Menteri Pertanian Amran Sulaiman sore kemarin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Amran mengaku dapat beberapa arahan dari Prabowo sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan.

Salah satunya adalah Prabowo meminta 61 bendungan yang sebelumnya sudah dibangun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dioptimalkan kegunaannya untuk melakukan irigasi.

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini, kata Amran, adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyambungkan irigasi primer hingga tersier untuk urusan irigasinya.

"Fokus tadi pada irigasi. Bagaimana kita mengoptimalkan bendungan yang 61 agar airnya betul-betul termanfaatkan untuk sawah kita. Ini luar biasa karena ada bendungan kita sudah bangun sebelumnya. Ada 61 unit. Ini tentu kabar baik untuk petani kalau nantinya irigasi primer, sekunder, tersier itu tersambung," tegas Amran usai menemui Prabowo, Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Dari bendungan ada namanya irigasi primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, ini harus terkoneksi, sehingga airnya termanfaatkan secara optimal," lanjutnya menambahkan.

Selain itu, Prabowo juga menekankan agar proyek optimalisasi lahan rawa yang produktif bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih, Amran mengatakan, sudah ada 350 ribu hektare lahan yang dioptimalkan.

"Ini bagaimana dioptimalkan dulunya tanam 1 kali, menjadi 2 kali dan 3 kali. Sehingga nanti ada tambahan produksi ke depan. Ini yang kita optimalkan, kita sempurnakan irigasinya, drainasenya, dan seterusnya," sebut Amran.

Dalam catatan detikcom sendiri pemerintahan Presiden Jokowi memang menargetkan pembangunan 61 bendungan selama 10 tahun menjabat.

Namun, hingga Oktober 2024 kemarin, dari total target tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi baru mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian. Data tersebut pernah dipaparkan Basuki Hadimuljono yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku siap membantu Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru saja dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Selasa (5/11/2024).

Usai pelantikan berlangsung, Dody menjelaskan bahwa dirinya sempat melakukan pertemuan dengan Basuki di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Salah satu pembahasannya yakni mengenai permohonan dukungan penambahan SDM.

“Itu [masalah permohonan dukungan SDM] iya sudah diminta, sekitar 1.000 atau 2.000 [SDM siap dialokasikan dari PU ke OIKN],” kata Dody saat ditemui di sela-sela acara Konstruksi Indonesia di ICE BSD, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Dody menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut dirinya bersama Basuki membahas mengenai sinergi dan kerja sama dalam melanjutkan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke depan.

Dia memastikan, Kementerian PU bakal siap melaksanakan arahan yang disampaikan oleh Kepala OIKN terkait dengan rencana pembangunan IKN nantinya.

“IKN kan saya dari dulu ngomong PU itu tukang, [kalau teknis] tanya ke pak Basuki kan Kepala OIKN beliau, kita nurut arahan. Kalau Pak Bas suruh ke kiri ya kita kiri, kalau ke kanan ya kanan,” tegasnya,

Untuk diketahui, usai resmi dilantik menjadi Kepala OIKN, Basuki kedapatan langsung menyambangi Kementerian PU menyampaikan sejumlah program-program pembangunan tahap I yang ditargetkan bakal mulai rampung pada 2027.

Selain itu, Basuki juga diketahui meminta dukungan penguatan OIKN dengan tambahan personel dari Kementerian PU.

Adapun, saat ini salah satu personel PUPR yang telah tampak menjabat posisi strategis OIKN yakni Danis H. Sumadilaga. Danis yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur IKN kini didapuk sebagai Deputi Sarana dan Prasarana OIKN.

JAKARTA, investor.id – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto terus berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Hal tersebut disampaikan Basuki usai dilantik sebagai pejabat definitif Kepala OIKN oleh Presiden Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

Perbesar

Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis

“Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

“Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

Swasembada Pangan

Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

"Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

Perbesar

Dody Hanggodo / Bisnis

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

Perbesar

Ilustrasi beras / Bisnis

Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid merespons pelantikan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Keduanya menyambut baik jabatan baru yang diemban mantan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) itu. Apalagi, AHY menekankan Kemenko Infrastruktur pasti berkoordinasi dengan OIKN.

"Banyak sekali tugas-tugas, termasuk ruang tanggung jawab yang bisa saling dikoordinasikan. Karena pembangunan infrastruktur di IKN juga harus dikawal," kata AHY dalam Konferensi Pers di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).

"Yang dikehendaki oleh Bapak Presiden Prabowo (Subianto) tentu melanjutkan (pembangunan IKN), dengan fokus pada penyelesaian pusat eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ini sebagai bagian utama dari pusat pemerintahan ke depan," tuturnya.

AHY menegaskan dirinya pasti terus bekerja sama dengan Kepala OIKN Basuki Hadimuljono. Ia menyebut cakupan koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga termasuk Otorita IKN.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid merespons singkat penunjukkan Basuki menjadi kepala definitif OIKN. Ia memuji sosok mantan menteri PU itu.

