Emiten yang terafiliasi dengan Luhut Binsar Pandjaitan, PT TBS Energi Utama Tbk (TBS), melalui anak usahanya SBT Investment 2 Pte Ltd (SBT Investment) menandatangani Perjanjian Pembelian Saham dengan Sembcorp Industries Ltd (Sembcorp).

Melalui perjanjian tersebut SBT Investment secara resmi akan mengakuisisi 100% alias semua saham Sembcorp Environment Pte Ltd (SembEnviro), sebuah perusahaan pengelola limbah terpadu di Singapura. Di mana SembEnviro bersama anak-anak perusahaannya menyediakan layanan pengolahan, pengumpulan, dan daur ulang limbah padat industri, komersial, dan domestik.

Co-CEO TBS Pandu Sjahrir menjelaskan transaksi strategis ini melanjutkan upaya ekspansi TBS untuk memperkuat posisinya di sektor pengelolaan limbah dan solusi lingkungan regional, yang mana sebelumnya perusahaan juga sempat mengakuisisi Asia Medical Enviro Services Pte Ltd di Singapura dan ARAH Environmental group di Indonesia pada 2023 lalu.

Sehingga dengan adanya akuisisi ini, TBS dapat membangun platform pengelolaan limbah terpadu di tingkat regional dengan operasinya di Indonesia dan Singapura. Sebab perusahaan memiliki komitmen berkelanjutan untuk beralih ke bisnis yang hijau dan berkelanjutan sesuai dengan target netralitas karbon TBS 2030.

"Kami sangat gembira mengakuisisi bisnis dari organisasi yang terkenal dengan keunggulan operasionalnya. Rekam jejak SembEnviro dalam pengelolaan limbah sejalan dengan tujuan keberlanjutan kami," kata Pandu dalam keterangan resminya, Sabtu (9/11/2024).

"Kami berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa standar tinggi layanan SembEnviro terus terjaga dan semakin kuat saat kami mengintegrasikan operasi kami," sambungnya lagi.

Di sisi lain Direktur SBT Investment, Lim Hwee Hua menyampaikan bagaimana akuisisi ini merupakan tonggak penting dalam memperluas jejak pengelolaan limbah berkelanjutan perusahaan di Singapura.

"Kami berkomitmen untuk membangun fondasi dan reputasi kuat SembEnviro, dengan menyediakan solusi pengelolaan limbah yang mampu menyesuaikan kebutuhan komunitas dan industri di Singapura yang terus berkembang," terang Lim.

Pemerintah berencana menyetop ekspor sejumlah komoditas mentah seperti konsentrat tembaga. Sebelumnya pelonggaran ekspor diperpanjang sampai 31 Desember 2024, dan mulai disetop mulai 1 Januari 2025.

Dampak dari larangan ekspor itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap akan ada kehilangan penerimaan negara dari bea keluar (BK) ekspor konsentrat tembaga. Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan sampai saat ini nilai BK ekspor tersebut telah mencapai Rp 10 triliun.

"Dampak kebijakan itu di 2025, kemungkinan tidak mendapatkan BK tembaga lagi. Paling tidak kita catat 2024 sampai saat ini BK tembaga bisa mencapai hampir Rp 10 triliun, dan akan kemungkinan lebih dari Rp 10 triliun," ungkap dia dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Kemudian, Askolani mengatakan jika kebijakan itu diterapkan maka penerimaan dari bea keluar hanya fokus dari Crude Palm Oil (CPO) yang dalam setahun mencapai Rp 5 triliun.

"Tentunya akan melihat ketentuan di ESDM yang akan mengatur. Rencananya di awal Januari 2025 sudah tidak diizinkan lagi ekspor konsentrat tembaga sejalan dengan hilirisasi," ucapnya.

