Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Produsen (IHP) umum dari sembilan sektor pada kuartal III/2024 naik 0,16% secara kuartalan dan naik 0,83% secara tahunan.

Kenaikan tersebut disebabkan oleh naiknya indeks harga di seluruh sektor, kecuali sektor Pertambangan dan Penggalian, Pengangkutan, dan Pengadaan Listrik dan Gas yang masing masing sebesar 1,29%, 0,74%, dan 0,002% secara kuartalan.

Pada periode yang sama, kenaikan tertinggi terjadi pada sektor Jasa Pendidikan sebesar 1,65% dan sektor Pengelolaan Air sebesar 0,82%.

Untuk diketahui, IHP digunakan sebagai indikator awal dari inflasi harga konsumen. IHP merefleksikan pergerakan harga komoditas pertama kali (leader price) dalam suatu rantai perdagangan, sebelum menuju pada tingkat harga eceran (retail level).

Di berbagai negara maju IHP sudah digunakan untuk memformulasikan kebijakan fiskal dan moneter dengan berdasarkan tren inflasi yang ditunjukkan IHP.

Lebih lanjut dalam laporan BPS, IHP Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kuartal III/2024 naik 0,54% terhadap kuartal II/2024 (quartal to quartal/QtQ) dan naik 7,67% terhadap kuartal III/2023 (year on year/YoY).

IHP Sektor Industri Pengolahan kuartal III/2024 naik 0,42% QtQ dan naik 3,12% YoY. IHP Sektor Jasa Kesehatan kuartal III/2024 naik 0,69% QtQ dan naik 2,69% YoY.

Sementara IHP Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum kuartal III/2024 naik 0,72% QtQ dan naik 2,98% YoY.

Secara tahunan, BPS mencatat seluruh sektor mengalami inflasi dan satu sektor yang mengalami deflasi.

“Hanya sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami deflasi sebesar 14,06% [YoY],” tulis BPS dalam laporan tersebut, dikutip pada Senin (4/11/2024).

Adapun, kenaikan harga di tingkat produsen ini nyatanya tidak sejalan dengan indeks harga konsumen (IHK) yang justru mengalami deflasi bulanan sepanjang kuartal III/2024.

Baru pada Oktober kemarin, IHK mengalami inflasi 0,08% secara bulanan (month to month/MtM), dan mengakhiri tren deflasi lima bulan beruntun.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2023. Dari laporan tersebut, ditemukan sejumlah masalah dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan secara total pihaknya telah menerima 2 laporan hasil pemeriksaan serta total 108 rekomendasi perbaikan. Dari dua laporan itu di antaranya ada laporan dan rekomendasi terkait proyek di IKN.

"Ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pekerjaan-pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada total 51 rekomendasi," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun ia menekankan, masalah tersebut kebanyakan lam bentuk masalah administrasi hingga teguran proses prosedur yang kurang sesuai. Tidak ada masalah dalam jalannya proyek tersebut.

"Kebanyakan adalah admin dan teguran proses prosedur kurang sesuai. Tapi alhamdulillah di sini tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN," terangnya.

Selain persoalan IKN, satu laporan lainnya yang diterima Kementerian PU ialah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan itu menghasilkan 57 rekomendasi dengan nilai Rp 240,52 miliar.

Dari keseluruhan 108 rekomendasi perbaikan tersebut, Dody mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi. Angka ini tediri atas 53 rekomendasi PDTT dengan nilai Rp 229,3 miliar dan 46 rekomendasi atas pekerjaan-pekerjaan di IKN.

"Atas laporan hasil penerimaan PDTT pengadaan barang jasa untuk tahun anggaran (TA) 2022 dan semester II 2023 dapat kami infokan telah menindaklanjuti 53 rekomendasi, di mana 8 rekomendasi telah diterima oleh BPK RI sedangkan 45 dari kami sedang ditelaah ulang," ujarnya.

Sedangkan atas pembangunan infrastruktur IKN sebagai bagian pembangunan tahap I telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi, di antaranya 9 telah diterima BPK. Sedangkan 37 lainnya dalam proses telaah ulang.

"Dengan demikian dari 99 (rekomendasi) yang telah kami tindak lanjuti, 17 telah diterima BPK, sedangkan 82 masih ditelaah ulang BPK," kata Dody.

Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juni lalu temuan BPK terkait masalah pembangunan IKN ini sempat mendapat sorotan dari masyarakat. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

"Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.