Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan pengamanan perdagangan (safeguard measures) atas lonjakan impor salah satu bahan baku plastik yaitu Linear Low Density Polythylene (LLDPE) dalam bentuk selain cair atau pasta.

Sebagai informasi, LLDPE atau politilena linear kepadatan rendah adalah sejenis plastik termal yang diproduksi lewat pemanasan dengan karakteristik seperti tahan terhadap tusukan, tidak mudah koyak, tahan terhadap senyawa kimia, dan fleksibel. LLDPE umumnya dipakai untuk pelapis kemasan, kemasan plastik, pelapis pemisah ban, dan lain-lain.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan, KPPI telah menerima permohonan secara resmi untuk melakukan penyelidikan safeguard measures untuk impor LLDPE pada pertengahan Agustus lalu.

Permohonan tersebut diajukan oleh Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) mewakili industri dalam negeri yaitu PT Chandra Asri Pacific Tbk(TPIA) dan PT Lotte Chemical Titan Nusantara.

KPPI pun mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) terjadi peningkatan impor barang LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta dengan tren sebesar 13,54%.

Pada 2023, impor LLDPE ke Indonesia tercatat sebesar 280.385 ton, naik 33,27% dari tahun sebelumnya yakni 210.382 ton. Sementara pada 2022, impor produk tersebut turun 3,27% dari capaian tahun 2021 yaitu 217.494 ton.

Mayoritas impor LLDPE dalam bentuk selain cari atau pasta pada 2023 berasal dari Malaysia (43,43%), kemudian diikuti oleh Thailand (37.52%),Arab Saudi (8,36%), dan Amerika Serikat (2,97%).

Pihak KPPI menemukan fakta adanya indikasi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pihak pemohon. Hal ini meliputi penurunan produksi dan kapasitas terpakai, penurunan penjualan domestik, kerugian finansial, dan penurunan pangsa pasar pasar industri domestik.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Packaging Federation (IPF) Henky Wibawa justru mengkritik permohonan safeguard measures atas produk LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta. Permohonan kebijakan proteksi ini memperlihatkan ketidakmampuan industri petrokimia Indonesia dalam mengejar perkembangan teknologi pembuatan LLDPE.

Sejauh ini, produsen LLDPE lokal masih membutuhkan bahan baku berupa naphtha yang diimpor dari luar negeri. Padahal, sudah ada teknologi modern untuk produksi LLDPE tanpa menggunakan napthta yang diterapkan di negara-negara lain.

Belum lagi, kapasitas produksi pemohon seperti TPIA dan Lotte Chemical belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan LLDPE di dalam negeri, sehingga industri hilir tetap harus mengimpor produk tersebut. Alhasil, IPF menganggap rencana pengenaan safeguard untuk impor LLDPE dalam bentuk selain cair atau pasta tidak tepat.

"Industri raksasa di hulu dapat meminta proteksi, sedangkan industri hilir yang relatif kecil dan berjumlah banyak akan dirugikan," tegasHenky, Senin (16/9).

Lantas, biaya produksi kemasan yang menggunakan LLDPE akan membengkak jika safeguard diberlakukan.

Ancaman banjir impor produk kemasan dari negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina menjadi terbuka lantaran mereka tidak dikenakan bea masuk tambahan. Produk-produk impor ini akan lebih mudah diserap konsumennya yakni industri Fast Moving Consumer Goods (FMCG). Sebab, mereka akan memilih kemasan yang lebih murah mengingat pertimbangan bisnis.

"Kalau industri hulu tidak bisa bersaing, mestinya merek melakukan upgrade teknologi atau menerapkan ekonomi sirkular," jelas Henky.

Terlepas dari itu, IPF memperkirakan kinerja industri kemasan masih bisa tumbuh dengan penjualan rata-rata sekitar 2%--3% per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menyebut target swasembada petrokimia bahan baku plastik pada 2025 dipastikan gagal.

Wakil Ketua Umum Inaplas, Budi Susanto Sadiman mengatakan serbuan bahan baku dan barang jadi plastik menjadi biang keladi dari ancaman gagalnya kemandirian petrokimia nasional.

"Kondisi industri sektor petrokimia Indonesia semakin terpuruk karena banjir produk impor bahan baku plastik khususnya dari negara Thailand, Vietnam, Malaysia, China, Korea Selatan, dan Middle East yang juga berdampak ke industri turunannya," kata Budi di Kantor Inaplas, Kamis (18/7/2024).

Banjirnya impor dari negara-negara tersebut membuat iklim usaha dalam negeri tidak kondusif. Hal ini diperparah dengan aturan relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan No.8/2024.

Permendag 8/2024 yang merelaksasi impor barang-barang dari luar negeri yang sejenis dengan produk dalam negeri menurunkan minat untuk menanamkan investasi di Indonesia.

Terlebih, jika impor bahan baku dan barang jadi terus banjir di pasar domestik, pabrik-pabrik plastik akan banyak yang tutup dan merugikan industri turunannya seperti makanan dan minuman, peralatan rumah tangga, otomotif, tekstil dan lain-lain.

"Saat ini produk hulu LLDPE telah memenuhi kebutuhan nasional, sedangkan PP Homopolymer akan segera memenuhi kebutuhan nasional dengan tambahan produksi dari Lotte Chemicals dan Polytama tahun 2026," ujarnya.

Minimnya pengendalian impor akan membuat Indonesia memiliki potensi mengimpor sekitar 4 juta ton bahan baku plastik di 2030 bila tidak ada tambahan kapasitas baru.

Berdasarkan laporan Kementerian Perindustrian, sejumlah proyek industri kimia di Indonesia sampai tahun 2030, total nilai investasinya akan mencapai US$31.415 juta.

Adapun, para investor tersebut di antaranya dari PT Chandra Asri Perkasa, PT Lotte Chemical Indonesia, PT Sufindo Adiusaha, proyek olefin TPPI Tuban, dan proyek GRR Tuban.

"Rencana investasi yang diharapkan nantinya Indonesia akan mencapai swasembada industri petrokimia dipastikan akan mundur bahkan gagal akibat dari banjir impor yang berdampak pada rencana investasi yang terpaksa harus ditunda dan dikaji ulang," pungkasnya.