JAKARTA,investor.id - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyatakan Pemerintah perlu bekerja sama dengan DPR-RI Komisi VII untuk mendalami bersama akar permasalahan sehingga bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas.

Hal itu disampaikan menanggapi kemelut industri tekstil Indonesia, khususnya PT Sritex. Dia menjelaskan, sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang sudah bukan kebutuhan pokok lagi.

Sebab,  mereka masih menggunakan pakaian lama yang masih bisa dipakai untuk sehari hari. Mereka lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya seperti pangan, energi (listrik, gas, BBM) Air, kesehatan dan pendidikan, yang  saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga membebani masyarakat.

"Daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada," kata Bambang Haryo, dalam keterangannya, Minggu (3/11/2024).

Penurunan daya beli ini, tidak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri, tapi juga pada produk sandang impor.

Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor mengalami penurunan. Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak mall termasuk pasar- pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen  dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup.

"Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 semuanya masih eksis, termasuk PT Industri Sandang Nusantara. Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran," ujarnya.

Dia mencermati hingga 2014 lalu, gerai di mall seperti Mangga Dua dan ITC Jakarta masih banyak yang eksis. Demikian juga di Pasar Senen, Pasar Minggu Pagi di Jalan Pahlawan Surabaya yang menjual barang bekas dari luar negeri pun,  masih diminati pembeli. Namun. tidak dengan kondisi sekarang.

Jadi, lanjutnya, industri sandang Indonesia yang mengalami penurunan drastis penjualannya, bukan sepenuhnya akibat dari industri tekstil impor. Tetapi lebih dikarenakan daya beli masyarakat yang turun akibat banyaknya kebutuhan pokok lainnya yang mengalami kenaikan harga yang lebih tinggi.

"Sehingga walaupun industri tekstil dalam negeri nantinya di-support dengan insentif-insentif yang sangat besar tetapi tetap saja masyarakat tidak mempunyai daya beli yang cukup untuk membeli tekstil atau pakaian di saat ini," ungkapnya lagi.

Bambang menjelaskan semua industri sandang dalam negeri masih membutuhkan bahan baku sebesar 85 persen impor dari Cina. Di sisi lainnya, ada keinginan untuk menghapus Permendag 8 tahun 2024, padahal industri tekstil di Indonesia sendiri masih membutuhkan bahan baku sebagian besar dari Cina.

Dia mengharapkan pelaku industri tekstil dapat mendkan kebutuhan bahan baku impor dan lebih meningkatkan  inovasi untuk bisa mendapatkan bahan baku dalam negeri.

"Sehingga apabila pemerintah mendorong masyarakat untuk cinta produk Indonesia dengan slogan Aku Cinta Produk Indonesia. Apabila kita sudah betul betul mandiri, di produk tekstil dalam negeri kita, tak tertutup kemungkinan Permendag 8/2024 itu bisa dihapus," kata Bambang Haryo.

Jika ingin membenahi iklim industri tekstil dalam negeri, maka pemerintah perlu menyusun suatu sistem yang memungkinkan harga kebutuhan pokok menurun, baik pangan, energi, air hingga kesehatan.

Jika memang pemerintah fokus menurunkan semua biaya kebutuhan pokok, masyarakat akan memiliki dana guna membeli sandang dan menabung sehingga, industri tekstil bisa kembali bertumbuh dan meningkat pesat seperti yang diharapkan.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendalami keluhan pelaku usaha terkait keberadaan online travel agent (OTA) asing di Indonesia. Sebab, pajak OTA asing kerap dibebankan ke pelaku usaha.

"Dari sisi bisnis, ini tentu tidak adil. Semestinya, tanggung jawab untuk membayar pajak didistribusikan secara adil pada semua pelaku usaha. Termasuk dalam hal ini OTA asing," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia pun mencontohkan, ada banyak kejadian di mana pajak pertambahan nilai dan pajak komisi dibebankan kepada hotel. Sementara, pihak OTA asing tidak membayar apapun. Menurutnya, pihak hotel merasa dirugikan dan perlu mendapat perhatian.

