Bisnis.com, JAKARTA - Produsen bahan baku obat berharap pemerintahan baru era Prabowo-Gibran serius mendorong kemandirian sektor farmasi di Indonesia.

Terlebih, Prabowo-Gibran sempat berjanji akan memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus kemandirian industri obat dan vaksin, yang secara terang tertuang dalam Asta Cita dan menjadi salah satu dari 17 Program Prioritas yang digaungkan ketika kampanye.

Ketua Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) FX Sudirman menilai langkah-langkah pemerintah untuk mulai mendukung kemandirian sektor farmasi sebenarnya sudah ada. Namun, regulasi yang efektif dan kebijakan jangka panjang masih perlu diperkuat.

Buktinya, skor Indonesia dalam indeks Global Health Security pada sektor sistem kesehatan yang meliputi ketersediaan obat-obatan dan bahan baku farmasi baru bisa mencapai 50,4 dari 100 poin, menggambarkan bahwa kemandirian sektor farmasi masih banyak tantangan dan jauh dari harapan.

"Salah satunya, kalau memang serius meningkatkan ketahanan sektor farmasi dan kesiapan menghadapi ancaman kesehatan, maka perlu menetapkan obat dan vaksin sebagai barang strategis," jelasnya kepada Bisnis.com, dikutip Sabtu (19/10/2024).

Sudirman menjelaskan bahwa saat ini 100% intermediate material untuk bahan baku obat dan 90% material pendukung dalam industri biofarmasi masih tergantung pada pasokan asing.

Sementara itu, proses sertifikasi dan regulasi dalam industrial biofarmasi dan bahan baku obat sering kali panjang dan rumit, sehingga menjadi penghambat bagi inovasi. Proses yang lebih efisien dan modernisasi regulasi pun begitu dinantikan para pelaku industri.

"Padahal, kalau melihat India dan China, mereka berangkat dari potensi pasar domestik yang sangat besar, sama seperti di sini. Akhirnya, memungkinkan mereka untuk mendorong produksi dalam skala besar, sekaligus memanfaatkan kemampuan tersebut untuk ekspansi ke pasar global," tambahnya.

Belajar dari kedua negara itu, mereka awalnya sama-sama mendapat dukungan besar dari pemerintah melalui kebijakan yang kondusif, serta adanya subsidi, insentif pajak, dan kemudahaan regulasi untuk mempercepat pengembangan industri farmasi.

Selain itu, keduanya juga secara masif membangun infrastruktur produksi farmasi, serta menciptakan iklim riset dan pengembangan (R&D) yang agresif.

Sama seperti Indonesia, kedua negara itu juga memiliki keunggulan dalam tenaga kerja murah dan infrastruktur pendukung yang berkembang pesat, sehingga mampu memproduksi bahan baku obat dan produk farmasi dengan harga yang kompetitif.

"Sementara itu, di Indonesia infrastruktur R&D masih kurang berkembang. Ada keterbatasan fasilitas laboratorium, kolaborasi dengan universitas, dan investasi dalam teknologi maju, sehingga secara umum ekosistem R&D belum terintegrasi," tutupnya.

Adapun, berdasarkan dokumen visi-misi Prabowo-Gibran, terdapat janji memperjuangkan kemandirian industri obat dan vaksin nasional secara bertahap.

Selain itu, ada pula janji untuk meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah, serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal.

Tertulis pula janji bahwa Prabowo-Gibran akan menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah.

Terakhir, pemerintah baru juga berjanji akan memastikan ketersediaan obat dan penggunaan obat rasional (POR) di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di Puskesmas.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) mengungkapkan sejumlah capaian dan evaluasi kinerja industri farmasi dan bahan baku obat nasional selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen AB3O, Irfat Hista, mengatakan salah satu capaian dan dukungan pemerintah era Jokowi kepada industri BBO yakni diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

“Sejak Inpres tersebut, industri menggeliat dengan mulai dibangunnya pabrik bahan baku obat berbasis bahan dasar kimia, biologi, vaksin, hingga garam farmasi,” kata Irfat kepada Bisnis, Jumat (18/10/2024).

Dia merinci, investasi pabrik BBO berbasis kimia telah dilakukan oleh PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia dan PT Brightgene Biomedical Indonesia.

Sementara, pabrik BBO berbasis bahan dasar biologi atau biosimilar dibangun oleh PT Daewoong Infion, PT Kalbio Global Medika, dan PT Etana Biotechnologies Indonesia.

Tak hanya itu, pabrik vaksin nasional yang telah terbangun seperti PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, PT Jakarta Biopharmaceutival Industry selain PT Bio Farma yang sudah berdiri sejak 130 tahun lalu, serta garam farmasi PT Karya Daya Syahfarmasi dan produk Fitofarmaka.

Dia pun menilai pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta kementerian/lembaga lainnya telah berusaha memaksimalkan pencapaian pertumbuhan bahan baku obat dan vaksin di Indonesia bersama pelaku usaha.

