Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disebut masih menghadapi sejumlah kendala untuk naik kelas, termasuk bagi pelaku UMKM pemula. Salah satunya, yakni kurangnya memahami literasi keuangan.

CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono mengatakan kelemahan para pelaku UMKM, terutama yang pemula, yakni kurang memahami literasi keuangan. Menurutnya, pelaku UMKM pemula, termasuk dirinya dulu memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi-teknologi digital, terutama software keuangan. Padahal menjalankan bisnis tidak hanya persoalan omzet dan seberapa banyak produk terjual. Namun, juga perlunya fungsi kontrol.

"Nah pentingnya memiliki financial literacy, pentingnya kita memiliki pemahaman keuangan tujuannya adalah untuk meminimalisir tugas seorang pengusaha. Saat berjualan bukan cuma penjualan atau omzet tapi bagaimana kita melakukan fungsi kontrol terhadap bisnis yang kita," kata Hendy dalam acara Talkshow Financechk 2024 di Auditorium FEB Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Dia menjelaskan software keuangan yang digunakan dapat mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan manusia. Untuk itu, dia mendorong pentingnya penggunaan software keuangan dalam lima tahun pertama menjalankan bisnis.

"Karena sejatinya dalam menjalankan bisnis itu tidak cukup hanya mengejar sales atau penjualan saja. Namun harus diimbangi dengan pencatatan dan administrasi backend yang baik. Ini juga nanti akan kita gunakan dalam bisnis untuk naik kelas, untuk scale up," imbuh dia.

Lebih lanjut, laporan keuangan yang rapih dan baik dapat menarik investor yang ingin menanamkan uangnya. Dengan melihat laporan keuangan yang baik, Hendy menyebut bisa menjadi bukti bisnisnya berjalan dengan baik.

"Di saat kita sudah mulai mengundang investor, di saat kita mau mengundang venture capital, yang pertama kali dilihat bukan hanya konsep bisnisnya, melainkan laporan keuangan. Nah kerapian dari laporan keuangan Inilah yang menjadi bukti dasar bahwa kalau laporannya rapi, kalau bisnisnya rapi, maka ini akan sebagai satu simbol bisnisnya itu sudah berjalan dengan baik," terangnya.

Lihat juga Video: Komisi VI DPR RI Raih Penghargaan sebagai Pendukung UMKM dan Mitra BUMN

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan 'lenyap' begitu saja.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

"Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan," ujar Yandri.

Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

"Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan," kata dia.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto melaporkan total dana desa yang telah digelontorkan pemerintah 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Namun, ia mengakui bahwa pengawasannya belum maksimal

Yandri mengatakan, saat ini jumlah desa di Indonesia mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk Indonesia.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri mengatakan, jumlah tersebut bukanlah angka yang kecil. Namun, berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, saat ini masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Sementara itu, pada 2025 Kementerian Desa mendapat pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, 20% di antaranya atau sekitar Ro 16 triliun akan difokuskan untuk ketahanan pangan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi merespons mahalnya harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik. Isu ini juga disorot Komisi V DPR RI dalam rapat kerja bersama Dudy.

Dudy menjelaskan, pihaknya tengah berfokus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Kemenhub bersama kementerian lain sedang menyiapkan rumusan untuk mengatasi harga tiket pesawat mahal.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan, dan saat ini mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis yaitu Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat. Dudy menyebut, hasil kerja dari Satgas bisa dilihat pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat dulu berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir Rp 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau dikenal 'Oneng' menyoroti adanya pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok koperasi. Pelaku menawarkan pinjaman dengan mudah dan cepat namun dengan bunga yang tinggi.

Menurut Rieke, pinjol ilegal tersebut menggunakan website yang seolah-olah legalitasnya telah disetujui oleh Kementerian Koperasi. Ia lalu meminta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tidak kecolongan dan mengingatkan jangan ada oknum yang berasal dari orang dalam (ordal) Kementerian.

"Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah-olah legalitas koperasinya di-approve oleh Kemenkop. Kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal di Kementerian Koperasi," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mendorong Kemenkop berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kemungkinan ASN di Kemenkop terlibat pinjol ilegal.

"Atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok Koperasi ini apakah ada keterlibatan ordal di dalam meng-approve seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang juga penting pinjol itu servernya 22% di Indonesia, sisanya di luar negeri," tutur Rieke.

Rieke juga menyampaikan perkataan Budi Arie yang menyebut pinjol ilegal dan judi online seperti kakak-beradik. Pasalnya keduanya bisa menimbulkan kriminalitas sehingga tidak bisa didiamkan.

Ia lalu menyoroti sosok Budi Arie yang sedang menjadi sorotan imbas terungkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi judi online. Oleh karena itu, sebut Rieke, penting untuk dilakukan skrining segera di Kemenkop.

"Kita tidak usah basa-basi karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan dengan adanya ordal di Kementerian yang lama. Saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening di Kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol atau judi online.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie menyebut ada fenomena rentenir berkedok koperasi. Praktik rentenir tersebut pada akhirnya merusak nama baik koperasi.

"Mengenai koperasi berkedok rentenir, kalau menurut Deputi saya bukan koperasi berkedok rentenir, tapi rentenir berkedok koperasi. Jadi rentenir inilah yang merusak nama baik koperasi," ujar dia.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000 di 2025. Adapun alokasi yang sudah ditetapkan untuk Kementerian Koperasi tahun depan sebesar Rp 274,45 miliar.

Budi Arie mengatakan tambahan anggaran itu untuk memperkuat program koperasi di 2025. Alokasi anggaran Rp 274,5 miliar itu merupakan pembagian dengan Kementerian UKM.

"Untuk memperkuat program perkembangan koperasi pada 2025, Kementerian Koperasi mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2.199.386.375.000," kata Budi Arie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, tambahan anggaran itu diperuntukkan bagi program teknis sebesar Rp 1.758.886.375.000 yang terdiri untuk Direktur Jenderal (Dirjen) Kelembagaan, Digitalisasi dan Inovasi, Dirjen Ekosistem dan Pengembangan Usaha, Dirjen Pengembangan Talenta dan Daya Saing, Dirjen Mitigasi Risiko dan Pengawasan, LPDB Koperasi Dekopin.

Kemudian tambahan anggaran sebesar Rp 440.500.000.000 untuk program Sekretariat Jenderal (Setjen) yang terdiri untuk Biro Perencanaan dan Bahan Kebijakan Pimpinan, Biro Umum dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi, Biro Hukum dan Kerja Sama Internasional, Inspektur Jenderal, serta Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.

Secara khusus Biro Umum dan Keuangan memerlukan tambahan anggaran Rp 261.700.000.000 yang di antaranya untuk layanan dukungan operasional, gaji, tunjangan dan lainnya, layanan pengadaan barang dan jasa, protokoler, revitalisasi ruang kerja pegawai, pemeliharaan gedung, hingga revitalisasi Grand Smesco Hills.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi membeberkan program 100 hari kerja usai dilantik menjadi pembantu Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya ada tiga program yang akan dicapai.

"Dalam 100 hari ke depan Kementerian Koperasi menargetkan 3 program untuk dicapai," kata BudiArie dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Target pertama dalam 100 hari kerja yakni memastikan konsistensi produk minyak untuk rakyat. Produk tersebut kemudian akan didistribusikan ke wilayah sekitar produksi dan sisanya dipasarkan melalui marketplace.

"Salah satu produk koperasi binaan Kementerian Koperasi adalah minyak untuk rakyat. Dalam 100 hari ke depan, Kementerian Koperasi akan fokus menjaga kontinuitas produksi untuk kemudian didistribusikan ke wilayah sekitar lokasi produksi. Surplus dari produksi tersebut akan dipasarkan melalui marketplace," beber Budi Arie.

Target kedua yakni melakukan uji coba atau piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). "Kementerian Koperasi akan melakukan piloting di 10 titik lokasi untuk memastikan koperasi terlibat sebagai supplier penyedia bahan pangan untuk mendukung program MBG," imbuhnya.