"OTA asing ini kan tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Akibatnya, mereka tidak mengikuti aturan yang ada. Selain merugikan pihak pelaku usaha, negara juga dirugikan karena tidak mendapatkan penghasilan pajak dari mereka," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus untuk segera memperhatikan OTA asing yang berusaha di Indonesia. Menurutnya, perlu dipastikan agar tidak ada yang dirugikan atas keberadaan mereka. Apalagi, di tengah perkembangan bisnis digital saat ini, OTA asing ini sangat mendapatkan tempat.

"Harus dicarikan solusi. Mungkin perlu dibuat regulasi. Tahap awal, perlu melibatkan para ahli," ungkapnya.

Sebelumnya, pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan politikus Partai NasDem Sugeng Suparwoto bakal kembali menjadi Ketua Komisi VII DPR RI. Dasco menyebut hal itu kala memimpin audiensi terkait penggunaan motor listrik di Indonesia.

Dasco berharap usai alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR resmi terbentuk, Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor bidang energi, riset dan teknologi hingga lingkungan hidup untuk memprioritaskan pembahasan soal kendaraan berbasis listrik. Ia berharap adanya rapat lanjutan mengenai motor listrik di rapat permulaan Komisi VII mendatang.

"Ini kita semua sudah mendengar dari kawan-kawan yang nanti tugasnya mengawal regulasi kebijakan tentang motor listrik ini," kata Dasco di rapat audiensi dengan Asosiasi Penyedia Motor Listrik Indonesia, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2024).

Dasco kemudian menyinggung Sugeng Suparwoto sebagai Ketua Komisi VII yang akan datang. Sebagaimana diketahui, Sugeng memang sempat menjabat sebagai Ketua Komisi VII periode 2019-2024.

"Jadi minggu depan setelah komisi terbentuk, setelah Pak Sugeng jadi Ketua Komisi VII lagi, saya minta untuk asosiasi di kesimpulan rapat pada hari ini, asosiasi dan komisi VII harus membuat rekomendasi yang akan ditujukan kepada pemerintah yang baru tentang kebijakan lanjutan mengenai insentif," katanya.

Adapun rapat yang digelar pagi ini di ruang Komisi VII DPR RI membahas soal penggunaan motor listrik di Indonesia. Salah satu anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Maman Abdurrahman bahkan mengusulkan supaya diksi pengunaan subsidi bagi motor listrik diganti menjadi insentif.

Simak: Pimpinan Komisi VII DPR Sambut Baik soal BBM Subsidi Mau Dibatasi

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA,investor.id - Wakil  Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menerima  penghargaan sebagai Tokoh Penjaga Kebijakan Energi. Penghargaan ini diberikan kepada Eddy karena dinilai konsisten mengawal kebijakan menuju tata kelola energi yang lebih baik. 

Upaya Indonesia mencapai kedaulatan energi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, dunia usaha hingga dukungan legislasi di parlemen. Dalam hal ini dibutuhkan  legislator yang konsisten memperjuangkan legislasi untuk mewujudkan kedaulatan energi sekaligus memperjuangkan energi bersih dan ramah lingkungan.  

Eddy  Soeparno menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang selama 5 tahun telah bersama-sama mengawal kebijakan untuk mewujudkan kemandirian energi di parlemen. Dia juga  mengapresiasi kinerja rekan kerja di Komisi VII DPR dalam memperjuangkan tata kelola energi yang lebih baik dan mempercepat transisi untuk energi yang bersih, terbarukan dan ramah lingkungan.

“Tentu yang pertama terima kasih atas kepercayaan untuk menerima penghargaan dalam memperjuangkan kebijakan energi ini. Menurut saya ini adalah motivasi sekaligus tantangan untuk tetap konsisten memperjuangkan Indonesia yang mandiri, berdaulat dan berkeadilan di bidang energi,”  kata Eddy dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat (27/9/2024).

