Reporter: Leni Wandira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan harga obat di Indonesia bisa tiga hingga lima kali lebih mahal dari Malaysia. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan bahan baku yang 90% masih impor.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita mengatakan bahwa masalah harga berkorelasi dengan utilisasi industri farmasi.

Misalnya, kata dia, kapasitas mesin industri ini dalam posisi 100%. Lalu industri memproduksi produk sebanyak 80%. Tetapi yang laku di pasaran hanya 50%. Maka produksi hanya 50% saja.

"Kalau harga hubungannya ke utilisasi, kalau utilisasinya baru 50%, dia akan jual lebih mahal lagi, itu utilisasi itu kan yang bentuk kan demand," kata Reni saat ditemui usai rapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Selasa (9/7).

Untuk itu, pihaknya mendorong penguatan struktur industri, kerja sama atau sinergi dengan BUMN farmasi, serta penerapan instrumen fiskal dalam sektor bahan baku obat (BBO) dalam negeri.

Untuk penguatan struktur industri BBO, Kemenperin berfokus memproduksi bahan dasar, bahan intermediate, dan bahan aktif obat yang masih diimpor seperti sintesis parasetamol dari nitrobenzena baik melalui p-Aminofenol(PAF) maupunp-nitro chloro benzene(PNCB) melalui kerja sama Pertamina dan Kimia Farma.

Reni melanjutkan, langkah itu agar industri farmasi bisa menciptakan produk obat-obat dengan harga yang terjangkau serta berkualitas.

"Kenapa kita kan menggaung-gaungkan produk lokal, karena itu tadi, kalau belinya banyak akan meningkatkan utilisasi, kalau utilisasinya naik harganya lebih murah. Kita mau menggalakkan bahan baku obat nasional yang sudah diproduksi," pungkas dia.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya kebijakan penurunan harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan yang dinilai mahal bahkan dari negara tetangga Malaysia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI) Decky Yao mengatakan mahalnya harga obat dan alkes di Tanah Air ketimbang negara tetangga menambah beban bagi masyarakat.

Belum lagi, kata dia, masyarakat masih merasakan kurangnya sistem pelayanan rumah sakit dan waktu terbatasnya konsultasi pasien ke dokter serta edukasi dokter ke pasien.

“Ini menyebabkan pasien yang mampu secara ekonomi, lebih memilih berobat di luar negeri,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Decky mengungkapkan, demi mengentaskan masalah ini terdapat beberapa hal yang menjadi rujukan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terhadap alkes dan obat-obatan.

Pertama, melakukan diskusi dan mencari solusi bersama industri dalam negeri melalui asosiasi terkait, kendala apa yang dihadapi untuk menurunkan harga obat dan alkes.

“Kedua, butuh keringanan dan insentif pajak bagi Industri dalam negeri yang mampu memproduksi bahan baku, baik kebutuhan dalam negeri, maupun ekspor sehingga harga bahan baku lebih kompetitif,” ungkap dia.

Ketiga, memberikan edukasi, bimbingan serta arahan dari BPOM terkait kemudahan dalam regulasi yang mempercepat proses registrasi produksi dalam negeri. Tentunya, kata Decky, dengan keamanan dan kualitas produk yang tetap terjaga untuk kesehatan masyarakat.

Keempat, mencanangkan program-program pencegahan penyakit dengan edukasi soal pentingnya makan makanan bergizi, olahraga rutin dan mengkonsumsi suplemen kesehatan.

“Industri tidak bisa berjalan sendiri dan akan kalah bersaing terutama dengan produk dari China dan India, jika pemerintah tidak turut ikut campur mendukung program-program kebijakan yang pro industri dalam negeri,” pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan diturunkan karena dinilai masih mahal bahkan lebih mahal dari negara tetangga Malaysia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Cristina Sandjaja mengatakan telah mendapatkan info mengenai harga alkes Indonesia lima kali lipat lebih mahal dari negara tetangga.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah membahas hal ini dengan Aspaki. Namun, Aspaki mempertanyakan apakah mahalnya alkes tersebut berasal dari impor atau dari dalam negeri.

Menurutnya, saat ini sudah cukup banyak industri alkes dalam negeri yang produknya telah dieskpor ke berbagai negara.

“Adanya industri lokal itu kan semangatnya adalah kemandirian, yang akan menunjang ketahanan sistem kesehatan di Indonesia, efisiensi dan availabilitas terjamin,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Cristina mengungkapkan, demi meningkatkan efisiensi pihaknya meminta pemerintah melakukan beberapa hal untuk mendorong industri alkes dalam negeri, yakni dari sisi pajak dan non pajak.

Dari sisi pajak, kata Cristina, pemerintah perlu mengurangi beban impor, karena saat ini ada beberapa hal yang meningkatkan biaya impor. Pertama pajak berganda (double taxation) melalui PPh 22. Kedua, bea masuk yang tergolong tinggi di ASEAN.

“Bea masuk bahan baku atau bahan setengah jadi atau komponen tertentu alkes yang bisa lebih tinggi daripada bea masuk produk jadi,” ungkapnya.

Masih dari sisi pajak, lanjut dia, pemerintah perlu menambah insentif pajak bagi industri produsen alkes dalam negeri. Menurutnnya, persyaratan investasi tax holiday saat ini terlalu tinggi.

“Selain itu, perlu adanya insentif tambahan untuk riset dan pengembangan dalam negeri. Perlu adanya tax rebate untuk menstimulasi ekspor,” tuturnya.

Sementara itu, dari sisi non pajak, Cristina bilang, perlu adanya proses pengadaan alkes yang lebih baik seperti e-Planning, e-Purchasing dan e-Payment untuk menjamin term of payment dari RS pemerintah kepada penyedia.

“Sehingga dapat diperhitungkan cost of money secara tepat, sehingga estimasi biaya yang dibebankan pada harga produk lebih terukur,” katanya.

Berikutnya, terciptanya ekosistem industri alkes, melalui ketersediaan material di dalam negeri dengan tingkat kualitas dan harga bersaing, sehingga harga jual produk jadi dapat bersaing dengan harga produk jadi impor.

Lebih lanjut, Cristina menambahkan, pemerintah perlu mendorong Kamus Farmasi dan Alat-alat Kesehatan (KFA), Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan aplikasi lainnya sebagai dasar dari database industri yang permanen.

“Dengan data yang jelas terkait sumber bahan baku dan komponen dalam negeri, data yang jelas dan terbuka terkait kebutuhan produk alkes, sehingga industri manufaktur alat kesehatan dapat melakukan kalkulasi yang lebih tepat dan terencana dan dapat menghasilkan produk dengan harga yang lebih kompetitif,” imbuh Cristina.