Target ketiga yakni menyelesaikan tunggakan Kredit Usaha Tani (KUT) berupa hapus buku dan hapus tagih. Berdasarkan catatannya, terdapat Rp 5,70 triliun tunggakan KUT di perbankan.

"Berdasarkan pemetaan Kementerian Koperasi dan pihak perbankan, terdapat jumlah tunggakan KUT sebesar Rp 5,699 triliun. Dalam 100 hari kerja kami akan melakukan koordinasi dengan pihak BPKP dan Kejaksaan Agung untuk menentukan solusi kebijakan guna memfasilitasi penyelesaian tunggakan KUT," jelas Budi Arie.

Simak juga video: Budi Arie Tak Ingin Makan Bergizi Gratis Ada Barang Impor

[Gambas:Video 20detik]

Pergantian jajaran komisaris dan direksi pada BUMN adalah hal biasa. Saya yakin, Pak Simon bisa meneruskan prestasi yang sudah ditorehkan Bu Nicke

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan menyatakan optimistis Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri mampu melanjutkan prestasi kinerja BUMN migas tersebut yang telah dibangun pejabat sebelumnya.

Menurut dia, Dirut Pertamina Nicke Widyawati telah membangun pondasi Pertamina yang begitu kuat oleh karena itu Simon Aloysius Mantiri yang menggantikannya akan mampu melanjutkan kinerja tersebut.

"Pergantian jajaran komisaris dan direksi pada BUMN adalah hal biasa. Saya yakin, Pak Simon bisa meneruskan prestasi yang sudah ditorehkan Bu Nicke,” kata Nasim melalui sambungan telepon di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, Simon merupakan pemimpin muda yang sarat pengalaman apalagi sebelumnya pernah menjadi Komisaris Utama Pertamina serta memimpin berbagai perusahaan.

"Sebagai pemimpin muda tentu memiliki banyak terobosan, kami berharap Pak Simon bisa semakin membawa kemajuan. Apalagi, pondasi Pertamina sudah sangat kuat," katanya.

Pada kesempatan itu Nasim juga mengapresiasi Nicke Widyawati yang dinilai mampu membawa banyak kemajuan bagi Pertamina salah satunya yakni kinerja keuangan yang positif pada 2020 mampu mencetak laba Rp14 triliun meski ketika itu menghadapi triple shocks karena pandemi Covid-19.

Kinerja keuangan yang positif tersebut, lanjut Nasim, bahkan terus dipertahankan Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke. Termasuk ketika BUMN ini mencetak laba Rp56,66 triliun pada tahun anggaran 2022.

Hal senada dikatakan anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron bahwa Nicke telah berbuat banyak untuk meningkatkan kinerja Pertamina saat ini, meski tantanganya tidak mudah.

"Pertamina juga dapat melewati masa krisis baik karena covid 19 maupun krisis ekonomi global,” katanya.

Oleh karena itulah, lanjutnya, direksi dan komisaris Pertamina yang baru diharapkan dapat menjalankan, meningkatkan, dan melakukan akselerasi capaian Pertamina, khususnya dalam target kedaulatan energi.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) angkat bicara soal anggaran program 3 juta rumah yang disebut bakal mencapai Rp750 triliun.

Saat dikonfirmasi, Ara tidak membenarkan dan tidak menyalahkan pernyataan tersebut. Pasalnya, dirinya juga mengaku hingga saat ini rumusan anggaran untuk pelaksanaan program 3 juta rumah masih dalam tahap perumusan.

“Ya nanti hitungannya [program 3 juta rumah apakah benar Rp750 triliun] kita komprehensifkan lah kita diskusikan,” kata Ara saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (5/11/2024) malam.

Namun demikian, Ara memang memberi sinyal bahwa anggaran untuk merealisasikan program 3 juta rumah tidak akan sedikit. Oleh karena itu, dirinya mencanangkan sinergi bersama dengan perusahaan swasta untuk mewujudkan program tersebut.

Di samping itu, dirinya juga bakal berkolaborasi bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk memanfaatkan aset idle yang nantinya bisa digunakan untuk mendukung program 3 juta rumah.

