Plastik impor masih membanjiri Indonesia. Seperti biasa, mayoritas berasal dari China .

Asisten Deputi Pengembangan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Eko Harjanto memaparkan impor plastik dari China mencapai 51,9%. Kemudian disusul Jepang 8,16%, Malaysia 6,4%, Thailand 5,3%, lalu Korea 4,31%, dan Singapura 4,21%.

Eko mengatakan, impor Indonesia untuk produk plastik cenderung mengalami kenaikan. Sedangkan untuk ekspornya sendiri justru malah stagnan. Defisit neraca perdagangan plastik di Indonesia cenderung membesar, hingga pada 2023 mencapai US$ 1,7 miliar.

"Jadi ekspor tahun 2023 mencapai US$ 1,49 miliar, sementara impornya mencapai US$ 3,27 miliar," kata Eko, dalam acara FGD Membedah Tingkat Daya Saing Industri Plastik Hilir Indonesia di Tengah Maraknya Impor Produk Jadi Plastik, di Pullman Hotel Thamrin, Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Sedangkan untuk data neraca perdagangan pada tahun 2024 ini, hingga bulan April tercatat nilai impor mengalami mencapai US$ 233,15 miliar. Sedangkan ekspor stagnan di nilai US$ 103,47 juta. Impor ini terus mengalami peningkatan karena produksi RI belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menurut Eko, kebutuhan plastik di Indonesia terus bertambah. Pertama, plastik untuk keperluan rumah tangga produksinya dari dalam negeri 963.000 ton, lalu kebutuhan 605.000 ton, ekspornya 520.125 ton, sedangkan impornya masih 165.333 ton.

Kemudian, plastik untuk bahan bangunan produksinya 67.996 ton, kebutuhannya 79.363 ton, ekspornya 5.486 ton, dan impornya 17.225 ton.

Lalu plastik untuk kemasan, produksinya hampir 112.532 ton, kebutuhannya 116.946 ton, ekspornya 2.916 ton, impornya masih lebih besar 7.330 ton. Terakhir, ada plastik lainnya dengan produksi 67.996 ton, kebutuhan 79.763 ton, ekspor 5.488 ton, dan impor 17.225 ton.

"Ternyata dari kesemuanya untuk plastik rumah tangga, kebutuhan bahan bangunan, kemasan, dan plastik lainnya, total kita masih lebih besar impornya ya daripada ekspornya," kata dia.

Eko menambahkan, Indonesia juga belum dapat mengandalkan bahan baku plastik dari produsen dalam negeri lantaran kemampuan produksinya belum mencukupi. Bahan baku plastik untuk jenis PE, PP, PS, PVC dan PET oleh produsen dalam negeri saat ini baru bisa terpenuhi 50-60% dari total kebutuhan bahan baku plastik nasional.

"Impor bahan baku plastik didominasi oleh polyolefin yang terdiri dari impor polietilena (PE) sebesar 605 ribu ton dan impor polipropilena (PP) sebesar 599 ribu ton," ujarnya.

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri. Dengan begitu, sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier mengatakan, masifnya impor barang jadi plastik secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik. Hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

"Karena produk-produk yang impor itu, barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Produk impor dari China bisa lebih murah dikarenakan upah pekerja di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

"Kenapa kita lebih mahal? Karena impor bahan bakunya, kemudian biaya listrik, upah buruh, kemudian biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, pajak," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya mendorong pemerintah menerapkan pengetatan impor, khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih bila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Harapannya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

"Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Bea Cukai mesti menindak tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja," katanya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen. Sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

"Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan/shut down mesinnya, mereka wait and see," kata dia.

Pihaknya sepakat dengan Aphindo supaya pemerintah melakukan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di regulasi apapun, mengingat kebijakan yang kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Tanah Air yang berujung pada menurunnya kontribusi industri hulu.

Ia menjelaskan dampak positif industri petrokimia berdasarkan studi kasus investasi Naptha Cracker Terintegrasi bisa memberikan output langsung pada kontribusi perekonomian sebesar Rp 41,04 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 3,22 juta orang, peredaran upah hingga Rp 8,56 triliun, serta manfaat fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 2,67 triliun.

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri. Dengan begitu, sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier mengatakan, masifnya impor barang jadi plastik secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik. Hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

"Karena produk-produk yang impor itu, barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Produk impor dari China bisa lebih murah dikarenakan upah pekerja di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

"Kenapa kita lebih mahal? Karena impor bahan bakunya, kemudian biaya listrik, upah buruh, kemudian biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, pajak," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya mendorong pemerintah menerapkan pengetatan impor, khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih bila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Harapannya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

"Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Bea Cukai mesti menindak tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja," katanya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen. Sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

"Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan/shut down mesinnya, mereka wait and see," kata dia.

Pihaknya sepakat dengan Aphindo supaya pemerintah melakukan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di regulasi apapun, mengingat kebijakan yang kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Tanah Air yang berujung pada menurunnya kontribusi industri hulu.

Ia menjelaskan dampak positif industri petrokimia berdasarkan studi kasus investasi Naptha Cracker Terintegrasi bisa memberikan output langsung pada kontribusi perekonomian sebesar Rp 41,04 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 3,22 juta orang, peredaran upah hingga Rp 8,56 triliun, serta manfaat fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 2,67 triliun.