Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia resmi mengenakan bea masuk antidumping terhadap impor produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) atau lembaran plastik dari China dan Malaysia.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.60/2024, di mana beleid ini mulai berlaku setelah 10 hari kerja, terhitung sejak tanggal diundangkan pada 27 Agustus 2024.

“Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini,” tulis dokumen yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dikutip Kamis (19/9/2024).

Sri Mulyani dalam beleid ini menuturkan, hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia membuktikan bahwa terjadi dumping atas impor barang yang dilakukan oleh Malaysia dan China. Hal ini telah menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri serta ditemukan hubungan kausal antara dumping dengan kerugian yang dialami industri dalam negeri.

Bea masuk antidumping dikenakan terhadap impor produk berupa BOPP dalam bentuk film yang termasuk dalam pos tarif 3920.20.10 dan dalam bentuk pelat, lembaran, foil, dan strip lainnya yang termasuk dalam pos tarif ex3920.20.91 dan ex3920.20.99.

Secara terperinci, Indonesia mengenakan bea masuk antidumping untuk perusahan Malaysia yakni Stenta Films (M) Sdn. Bhd sebesar 18,60% dan Scientex Great Wall Sdn. Bhd 6,36%. Perusahaan lainnya dikenakan sebesar 18,60%.

Kemudian, untuk perusahaan China yakni Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd dikenakan bea masuk antidumping sebesar 6,73%, Guangdong Decro Package Films Co., Ltd 5,76%, dan Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd 10,75%. Lalu, Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd sebesar 7,99% dan perusahaan lainnya dikenakan bea masuk antidumping sebesar 29,95%.

“Pengenaan bea masuk antidumping merupakan tambahan dari bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional,” bunyi Pasal 3 beleid itu.

Besaran bea masuk antidumping berlaku terhadap barang impor BOPP yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

Adapun, pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus.

Produsen pembuat wadah makanan ikonik, Tupperware, tengah menghadapi ancaman kebangkrutan akibat melemahnya penjualan produk selama bertahun-tahun. Bahkan sejumlah anak perusahaannya sudah mengajukan kebangkrutan di AS lebih dulu.

Kini sudah berada di ambang kebangkrutan, siapa pemilik Tupperware?

Melansir dari situs resmi perusahaan, Rabu (18/9/2024), pemilik sekaligus pendiri perusahaan Tupperware adalah Earl Silas Tupper. Ia merupakan seorang ahli kimia yang lahir pada 1907 silam.

Sejak berusia 21 tahun, Tupper bergabung dengan perusahaan yang berbasis inovasi dan melakukan berbagai riset. Dari sana ia berhasil menemukan metode untuk memurnikan ampas biji hitam polyethylene (bahan dasar pembuat plastik) menjadi plastik yang fleksibel, kuat, tidak berminyak, bening, aman, ringan dan tidak berbau.

Kemudian pada 1938, akhirnya Tupper mendirikan usaha plastik miliknya sendiri bernama Earl S Tupper Company. Melalui perusahaan itu Tupper mematenkan produknya dengan nama Poly-T.

Beberapa tahun berselang, Tupper kembali mendapat ide untuk membuat wadah kedap udara seperti kaleng cat dari plastik untuk menyimpan makanan. Ia berpendapat keberadaan wadah makanan kedap udara itu membatu banyak keluarga di Amerika menghemat uang dari pemborosan makanan.

Ide ini kemudian terealisasi pada 1946 saat dirinya meluncurkan produk Wonderlier Bowl dan Bell Tumbler dengan brand Tupperware. Benar saja produk ini langsung laris di pasaran, terlebih mengingat saat itu banyak keluarga di AS perlu menghemat uang dari pemborosan makanan pasca perang dunia kedua.

Kini kepemilikan Tupperware sudah terbagi dalam bentuk saham. Sehingga perusahaan ikonik pembuat wadah makanan tersebut sudah dimiliki oleh banyak orang atau perusahaan.

Menurut situs Nasdaq, saat ini setidaknya ada sekitar 82 lembaga/perusahaan yang memegang saham di Tupperware Brands Corporation (TUP). Kepemilikan institusional ini mencakup 23,46% saham perusahaan dengan nilai US$ 6 juta.