Menurut Guru Besar Fakultas Teknik UGM yang juga mantan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Prof. Tumiran, sosok Eddy Soeparno  menjadi politisi yang memahami permasalahan dan solusi tata kelola energi yang lebih baik kedepannya.

“Pak Eddy tokoh yang konsisten yang mengawal Kebijakan supaya mekanisme energi itu berjalan dengan baik apalagi dengan profil  sebagai seorang politikus yang punya pemahaman mengenai bahwa tata kelola energi itu harus dikelola dengan baik, konsisten dan berkelanjutan,” ucap dia.

Tumiran berharap agar sikap Eddy dapat menjadi teladan bagi politisi lain. Khususnya terkait ikhtiar Eddy dalam bidang energi  Eddy dianggap konsisten dan berkomitmen mengawal kebijakan transisi menuju energi terbarukan yang lebih bersih dan ramah lingkungan.

“Harapan saya pemahaman beliau bisa dicontoh oleh para politisi – politisi yang lain karena saya melihat sifat konsisten tersebut ada di dalam diri beliau,” kata  Tumiran.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Rapat kerja antara Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membahas asumsi dasar sektor ESDM dalam RUU APBN 2025 menyepakati beberapa hal. Salah satunya menaikkan target lifting minyak dari yang diusulkan 600 ribu barel per hari (bopd) menjadi 605 ribu bopd.

Kesimpulan rapat dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Maman Abdurrahman.

"Komisi VII DPR RI bersepakat dengan Menteri ESDM terkait asumsi dasar sektor ESDM RAPBN Tahun 2025 sebagai berikut," katanya di Komisi VII, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Rapat juga menyepakati kenaikan volume LPG 3 kg dari usulan 8,17 juta metrik ton menjadi 8,2 juta metrik ton.

Kesimpulan selanjutnya, Komisi VII memahami penjelasan Menteri ESDM terkait pagu anggaran Kementerian ESDM tahun 2025 sebesar Rp 10.884.702.389.000 yang didapat dari rupiah murni dan PNBP sektor minerba dan migas serta akan didalami dengan seluruh eselon I Kementerian ESDM.

Berikut asumsi sektor ESDM dalam RAPBN 2025 yang disepakati Komisi VII dan Menteri ESDM:

1. Indonesian Crude Price (ICP): US$ 82 per barel
2. Lifting migas: 1,610 juta barel setara minyak per hari (boepd)
-Lifting minyak bumi: 605 ribu barel per hari (bopd)
-Lifting gas bumi: 1,005 juta boepd
-Cost recovery: US$ 8,5 miliar

3. Volume BBM bersubsidi: 19,41 juta KL
-Minyak tanah: 0,52 juta KL
-Minyak solar: 18,89 juta KL

4. Volume LPG 3 kg: 8,2 juta metrik ton
5. Subsidi tetap minyak solar: Rp 1.000 per liter
6. Subsidi listrik: Rp 90,22 triliun.

Tambang ilegal menjadi sorotan dalam rapat kerja antara Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Anggota Komisi VII Fraksi PDI Perjuangan Willy Midel Yoseph pun mengingatkan tugas berat Bahlil untuk menangani tambang ilegal ini.

"Salah tugas yang menurut kami cukup berat bagaimana kepemimpinan bapak ini mampu mengurangi illegal mining yang tersebar di seluruh nusantara ini tidak kecuali di Kalimantan Tengah di dapil kami," katanya di Komisi VII, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Terkait tambang ilegal ini, Bahlil mengatakan, dirinya ingin bicara pada forum khusus. Ia ingin tambang ilegal ini dibicarakan dalam forum tertutup.

"Kalau terkait dengan illegal mining, illegal mining ini saya nanti akan bicarakan pada forum khusus, tidak dalam forum persidangan, kita akan membuat forum diskusi FDG yang tidak diketahui orang lain, tertutup," katanya.