"Pak Basuki (Hadimuljono) orang baik, top!" tegas Nusron.

Basuki Hadimuljono dilantik secara resmi sebagai kepala OIKN definitif oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Basuki adalah plt kepala Otorita IKN sejak Juni 2024 usai Bambang Susantono mengundurkan diri.

Ia diangkat berdasarkan Keppres Nomor 151/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN yang ditetapkan pada 4 November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif pada hari ini, Selasa (5/11/2024). Basuki mendapat gaji dan tunjangan baru.

Penunjukan Basuki menjadi Kepala OIKN tersebut melanjutkan statusnya usai sebelumnya sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN terhitung sejak Juni, menggantikan Bambang Susantono yang mundur dari jabatannya.

Usai mengembang jabatan baru tersebut, Basuki bakal mendapat hak keuangan mencapai Rp172,71 juta setiap bulannya.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2023 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala OIKN.

Adapun rinciannya, hak keuangan mencapai Rp172,71 triliun itu terdiri dari gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat Rp648.840, tunjangan jabatan Rp13,6 juta dan tunjangan kinerja Rp153,42 juta.

Sementara itu, Wakil Kepala OIKN mengantongi hak keuangan sebesar Rp155,18 juta setiap bulan. Perinciannya, gaji pokok Rp4,89 juta, tunjangan melekat Rp634,77, tunjangan jabatan Rp11,56 juta, tunjangan kinerja Rp138,07 juta.

Tak berhenti sampai disitu, dua petinggi jajaran OIKN juga bakal dibekali fasilitas lainnya, berupa dana operasional. Di mana, besaran dana operasional Kepala OIKN Rp178 juta dan Wakil Kepala OIKN sebesar Rp145 juta.

"Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80% secara lumpsum dan sebesar 20% untuk untuk dukungan operasional lainnya," tulis beleid tersebut.

Sementara itu, gaji Basuki Hadimuljono saat menjadi Menteri sendiri diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2000. Di mana, gaji pokok Menteri Negara sebesar Rp5,04 juta serta tunjangan Rp13,6 juta.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11).

Pengangkatan Basuki, yang sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024, dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 151/P tahun 2024 yang ditekan pada 4 November.

Basuki menggantikan Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN periode 2022-2027, yang mengundurkan diri.

Dengan pelantikan ini, berapa besaran gaji yang akan diterima Basuki Hadimuljono saat menjabat sebagai kepala OIKN?

Basuki Hadimuljono kini menerima gaji sebesar Rp172,7 juta per bulan sejak menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), naik signifikan dari penghasilannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang berada di angka Rp18,6 juta per bulan.

Kenaikan gaji ini berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN.

Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Januari 2023 dan mengatur besaran gaji dan fasilitas bagi pimpinan OIKN sejak tanggal pelantikan.

Rincian gaji Kepala OIKN dalam lampiran perpres ini menunjukkan komponen penghasilan yang cukup besar.

Basuki menerima gaji pokok sebesar Rp5,04 juta, tunjangan melekat sebesar Rp648 ribu, tunjangan jabatan Rp13,6 juta, dan tunjangan kinerja mencapai Rp153,42 juta. Jika dijumlahkan total gaji mencapai Rp172,7 juta per bulan.

Selain itu, Kepala OIKN juga mendapatkan fasilitas dana operasional senilai Rp178 juta per bulan, menambah tunjangan yang disesuaikan dengan tanggung jawab besar yang diemban.

Tak hanya itu, kepala OIKN juga memperoleh berbagai fasilitas, termasuk kendaraan dinas, rumah jabatan, dan asuransi kesehatan yang ditanggung negara.

Sebelum menduduki posisi ini, sebagai menteri PUPR, Basuki menerima gaji yang diatur berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara.

Besaran gaji menteri tersebut terdiri dari gaji pokok Rp5,04 juta dan tunjangan jabatan Rp13,6 juta, sehingga totalnya sekitar Rp18,6 juta per bulan, belum termasuk tunjangan operasional yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran kementerian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pihaknya siap bekerjasama dengan Basuki Hadimuljono yang baru saja dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Dia berharap dengan dilantiknya Basuki yang juga sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala OIKN di zaman Presiden Joko Widodo, bisa melanjutkan fokus penyelesaian pembangunan di IKN.

“Kita harus terus bekerja sama Karena setahu kami otorita IKN itu juga masuk ke dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Jadi banyak sekali tugas-tugas termasuk ruang tanggung jawab yang bisa saling dikoordinasikan,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden. Basuki Hadimuljono dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Selasa (5/11/2024).

