Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan sejumlah proyek quick win yang bakal digarap oleh kementeriannya. Beberapa proyek menyangkut dengan program ketahanan pangan hingga dukungan pendidikan.

Namun, sistem tol non tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tidak disebut dalam program quick win Kementerian PU. Menurut Dody pihaknya memang masih fokus pada urusan ketahanan pangan.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program prioritas terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis lainnya yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," tutupnya.

Saksikan juga video: Buka Bimtek, AHY Kenalkan Menteri Dody Sebagai Kader Baru Demokrat

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait keberlanjutan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).

AHY mengatakan, menghadap Prabowo untuk membicarakan pembangunan infrastruktur di masa mendatang. Hal ini juga termasuk dengan kelanjutan IKN.

"Kemarin saya menghadap bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Hal berikutnya yang mendapat perhatian dari Prabowo adalah penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak. AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," kata dia.

Di samping itu, ada arahan untuk penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Ia diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Simak juga Video 'AHY Mau Benahi Regulasi Bus Pariwisata: Keselamatan di Atas Segalanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mendorong penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pemberdayaan kontraktor lokal dalam proyek pembangunan infrastruktur.

"Kami terus bekerjasama dengan stakeholders konstruksi Indonesia atau perguruan tinggi untuk mengembangkan teknologi dan bahan bahan lokal, guna sebanyak mungkin mengurangi impor," kata Menteri Dody usai Pembukaan Konstruksi Indonesia di ICE, BSD, Rabu (6/11/2024) seperti dikutip dari laman Instagram Kementerian PU.

Menurut Menteri Dody, penggunaan produk dalam negeri secara masif dalam pembangunan infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Selain itu, bisa menciptakan lapangan kerja dan mendorong peningkatan kualitas produk lokal, sehingga terbebas dari ketergantungan produk impor.

Untuk diketahui, realisasi belanja PDN Kementerian PU pada tahun anggaran 2023 mencapai Rp 171,11 triliun atau sebesar 98,99 persen dari target Rp 172,91 triliun.

Sementara itu, pada tahun anggaran 2024, Kementerian PU menargetkan penggunaan PDN sebesar 95 persen dari pagu anggaran Rp 158,64 triliun, dengan realisasi per 5 November 2024 mencapai Rp 110,78 triliun.

Penggunaan PDN didorong salah satunya melalui pengetatan izin pembelian produk impor melalui izin pejabat berwenang termasuk melalui Menteri PU untuk nilai pengadaan impor di atas Rp 1 miliar.

Konstruksi Indonesia 2024 yang digelar Kementerian PU turut mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia antara lain melalui pameran produk lokal, kemitraan dan kolaborasi, inovasi dan teknologi, serta pelatihan dan pemberdayaan UMKM.

Kementerian PU juga memberikan apresiasi terhadap implementasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) pada proyek-proyek di Kementerian PU untuk penyedia jasa terbaik berupa penghargaan Menteri yang akan diberikan pada Malam Anugerah Konstruksi Indonesia.

Implementasi sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia belum juga terealisasi. Padahal, proyek ini telah disepakati bersama dengan pemerintah Hungaria sejak 2021.

Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Lilla Karsay mengatakan, pada 2021 pemerintah Hungaria menggelontorkan dana investasi untuk proyek ini US$ 300 juta atau Rp 4,5 triliun. Menurutnya, waktu tiga tahun yang telah terlewat tidak sebentar.

"Perjanjian kontrak ditandatangani pada 2021. Tentu saja, kita selalu perlu mempertimbangkan perbedaan budaya seperti konsep waktu. Meskipun, yang pasti, tiga tahun sudah cukup lama sejak kita menandatangani kontrak," kata Lilla dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, investasi tersebut menjadi bentuk komitmen besar Hungaria dalam implementasi MLFF di Indonesia.

"Kita masih di sini, dan pemerintah Hungaria masih belum menarik uang ini untuk dibawa kembali ke Hungaria. Jadi, saya pikir ini menunjukkan komitmen dari pihak kami, melihat gambaran besarnya," ujarnya.

Di samping itu, investasi terhadap proyek ini juga bukan hanya sekedar dukungan, tetapi juga berdampak pada hubungan bilateral Indonesia-Hungaria. Apabila hubungan diplomatik ini tidak menjadi landasan utama, opsi terburuk yang bisa terjadi yakni Hungaria keluar dari proyek ini.

"Hubungan diplomatik juga merupakan sesuatu yang perlu kita pikirkan karena skenario terburuknya adalah kita meninggalkan proyek tanpa melaksanakannya. Saya rasa tidak ada yang berniat melakukan ini, meskipun terkadang kita memiliki beberapa masalah, mungkin dalam komunikasi atau beberapa perbedaan budaya. Namun, komitmen itu ada dan kita adalah bangsa yang sangat keras kepala. Hungaria selalu menepati janjinya," sambungnya.