Sebagai mantan pengusaha, Bahlil mengaku tahu mengenai persoalan tambang ilegal ini. Dia mengatakan, urusan tambang ilegal ini membutuhkan kesepakatan semua pihak.

"Saya akan bongkar aja, nggak apa-apa, karena saya mantan pengusaha jadi agak sedikit tahu, tapi saya harus sepakat bapak-bapak semua, ini menjadi konsensus dan keinginan kita bersama kalau ingin melakukan perubahan terhadap negara," katanya.

"Dan ilegal mining ini, sampai ayam tumbuh gigi pun tidak akan selesai, kalau ini tidak menjadi kesadaran kolektif, terutama pada kami yang ada di sini dan bapak-bapak ibu semua dan aparat. Karena ini kan seperti Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah," sambungnya.

JAKARTA, investor.id - Pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan berdampak pada gejolak sosial dan politik. Dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diusulkan subsidi BBM mencapai Rp 204,5 triliun. Anggaran ini lebih tinggi dibandingkan subsidi energi 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 189,1 triliun. 

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) menyebut tidak ada pemangkasan subsidi BBM dalam pembahasan RAPBN 2025. Namun wakil rakyat itu meminta pemerintah untuk memastikan anggaran subsidi tepat sasaran. 

JAKARTA,investor.id - Komisi VII DPR mendorong pemerintah pusat dan daerah melakukan antisipasi semakin meningkatnya polusi udara menjelang puncak musim kemarau.  Lantaran   dalam kurun waktu satu bulan terakhir beberapa kota besar di Indonesia masuk dalam 10 besar kota dengan polusi terburuk di dunia. Kota tersebut antara lain, Jakarta, Medan hingga Tangerang Selatan.

“Kita semua sudah memahami bahaya polusi di musim kemarau dan dampak yang ditimbulkannya terhadap kesehatan warga, khususnya balita dan warga berusia lanjut. Jadi mestinya ada tindakan preventif yang dilakukan jauh hari sebelumnya dan jangan kita seakan tak berdaya menghadapi polusi udara akut,” ucap Wakil Ketua Komisi VII Eddy Soeparno dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (7/8/2024).

Menurut dia,  kementerian dan pemerintah daerah jangan menunggu sampai polusi udara sampai pada tingkat yang membahayakan kesehatan dan baru bertindak.  Dalam tiga tahun terakhir terjadi  polusi udara masif di Jakarta dan kota-kota besar lainnya  buruk dan berbahaya untuk kesehatan. Kondis tersebut seharusnya menjadi evaluasi dan pemicu agar program pencegahan polusi udara segera dijalankan.

“Sumber polusi udara di kota besar yang berasal dari sektor transportasi, pembangkit listrik dan industri perlu ditangani segera, antara lain melalui pembatasan penggunaan transportasi pribadi non listrik, percepatan ekosistem kendaraan listrik, penggunaan BBM kualitas tinggi atau BBM nabati, serta mendorong penggunaan solar panel untuk industri dan rumah tangga,”  ungkap Eddy.

Secara khusus Eddy kembali meminta agar percepatan co-firing gas di pembangkit listrik di sekitar kota-kota besar bisa ditingkatkan segera, disamping pembangunan pembangkit energi terbarukan yang progresnya masih tertatih-tatih. Dalam hal ini diperlukan solusi jangka panjang tidak hanya sekedar penanganan jangka pendek yang bersifat sementara.

“Perlu solusi jangka panjang mengatasi polusi udara, salah satunya dengan percepatan transisi energi yang terencana, dimulai dengan peningkatan penggunaan gas bumi pada PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), dilanjutkan dengan pembangunan sumber energi terbarukan lainnya yang sudah direncanakan, namun masih belum terlaksana,” pungkas Eddy.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan

Jakarta (ANTARA) - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Pertamina layak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax series agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyatakan sejak Maret 2024 BUMN tersebut sudah menahan harga, meski ketika itu minyak dunia tengah melonjak dan nilai tukar sedang anjlok.

