan jika aturan tersebut sarat dengan pelanggaran.

Dewi Kartika mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023 yang baru saja disahkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pokok Agraria dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Yang dinilai Dewi berbahaya adalah aspek pencabutan hak sama sekali tidak diatur dalam PP 12. Ia menegaskan, dengan besarnya masa konsesi yang hampir dua abad, sanksi harus dinyatakan secara jelas dan tegas.

Bisnis.com, JAKARTA - Tengah viral pernyataan Rocky Gerung yang mengatakan jika proyek IKN kebanggaan Jokowi tak bergerak.

Dalam unggahan terbarunya di YouTube, Rocky Gerung dan Hersubeno Arief berdiskusi tentang model pencitraan Jokowi yang diulang-ulang.

Akan tetapi pada pertengahan video, keduanya membahas tentang IKN. Bicara soal IKN kebanggaan Jokowi, Rocky Gerung mengatakan bahwa dirinya mendengar bocoran jika proyek itu tidak bergerak.

"Laporan Bloomberg beberapa waktu lalu sepenuhnya tentang IKN dan terlihat berantakan IKN itu," kata Rocky Gerung.

"Apalagi kalau kita nguping dari mereka yang ikut pak Jokowi dan bisa tahu kalau sebetulnya IKN itu gak bergerak," ia menambahkan.

Hersubeno Arief kemudian menyambungkan hal tersebut pada video viral bule yang menyebut IKN sebagai Ibu Kota Koruptor dan Nepotisme.

Usut punya usut, bule tersebut merupakan warga kelahiran asing yang sudah memegang KTP Indonesia.

Menurut Hersubeno, pihak IKN kemudian memperketat aturan masuk karena merasa kecolongan dengan aksi bule tersebut.

"Ada bule yang memviralkan (IKN), mereka kaget seperti kecolongan. Dan katanya sejak saat itu, diperketat masuk ke IKN," kata Hersubeno.

Rocky Gerung kemudian mempertanyakan, mengapa proyek IKN seolah ditutup-tutupi. Sebab jika memang itu proyek negara, maka semua harus jelas.

"IKN kalau mau disebut proyek negara, semua warna negara harus tahu sampai mana proyeknya berlangsung," lanjut Rocky Gerung.

"Dia bukan bule, dia adalah orang yang kritis terhadap pembangunan IKN. Dia memang ingin memperlihatkan kepada Warga Negara Indonesia bahwa ada yang nggak bener di IKN," ia menambahkan.