“Makannya kalau kita tidak melakukan efisiensi tak melakukan gotong royong, [serta meminimalisir yang] tak tepat sasaran. Sekarang begitu banyak yang tak tepat sasaran, banyak yang tak terpakai. Nah, makannya sekarang ya saya harus kreatif saya kan tidak mau pasrah ya,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi V DPRI RI fraksi PDIP, Lasarus menyoroti besaran anggaran yang bakal diperlukan pemerintah dalam membangun program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih (KMP), Maruarar Sirait, Lasarus menyebut proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk memuluskan program tersebut bakal mencapai Rp750 triliun.

“Sebagai bahan pembanding, kalau pakai harga satuan lama anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan selama 5 tahun belakangan, kita dengan 2,17 juta rumah saja menghabiskan dana Rp119 triliun. Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun,” kata Lasarus dalam Raker Komisi V DPR bersama Menteri Perumahan, Senin (4/11/2024).

Sekalipun menggaet bantuan pihak swasta, tambah Lasarus, hal itu dirasa bakal sulit untuk direalisasikan. Terlebih, pihak swasta bakal mengulurkan tangan secara terukur dan mempertimbangkan perhitungan tinggi.

“Semua ada hitung-hitungannya. Oleh karenanya terkait hal ini pimpinan dan seluruh anggota kita tunggu blue printnya terkait 3 juta rumah ini untuk dibahas lebih lanjut, skenario, pembiayaan dan seterusnya,” tegas Lasarus.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disebut-sebut akan lebih lambat. Hal ini karena pemerintah era Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain seperti swasembada pangan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru dilantik menepis hal itu. Menurutnya, justru Prabowo meminta agar IKN bisa dibangun lebih cepat dan bisa selesai pada 3-4 tahun ke depan.

"Oh nggak (diperlambat), justru dia minta selesai 3-4 tahun," tegas Basuki ditemui usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Bagi Basuki, bila pekerjaan sudah ada programnya yang jelas dan anggarannya pun sudah dikucurkan buat apa pekerjaan diperlambat. Dia mengatakan semua hal akan dia kerjakan di ibu kota baru tanpa perlu diperlambat.

"Kalau saya selama itu sudah ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" ujar Basuki.

Targetnya, lembaga yudikatif dan legislatif bisa selesai di tahun 2028 atau hanya 4 tahun dari sekarang. Semua ekosistemnya juga disiapkan mulai dari hunian hingga perkantoran.

"Iya yudikatif, legislatif, termasuk ekosistemnya prasarana dasar dan lainnya, hunian, perkantoran semua harus disiapkan," kata Basuki.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, dia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Proyek Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta dipastikan batal. Proyek ini menelan biaya Rp 14 triliun.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pihaknya harus memastikan seluruh proyek itu efisien. Dia kemudian memastikan, Terminal 4 diputuskan batal.

"Kan memang kita harus pastikan seluruh proyek itu efisien, tolak ukurnya jelas, bukan pemborosan. Makanya Terminal 4 kita putuskan dibatalkan ya," kata Erick di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun demikian, hal itu bukan berarti penambahan kapasitas untuk penumpang tidak dilakukan. Dia mengatakan, dengan anggaran Rp 1 triliun untuk pengembangan Terminal 1, 2 dan 3, penambahan kapasitas bisa dilakukan.

"Tetapi bukan berarti penambahan kapasitas penumpang kita tidak lakukan. Ternyata dengan biaya hanya Rp 1 triliun, bukan Rp 14 triliun, Terminal 1, 2, 3 ini kita bisa maksimalkan dengan memperbaiki daripada jalur, juga space-space atau ruang-ruangan yang tadinya mungkin bisa dimaksimalkan, itu kita coba lakukan," papar Erick.

Kondisi ini seperti yang dilakukan pada Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Dengan pengembangan serupa, kapasitas Bandara Bali bisa meningkat.

