Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hilirisasi nikel menjadi alasan Uni Eropa menggugat Indonesia di World Trade Organization (WTO).

Bahlil menyampaikan negara negara di Eropa tidak menginginkan Indonesia menjadi salah satu produsen baterai untuk kendaraan listrik.

“Ternyata saya baru tahu, inilah kenapa Eropa membawa kita ke WTO. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara produsen pabrik baterai di dunia,” kata Bahlil melansir dari youtube Kementerian Investasi, Kamis (11/7/2024).

Setelah Bahlil mengetahui alasan di balik gugatan Uni Eropa ke WTO, dirinya langsung melawan gugatan tersebut bersama dengan Kementerian lainnya yang terkait.

“Dan begitu saya tahu, saya lawan itu dengan Pak Menko, dengan semua kementerian, kita bersama-sama bekerja sama,” ucapnya.

Di sisi lain, meski terdapat gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa ke WTO tentang larangan izin ekspor nikel, Indonesia malah berhasil mengajak perusahaan Korea Selatan yaitu LG untuk berinvestasi dalam ekosistem baterai mobil.

Dengan adanya kerja sama ini, Bahlil menyebut bahwa Indonesia semakin ditakuti oleh dunia karena berhasil meresmikan pabrik tersebut.

“Tapi saya katakan untuk teman-teman, pemerintahan kementerian lain di negara-negara lain, saya katakan sorry bos, pemerintahan Pak Jokowi sekarang, menterinya nggak bisa ditipu-tipu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia terus menggencarkan semangat hilirisasi mulai dari nikel dan industri bahan baku lainnya. Upaya hilirisasi industri yang semakin masif dilakukan ini diharapkan dapat berlanjut setelah pemerintahan Presiden Jokowi lengser.

Harapan tersebut disampaikan Jokowi dalam agenda Peresmian Pembukaan Rakernas Gamki di Medan, Sabtu (19/8/2023). Dia menuturkan bahwa hilirisasi memiliki nilai tambah yang signifikan lebih tinggi dan menguntungkan negara.

"Pemimpin ke depan harus berani melanjutkan itu meskipun risikonya digugat di WTO [World Trade Organization], ditekan IMF [International Monetary Fund], mungkin ada negara lain yang menekan lagi, jangan mundur!," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (20/8/2023).

Presiden ke-7 RI itu juga menyebutkan, jika ekspor bahan mentah tidak dilakukan dan hilirisasi diabaikan, maka Indonesia tidak akan menjadi negara maju. Jika kebijakan tersebut tidak berlanjut, Jokowi khawatir Indonesia akan rugi besar.