Sementara itu, lanjutnya melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu, impor BBM dilakukan oleh Pertamina dan harus menunggu waktu cukup lama sampai mendapatkan kembali kompensasi dari pemerintah atas BBM yang diimpornya.

"Ini membebani APBN dan 'cashflow' Pertamina. Penyesuaian harga Pertamax bisa dilakukan, agar tidak semakin membebani APBN dan kondisi keuangan perusahaan," katanya.

Menurut dia penyesuaian harga BBM nonsubsidi bisa dilakukan dengan memperhatikan daya beli masyarakat.

Selain itu, tambahnya, diharapkan agar kenaikan tidak menjadikan disparitas harga antara BBM nonsubsidi dan BBM subsidi semakin besar.

Yang juga perlu diperhatikan, lanjutnya, bahwa mayoritas konsumsi BBM bukan terhadap BBM nonsubsidi, namun BBM dalam bentuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yakni BBM subsidi.

Oleh karena itu, tambahnya, alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera, sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.

"Perbedaan disparitas yang tidak terlalu lebar memang penting. Tetapi yang lebih penting adalah pengaturan agar pembelian BBM subsidi oleh kalangan publik yang masuk kategori tertentu saja, seperti masyarakat ekonomi lemah, UMKM, ojek, angkot, dan sebagainya," ujar Eddy Soeparno.

Senada dengan itu Anggota Komisi VII Sartono Hutomo sepakat jika Pertamina melakukan penyesuaian harga Pertamax series, karena jika BUMN tersebut terus menahan harga, justru membuat potensi pemasukan negara bisa berkurang karena profitabilitas Pertamina yang menurun.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa kesehatan finansial Pertamina harus terjaga karena BUMN tersebut berperan penting menjaga ketahanan energi nasional .

“Sehingga penyesuaian harga BBM nonsubsidi diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan Pertamina,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi dan menyesuaikan harga BBM nonsubsidi untuk menjaga keseimbangan antara biaya produksi dan harga jual agar Pertamina dapat terus beroperasi secara sehat.

Penyesuaian harga, tambahnya, juga akan membantu mencegah potensi kerugian yang lebih besar jika harga minyak dunia terus meningkat atau rupiah semakin terdepresiasi.

Namun demikian Sartono juga meminta, bahwa kenaikan harga harus dilakukan dengan bijak, harus tetap memperhatikan daya beli masyarakat agar tidak terjadi gejolak sosial.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo membantah bahwa pemerintah berencana memberlakukan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sempat dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Presiden, sampai saat ini pemerintah belum ada pemikiran untuk melaksanakan kebijakan itu. Ia juga belum menggelar rapat kabinet untuk membahas usulan yang dimaksud.

"Enggak, enggak, enggak. Belum ada pemikiran ke sana," ujar Jokowi dalam sesi keterangan pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Jawaban tersebut spontan disampaikan Jokowi ketika ditanya wartawan perihal isu pembatasan pembelian BBM subsidi. Dari raut wajahnya, Presiden terlihat sedikit mengerutkan kening.

Setelahnya mantan gubernur Jakarta itu menambahkan jawaban dengan menyatakan bahwa belum ada rapat kabinet yang membahas pembatasan BBM subsidi.

"Belum rapat juga," kata Jokowi menegaskan.

Sebelumnya, Luhut melontarkan wacana bahwa pembatasan pembelian subsidi akan mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2024.

Menurut dia, kebijakan itu diambil untuk mendorong penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, serta dapat menghemat anggaran negara.

"Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan Instagram-nya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Selain itu, Luhut juga mengaitkan wacana soal pembatasan BBM subsidi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit. Ia mengeklaim, pembatasan BBM subsidi dinilai mampu menghemat APBN 2024.