“Namun, ada beberapa kendala di dalam percepatan pengembangan molekul baru di dalam negeri,” imbuhnya.

Pasalnya, pengembangan BBO diperlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar dalam melakukan penelitian hingga ditemukannya molekul molekul bahan baku obat dan vaksin.

Padahal, hal tersebut penting terutama sangat dibutuhkan untuk menekan biaya pengobatan masyarakat Indonesia melalui BPJS dengan memakai bahan baku lokal.

“Kami percaya pemerintahan yang baru dapat melakukan percepatan dan kesinambungan kemandirian bahan baku obat dan vaksin dengan menerbitkan regulasi,” ujarnya.

Beberapa regulasi yang diharapkan yakni pemberlakuan TKDN lebih dari 52% dalam tender pengadaan bahan baku obat dan vaksin untuk molekul-molekul yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Dalam catatan AB3O, dari total 1.105 bahan baku obat, industri nasional baru mampu memproduksi 62 bahan baku obat. Untuk dapat meningkatkan kemampuan produsen, pemerintah perlu turun tangan dari sisi pengembangan hingga perluasan skala ekonomi.

Kemudian, dia juga mendorong pemerintah menjadikan bahan baku obat dan vaksin sebagai komoditi strategi nasional sehingga dapat diberikan regulasi insentif yang lebih tepat sasaran bagi industri bahan baku obat dan vaksin.

Lebih lanjut, pihaknya berterima kasih kepada pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin, serta berharap banyak pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingginya importasibahan baku obatternyata bukan perkara baru di tengah perkembanganindustri farmasidi Tanah Air.

Tiga dekade lalu, problem serupa sudah mengadang kemandirian sektor bahan baku obat di Indonesia. Sektorobat-obatandi dalam negeri pun tampak stagnan bila dibandingkan dengan negara tetangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap kinerja pertumbuhan sektor industri farmasi sebesar 32,35% (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2024. Hal ini belum sejalan dengan optimalisasi industri bahan baku obat lokal.

Dari segi investasi dan serapan tenaga kerja, industri farmasi juga meningkat pada 2022-2023. Pada 2022, investasi tumbuh menjadi Rp5,39 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp6,40 triliun pada 2023. Jumlah tenaga kerja farmasi tercatat sebanyak 59.698 pada 2023 atau naik dari sebelumnya 57.881 pekerja.

Dirketur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Emmy Suryandari, mengatakan importasi bahan baku obat masih 90%, kendati pertumbuhan industri farmasi terus mengalami pertumbuhan pesat pascapandemi.

"Tentunya kami berharap bersama-sama tentu porsi dari 32,35% ini seharusnya juga ikut dinikmati oleh industri bahan baku obat lokal," kata Emmy dalam Seminar Nasional Ketahanan dan Kesinambungan Percepatan Kemandirian Bahan Baku Obat dan Vaksin, Selasa (10/9/2024).

Dalam catatan Kemenperin, saat ini jumlah industri bahan baku yang memproduksi bahan baku obat sebanyak 20 perusahaan terdiri dari 11% biosimilar, 6% vaksin, dan 83% kimia.

Sementara itu, untuk produk obat jadi telah diproduksi oleh 212 industri yang mencakup 2% biosimilar, 2% vaksin, dan 96% kimia.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, harga bahan baku obat produksi dalam negeri lebih tinggi dari impor. Alhasil, harga produk menjadi lebih mahal, terutama produk yang mengandung komponen bahan baku lebih dari 50%.

Untuk mengoptimalkan industri bahan baku lokal yang ada saat ini, Kemenperin tengah meninjau ulang aturan threshold atau standar tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk obat menjadi di kisaran 50% dari sebelumnya 25%.

Hal ini untuk mendukung penyerapan produk obat lokal dengan TKDN 50% melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh pemerintah.

"Tentunya dalam proses review ini akan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan. Apakah nantinya akan peningkatan nilai treshold dari TKDN atau seperti apa, nah ini kemudian akan kita rumuskan bersama-sama," jelasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) meminta pemerintah untuk meningkatkan standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk obat menjadi 52%.

Sekjen Asosiasi Produsen Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) Irfat Hista mengatakan selama ini 62 molekul bahan baku obat dan vaksin yang memiliki TKDN di atas 52%, tetapi saat ini tender sektoral masih mempergunakan TKDN lebih dari 25% mengacu pada Peraturan Presiden No. 12/2021.

"Kami juga berharap diberlakukannya TKDN lebih dari 52% saat tender sektoral Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk obat dan vaksin," kata Irfat kepada Bisnis.

Padahal, Irfat menegaskan bahwa seluruh anggota asosiasi telah berpartisipasi memproduksi bahan baku obat baik dari bahan dasar kimia, biologi (biosimilar), vaksin serta juga garam farmasi.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) mengungkap sederet langkah kontribusi untuk meningkatkan ketahanan farmasi nasional, termasuk dalam menekan ketergantungan impor bahan baku obat (BBO).