"Itu sama juga yang di Bali, kemarin kan kita coba ada renovasi kemarin nih Pak Dony (Wamen BUMN) waktu itu masih di InJourney. Alhamdulillah sudah jadi sekarang, itu kapasitasnya bisa naik menjadi 32 juta yang tadinya mungkin di 23-25 sudah maksimal," terangnya.

Erick Thohir mengatakan, pihaknya terus berupaya mendorong efisiensi. Pihaknya juga tak ingin hanya sekadar memikirkan proyek di mana nantinya muncul kasus-kasus korupsi.

"Jadi kita upayakan untuk efisiensi sehingga semua proyek-proyek yang ada di BUMN benar-benar terukur. Jangan BUMN hanya mikirin proyek-proyek, tapi akhirnya nanti ada kasus-kasus korupsi, itu yang kita coba tangani selama 5 tahun terakhir ini," katanya.

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Erick Thohir mengungkap adanya usulan pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta. Pembangunan terminal 4 ini akan menelan biaya Rp 14 triliun. Erick mengatakan, setelah dilakukan kajian, pembangunan terminal ini dinilai tidak perlu.

"Airport yang di Jakarta itu kemarin sempat ada usulan sebelumnya, ada pembangunan terminal 4 yang memakan biaya hampir Rp 14 triliun," kata Erick Thohir dalam rapat.

"Tetapi setelah kita review di kepemimpinan kami, semua ada di sini, ternyata tidak diperlukan terminal 4," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Komisi V DPRI RI fraksi PDIP, Lasarus menyoroti besaran anggaran yang bakal diperlukan pemerintah dalam membangun program 3 juta rumah yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di hadapan Menteri Perumahan Kabinet Merah Putih (KMP), Maruarar Sirait (Ara), Lasarus menyebut proyeksi anggaran yang dibutuhkan untuk memuluskan program tersebut bakal mencapai Rp750 triliun.

“Sebagai bahan pembanding, kalau pakai harga satuan lama anggaran yang sudah kita habiskan di sektor perumahan selama 5 tahun belakangan, kita dengan 2,17 juta rumah saja menghabiskan dana Rp119 triliun. Maka, kalau 3 juta rumah itu kita memerlukan dana Rp750 triliun,” kata Lasarus dalam Raker Komisi V DPR bersama Menteri Perumahan, Senin (4/11/2024).

Lasarus lantas menyoroti kemampuan pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan 3 juta rumah tersebut. Di samping itu, Lasarus juga turut mempertanyakan terkait berapa banyak sumber daya manusia (SDM) yang bakal dibutuhkan untuk merealisasikan program tersebut.

Sekalipun menggaet bantuan pihak swasta, tambah Lasarus, hal itu dirasa bakal sulit untuk direalisasikan. Terlebih, pihak swasta bakal mengulurkan tangan secara terukur dan mempertimbangkan perhitungan tinggi.

“Semua ada hitung-hitungannya. Oleh karenanya terkait hal ini pimpinan dan seluruh anggota kita tunggu blue printnya terkait 3 juta rumah ini untuk dibahas lebih lanjut, skenario, pembiayaan dan seterusnya,” tegas Lasarus.

Sebagaimana diketahui, proyek 3 juta rumah memang masuk ke dalam salah satu program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan hal itu, Ara telah mengebut realisasi proyek tersebut dan melakukan groundbreaking perdana pada Jumat (1/11/2024).

Groundbreaking pembangunan rumah gratis yang masuk dalam program 3 juta rumah tersebut tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan menggandeng para pelaku usaha swasta yakni Agung Sedayu Group milik konglomerat Sugianto Kusuma atau Aguan dan PT Bumi Samboro Sukses.

Lewat kerja sama tersebut, pemerintah dan swasta bakal membangun sebanyak 250 unit rumah di lahan seluas 2,5 hektare (Ha) dengan tipe 60/36 tersebut yang bakal diperuntukkan bagi MBR yang belum mempunyai rumah dari berbagai kategori seperti untuk guru.

Selain itu, rumah tersebut juga bakal diperuntukkan bagi anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah, termasuk para milenial yang bergaji rendah, serta rakyat kecil dengan penghasilan tidak tetap.