Meski akan kehilangan Rp 10 triliun per tahun dari penyetopan ekspor konsentrat tembaga, Askolani mengatakan hilirisasi komoditas itu akan menambah nilai investasi Indonesia dengan hadirnya smelter. Selain itu hilirisasi juga akan menambah penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kehilangan BK tembaga dampaknya positif dari aspek lainnya yang lebih luas. Hilirisasi akan menambahkan investasi, tentunya dengan membangun smelter akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hilirisasi akan menyebabkan PPN dan PPh dari perusahaan. Ketiga, kebijakan itu akan menambah tenaga kerja, kemudian itu yang kita pantau dan kita akan laksanakan di 2025,"pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah memperpanjang izin ekspor lima komoditas mentah seperti, konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda (anoda slime). Kelima komoditas itu diperbolehkan untuk diekspor sampai 31 Desember 2024, tetapi akan dilarang mulai 1 Januari 2025.

Kala itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag) Budi Santoso mengatakan tujuan relaksasi ekspor pertambangan yang dilakukan pemerintah agar tercipta industri pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri yang dapat mengekspor produk pertambangan bernilai tambah.

"Relaksasi kebijakan dan pengaturan ekspor atas beberapa komoditas produk pertambangan, seperti konsentrat besi laterit, konsentrat tembaga, konsentrat seng, konsentrat timbal, dan lumpur anoda penting dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjamin kepastian berusaha di dalam negeri, menciptakan iklim usaha yang baik, dan meningkatkan ekspor atas produk yang bernilai tambah," ungkap dia dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (6/6/2024).

Saksikan juga video: Tony Wenas Optimistis Freeport Jadi Tambang Tembaga Terbesar Dunia

[Gambas:Video 20detik]

Peternak sapi di Pasuruan, Jawa Timur, membuang susu hasil panen lantaran ada pembatasan jumlah pengiriman susu ke industri pengolahan.

Peternak dan juga pengepul susu asal Pasuruan, Bayu Aji Handayanto, mengatakan pembatasan tak terlepas karena industri lebih memilih menggunakan susu impor.

"Selama ini, memang kontrol dari pemerintah kurang. Keran impor pun dibuka dan tidak ada pajak untuk susu itu, jadi mereka bisa bebas melakukan impor," ujar Bayu, dikutip detikcom, Rabu (6/11).

Karenanya, ia berharap pemerintah memperhatikan susu dalam negeri. Terkait harga, Bayu yakin para peternak mau berdiskusi dengan industri.

"Kalau masalah harga dan lain sebagainya dengan industri bisa dinegosiasi. Kalau industri merasa harga masyarakat kalah dengan impor kan bisa didiskusikan. Apalagi, masyarakat peternak sapi perah sampai sekarang juga masih jalan," katanya.

Sementara itu, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan Indonesia perlu mengimpor 1 juta ekor sapi perah untuk kebutuhan susu program Makan Bergizi Gratis dan kebutuhan susu regular. Jumlah itu merupakan akumulasi impor sapi pada 2025 -2029.

Hal itu diketahui dari paparan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

"Impor 1 juta ekor (2025-2029). Pelaksana: perusahaan swasta 55 perusahaan," demikian bunyi paparan Amran.

Dalam paparan tersebut juga dijelaskan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 8,5 juta ton susu pada 2029.

Jumlah itu terbagi atas kebutuhan susu reguler sebanyak 4,9 juta ton dan kebutuhan untuk program Makan Bergizi Gratis sebanyak 3,6 juta ton.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung menyebutkan, masalah program DP 0 Persen adalah pembebasan lahan.

Hal ini disampaikan Cagub yang karib disapa Mas Pram ini dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta, Kamis (7/11/2024).

"Ada program DP 0 Persen, yang jadi masalah utama dan terutama adalah pembebasan lahan. Bahkan, kenapa program ini tidak bisa dijalankan dengan baik? Karena, persoalan pembebasan lahan," tegas Pramono.

Untuk itu, dia menyampaikan hal-hal apa saja yang nantinya bisa menarik para pengembang agar dapat berpartisipasi dalam pengembangan Jakarta.