Simak juga Video: Senja Kala Sepatu Bata

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya produk plastik impor membanjiri pasar dalam negeri saat ini merupakan tantangan yang dihadapi industri hilir.

Juru bicara Forum Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) Henry Chevalier menilai, industri hilir perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan tersebut.

“Untuk bersaing dengan produk jadi plastik impor, industri hilir harus juga mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga produks jadi impor. Kalau tidak, impor produks jadi, baik secara legal maupun ilegal tetap akan membanjiri pasar dalam negeri,” kata Henry dalam keterangan resmi, Senin (5/8/2024).

SHUTTERSTOCK/NUAMFOLIO Ilustrasi impor.

Dia mengatakan, kunci untuk bisa memproduksi produk jadi dengan daya saing tinggi adalah bahan baku plastik di dalam negeri yang harus lebih murah dibandingkan dengan harga BBP di negara pesaing.

Henry menilai, pemerintah tidak perlu lagi memberikan proteksi karena proteksi ini hanya akan berdampak pada mahalnya bahan baku plastik di dalam negeri.

Dia juga mengingatkan, industri hulu sampai saat ini masih mendapatkan perlindungan dari pemerintah sejak tahun 2009 yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur Bea Masuk terhadap Bahan Baku Plastik yang diimpor dari negara non-FTA dengan tarif bea masuk antara 10 sampai 15 persen.

Menurut Henry, terbitnya Permendag Nomor 36/2023 khusus untuk 12 HS Code ini, sudah direvisi sebanyak 3 kali yaitu menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2024, Permendag Nomor 7 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sudah cukup baik.

“Karena, tujuan utamanya adalah memberi perlindungan kepada industri barang jadi plastik dalam negeri, sesuai dengan semangat pemerintah yaitu hilirisasi,” ungkapnya.

“Jika pemerintah ingin melakukan hilirisasi, syarat utamanya adalah ketersediaan bahan baku yang akan diolah diproses oleh Industri hilir dengan harga yang murah atau setidaknya sama dengan harga dari negara pesaing,” tambahnya.

Shutterstock/Danza Ilustrasi kursi plastik putih.

Henry bilang, kalau utilisasi industri plastik hilir meningkat, maka akan meningkatkan kebutuhan bahan baku plastik, yang seharusnya menjadi berita baik untuk industri hulu.

Ketua Umum Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI) Totok Wibowo mengatakan, untuk bersaing dengan produk jadi plastik impor, industri hilir harus mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga produksi jadi impor.

“Kalau tidak, impor produksi jadi, baik secara legal maupun ilegal tetap akan membanjiri pasar dalam negeri. Tinggal industri hulunya apakah mampu memanfaatkan sinyal positif ini dengan memberikan harga yang bersaing dengan harga BBP impor atau tidak,” ungkap Totok.

"Kalau ternyata harga yang ditawarkan lebih mahal dibanding dengan harga BBP impor, jangan disalahkan kalau industri hilir plastik akan menggunakan BBP impor," tambah dia.

Totok menambahkan, saat ini industri hilir mempekerjakan 700.000 karyawan. Untuk bisa bersaing dengan produk jadi impor industri hulu harus kuat secara modal, teknologi dan efisiensi biaya.

Jika sebaliknya, maka akan terjadi deindustrialisasi dan menimbulkan pengangguran masal.

Kedua, bila pemerintah akan memberikan insentif agar hulu juga berkembang sebaiknya berupa incentive yang non tarif. Contohnya, pengurangan pajak untuk periode tertentu tapi harus diimbangi dengan pembaruan teknologinya.

“Untuk meningkatan daya saing produk jadi, yang harus diperbaiki lebih lanjut dari peraturan pengaturan impor saat ini adalah, khusus untuk produk jadi plastik yang terdiri dari sekitar 140 HS Code adalah ditingkatkan dari sekadar LS dan Post Border menjadi LS, PI dan Border,” jelasnya.

Adapun hal yang tidak kalah pentingnya lainnya adalah pengawasan secara ketat terhadap pemberian izin impornya dan ketepatan kode HS yang digunakan. Karena, banyak impor suatu produk jadi plastik yang tidak sesuai dengan kode HS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Maraknya produk plastik impor membanjiri pasar dalam negeri saat ini merupakan tantangan yang dihadapi industri hilir.