Namun, pemerintah juga berupaya mendorong pengembangan Bioetanol untuk menggantikan bahan bakar berbasis fosil.

Luhut mengatakan, Bioetanol memiliki beberapa manfaat seperti mengurangi polusi udara dan menekan angka penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

“Itu juga bisa menghemat sampai Rp 38 triliun,” kata Luhut dikutip dari Antara pada Selasa.

Silang pendapat

Sebelum Jokowi bicara, terdapat silang pendapat antara anggota kabinet mengenai wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang diungkap oleh Luhut.

Berbeda dengan Luhut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi.

"Enggak, enggak ada batas-batas di 17 Agustus," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Arifin mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Enggak ada yang berubah, enggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," kata dia menegaskan.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Arifin mengungkapkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini mau di ini dulu (dibahas), masih di antara tiga menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian," ujarnya.

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen) yang akan mengatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

Sebelumya pada 10 Juli 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah masih mendiskusikan lebih lanjut wacana pembatasan BBM subsidi dan belum memutuskan hasilnya.

"Belum. Belum. Belum. Bukan belum goal, kita kan mesti rapat, dirapatkoordinasikan dulu. Tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada," tutur Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Pemerintah jangan bikin bingung

Merespons perbedaan pendapat soal pembatasan BBM subsidi, komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang jelas tentang wacana tersebut agar tidak menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di tengah masyarakat.

"Sebenarnya kami sambut baik wacana pembatasan pembelian BBM subsidi tersebut, namun jangan sampai membuat keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat yang memang pantas menerima subsidi," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno dalam keterangannya, Selasa.

Ia menjelaskan, wacana ini sebenarnya sudah didorong Komisi VII sejak tiga tahun lalu, sebab DPR menilai perlu dilakukan evaluasi karena ada langkah yang kurang tepat dalam penyaluran BBM subsidi selama ini.

Hal itu mengingat banyak masyarakat yang mampu dan tidak pantas menerima subsidi justru ikut menikmati. Kondisi ini tercermin dari 80 persen pengguna Pertalite adalah masyarakat yang tidak berhak.

Namun, politikus Partai Amanat Nasional itu menekankan, pemerintah harus satu suara saat hendak mengeluarkan kebijakan agar tidak membuat informasi simpang siur yang membingungkan masyarakat.

"Pemerintah perlu mengkomunikasikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi ini secara baik kepada publik agar jangan sampai menimbulkan kebingungan bahwa seluruh kelompok masyarakat akan dibatasi pembelian BBM bersubsidi. Jangan bikin resah rakyat," kata Eddy.

"Jadi yang dikurangi adalah kelompok masyarakat yang berhak membeli BBM bersubsidi dan bukan pengurangan volume BBM bersubsidi," ujar dia melanjutkan.

Ia pun menegaskan, sosialisasi yang jelas diperlukan masyarakat agar tidak ada wacana lain yang berkembang, seperti misalnya isu kenaikan harga BBM. Jika tak ada kejelasan informasi, hal tersebut akan membuat masyarakat semakin resah.

"Saya sempat mendengar keluh kesah masyarakat yang memang pantas mendapatkan subsidi. Mereka khawatir akan adanya kenaikan harga BBM dan membuat keadaan ekonomi semakin sulit seperti mencari pekerjaan dan naiknya harga barang pokok," kata Eddy.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disarankan mengantisipasi dampak lain terhadap masyarakat miskin terkait rencana pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengingatkan pemerintah memberi penjelasan secara logis dan runut kepada masyarakat, supaya tidak ada yang berpikir bakal ada pihak tertentu ingin mengambil keuntungan dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.

“Pemerintah harus dapat memastikan bahwa pembatasan BBM tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan daya beli masyarakat kelas bawah," kata Mulyanto dalam keterangan pers diterima pada Minggu (14/7/2024).