"Karena tidak bisa lagi pendekatannya seperti sebelumnya. Kalau pendekatannya seperti sebelumnya, yang namanya ASN itu paling takut dengan aparat pendekatan," ungkap dia.

Menurut Pramono, angka backlog (kekurangan) hunian di Jakarta mencapai 1,8 juta unit.

Bahkan, masalah utama properti di Indonesia sehubungan dengan angka Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terlalu tinggi.

Angka ini pun disebutkan Pramono tertinggi di ASEAN dengan persentase 9,88 persen dibandingkan daerah-daerah lain.

"Inilah yang menjadi persoalan utama kita," tandas Pramono.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sumber tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebut tanah yang akan dimanfaatkan untuk program 3 juta rumah yakni dari sitaan koruptor hingga eks obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju nggak kita, tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia terutama rakyat kecil? Setuju nggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia?" kata Ara dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Ara mengatakan untuk tanah yang berasal dari koruptor terdapat 1.000 hektare (Ha) di Banten yang telah diberikan oleh Kejaksaan Agung ke Kementerian PKP. Lalu, ada tanah dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid seluas 151 Ha di Mojokerto dan 6,7 Ha di Tangerang.

Adapula tanah dari Wakil Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari seluas 1,4 Ha di Palangkaraya.

"Jadi ada tanah dari koruptor, konglomerat, KPK, tanah dari DJKN masa kurang. Ada tanah dari Pak Nusron, ini ada juga Wakil Kepala KSP Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan kasih tanahnya," tegas Ara.

Selain itu, Ara menyebut sebanyak 6 konglomerat di Indonesia telah berkomitmen untuk menyumbangkan tanahnya guna mendukung program 3 juta rumah Prabowo.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ucap Ara.

Ia mengaku sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan. "Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," ucapnya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim program cetak sawah 3 juta hektare (ha) akan membuat Indonesia bebas impor pangan 30 tahun ke depan. Komoditas utama yang akan digarap pada cetak sawah ini adalah beras.

Melalui cetak sawah padi ditargetkan dapat meningkatkan produksi beras. Program itu juga dilakukan untuk mengejar target swasembada pangan sebagai mana arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau 3 juta (ha) kita garap dengan baik, insyaallah kita tidak akan tergantung impor 20 sampai 30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah kita rawat dengan baik, tidak bisa alih fungsi lahan," kata dia dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Amran mengatakan, program cetak sawah akan didukung dengan teknologi modern. Dengan begitu, produksi berasnya akan meningkat menjadi 7 ton per ha.

Seperti yang dia contohnya pada cetak sawah di Merauke. Saat ini sudah 40.000 ha lahan yang dicetak menjadi sawah. Kawasan tersebut juga baru dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin bapak presiden tanya langsung naik produksinya 7 ton dengan benih unggul yang kita siapkan. Target kita 3 tahun 1 juta (ha) (cetak sawah) bisa diselesaikan," ungkapnya.

Rencana cetak sawah nasional ditargetkan mencapai 3 juta ha. Daerah utama yang akan dicetak sawah dengan luasan terbesar adalah Merauke, yakni 1 juta ha. Kemudian di Kalimantan Tengah 500 ribu ha dan Kalimantan Selatan 500 ribu ha.

"Dan daerah lainnya 1 juta ha, sehingga total 3 juta ha. Produksi nantinya dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern. Mimpi kami seluruh dengan pendekatan pertanian modern, sejajar dengan negara maju, semua dengan teknologi dari hulu ke hilir," pungkasnya.

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan berbagai tantangan dalam penyediaan sumber pangan. Salah satunya yakni adanya alih fungsi lahan yang membuat luas sawah berkurang hampir 1 juta hektare (Ha) dalam 10 tahun terakhir.