Hal ini juga diamini oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nugroho Wahid. Dia menilai Basuki adalah sosok yang baik yang dinyakini bisa menjaga pembangunan IKN ke depannya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Basuki merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Plt Kepala OIKN di zaman Presiden Joko Widodo.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan pihaknya siap bekerjasama dengan Basuki Hadimuljono yang baru saja dilantik menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Dia berharap dengan dilantiknya Basuki yang juga sebelumnya menjabat sebagai Plt Kepala OIKN di zaman Presiden Joko Widodo, bisa melanjutkan fokus penyelesaian pembangunan di IKN.

“Kita harus terus bekerja sama Karena setahu kami otorita IKN itu juga masuk ke dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Jadi banyak sekali tugas-tugas termasuk ruang tanggung jawab yang bisa saling dikoordinasikan,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden. Basuki Hadimuljono dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Selasa (5/11/2024).

Hal ini juga diamini oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nugroho Wahid. Dia menilai Basuki adalah sosok yang baik yang dinyakini bisa menjaga pembangunan IKN ke depannya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Basuki merupakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Plt Kepala OIKN di zaman Presiden Joko Widodo.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 151/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala OIKN yang ditetapkan di Jakarta pada 4 November 2024.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo masih berkeinginan untuk kerap berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur meski sudah tak jadi RI-1 lagi.

"Terakhir beliau waktu saya komunikasi dengan beliau dua hari yang lalu, saya bilang, 'pak bapak enggak ke sana [IKN], 'oh iya," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Namun Basuki masih belum bisa mengkonfirmasi atau membeberkan detil jadwal Jokowi berkunjung ke megaproyek di Kalimantan Timur itu.

Di sisi lain Basuki menyebut ia juga masih akan berdiskusi sesekali dengan Jokowi untuk membahas keberlanjutan IKN.

"Nanti kita lihat jadwalnya. Tapi beliau memang ingin lebih sering ke sana," ujarnya.

Jokowi sebelumnya juga mengaku bakal rutin berkunjung ke IKN meski telah purnatugas dari jabatannya sebagai Presiden per 20 Oktober 2024.

Jokowi pun berharap ke depan Istana Negara yang ia resmikan sebelum lengser akan menjadi tempat untuk acara-acara kenegaraan.

Jokowi pun memamerkan dari segi kualitas bangunan, Istana Negara di IKN menurutnya sudah bagus. Sementara Istana Garuda masih dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan rampung keseluruhan pada November 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruangsekalgus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid berkomentar ihwal pelantikan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara IKN. Basuki, yang dulu menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa, 5 Oktober 2025.

“Pak Basuki orang baik,” kata Nusron usai rapat koordinasi bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayaan di Kementerian ATR, Selasa, 5 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan pihaknya bakal bekerja sama dengan Basuki Hadimuljono untuk melanjutkan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan berlanjut dengan fokus penyelesaian Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Banyak sekali tugas-tugas, termasuk ruang tanggung jawab yang bisa saling dikoordinasikan karena pembangunan infrastruktur di IKN harus dikawal,” kata AHY.

Sebelum dilantik sebagai Kepala Otorita IKN definitif, Basuki Hadimuljono sempat menduduki kursi Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN. Saat itu, ia dilantik Presiden ke-7 Jokowi untuk menggantikan Bambang Susantono yang mundur per 3 Juni 2024.

Usai dilantik, Basuki mengatakan bahwa Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN. Basuki menepis anggapan bahwa pembangunan IKN saat ini tidak akan secepat pada era Jokowi.

“Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong, laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap, perintah',” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 5 November 2024.

Daniel A. Fajri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menampik anggapan yang menyebut ia diangkat menjadi kepala OIKN karena direkomendasikan oleh PDI Perjuangan.

Diketahui, Basuki baru saja dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024) siang.

"Enggak ada, enggak ada (rekomendasi PDI-P)," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa.

Terkait pembangunan IKN, Basuki mengaku ditugaskan Prabowo untuk menyelesaikan proyek kantor lembaga legislatif, yudikatif, hingga prasarana dasar dalam 4 tahun.

Ia menuturkan, OIKN juga bakal mengejar proyek-proyek lain yang akan mulai pembangunan di ibu kota baru tersebut.

"Ya saya kira kami tetap mendorong yang sudah groundbreaking kita dorong membangun, yang masih dalam pembicaraan kita percepat untuk bisa segera disepakati," ujar Basuki.

Basuki pun menyebutkan bahwa ada agenda groundbreaking ke-9 di IKN, tetapi masih menunggu jadwal resmi dari pihak Istana Kepresidenan.

Sejauh ini, Prabowo juga belum terjadwal meresmikan Istana Garuda yang belum sempat diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo.

Kendati begitu, Prabowo sudah memerintahkan dirinya untuk membuat program tahun 2025.

"Ya itu tadi, yang sekarang ini kan sudah November, Desember, jadi saya ingin buat program 2025, perintah beliau (Prabowo)," kata Basuki.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Basuki Bantah Jadi Kepala OIKN karena Rekomendasi PDI-P", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/14542991/basuki-bantah-jadi-kepala-oikn-karena-rekomendasi-pdi-p.