IDXChannel - Plt. Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan indeks udara di IKN lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas udara di negara-negara Eropa. Hal ini berdasarkan pengukuran indeks udara.

Basuki menyebut maksimum indeks udara negara-negara di Eropa yaitu 50 mikrogram/m3. Sedangkan indeks udara di IKN baru sekitar 6 mikrogram/m3 di saat proses konstruksi masih terus berjalan dan belum menjadi sebuah kota.

"Kalau di Jakarta, indeks udaranya sudah lebih dari 100 mikrogram/m3. Maksimum harusnya 50 mikrogram/m3 seperti negara-negara lain di Eropa. Kalau di sini 6 mikrogram/m3 jadi sangat sehat udaranya, anak-anak tidak cepat sakit karena polusi udara," kata Menteri Basuki dalam keterangan resmi, Selasa (13/8/2024).

Basuki menjelaskan salah satu upaya untuk menjaga kualitas udara di IKN dengan menanamkan pohon-pohon di dalam perkotaan. Termasuk pembangunan embung-embung yang sekaligus menjadi kawasan hijau di tengah kota.

Menurut Menteri Basuki, pembangunan embung tidak hanya sebagai estetika dan lanskap suatu kota, tetapi juga upaya konservasi sumber daya air. Pembangunan embung di KIPP IKN tidak menggali tanah, tetapi memanfaatkan riparian sesuai dengan kontur tanah dengan menampung run off (limpasan air permukaan) yang mengalir ke embung-embung.

Sesuai konsep keberlanjutan lingkungan, Basuki mengatkaan area embung juga ditanami dengan berbagai tanaman sebagai ruang terbuka hijau, sehingga dapat menurunkan iklim mikro di IKN.

Basuki memberikan salah satu contoh pembangunan embung MBH di IKN yang saat ini sudah rampung dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Embung MBH memiliki luas sekitar 8 hektare dengan daya tampung 66.000 m3.

Pembangunan Embung MBH menerapkan konsep Smart Water Management System dalam perawatan area terbuka hijau melalui penyiraman otomatis (sprinkler) yang menggunakan sensor pendeteksi kadar air, suhu, dan kelembaban.

Kawasan embung juga dilengkapi dengan pedestrian, amphitheater, jogging track/pedestrian dan taman sebagai ruang publik.

(NIA DEVIYANA)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kualitas udara di Jakarta masuk kategori tidak sehat pada Sabtu (27/7/2024) pagi. Level itu menempatkannya pada posisi kedua sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara, IQAir, pada hari ini pukul 06.04 WIB, Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di angka 164. Artinya, provinsi ini masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5 dan nilai konsentrasi 73,5 mikrogram per meter kubik.

Konsentrasi tersebut setara 14,7 kali nilai standar kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). PM2,5 adalah partikel udara yang berukuran sangat kecil, yakni 2,5 mikron (mikrometer).

Kategori tidak sehat berarti kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif. Kandungannya dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan dan tumbuhan yang sensitif.

Adapun kategori sedang berarti kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan. Namun, ia masih bisa berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Kategori baik menunjukkan tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan. Ini dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Saat ini, kota dengan kualitas udara terburuk adalah Kinshasa (Kongo) dengan AQI di angka 172. Menyusul itu, terdapat Jakarta (Indonesia) di angka 164 dan Medan (Indonesia) di angka 155. Selanjutnya, Kampala (Uganda) di angka 144 dan Delhi (India) di angka 144.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta telah meluncurkan platform pemantau kualitas udara terintegrasi. Ini merupakann hasil pantauan di 31 titik stasiun pemantau kualitas udara (SPKU) yang tersebar di kota metropolitan tersebut.

Dari SPKU tersebut, data yang diperoleh ditampilkan melalui platform pemantau kualitas udara sebagai penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya. Ini juga sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.

Laman tersebut menampilkan data dari 31 SPKU di Jakarta yang mengintegrasikan data dari SPKU milik DLH Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Vital Strategis.