"Tantangan dalam penyediaan sumber pangan, 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta hektare, alih fungsi lahan," kata Zulhas dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Oleh karena itu, Zulhas menyebut untuk memperluas lahan pertanian sulit jika hanya mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatera. Lokasi lain yang dinilai jadi masa depan pertanian untuk swasembada pangan yakni Papua dan Kalimantan.

Sementara itu, di Pulau Jawa dan Sumatera disebut hanya untuk optimalisasi. "Kalau kita mengandalkan pulau Jawa dan Sumatera untuk memperluas lahan pertanian, sulit. Tapi kita punya masa depan seperti yang disampaikan Pak Presiden, Papua, Merauke, Kalimantan, itulah masa sekarang dan masa depan pertanian kita kalau kita ingin swasembada pangan," tuturnya.

Selain itu, Zulhas membeberkan tantangan lain dalam penyediaan sumber pangan yakni adanya perubahan iklim seperti kekeringan atau kebanjiran yang membuat gagal panen. Kemudian kondisi ketidakpastian perekonomian global dan gejolak harga pangan global.

"Kita mengharapkan dukungan pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian harga dan ini sudah dilakukan oleh Mendagri sangat baik. Memonitor inflasi harga pangan," ucapnya.

Tantangan lainnya yakni perkembangan teknologi dan sumber daya manusia (SDM), hingga adanya peningkatan jumlah penduduk."Anak-anak muda nggak mau lagi, banyak yang nggak mau terjun di sektor pertanian terutama padi," ucapnya.

Simak juga Video Mentan dan Mendes Sepakati MoU Targetkan Swasembada Pangan 2028

[Gambas:Video 20detik]

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa 1 juta hektare (Ha) sawah di Tanah Air berkurang, yang disebabkan oleh alih fungsi lahan.

Zulkifli menjelaskan, hal tersebut menjadi tantangan dalam menuju swasembada pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto yang ditergetkan tercapai dalam kurun waktu empat tahun ke depan.

“Tantangan dalam penyediaan sumber pangan 10 tahun terakhir sawah hampir berkurang 1 juta Ha, alih fungsi lahan. Oleh karena itu, kalau mengandalkan Pulau Jawa dan Sumatra untuk memperluas lahan pertanian itu sulit,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Untuk menjawab tantangan tersebut, ia menuturkan, pemerintah berupaya dalam memperluas lahan pertanian ke depan seperti di Merauke, Papua dan Kalimantan. Menurutnya, ini adalah kunci untuk menuju swasembada pangan.

Sementara itu, kata Zulkifli lahan pertanian yang ada di Pulau Jawa dan Sumatra bakal didorong untuk optimalisasi.

Tak hanya itu, tantangan lainnya yakni Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pertanian, di mana anak muda tak lagi melirik untuk terjun bertani terutama ke tanaman padi.

“Oleh karena itu ada beberapa fokus strategi yang harus kita lakukan, pengembangan teknologi pertanian dan perikanan, upaya diversifikasi, dukungan pemerintah daerah,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris secara terbuka mengakui kekalahan dalam Pemilihan Presiden 2024 dari pesaingnya, Donald Trump.

Harris mengatakan kepada para pendukungnya untuk menerima kekalahan atas Trump, tetapi mendesak mereka untuk terus memperjuangkan cita-cita yang dianutnya dalam kampanyenya.

"Saya tahu orang-orang sedang merasakan dan mengalami berbagai emosi saat ini. Saya mengerti. Tapi kita harus menerima hasil pemilu ini," kata Harris di Howard University, Washington, dikutip dari Bloomberg pada Kamis (7/11/2024).

Hal itu menjadi pernyataan publik pertama Harris sejak Trump melakukan salah satu kebangkitan politik paling menakjubkan dalam sejarah AS.

"Sebelumnya hari ini, saya berbicara dengan presiden terpilih Trump dan mengucapkan selamat atas kemenangannya. Saya juga mengatakan kepadanya bahwa kami akan membantu dia dan timnya dalam transisi mereka dan bahwa kami akan melakukan transfer kekuasaan secara damai," ujar Harris.

