JAKARTA, investor.id – Komisi VI DPR RI mengingatkan agar Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Barang Impor Ilegal besutan pemerintah supaya menyasar pemain besar dan oknum-oknum mafia di belakangnya. DPR meminta Satgas Impor Ilegal ini tidak mengincar pelaku usaha kecil atau ritel, apalagi UMKM.

“Satgas jangan menyasar pelaku usaha kecil atau pedagang kecil. Mestinya menyasar ke importirnya langsung dan pemain-pemain besarnya,” ujar Anggota Komisi VI DPR Luluk Nur Hamidah kepada wartawan Rabu (24/7/2024).

Menurut Luluk, Satgas harus menerapkan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku impor ilegal tanpa pandang bulu. Apalagi, kata dia, jaringan impor ilegal hampir sama dengan kerja mafia, dimana banyak aktor yang terlibat, baik sendiri-sendiri ataupun berjejaring.

“Sekali lagi, pastikan yang ditindak adalah ikan besarnya. Bukan pedagang kecil atau ritel seperti yang disampaikan Mendag karena mereka adalah akibat dari praktik impor barang ilegal,” tandas dia.

Peringatan dari Luluk itu bukan tanpa alasan sebab baru-baru ini ramai di media sosial video yang memperlihatkan kepanikan pedagang di ITC Mangga Dua Jakarta karena ada informasi razia barang impor ilegal. Bea Cukai sempat dituding sebagai pihak yang melakukan razia, namun telah memberikan bantahan.

Melihat video viral itu, netizen banyak yang memberi kritik kepada lembaga/institusi terkait proses barang impor masuk ke Indonesia. Mereka menilai seharusnya yang disalahkan adalah pihak-pihak yang meloloskan barang-barang ilegal tersebut.

“Karena memang seperti itu seharusnya. Maka hal ini juga-lah yang seharusnya jadi prioritas Satgas. Bukan hanya importirnya saja, tapi usut juga oknum-oknum nakal yang meloloskan. Barang ilegal dari importir tidak akan bisa masuk kalau tidak ada yang meloloskan,” papar Luluk.

Luluk berharap, Satgas Barang Impor Ilegal dapat memberikan sanksi tegas dan efek jera kepada pemain nakal dalam bisnis haram ini sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Sudah Jadi Rahasia Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pelaku impor ilegal dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 5 miliar.

“Satgas ini harus membuka kedok industri importir ilegal yang permainan kotornya sudah menjadi rahasia umum. Keberhasilan satgas ini sangat bergantung pada komitmen, koordinasi, dan sinergi dari semua pihak,” ucap Luluk.

Komisi VI DPR, kata Luluk, akan mengawal kerja-kerja Satgas Barang Impor Ilegal ini. DPR juga meminta peran serta masyarakat terhadap isu praktik impor ilegal, termasuk turut mengawasi kinerja satgas ini.

“Apabila masyarakat menemukan ada indikasi pelanggaran, segera laporkan. Jika takut melapor ke satgas atau pihak penegak hukum, laporkan kepada kami, sehingga kami yang akan turun untuk mengeceknya,” pungkas Luluk.

Satgas Barang Impor Ilegal akan bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap importir yang melakukan importasi barang secara ilegal. Selain itu, satgas akan menelusuri apakah barang di pasaran yang akan ditindak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.

Pembentukan Satgas Barang Impor Ilegal tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 932 Tahun 2024 yang ditetapkan mulai 18 Juli 2024 dan akan bekerja sampai 31 Desember mendatang.

Ada tujuh jenis barang impor yang akan menjadi sasaran Satgas, yaitu tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi dan aksesoris, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya. Satgas Barang Impor Ilegal menyatakan menargetkan para importir dan distributor besar, bukan ritel yang dinilai sebagai akibat dari impor ilegal.

Dalam melaksanakan tugas, Satgas Barang Impor Ilegal dapat berkoordinasi dan/atau melibatkan asosiasi pelaku usaha yang dilaksanakan melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Satgas juga akan melakukan pengawasan pada proses masuknya barang, termasuk di pelabuhan-pelabuhan.