Oleh karena itu, pihaknya sangat berharap agar bisa bekerja sama dengan pemerintahan baru. Ia meyakini, Hungaria telah menjalin hubungan dengan Presiden Prabowo Subianto dan para pemangku kepentingan lain.

"Kami masih memiliki kantor melalui pajak kami di sini dan semua perwakilan. Jadi, kami tidak akan mundur dan kami berniat untuk melaksanakan proyek ini, dan Hungaria sangat berharap untuk menyelesaikan atau meresmikan kesepakatan pertama," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono mengatakan, pihaknya dalam tahap negosiasi dengan Hungaria terkait implementasi MLFF.

"Ini lagi disiapkan dengan teman-teman semua. Sekarang masih proses negosiasi sama teman-teman BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol)," kata Triono di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Proses negosiasi ini telah berjalan cukup lama sejak Agustus. Saat ditanya lebih lanjut penyebab utamanya, Triono tidak menjelaskan secara rinci. Menurutnya, saat ini PT Roatex Indonesia Tol System (RITS) selaku badan usaha pelaksana (BUP) sedang menyiapkan poin-poin usulannya.

Sedikit mundur ke belakang, Basuki Hadimuljono yang pada kala itu masih menjabat Menteri PUPR pernah mengatakan, sistem bayar tol tanpa setop atau MLFF ini jadi diimplementasikan di Indonesia tahun ini. Menurutnya penerapan sistem tersebut di Tanah Air masih tetap berjalan sesuai rencana.

"MLFF sekarang sedang negosiasi dengan Hungaria full team, sampai hari ini masih dinegosiasikan," kata Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, ditulis Minggu (6/10/2024).

Basuki juga memastikan bahwa uji coba percontohan akan tetap dilangsungkan pada akhir 2024. Rencananya, lokasi penerapan perdananya tetap dilakukan di Tol Bali Mandara, sebelum akhirnya diterapkan ke ruas-ruas tol lainnya.

"Termasuk, kalau yang piloting tetap kita pakai Desember, tetap kita akan operasikan tapi manajemennya, operasionalnya lagi dinegosiasi kembali," terangnya.

Basuki Hadimuljono kembali dipercaya untuk berada di dalam pemerintahan. Setelah menjadi Menteri PUPR selama dua periode kali ini dia mengemban tugas baru sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kemarin, Basuki resmi dilantik jadi Kepala OIKN oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik, dia mengungkapkan kata-kata pertama Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

Basuki bercerita Prabowo langsung menyalaminya dan bilang segera melaksanakan perintah negara. Basuki pun menjawab siap melaksanakan perintah dari Prabowo.

"Saya kira tadi Presiden waktu salami saya, beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan!' Saya cuma bilang 'Siap perintah!' begitu," kata Basuki ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024)

Soal arahan Prabowo sendiri, Basuki bilang diminta untuk memimpin pembangunan IKN dengan target penyelesaian dalam 4 tahun ke depan, tepatnya di 2028. Dia diminta untuk menggeber pembangunan fasilitas untuk lembaga yudikatif dan legislatif di IKN.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif, eksekutif, dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap," tegas Basuki.

Perlu diketahui, Basuki sendiri merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan di Kabinet Kerja Jokowi pada 2014-2019, Basuki pun sudah menjadi menteri. Artinya dua periode dia menjadi Menteri PUPR.

Adapun Basuki pertama kali ditugaskan mengurus pembangunan ibu kota baru sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, menggantikan Bambang Susantono.

Kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN awalnya disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Menurut Hashim pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut setingkat menteri.

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

JAKARTA, investor.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta masyarakat Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk tidak lagi mengambil air dari dalam tanah.

Permintaan tersebut Dody sampaikan sehubungan dengan menurunnya muka tanah di Jakarta akibat pengambilan air tanah yang berlebihan sehingga membuat penyusutannya begitu drastis.

Sebagai solusinya, lanjut Dody, pemerintah menambah pasokan air untuk wilayah DKJ dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur dan SPAM Regional Karian-Serpong.

“Ujung-ujungnya atau at the end, pada satu titik kita akan minta kepada seluruh masyarakat DKJ untuk tidak mengambil air tanah,” ujar dia saat melakukan tinjauan ke kawasan pompa Sentiong-Ancol, Senin (4/11/2024).

Dengan cara begitu, Dody berpandangan, pergerakan muka tanah di DKJ akan bisa diperkecil. “Tapi, kita gak bisa melakukan itu sebelum kami sebagai pemerintah baik pusat maupun daerah bisa memenuhi kebutuhan minimum masyarakat yaitu air,” imbuhnya.