Harris mengatakan meskipun dia mengakui kekalahan pada pemilu ini, dia tidak akan berhenti melanjutkan perjuangan yang memicu kampanye ini.

"Hasil pemilu ini bukanlah apa yang kami inginkan. Bukan apa yang kita perjuangkan, bukan apa yang kita pilih, tapi dengarkan saya ketika saya berkata: janji Amerika akan selalu menyala terang selama kita tidak pernah menyerah dan selama kita terus berjuang," kata Harris.

Presiden Joe Biden juga menyatakan komitmennya terhadap transisi yang lancar dan bekerja sama untuk menyatukan negara melalui panggilan telepon dengan Trump, menurut Gedung Putih. Presiden mengundang Trump untuk menemuinya di Gedung Putih dalam waktu dekat.

Biden juga berbicara melalui telepon dengan Harris untuk mengucapkan selamat kepadanya karena telah menjalankan kampanye bersejarah. Gedung Putih menyebut, Biden akan menyampaikan pidato kepada masyarakat AS untuk membahas hasil pemilu dan transisinya pada Kamis waktu setempat.

Pidato Harris menarik perhatian sejumlah tokoh Demokrat terkemuka, termasuk Ketua Komite Nasional Demokrat Jaime Harrison dan mantan Ketua DPR Nancy Pelosi, dan memulai periode saling tuding dan refleksi diri bagi partai tersebut setelah kekalahan pemilu yang mengejutkan.

Terpilihnya Trump sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-47 membuat Trump berhasil membalikkan keadaan dan partainya mengambil kembali kendali Senat AS dalam jajak pendapat menjelang Hari Pemilu yang dianggap sebagai persaingan ketat dalam pemilihan presiden.

Adapun, kendali atas DPR AS belum ditentukan, dengan beberapa pemilihan yang masih terlalu dekat untuk diputuskan, namun harapan Partai Demokrat untuk merebut kembali majelis tersebut semakin memudar.

Sebagai wakil presiden, Harris akan mengawasi sertifikasi kemenangan pemilu Trump oleh Kongres pada bulan Januari—sebuah proses yang pada tahun 2021 menyebabkan gerombolan pendukungnya menyerang Capitol AS untuk mengganggu proses setelah kemenangan pemilu Biden.

Harris menyampaikan argumen penutupnya kepada para pemilih minggu lalu dari Ellipse dekat Gedung Putih, tempat yang sama di mana Trump berbicara kepada para pendukungnya menjelang pemberontakan pada 6 Januari 2021.

Kekalahan Harris dalam pemilu mengakhiri kampanye besar bagi wakil presiden perempuan pertama di negara itu, yang berupaya membuat sejarah dengan menjadi presiden perempuan pertama AS.

Harris hanya berkampanye selama 107 hari—terpaksa meningkatkan operasi kampanyenya setelah keputusan Biden untuk keluar dari pencalonan dan mendukungnya.

Calon presiden dari Partai Demokrat, meski merupakan bagian dari pemerintahan petahana, mendesak para pemilih untuk mengubah keputusannya. Namun dia tidak bisa lepas dari rasa frustrasi para pemilih terhadap Biden—terutama akibat inflasi yang tinggi selama beberapa dekade dan lonjakan migran melintasi perbatasan AS-Meksiko.

Trump memanfaatkan kekhawatiran para pemilih tersebut dalam salah satu kontestasi yang paling terpolarisasi dalam sejarah – sebuah pemilu yang belum pernah terjadi sebelumnya yang membuatnya selamat dari dua upaya pembunuhan dan tantangan hukum, termasuk menjadi mantan presiden AS pertama yang dihukum karena melakukan kejahatan.

Presiden terpilih ini menunjukkan kinerja yang sangat baik di beberapa wilayah dan kelompok-kelompok penting dibandingkan dengan kampanyenya pada tahun 2020 ketika ia berhasil mencapai kebangkitan politik yang menakjubkan.