Satgas ini dipimpin oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dengan anggota yang terdiri dari 11 kementerian/lembaga. Selain Kemendag, beberapa di antaranya adalah Kementerian Perindustrian, Polri, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, Bakamla atau TNI AL, hingga BIN (Badan Intelijen Negara).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Video yang menunjukkan sejumlah petugas Bea Cukai menggeledah toko kelontong ramai dibicarakan di jagat media sosial. Video itu beredar dengan narasi yang menyebutkan petugas Bea Cukai melakukan razia terhadap barang impor ilegal.

Video itu pun ditanggapi oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Ia mengatakan aksi yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai bukan terkait razia barang impor ilegal.

"Kami dapat sampaikan, ini bukan razia impor oleh Bea Cukai," ujar dia melalui unggahan akun resmi X-nya, dikutip Selasa (23/7/2024).

https://twitter.com/prastow/status/1815306034053058946

Prastowo menjelaskan, penggeladahan yang dilakukan petugas Bea Cukai merupakan bagian dari operasi gempur rokok ilegal. Operasi itu dilakukan secara rutin oleh petugas Bea Cukai untuk memberantas peredaran rokok ilegal.

"Bukan razia barang impor ilegal. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi peredaran rokok ilegal yang merugikan masyarakat dan negara," tuturnya.

Lebih lanjut Yustinus bilang, penindakan rokok ilegal di level penjual ritel dilakukan untuk mencari tahu petunjuk peredarannya. Dengan demikian, Bea Cukai dapat mengetahui peredaran rokok ilegal di level produksi atau hulu.

Berdasarkan data Bea Cukai, jumlah penindakan terhadap rokok ilegal tercatat terus meningkat setiap tahunnya pada periode 2021-2023.

Tercatat jumlah batang rokok ilegal yang ditindak pada 2021 sebanyak 492,57 juta batang, pada 2022 sebanyak 590,51 juta batang, dan pada 2023 sebanyak 787 juta batang.

Adapun pada tahun ini, jumlah batang rokok ilegal yang telah ditindak mencapai 334,99 juta batang. Ini merupakan hasil dari 8.605 penindakan yang dilakukan Bea Cukai.

"Terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang terus berkolaborasi. Mari perkuat sinergi perangi peredaran rokok ilegal," ucap Prastowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Video yang menunjukkan sejumlah petugas Bea Cukai menggeledah toko kelontong ramai dibicarakan di jagat media sosial. Video itu beredar dengan narasi yang menyebutkan petugas Bea Cukai melakukan razia terhadap barang impor ilegal.

Video itu pun ditanggapi oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Ia mengatakan aksi yang dilakukan oleh petugas Bea Cukai bukan terkait razia barang impor ilegal.

"Kami dapat sampaikan, ini bukan razia impor oleh Bea Cukai," ujar dia melalui unggahan akun resmi X-nya, dikutip Selasa (23/7/2024).

https://twitter.com/prastow/status/1815306034053058946

Prastowo menjelaskan, penggeladahan yang dilakukan petugas Bea Cukai merupakan bagian dari operasi gempur rokok ilegal. Operasi itu dilakukan secara rutin oleh petugas Bea Cukai untuk memberantas peredaran rokok ilegal.

"Bukan razia barang impor ilegal. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi peredaran rokok ilegal yang merugikan masyarakat dan negara," tuturnya.

Lebih lanjut Yustinus bilang, penindakan rokok ilegal di level penjual ritel dilakukan untuk mencari tahu petunjuk peredarannya. Dengan demikian, Bea Cukai dapat mengetahui peredaran rokok ilegal di level produksi atau hulu.

Berdasarkan data Bea Cukai, jumlah penindakan terhadap rokok ilegal tercatat terus meningkat setiap tahunnya pada periode 2021-2023.