Direktur Kalbe Farma Kartika Setiabudy mengatakan, sebagian besar bahan baku obat yang digunakan masih berasal dari impor. Hal ini dikarenakan belum tersedianya bahan baku lokal yang memadai.

"Namun, Kalbe terus berupaya untuk mengembangkan produk berbahan baku lokal, misalnya produk herbal, produk minuman dan produk obat biosimilar," kata Kartika kepada Bisnis, Senin (9/9/2024).

Tak hanya itu, dia menerangkan berbagai inisiatif lain yang telah dilakukan KLBF seperti pembangunan fasilitas produksi dalam negeri, khususnya untuk obat generik, biosimilar, dan alat kesehatan.

Bahkan, beberapa produk kesehatan juga telah mencapai syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Di sisi lain, Kalbe juga memiliki kemitraan strategis dengan China untuk membangun fasilitas produksi bahan baku obat guna mendukung ketahanan farmasi nasional jangka panjang.

Adapun, Kalbe bersama Livzon Pharmaceutical Group Inc. China membentuk perusahaan patungan untuk memproduksi bahan baku obat dengan investasi awal senilai Rp650 miliar.

Perusahaan patungan bernama PT Livzon Pharma Indonesia ini dibentuk lewat entitas anak masing-masing perusahaan, yakni PT Global Chemindo Megatrading dan Lian SGP Holding Pte.Ltd. Livzon Pharma nantinya fokus memproduksi bahan aktif farmasi (API) dan bahan baku lainnya untuk pasar ekspor, termasuk potensi di pasar dalam negeri.

Di sisi lain, Kartika menerangkan upaya subtitusi impor bahan baku juga telah dilakukan sejak lama.

"Untuk produksi obat biologis, Kalbe telah memiliki fasilitas produksi sejak tahun 2018 yang memproduksi bahan baku dan produk jadi dengan belanja modal sekitar Rp500 miliar," tuturnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan, untuk membangun ketahanan farmasi di Indonesia membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak terkait, termasuk sektor usaha, investor, partner strategis, pemerintah, akademisi dan masyarakat.

Selain itu, kerja sama sektor usaha, akademisi dan partner strategis di bidang research and development (R&D) akan dibutuhkan dalam pengembangan teknologi.

"Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung tahap pengembangan industri, misalnya dalam bentuk insentif pajak, prioritas penggunaan produk lokal, perizinan dan lainnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Andaikata pemerintah lebih awal menyoroti industri farmasi, ihwal harga obat mungkin mahal tak akan jadi persoalan hari ini. Setidaknya itu yang terus berdengung di benak Yoyon, pedagang obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur.

Pria yang telah membuka kios obat lebih dari satu dekade di Pasar Pramuka itu keheranan atas pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang baru mau mulai bergerak mengatur pengendalian harga obat dan alkes dalam negeri.

JAKARTA,investor.id - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencurigai ada ulah mafia yang melanggengkan praktik impor bahan baku obat, sehingga mengerek harga obat di Indonesia. Harga obat di Indonesia saat ini hampir 5 kali lipat lebih mahal dibandingkan negara lain.

Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, salah satu penyebab mahalnya harga obat di Indonesia saat ini adalah karena hampir 100% bahan baku obat yang digunakan di tanah air masih bergantung pada produk impor.

Padahal, menurutnya, bahan baku obat yang dapat diolah di dalam negeri melimpah ruah. Hal ini karena belum ada upaya serius dari industri farmasi untuk menghentikan ketergantungan pada impor bahan baku obat.

"Mengapa masih impor? Karena di dalam sektor obat itu juga ada mafia impor bahan baku obat. Mafia ini artinya mereka mempertahankan untuk terus mengimpor karena mendapatkan keuntungan yang besar dari impor tersebut," ungkap Tulus, kepada B-Universe, Senin (15/7/2024).

Tulus menegaskan, Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan kementerian lainnya harus turun tangan membongkar dugaan praktik mafia impor bahan baku obat ini.

Di samping itu, dari aspek investasi dan regulasi saat ini, belum kondusif dalam mendukung industri farmasi di Indonesia untuk mengembangkan bahan baku obat sendiri.

"Selama ini tidak pernah dikembangkan tidak pernah diformulasi bagaimana menghasilkan bahan baku obat yang ada di Indonesia yang sebenarnya itu sangat melimpah ruah," tukasnya.

Dikatakan Tulus, selama puluhan tahun, industri farmasi tanah air masih menilai produksi obat dalam negeri lebih efisien menggunakan bahan baku impor ketimbang mengembangkan bahan baku yang tersedia di tanah air.

"Akhirnya, kalau kita mengembangkan bahan baku obat akan lebih mahal ongkos produksinya dibandingkan impor sehingga itu menjadi alasan mengapa mereka lebih suka impor karena dianggap lebih efisien," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News