Bukan hanya pemenuhan dari sisi air, limbah yang dihasilkan masyarakat juga harus diolah supaya lingkungan Jakarta menjadi lebih sehat. Penting makanya, memastikan sanitasi-sanitasi lebih terjaga.

Untuk itu, kata Dody, kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota sebagai pengelola area menjadi kunci. “Jadi, kami persiapkan kapasitas air untuk masuk ke kota. Kemudian, bekerjasama dengan pemda setempat untuk membangun jaringan-jaringan ke saluran pompanya,” terang Dody.

Termasuk, pihaknya terbuka akan menggandeng swasta. “Pasti karena APBN kita gak akan cukup untuk menghandel itu semua,” tandas Dody.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, sebelum resmi melarang penggunaan air tanah, Kementerian PU bakal terlebih dahulu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang bakal menunjang distribusi air bersih bagi masyarakat di Jakarta.

Apabila ekosistem tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat diwajibkan untuk menggunakan air permukaan yang bakal berasal dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian.

“Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar seperti Karian misalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah,” tambah Dody.

Untuk mempercepat upaya realisasi tersebut, Dody menyebut pihaknya bakal menjalin kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Salah satunya untuk mempercepat pembangunan Sambungan Rumah (SR) atau pipa distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke pipa rumah tangga.

“Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota kemudian bekerja sama Pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa wilayah Muara Baru merupakan daerah dengan masalah penurunan muka tanah yang cukup parah, yaitu dapat turun hingga 10 sentimeter per tahun. Hingga kurun waktu 10 tahun dapat menyebabkan penurunan hingga satu meter.

Padahal, wilayah tersebut hampir dihuni oleh 20.000 KK dengan luasan area mencapai 170 hektare. Apabila tak segera ditangani, puluhan ribu KK tersebut berada dalam ancaman serius terdampak banjir rob.

“Kami berharap dapat memproyeksikan solusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Jakarta agar tetap aman dan berkelanjutan,” jelas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, sebelum resmi melarang penggunaan air tanah, Kementerian PU bakal terlebih dahulu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang bakal menunjang distribusi air bersih bagi masyarakat di Jakarta.

Apabila ekosistem tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat diwajibkan untuk menggunakan air permukaan yang bakal berasal dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian.

“Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar seperti Karian misalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah,” tambah Dody.

Untuk mempercepat upaya realisasi tersebut, Dody menyebut pihaknya bakal menjalin kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Salah satunya untuk mempercepat pembangunan Sambungan Rumah (SR) atau pipa distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke pipa rumah tangga.

“Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota kemudian bekerja sama Pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa wilayah Muara Baru merupakan daerah dengan masalah penurunan muka tanah yang cukup parah, yaitu dapat turun hingga 10 sentimeter per tahun. Hingga kurun waktu 10 tahun dapat menyebabkan penurunan hingga satu meter.

Padahal, wilayah tersebut hampir dihuni oleh 20.000 KK dengan luasan area mencapai 170 hektare. Apabila tak segera ditangani, puluhan ribu KK tersebut berada dalam ancaman serius terdampak banjir rob.

“Kami berharap dapat memproyeksikan solusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Jakarta agar tetap aman dan berkelanjutan,” jelas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap bahwa pemerintah berencana mempercepat pelarangan penggunaan air tanah khususnya bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta.

Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa aturan tersebut bakal diteken guna menangani masalah penurunan muka tanah yang saat ini telah terjadi cukup signifikan di wilayah pesisir Utara Jakarta.

“Yang pertama ini terus harus ditingkatkan, diperbaiki land subsidence seperti Pak Menko [Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah] sudah sebutkan. Ini terjadi di tengah kota karena pengambilan air tanah yang sangat-sangat berlebihan, kemudian air tanah menjadi turun sangat drastic,” jelas Dody di Muara Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Akan tetapi, sebelum resmi melarang penggunaan air tanah, Kementerian PU bakal terlebih dahulu mempercepat pembangunan sarana dan prasarana yang bakal menunjang distribusi air bersih bagi masyarakat di Jakarta.

Apabila ekosistem tersebut telah terpenuhi, maka masyarakat diwajibkan untuk menggunakan air permukaan yang bakal berasal dari Bendungan Jatiluhur hingga Bendungan Karian.

“Kita menambah pasokan air dari Jatiluhur dari beberapa bendungan baru yang ada di sekitar seperti Karian misalnya. Jadi ujung-ujungnya adalah kita akan minta pada seluruh masyarakat DKI untuk tidak mengambil air tanah,” tambah Dody.