Harris sangat fokus pada jumlah pemilih perempuan, dan dia berjanji untuk berupaya memulihkan hak aborsi federal setelah keputusan Mahkamah Agung AS membatalkan Roe v. Wade, namun ia tidak mampu memperbaiki kinerja Biden dalam kaitannya dengan perempuan.

Dilansir dari Reuters, hingga Rabu (6/11/2024) pukul 19.25 waktu AS atau Kamis (7/11/2024) pukul 07.25 WIB, Trump tercatat telah meraih 294 suara elektoral (electoral college). Untuk terpilih sebagai presiden, para kandidat harus meraih lebih dari 270 suara elektoral.

Perhitungan suara masih berlangsung di sejumlah negara bagian, seperti Nevada, Arizona, dan Maine. Namun, perolehan suara elektoral di atas 270 memastikan Trump untuk kembali menduduki Gedung Putih.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dikritik sejumlah pihak. Poin yang menjadi sorotan adalah pasal yang mengatur produk hasil tembakau dan penjualannya.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI ) I Ketut Budhyman Mudara khawatir RMPK justru bisa menimbulkan ketidakstabilan terhadap ekonomi.

"Namun, tantangannya adalah regulasi yang menekan seperti PP Kesehatan dan RPMK Produk Tembakau, menimbulkan ketidakstabilan sosio ekonomi, bagi masyarakat, khususnya masyarakat ekosistem pertembakauan," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Apalagi ada 6 juta tenaga kerja yang terlibat di industri ini. Oleh karena itu ketut meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang PP No 28 Tahun 2024 dan menghentikan pembahasan RPMK Produk Tembakau

"6 juta tenaga kerja di hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan terkena dampak domino negatifnya. Oleh karena itu, AMTI memohon kepada Bapak Presiden Prabowo untuk meninjau ulang PP No 28 Tahun 2024 dan menghentikan pembahasan RPMK Produk Tembakau, yang membuat iklim dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak kondusif," jelasnya.

Menurut Ketut pada dasarnya AMTI sebagai represnetasi elemen hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan mendukung program Asta Cita Prabowo, termasuk proyeksi pertumbuhan 8%. Apalagi Prabowo memprioritaskan perbaikan kesejahteraan petani dalam arti luas, sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian dan perkebunan.

Sebagai informasi, beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), Adik Dwi Putranto membeberkan peran penting industri tembakau terhadap perekonomian. Adik menilai industri ini punya peran dalam mendukung target Presiden Prabowo Subianto mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

Ia menjelaskan, Jawa Timur memiliki lahan tembakau hingga 200 ribu hektare. Menurut Adik luas lahan tersebut harus dipertahankan atau ditingkatkan demi menjamin serapan tenaga kerja tetap terjaga.

"Untuk kita supaya sesuai dengan targetnya Presiden Prabowo 8%, minimal dari 200 ribu hektare ini harus bertahan, syukur-syukur bisa meningkat. Karena kalau lahannya luasannya meningkat, itu berarti ada petani baru, ada tenaga kerja baru di sektor petani, buruh tani, dan sebagainya," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengeklaim kinerja sektor industri pengolahan di Indonesia terus menunjukkan tren positif di tengah tantangan ekonomi global.

Dia menyebut, industri pengolahan nonmigas tetap menjadi penyumbang utama produk domestik bruto (PDB) dengan kontribusi sebesar 16,7% pada kuartal II/2024.

Menurutnya, kontribusi itu terutama dari industri logam dasar yang tumbuh signifikan sebagai dampak meningkatnya permintaan dalam negeri dan luar negeri.

"Ini menunjukkan bahwa investasi dan pengembangan sektor pengolahan nasional kian kuat, khususnya di bidang hilirisasi," kata Faisol dalam acara Indonesia Seamless Tube Summit di Jakarta, Rabu (6/11)/2024).

