Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM berencana membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) dan Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum (Gakkum). Namun, hingga saat ini keduanya tak kunjung terealisasi. Bagaimana kelanjutannya?

Plt Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Suswantono menerangkan, pembentukan Ditjen Gakkum sudah lama diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Namun, hingga saat ini belum juga terealisasi.

"Izin menyampaikan masalah terutama Ditjen Gakkum, kalau nggak salah kita sudah lama untuk mengajukan ini ke PANRB sampai sekarang belum terealisasi," katanya di Komisi VII, Jakarta, Senin (26/8/202$).

Sementara, untuk pembentukan Satgas Gakkum telah dirapatkan pada November tahun lalu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kala itu. Dia juga menyebut, draft tentang Satgas Gakkum sektor ESDM telah dibuat.

Dalam satgas tersebut ada empat bidang yaitu tambang ilegal (illegal mining) di mana Dirjen Minerba sebagai leading sektor, pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) ada Dirjen Migas sebagai leading sektor, distribusi bahan bakar ada Kepala BPH Migas sebagai leading sektor, dan pencurian listrik ada Dirjen Ketenagalistrikan sebagai leading sektor.

Dia mengatakan, draft pembentukan satgas juga melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Dia mengatakan, pembentukan satgas ini telah diajukan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Draft yang dibuat untuk satgas penegakan hukum melibatkan seluruh kementerian dan lembaga termasuk TNI, Polri, KPK semua ada di sana, termasuk kementerian terkait dan sudah diajukan ke Mensesneg dalam hal ini deputi bagian perundang-undangan. Namun hingga saat ini kami masih menunggu barang kali ada percepatan untuk mewujudkan satgas penegakan hukum di samping kita menunggu adanya pengesahan Dirjen Gakkum di Kementerian ESDM," terangnya.

Tambang ilegal menjadi sorotan dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Anggota Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan Willy Midel Yoseph pun mengingatkan tugas berat Bahlil untuk menangani tambang ilegal ini.

"Salah tugas yang menurut kami cukup berat bagaimana kepemimpinan bapak ini mampu mengurangi illegal mining yang tersebar di seluruh nusantara ini tidak kecuali di Kalimantan Tengah di dapil kami," katanya di Komisi VII, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Terkait tambang ilegal ini, Bahlil mengatakan, dirinya ingin bicara pada forum khusus. Ia ingin tambang ilegal ini dibicarakan dalam forum tertutup.

"Kalau terkait dengan illegal mining, illegal mining ini saya nanti akan bicarakan pada forum khusus, tidak dalam forum persidangan, kita akan membuat forum diskusi FDG yang tidak diketahui orang lain, tertutup," katanya.

Sebagai mantan pengusaha, Bahlil mengaku tahu mengenai persoalan tambang ilegal ini. Dia mengatakan, urusan tambang ilegal ini membutuhkan kesepakatan semua pihak.

"Saya akan bongkar aja, nggak apa-apa, karena saya mantan pengusaha jadi agak sedikit tahu, tapi saya harus sepakat bapak-bapak semua, ini menjadi konsensus dan keinginan kita bersama kalau ingin melakukan perubahan terhadap negara," katanya.

"Dan ilegal mining ini, sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan selesai, kalau ini tidak menjadi kesadaran kolektif, terutama pada kami yang ada di sini dan bapak-bapak ibu semua dan aparat. Karena ini kan seperti Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah," sambungnya.