Tercatat jumlah batang rokok ilegal yang ditindak pada 2021 sebanyak 492,57 juta batang, pada 2022 sebanyak 590,51 juta batang, dan pada 2023 sebanyak 787 juta batang.

Adapun pada tahun ini, jumlah batang rokok ilegal yang telah ditindak mencapai 334,99 juta batang. Ini merupakan hasil dari 8.605 penindakan yang dilakukan Bea Cukai.

"Terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang terus berkolaborasi. Mari perkuat sinergi perangi peredaran rokok ilegal," ucap Prastowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah untuk memberikan edukasi kepada para pedagang terkait barang impor ilegal, bukan malah menakut-nakuti.

Hal itu berkaitan ramainya isu razia barang impor ilegal yang akan dilakukan petugas di ITC Mangga Dua dan Pasar Tanah Abang.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan, isu ini mencuat setelah Kementerian Perdagangan menyatakan sikap untuk memberantas barang impor ilegal.

Razia barang-barang impor ini pun meluas isunya dan membuat pedagang panik karena beberapa oknum menyatakan bahwa barang-barang yang ada di pasar juga termasuk barang ilegal.

"Ini yang membuat kekhawatiran dari para pedagang sehingga mereka saat ini membuka tutup kiosnya," ujar Abdullah dalam keterangannya, Sabtu (20/7/2024).

Ia menuturkan, pedagang UMKM, pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC adalah pedagang kecil yang mendapatkan barang dari distributor tanpa mengetahui apakah itu impor atau tidak.

Perlindungan dan edukasi

Menurut Abdullah, sebagai pedagang kecil, justru para pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC seharusnya mendapatkan perlindungan atau edukasi terhadap barang-barang impor ilegal.

Pemberian edukasi ini pun menjadi tugas pemerintah agar para pegadang mengetahui mana saja yang termasuk barang impor ilegal, sekaligus bisa memberikan perlindungan kepada pegadang dari barang-barang ilegal.

"Jadi seharusnya pedagang mendapatkan edukasi bukan malah ditakut-takuti," kata dia.

"Apa sih contoh barang impor ilegal? Apa sih contoh barang impor yang dilarang? Apa sih contoh barang yang tidak boleh dijual. Itu yang harusnya diberikan informasi, bukan ditakut-takuti untuk dirazia dan seterusnya," papar Abdullah.

Jikalau akan dilakukan razia, dia meminta petugas untuk melakukannya sesuai mekanisme yang sudah di atur oleh undang-undang.

Antara lain harus menyertakan surat pemberitahuan, dan harus memberikan pengetahuan atau informasi terlebih dahulu agar pedagang mengetahui apakah barang yang dijual termasuk barang impor atau tidak, serta ilegal atau tidak.

"Pedagang Pasar Tanah Abang dan ITC memiliki kekhawatiran jika barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang impor. Padahal kami tidak tahu, itu termasuk ilegal atau tidak, sehingga ada kekhawatiran bahwa barang yang dibeli dari distributor itu dianggap ilegal dan disita," ungkap dia.

Ia pun berharap kondisi yang para pedagang yang kini khawatir karena dibayangi isu razia, bisa menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, perlu ada langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi pedagang kecil, tak terkecuali pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) meminta pemerintah untuk memberikan edukasi kepada para pedagang terkait barang impor ilegal, bukan malah menakut-nakuti.

Hal itu berkaitan ramainya isu razia barang impor ilegal yang akan dilakukan petugas di ITC Mangga Dua dan Pasar Tanah Abang.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikappi Abdullah Mansuri mengatakan, isu ini mencuat setelah Kementerian Perdagangan menyatakan sikap untuk memberantas barang impor ilegal.

Razia barang-barang impor ini pun meluas isunya dan membuat pedagang panik karena beberapa oknum menyatakan bahwa barang-barang yang ada di pasar juga termasuk barang ilegal.