Untuk mempercepat upaya realisasi tersebut, Dody menyebut pihaknya bakal menjalin kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Salah satunya untuk mempercepat pembangunan Sambungan Rumah (SR) atau pipa distribusi air dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke pipa rumah tangga.

“Jadi kita persiapkan kapasitas air untuk memasukkan ke kota kemudian bekerja sama Pemda setempat membangun jaringan-jaringan ke seluruh rumahnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, AHY menjelaskan bahwa wilayah Muara Baru merupakan daerah dengan masalah penurunan muka tanah yang cukup parah, yaitu dapat turun hingga 10 sentimeter per tahun. Hingga kurun waktu 10 tahun dapat menyebabkan penurunan hingga satu meter.

Padahal, wilayah tersebut hampir dihuni oleh 20.000 KK dengan luasan area mencapai 170 hektare. Apabila tak segera ditangani, puluhan ribu KK tersebut berada dalam ancaman serius terdampak banjir rob.

“Kami berharap dapat memproyeksikan solusi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga Jakarta agar tetap aman dan berkelanjutan,” jelas AHY.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan konsolidasi BUMN Karya akan terus berlanjut. Pihaknya pun berencana menyambangi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk meminta restu terkait penggabungan tersebut.

Kementerian BUMN berencana melebur tujuh perusahaan pelat merah konstruksi menjadi tiga klaster. Tujuh perusahaan itu adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Skemanya, Adhi Karya akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Selanjutnya Kementerian BUMN bakal menggabungkan PTPP dengan Wijaya Karya, sedangkan Waskita bergabung dengan Hutama Karya.

Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya akan melangsungkan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo pada Rabu, 6 November 2024. Pertemuan tersebut akan membahas persetujuan atas konsolidasi perusahaan konstruksi BUMN.

"Salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN Karya ini dari 7 menjadi 3, sehingga kita bisa melalukan restrukturisasi, penyehatan, tetapi juga membangun keahlian di masing-masing BUMN," ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (4/11/202).

Dia menambahkan jika surat persetujuan sudah diraih, Kementerian BUMN bakal bergerak cepat untuk mengeksekusi rencana penggabungan sehingga mampu mempercepat penyehatan di BUMN Karya.

Sebelumnya, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengungkapkan langkah integrasi antara perseroan dengan Hutama Karya merupakan salah satu upaya lanjutan dalam menyelamatkan Waskita.

Hanugroho atau akrab disapa Oho menuturkan Hutama Karya telah melakukan proses due diligence terkait rencana integrasi yang diinisiasi Kementerian BUMN. Uji tuntas yang dilakukan terhadap Waskita ini melibatkan konsultan independen.

Uji tuntas yang dilakukan melihat seluruh aspek, termasuk target penyelamatan Waskita. Dengan kehadiran Hutama Karya, Oho menyatakan proses penyehatan emiten berkode saham WSKT ini akan berjalan lebih cepat.

“Jadi, sudah dipastikan tentunya penyehatan bisa lebih cepat dan pemulihannya bisa lebih cepat lagi,” ujarnya dalam sebuah sesi wawancara, beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo disebut telah bertemu dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membahas kelanjutan pelaksanaan proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall.

Dalam penjelasannya, Dody menyebut tren penurunan muka tanah saat ini terus terjadi khususnya di wilayah DKI Jakarta dan seluruh pesisir Pantai Utara Jawa. Karenanya, keseriusan pemerintah menggarap proyek giant sea wall dari Jakarta hingga Gresik sangat dibutuhkan.

Untuk merealisasikan hal itu, Dody menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengembangan studi uji coba pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Bekasi.

"Kami sudah buat trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” kata Dody di hadapan Menko AHY, dikutip dari keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, panjang tanggul laut dari Cilegon hingga Gresik dilaporkan bakal tembus mencapai 958 kilometer.

Menanggapi hal itu, Menko AHY mengatakan pembangunan infrastruktur khususnya Ibu Kota Nusantara (IKN) dan giant sea wall (tanggul laut) memang menjadi hal yang disorot oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur khususnya IKN dan giant sea wall. Sore ini [1/11/2024] kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progres dan tantangan seperti apa,” jelasnya.

Di samping itu, AHY menegaskan bahwa gagasan pembangunan tanggul laut dari Jakarta hingga Gresik dilakukan guna mengamankan daratan pesisir utara Jawa. Di mana, di atasnya banyak terdapat titik-titik perekonomian RI.

Pasalnya, apabila daratan pesisir Utara Jawa tenggelam, hal itu dikhawatirkan bakal berdampak pada ketidakpastian roda ekonomi RI ke depan.

“Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat,” pungkas AHY.