Juru bicara Forum Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) Henry Chevalier menilai, industri hilir perlu mempersiapkan diri menghadapi tantangan tersebut.

“Untuk bersaing dengan produk jadi plastik impor, industri hilir harus juga mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga produks jadi impor. Kalau tidak, impor produks jadi, baik secara legal maupun ilegal tetap akan membanjiri pasar dalam negeri,” kata Henry dalam keterangan resmi, Senin (5/8/2024).

SHUTTERSTOCK/NUAMFOLIO Ilustrasi impor.

Dia mengatakan, kunci untuk bisa memproduksi produk jadi dengan daya saing tinggi adalah bahan baku plastik di dalam negeri yang harus lebih murah dibandingkan dengan harga BBP di negara pesaing.

Henry menilai, pemerintah tidak perlu lagi memberikan proteksi karena proteksi ini hanya akan berdampak pada mahalnya bahan baku plastik di dalam negeri.

Dia juga mengingatkan, industri hulu sampai saat ini masih mendapatkan perlindungan dari pemerintah sejak tahun 2009 yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2009 yang di dalamnya mengatur Bea Masuk terhadap Bahan Baku Plastik yang diimpor dari negara non-FTA dengan tarif bea masuk antara 10 sampai 15 persen.

Menurut Henry, terbitnya Permendag Nomor 36/2023 khusus untuk 12 HS Code ini, sudah direvisi sebanyak 3 kali yaitu menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2024, Permendag Nomor 7 Tahun 2024 dan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 sudah cukup baik.

“Karena, tujuan utamanya adalah memberi perlindungan kepada industri barang jadi plastik dalam negeri, sesuai dengan semangat pemerintah yaitu hilirisasi,” ungkapnya.

“Jika pemerintah ingin melakukan hilirisasi, syarat utamanya adalah ketersediaan bahan baku yang akan diolah diproses oleh Industri hilir dengan harga yang murah atau setidaknya sama dengan harga dari negara pesaing,” tambahnya.

Shutterstock/Danza Ilustrasi kursi plastik putih.

Henry bilang, kalau utilisasi industri plastik hilir meningkat, maka akan meningkatkan kebutuhan bahan baku plastik, yang seharusnya menjadi berita baik untuk industri hulu.

Ketua Umum Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia (GIATPI) Totok Wibowo mengatakan, untuk bersaing dengan produk jadi plastik impor, industri hilir harus mampu memproduksi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga produksi jadi impor.

“Kalau tidak, impor produksi jadi, baik secara legal maupun ilegal tetap akan membanjiri pasar dalam negeri. Tinggal industri hulunya apakah mampu memanfaatkan sinyal positif ini dengan memberikan harga yang bersaing dengan harga BBP impor atau tidak,” ungkap Totok.

"Kalau ternyata harga yang ditawarkan lebih mahal dibanding dengan harga BBP impor, jangan disalahkan kalau industri hilir plastik akan menggunakan BBP impor," tambah dia.

Totok menambahkan, saat ini industri hilir mempekerjakan 700.000 karyawan. Untuk bisa bersaing dengan produk jadi impor industri hulu harus kuat secara modal, teknologi dan efisiensi biaya.

Jika sebaliknya, maka akan terjadi deindustrialisasi dan menimbulkan pengangguran masal.

Kedua, bila pemerintah akan memberikan insentif agar hulu juga berkembang sebaiknya berupa incentive yang non tarif. Contohnya, pengurangan pajak untuk periode tertentu tapi harus diimbangi dengan pembaruan teknologinya.

“Untuk meningkatan daya saing produk jadi, yang harus diperbaiki lebih lanjut dari peraturan pengaturan impor saat ini adalah, khusus untuk produk jadi plastik yang terdiri dari sekitar 140 HS Code adalah ditingkatkan dari sekadar LS dan Post Border menjadi LS, PI dan Border,” jelasnya.

Adapun hal yang tidak kalah pentingnya lainnya adalah pengawasan secara ketat terhadap pemberian izin impornya dan ketepatan kode HS yang digunakan. Karena, banyak impor suatu produk jadi plastik yang tidak sesuai dengan kode HS.