"Ini yang membuat kekhawatiran dari para pedagang sehingga mereka saat ini membuka tutup kiosnya," ujar Abdullah dalam keterangannya, Sabtu (20/7/2024).

Ia menuturkan, pedagang UMKM, pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC adalah pedagang kecil yang mendapatkan barang dari distributor tanpa mengetahui apakah itu impor atau tidak.

Perlindungan dan edukasi

Menurut Abdullah, sebagai pedagang kecil, justru para pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC seharusnya mendapatkan perlindungan atau edukasi terhadap barang-barang impor ilegal.

Pemberian edukasi ini pun menjadi tugas pemerintah agar para pegadang mengetahui mana saja yang termasuk barang impor ilegal, sekaligus bisa memberikan perlindungan kepada pegadang dari barang-barang ilegal.

"Jadi seharusnya pedagang mendapatkan edukasi bukan malah ditakut-takuti," kata dia.

"Apa sih contoh barang impor ilegal? Apa sih contoh barang impor yang dilarang? Apa sih contoh barang yang tidak boleh dijual. Itu yang harusnya diberikan informasi, bukan ditakut-takuti untuk dirazia dan seterusnya," papar Abdullah.

Jikalau akan dilakukan razia, dia meminta petugas untuk melakukannya sesuai mekanisme yang sudah di atur oleh undang-undang.

Antara lain harus menyertakan surat pemberitahuan, dan harus memberikan pengetahuan atau informasi terlebih dahulu agar pedagang mengetahui apakah barang yang dijual termasuk barang impor atau tidak, serta ilegal atau tidak.

"Pedagang Pasar Tanah Abang dan ITC memiliki kekhawatiran jika barang-barang yang dijual itu merupakan barang-barang impor. Padahal kami tidak tahu, itu termasuk ilegal atau tidak, sehingga ada kekhawatiran bahwa barang yang dibeli dari distributor itu dianggap ilegal dan disita," ungkap dia.

Ia pun berharap kondisi yang para pedagang yang kini khawatir karena dibayangi isu razia, bisa menjadi perhatian pemerintah.

Menurutnya, perlu ada langkah-langkah strategis dari pemerintah untuk menjaga dan melindungi pedagang kecil, tak terkecuali pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC.

"Kami berharap ini menjadi perhatian penting karena kondisi ekonomi kami cukup berat, kondisi pendapatan pedagang menurun drastis," katanya.

Abdullah menambahkan, dirinya mengimbau seluruh pedagang di Pasar Tanah Abang dan ITC, serta pedagang kecil lainnya untuk tidak terpengaruh atas isu-isu yang beredar dalam proses melakukan razia terhadap barang-barang ilegal.

"Kami menghimbau pedagang untuk tetap tenang dan selalu berkoordinasi dengan pedagang-pedagang yang lain agar tidak terpengaruh oleh isu-isu yang berhembus akhir-akhir ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, satgas impor ilegal akan memusnahkan barang-barang impor ilegal di pasar. Hal itu menyusul dibentuknya satgas impor ilegal terhadap 7 komoditas yang meliputi produk tekstil, keramik, alas kaki, pakaian jadi, kosmetik, elektronika, dan pakaian jadi lainnya.

Menperin Agus menjelaskan kategori barang impor ilegal adalah barang impor yang tidak memenuhi ketentuan SNI atau izin edar sesuai dengan persyaratan impor.

“Tentu kalau ketemu atau ada temuan ada indikasi ilegal, akan diambil dan dimusnahkan. Namun juga bisa disumbangkan, akan ada opsi yang akan dibicarakan dalam Tim Satgas ini,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Mendag Zulhas) mengimbau kepada pedagang barang-barang impor di pasar untuk tidak panik dalam membuka usaha dagangnya.

Sebab menurut dia, jika barang yang dijual merupakan produk legal, tak perlu khawatir lantaran sudah sesuai prosedur hukum.

“Kalau benar (legal) kenapa panik? Dagang saja terus kalau benar,” kata Mendag Zulhas.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) buka suara terkait video viral yang beredar di media sosial mengenai razia barang impor di pusat perbelanjaan yang diduga dilakukan instansinya.