Sejalan dengan ini, kata dia, industri migas juga memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Berdasarkan catatannya, kontribusi industri migas terhadap PDB mencapai Rp500 triliun atau sekitar 25% dari total PDB.

Faisol berkata sektor migas menciptakan rantai pasok yang kuat untuk industri pipa dalam negeri, terutama dalam mendukung produksi pipa seamless.

"Sinergi antara kedua sektor ini sangat penting untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing, sejalan dengan arahan pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri," imbuhnya.

Oleh karena itu, Faisol mengapresiasi PT Artas Energi Petrogas yang telah berperan besar dalam pembangunan pabrik pipa baja seamless. Dia menyebut, kehadiran pabrik pipa seamless pertama di Asia Tenggara ini adalah tonggak penting bagi kemajuan industri nasional dan bukti nyata Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pun menyadari bahwa keberhasilan pembangunan industri nasional sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku dan kesiapan teknologi.

Faisol mengatakan, saat ini terdapat 14 produsen pipa seamless dalam negeri dengan kapasitas lebih dari 800.000 ton per tahun dan utilisasi sekitar 40%. Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan lartas (larangan dan pembatasan) dan regulasi lainnya, Faisol optimistis industri pipa seamless dalam negeri akan mampu memenuhi kebutuhan sektor migas.

Namun, Indonesia juga perlu mengatasi tantangan penyediaan bahan baku billet untuk mendukung produksi pipa.

Dia menuturkan bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tata cara importasi besi dan baja, termasuk pipa jadi atau finished products. Menurutnya, kebijakan ini dibuat untuk memastikan bahwa impor hanya dilakukan ketika pasokan dalam negeri belum mencukupi atau spesifikasi produk masih sulit dipenuhi oleh produsen lokal.

"Dengan ini, kami berkomitmen mendukung industri pipa agar memiliki peluang lebih besar untuk mengisi kebutuhan sektor migas dan menjadi tuan rumah di pasar domestik," tutur Faisol.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkirakan Indonesia membutuhkan 3 juta hektare (ha) lahan sawah baru. Pasalnya lahan sawah banyak dialihfungsikan menjadi pabrik hingga rumah sakit.

Menteri ATR/ Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan Alih fungsi lahan tersebut baik, namun harus ada lahan penggantinya juga.

"Estimasi kasar butuh tiga juta lahan sawah baru. Karena sawah lama di Pulau Jawa sudah banyak 'diduduki' menjadi pabrik, perumahan, sekolah, rumah sakit, yang itu juga baik. Tapi 'kan butuh ganti," terang Nusron saat ditemui di kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Menurut Nusron, Indonesia perlu menetapkan Kawasan Pangan Pertanian Berkelanjutan (KP2B) terlebih dulu. Baru kemudian menyusun Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B), dalam rangka menopang produktivitas pertanian dan pangan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyampaikan, pihaknya berfokus bukan semata karena ingin menyukseskan swasembada pangan.

"Tetapi karena memang ini tuntutan bagi negara-negara di dunia, ketika tekanan geopolitik bahkan perang itu bisa mengganggu pasokan suplai bahan-bahan atau komoditas pangan. Kalau harganya tiba-tiba melambung tinggi sedangkan kita sangat membutuhkan komoditas impor, maka sulit rasanya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri," papar AHY.

AHY menambahkan, tiga juta hektar lahan sawah baru ini adalah kalkulasi yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia. Selain itu AHY bilang, pembukaan lahan food estate di berbagai daerah juga perlu dikalkulasi dengan matang, beriringan dengan revitalisasi lahan yang sudah ada juga perlu dilakukan.

"Kembali kepada pilihan, satu sisi kita ingin bangun rumah. Satu sisi lain kita ingin mempertahankan lahan sawah. Tugas ATR/BPN tidak mudah untuk bisa menghadirkan keseimbangan tadi, termasuk menjaga lingkungan. Jangan sampai semua lahan digunakan untuk beton, ini tugas yang penting untuk dilakukan," tandas AHY.