JAKARTA, investor.id – Komisi VI DPR RI mengingatkan agar Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Barang Impor Ilegal besutan pemerintah supaya menyasar pemain besar dan oknum-oknum mafia di belakangnya. DPR meminta Satgas Impor Ilegal ini tidak mengincar pelaku usaha kecil atau ritel, apalagi UMKM.

“Satgas jangan menyasar pelaku usaha kecil atau pedagang kecil. Mestinya menyasar ke importirnya langsung dan pemain-pemain besarnya,” ujar Anggota Komisi VI DPR Luluk Nur Hamidah kepada wartawan Rabu (24/7/2024).

Menurut Luluk, Satgas harus menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku impor ilegal tanpa pandang bulu. Apalagi, kata dia, jaringan impor ilegal hampir sama dengan kerja mafia, dimana banyak aktor yang terlibat, baik sendiri-sendiri ataupun berjejaring.

“Sekali lagi, pastikan yang ditindak adalah ikan besarnya. Bukan pedagang kecil atau ritel seperti yang disampaikan Mendag karena mereka adalah akibat dari praktik impor barang ilegal,” tandas dia.

Peringatan dari Luluk itu bukan tanpa alasan sebab baru-baru ini ramai di media sosial video yang memperlihatkan kepanikan pedagang di ITC Mangga Dua Jakarta karena ada informasi razia barang impor ilegal. Bea Cukai sempat dituding sebagai pihak yang melakukan razia, namun telah memberikan bantahan.

Melihat video viral itu, netizen banyak yang memberi kritik kepada lembaga/institusi terkait proses barang impor masuk ke Indonesia. Mereka menilai seharusnya yang disalahkan adalah pihak-pihak yang meloloskan barang-barang ilegal tersebut.

“Karena memang seperti itu seharusnya. Maka hal ini juga-lah yang seharusnya jadi prioritas Satgas. Bukan hanya importirnya saja, tapi usut juga oknum-oknum nakal yang meloloskan. Barang ilegal dari importir tidak akan bisa masuk kalau tidak ada yang meloloskan,” papar Luluk.

Luluk berharap, Satgas Barang Impor Ilegal dapat memberikan sanksi tegas dan efek jera kepada pemain nakal dalam bisnis haram ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Sudah Jadi Rahasia Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pelaku impor ilegal dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

“Satgas ini harus membuka kedok industri importir ilegal yang permainan kotornya sudah menjadi rahasia umum. Keberhasilan satgas ini sangat bergantung pada komitmen, koordinasi, dan sinergi dari semua pihak,” ucap Luluk.

Komisi VI DPR, kata Luluk, akan mengawal kerja-kerja Satgas Barang Impor Ilegal ini. DPR juga meminta peran serta masyarakat terhadap isu praktik impor ilegal, termasuk turut mengawasi kinerja satgas ini.

“Apabila masyarakat menemukan ada indikasi pelanggaran, segera laporkan. Jika takut melapor ke satgas atau pihak penegak hukum, laporkan kepada kami, sehingga kami yang akan turun untuk mengeceknya,” pungkas Luluk.

Satgas Barang Impor Ilegal akan bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal. Selain itu, satgas akan menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024 dan akan bekerja sampai 31 Desember mendatang.

Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran Satgas, yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya. Satgas Barang Impor Ilegal menyatakan menargetkan para importir dan distributor besar, bukan ritel yang dinilai sebagai akibat dari impor ilegal.

Dalam melaksanakan tugas, Satgas Barang Impor Ilegal dapat berkoordinasi dan/atau melibatkan asosiasi pelaku usaha yang dilaksanakan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Satgas juga akan melakukan pengawasan pada proses masuknya barang, termasuk di pelabuhan-pelabuhan.

Satgas ini dipimpin oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan anggota yang terdiri dari 11 kementerian/lembaga. Selain Kemendag, beberapa di antaranya adalah Kementerian Perindustrian, Polri, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Bakamla atau TNI AL, hingga BIN (Badan Intelijen Negara).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan membentuk satuan tugas (satgas) pemberantas impor ilegal. Tim tersebut rencananya bakal resmi berdiri dan beroperasi pekan ini.

Satgas pun akan fokus pada tujuh komoditas, yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Terkait anggotanya, pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan bakal menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, kementerian/lembaga terkait, dan Kadin Indonesia.

"Hati-hati yang ilegal, yang dagang barang impor nggak jelas hati-hati. Minggu-minggu ini kita akan terjang semua," katanya di kantor Kementerian Perdagangan, Rabu (17/7).

Pembentukan satgas ini juga tak lepas dari desakan berbagai pihak yang mengeluh industri tekstil dalam negeri lesu. Fenomena tersebut diklaim terjadi karena produk dalam negeri kalah saing dengan produk impor China yg lebih murah.

Zulhas mengatakan berdasarkan temuan awal, data impor dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data dari negara asal berbeda. Data ekspor ke Indonesia dari negara asal jauh lebih besar dibanding data impor di BPS. Artinya, terdapat barang ilegal yang masuk ke Indonesia.

Kendati, Zulhas tak merinci berapa perbedaan jumlah yang ia maksud.

Namun, berdasarkan data yang dipaparkan bahan paparan Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), data impor dan ekspor dari International Trade Center (ITC) dan BPS memang terlihat jomplang. Hal ini bahkan terjadi sejak 2004.

Misalnya, data impor pakaian jadi dari China pada 2004 berdasarkan data BPS mencapai US$1,18 juta atau setara Rp19,11 miliar (asumsi kurs Rp16.195 per dolar AS). Padahal, data ekspor pakaian jadi China ke Indonesia berdasarkan data ITC mencapai US$46,4 juta atau sekitar Rp751,2 miliar.

Dengan kata lain ada selisih sekitar US$45 juta atau sekitar Rp728,6 miliar pakaian impor dari China. Angka ini pun bisa diindikasikan sebagai pakaian impor ilegal dari China.

Ketimpangan data ekspor dan impor ini berjalan konsisten hingga 2023. Paling parah, terjadi pada 2012.

Saat itu, data BPS menunjukkan impor pakaian jadi dari China mencapai US$80,94 juta atau sekitar Rp1,31 triliun. Sedangkan ekspor pakaian dari China berdasarkan data ITS mencapai US$1,08 miliar atau Rp17,48 triliun.

Dengan kata lain, terdapat selisih sebesar US$1 miliar atau Rp16,19 triliun yang disinyalir masuk secara ilegal ke Tanah Air.

Pada 2023 pun angkanya tak kalah besar. Data impor pakaian jadi dari China berdasarkan data BPS mencapai US$118,8 juta atau sekitar Rp1,92 triliun. Sementara data ekspor dari China ke RI berdasarkan data ITC mencapai US$269,5 juta atau Rp4,36 triliun.

Artinya, ada selisih sekitar US$150,7 juta atau Rp2,44 triliun barang China yang masuk ke Indonesia. Barang ini pun disinyalir masuk secara ilegal.