"Menanggapi video yang beredar dengan narasi bahwa Bea Cukai melakukan razia pada pusat perbelanjaan, kami ingin menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar," demikian tertulis dalam unggahan di Instagram resmi @beacukairi, dikutip MNC Portal Indonesia, Sabtu 20/7/2024).

"Dapat kami pastikan, Bea Cukai tidak melakukan tindakan seperti yang digambarkan dalam video tersebut," lanjut DJBC dalam unggahan yang sama.

DJBC pun mengapresiasi para pihak yang telah melakukan konfirmasi atas informasi tersebut.

"Kami mengapresiasi para pihak yang telah melakukan konfirmasi atas informasi tersebut kepada Bea Cukai," tutur DJBC.

(FRI)

JAKARTA, investor.id – Pengacara kondang, Hotman Paris Hutapea mempertanyakan dasar hukum kebijakan razia barang impor ilegal yang digelar di ITC Mangga Dua, pada Senin-Selasa, 15-16 Juli 2024. Langkah itu juga dipertanyakan sejumlah warganet, alih-alih pemerintah lebih serius menutup keran impor ilegal dari sisi hulu.

“Barang impor di razia, barang impor di razia di ITC Mangga Dua. Aku jadi bingung sebagai ahli hukum. Dasar hukumnya apa ya?” ungkap Hotman melalui akun instagram @hotmanparisofficial, dikutip Jumat (19/7/2024).

Menurut dia, barang yang sudah dimiliki pihak ketiga tidak bisa dirazia begitu saja, kendati berasal dari praktik impor ilegal. “Terus apa lagi dasar hukumnya mengaitkannya sebagai barang impor (ilegal), dia bukan barang impor lagi, dia sudah menjadi milik seseorang secara domestik,” imbuh Hotman.

Dia bilang, akan beda kasus jika razia didasarkan pada laporan polisi pemilik merek asli, yang merasa dirugikan karena barang-barang palsu beredar di pasaran. Namun, jika dasarnya karena barang impor ilegal, Hotman keberatan dengan proses razia yang berlangsung di ITC Mangga Dua tersebut.

“Tetapi dirazia karena barang tersebut barang impor (ilegal), aku tidak melihat dasar hukumnya. Atau karena aku sudah mulai bodoh atau kurang ngerti, tolong kasih saya pencerahan,” pungkas Hotman.

Di sisi lain, warganet Tiktok dengan akun @julie.metaversekoper menampilkan sosok perempuan dewasa yang turut mencurahkan pandangannya tentang razia barang impor ilegal di sejumlah pusat perbelanjaan. Menurut dia, hal ini telah terjadi di Pasar Tanah Abang, ITC Mangga Dua, Pasar Senen, hingga pusat grosir lainnya.

Dia juga merasa bingung mengenai alasan pemerintah melakukan razia langsung ke pusat-pusat perbelanjaan tersebut. Menurut dia, pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai seharusnya lebih gencar memberantas praktik penyelundupan maupun impor ilegal.

“Iya kan? Seolah-olah kayak bikin jebakan Batman, tau gak sih?. Kalau keran airnya gak dibuka, emang di pasaran bisa ada barang-barang (impor ilegal) itu,” kata @julie.metaversekoper.

Dia menuturkan, karena razia di pusat perbelanjaan itu banyak pemilik memilih menutup tokonya, sehingga karyawan menjadi tidak bekerja. Imbas lebih jauh, mereka yang bekerja harian menjaga toko akan kehilangan sumber pendapatan.

“Mau makan apa mereka itu, mau digaji apa mereka itu? Aduh, udah gitu (ada wacana) pajak impor yang naik 200%. Sebenarnya mau nolongin siapa sih? Nolongin pihak mana sih? Yang ada, kebutuhan buat (jenis) barang-barang ini jadi mahal,” pungkas @julie.metaversekoper.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News