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri. Dengan begitu, sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier mengatakan, masifnya impor barang jadi plastik secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik. Hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

"Karena produk-produk yang impor itu, barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Produk impor dari China bisa lebih murah dikarenakan upah pekerja di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

"Kenapa kita lebih mahal? Karena impor bahan bakunya, kemudian biaya listrik, upah buruh, kemudian biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, pajak," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya mendorong pemerintah menerapkan pengetatan impor, khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih bila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Harapannya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

"Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Bea Cukai mesti menindak tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja," katanya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen. Sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

"Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan/shut down mesinnya, mereka wait and see," kata dia.

Pihaknya sepakat dengan Aphindo supaya pemerintah melakukan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di regulasi apapun, mengingat kebijakan yang kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Tanah Air yang berujung pada menurunnya kontribusi industri hulu.

Ia menjelaskan dampak positif industri petrokimia berdasarkan studi kasus investasi Naptha Cracker Terintegrasi bisa memberikan output langsung pada kontribusi perekonomian sebesar Rp 41,04 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 3,22 juta orang, peredaran upah hingga Rp 8,56 triliun, serta manfaat fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 2,67 triliun.

Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan perlunya pengetatan impor produk barang jadi plastik untuk memproteksi industri hilir plastik dalam negeri. Dengan begitu, sektor ini bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pemajuan ekonomi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Aphindo Henry Chevalier mengatakan, masifnya impor barang jadi plastik secara langsung mengganggu kinerja industri hilir plastik domestik. Hal itu dikarenakan produk impor lebih diminati karena memiliki harga yang lebih murah.

"Karena produk-produk yang impor itu, barang-barang jadi yang masuk ke Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan produk dalam negeri," katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (16/7/2024).

Henry mencontohkan, salah satu negara pemasok barang impor yang lebih murah ke Indonesia yaitu China. Produk impor dari China bisa lebih murah dikarenakan upah pekerja di sana bisa lebih rendah, serta tingginya ketersediaan bahan baku.

"Kenapa kita lebih mahal? Karena impor bahan bakunya, kemudian biaya listrik, upah buruh, kemudian biaya birokrasi seperti perizinan, cukai, pajak," ujarnya.

Oleh karena itu dirinya mendorong pemerintah menerapkan pengetatan impor, khususnya untuk barang jadi plastik di setiap regulasi yang diterapkan, terlebih bila produk tersebut sudah diproduksi oleh industri domestik. Harapannya produk yang dihasilkan di dalam negeri bisa lebih terserap oleh pasar.

"Salah satu contoh yang dikeluarkan Permendag 36/2024, saya kira itu salah satu tools yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka proteksi industri dalam negeri. Tapi tidak cukup hanya sebatas lartas (larangan dan pembatasan), tapi harus diatur tata impornya," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Bea Cukai mesti menindak tegas dan menolak barang plastik impor yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Misalnya spesifikasi yang masuk dari barang-barang impor jadi plastik itu tidak sesuai dengan spesifikasi SNI yang ada di Indonesia, nah itu tentunya peran dari Bea Cukai harus menolak itu, dan Bea Cukai harus paham SNI itu apa aja," katanya.

Di sisi lain Sekretaris Jenderal Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono menyampaikan, pihaknya mencatat sudah ada penurunan utilisasi di industri plastik hilir hingga di bawah 50 persen. Sehingga apabila masifnya barang impor di pasar domestik dibiarkan bisa berdampak kepada industri hulu yakni petrokimia.

"Itu sudah mulai terasa juga di beberapa pabrik hulu, ada yang sudah mematikan/shut down mesinnya, mereka wait and see," kata dia.

Pihaknya sepakat dengan Aphindo supaya pemerintah melakukan pengetatan impor khususnya untuk barang jadi plastik di regulasi apapun, mengingat kebijakan yang kontraktif berpotensi melemahkan iklim investasi di Tanah Air yang berujung pada menurunnya kontribusi industri hulu.

Ia menjelaskan dampak positif industri petrokimia berdasarkan studi kasus investasi Naptha Cracker Terintegrasi bisa memberikan output langsung pada kontribusi perekonomian sebesar Rp 41,04 triliun, menyerap tenaga kerja hingga 3,22 juta orang, peredaran upah hingga Rp 8,56 triliun, serta manfaat fiskal berupa pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 2,67 triliun.