Mulyanto menambahkan, jika pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi sebaiknya harus menyiapkan sistem pengawasan memadai.

Dia berharap jangan sampai pembatasan BBM bersubsidi membuat distribusinya tidak tepat sasaran.

"Jangan sampai masyarakat miskin semakin miskin, sebagai dampak dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini,” ujar Wakil Ketua FPKS DPR RI itu.

Mulyanto meminta pemerintah membuat rumusan kriteria kendaraan yang dapat dan tidak dapat membeli BBM bersubsidi ini dengan jelas dan tegas.

Menurut Mulyanto penerapan aplikasi MyPertamina dan digital nozzle sudah sangat membantu, tetapi kebocoran di luar itu ditengarai masih banyak terjadi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan belum ada pembatasan pembelian BBM subsidi mulai Agustus 2024.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah sedang mempertajam data dan kendaraan yang berhak membeli BBM subsidi. Hal itu dimaksudkan supaya penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.

Arifin menjelaskan, pemerintah juga masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Revisi perpres tersebut masih dibahas di Kementerian ESDM, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Arifin mengatakan, kalaupun pembatasan BBM subsidi dilakukan, skemanya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (permen). Pembatasan mencakup jenis kendaraan yang diperbolehkan membeli BBM subsidi.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pembatasan BBM subsidi dilakukan untuk mendorong penyaluran supaya lebih tepat sasaran dan menghemat anggaran negara.

Menurut Luhut, defisit APBN disebabkan oleh inefisiensi di berbagai sektor. Namun, hal ini bisa diatasi, salah satunya dengan memperketat ketentuan pembelian BBM subsidi.

Seluruh fraksi di Komisi VII DPR RI menyetujui Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) untuk dibahas lebih lanjut.

RPP KEN sendiri merupakan payung hukum untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Rancangan ini mengatur berbagai aspek terkait energi nasional, mulai dari bauran energi, pemanfaatan energi terbarukan, hingga kebijakan impor energi.

Saat ini ada sembilan fraksi yang berada di DPR RI yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP.

"Kami semuanya setuju untuk dilanjutkan pembahasan lebih lanjut untuk nanti ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM, Senin (8/7).

Meski demikian, ada beberapa catatan yang disampaikan. Misalnya dari Partai Demokrat yang meminta pemerintah untuk mengendalikan emisi gas rumah cara serta dekarbonisasi harus menjadi dasar dalam pembuatan KEN.

"Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk lebih fokus dalam transisi energi baru terbarukan (EBT) dan melibatkan prinsip keadilan. Transisi energi harus berlandaskan kepada keadilan dan memastikan pemenuhan hak masyarakat dan lingkungan," ujar anggota Komisi VII Hendrik Halomoan Sitompul.

Sementara, catatan dari PKS salah satunya RPP ini harus mengatur proses transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan energi terbarukan secara rasional dan berkelanjutan.

"RPP ini harus disusun secara komprehensif dengan perencanaan yang matang karena akan menentukan arah energi bangsa ini," ujar anggota Komisi VII Mulyanto.

Sementara PAN memandang bahwa RPP KEN perlu dibahas lebih lanjut karena memiliki banyak perubahan dibandingkan dengan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN.

Dalam kesempatan tersebut, Arifin menyampaikan harmonisasi RPP KEN sudah selesai. Ia menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Kementerian ESDM untuk diproses lebih lanjut.

Menindaklanjuti surat itu, Kementerian ESDM lantas bersurat kepada Komisi VII pada 5 Juni 2024 sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Kemudian, pada 25 Juni 2024 Arifin mengatakan telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait hasil pengharmonisasian.

"Dan (melaporkan) usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh pemerintah," kata Arifin.

Ia mengungkapkan bahwa sepanjang 2023-2024, telah dilaksanakan focus group discussion (FGD) sebanyak tiga kali bersama Komisi VII terkait KEN. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah berharap DPR menyetujui RPP KEN.