Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke pimpinan negara.

Kementerian BKPM mengungkapkan kunjungan Prabowo dilakukan untuk mencari investor asing. Terlebih, saat ini Indonesia tengah membutuhkan suntikan investasi asing langsung.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan bahwa kebutuhan investasi ini seiring dengan Indonesia yang menginginkan untuk mengerek pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan melakukan perjanjian perdagangan.

“Itulah mengapa pada saat yang sama, kami juga melibatkan banyak perjanjian perdagangan bebas, banyak inisiatif,” ujarnya dalam acara Kadin Indonesia bertajuk Diplomatic—Economic Reception Dinner di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Rosan menyontohkan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) atau Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik yang dipimpin oleh Amerika Serikat (AS). Lalu, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang dipimpin oleh China.

“Kami juga di tengah-tengah menyelesaikan IEU CEPA, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif, segera,” ungkapnya.

Rosan menambahkan bahwa Indonesia banyak melakukan keterlibatan bilateral dan multilateral, termasuk perjanjian perdagangan bebas ataufree trade agreements(FTA) dengan negara tetangga di Asean.

Terlebih, Rosan menyebut, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia akan menjadi lebih terbuka dalam hal hubungan internasional.

“Jadi pasti kita menjadi negara yang lebih terbuka, terutama dengan Presiden Prabowo, jika boleh saya katakan, dia adalah presiden kebijakan luar negeri,” sebutnya.

Di samping itu, Rosan menyampaikan bahwa Presiden ke-8 juga telah aktif bertemu dengan pemimpin dunia guna memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.

“Dia [Presiden Prabowo] telah sangat aktif bertemu dengan banyak pemimpin di seluruh dunia. Karena Indonesia, kami ingin memiliki lebih banyak kehadiran di dunia,” ujarnya.

Pasalnya, Rosan menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara terbesar di Asean. Dia juga mengeklaim 40% ekonomi Asean berasal dari Indonesia.

Untuk itu, Indonesia bertekad ingin menjadi negara berpenghasilan tinggi. Namun, untuk saat ini, Indonesia berada di negara berpenghasilan menengah.

Bisnis.com, BATANG -- Komitmen investasi konsorsium LG Energy Solution (LG) untuk pembangunan pabrik prekursor/katoda yang menjadi bagian dari ekosistem baterai disebut akan segera terealisasi di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah.

Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan investasi lanjutan dari proyek grand package baterai berbasis nikel itu telah merampungkan feasibility study (FS) pada Agustus lalu.

"Di lokasi ini juga akan dilakukan pembangunan katoda dari pada ekosistem baterai mobil dari LG Group yang akan dibangun September karena sudah selesai FS [feasibility studies]-nya di Agustus dan untuk katodanya akan dibangun di sini," kata Bahlil, Jumat (26/7/2024).

Bahlil menerangkan bahwa untuk investasi smelter HPAL berada di Maluku Utara, untuk produk katoda akan diproduksi di KITB, dan pabrik sel baterai di Karawang.

"Jadi jangan semua di Maluku nanti pemerataan tidak pas," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, proyek titan tersebut digarap konsorsium LG dengan konsorsium BUMN Indonesia Battery Corporation (IBC), yang terdiri atas LG Energy Solution, LG Chem, Huayou, LX International, Posco Future M, Antam, dan IBC.

Total investasi konsorsium LG senilai US$9,8 miliar atau setara dengan Rp142 triliun yang terdiri atas investasi di hulu tambang senilai US$850 juta, smelter HPAL senilai US$4 miliar, pabrik prekursor/katoda senilai US$1,8 miliar, dan pabrik sel baterai senilai US$3,2 miliar.

Sebelumnya, Bahlil menuturkan, LG akan melakukan investasi proyek baterai terintegrasi tersebut secara bertahap. Realisasi investasi LG dimulai dari sisi hilir ke hulu, yakni dimulai dari pembangunan pabrik sel baterai yang digarap bersama Hyundai Motor Group.

Pabrik sel baterai pertama di Indonesia ini berada di bawah operasi PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power. Adapun, pembangunan pabrik baterai akan terdiri atas dua fase dengan total investasi senilai US$3,2 miliar.

Fase pertama yang baru diresmikan hari ini menelan investasi senilai US$1,2 miliar dengan kapasitas produksi sebesar 10 gigawatt hour (GWh). Fase kedua akan memiliki kapasitas sebesar 20 GWh dengan nilai investasi senilai US$2 miliar. Tahap kedua ini ditargetkan beroperasi komersial pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan hilirisasi nikel menjadi alasan Uni Eropa menggugat Indonesia di World Trade Organization (WTO).

Bahlil menyampaikan negara negara di Eropa tidak menginginkan Indonesia menjadi salah satu produsen baterai untuk kendaraan listrik.

“Ternyata saya baru tahu, inilah kenapa Eropa membawa kita ke WTO. Mereka tidak ingin Indonesia menjadi negara produsen pabrik baterai di dunia,” kata Bahlil melansir dari youtube Kementerian Investasi, Kamis (11/7/2024).

Setelah Bahlil mengetahui alasan di balik gugatan Uni Eropa ke WTO, dirinya langsung melawan gugatan tersebut bersama dengan Kementerian lainnya yang terkait.

“Dan begitu saya tahu, saya lawan itu dengan Pak Menko, dengan semua kementerian, kita bersama-sama bekerja sama,” ucapnya.

Di sisi lain, meski terdapat gugatan yang dilayangkan oleh Uni Eropa ke WTO tentang larangan izin ekspor nikel, Indonesia malah berhasil mengajak perusahaan Korea Selatan yaitu LG untuk berinvestasi dalam ekosistem baterai mobil.

Dengan adanya kerja sama ini, Bahlil menyebut bahwa Indonesia semakin ditakuti oleh dunia karena berhasil meresmikan pabrik tersebut.

“Tapi saya katakan untuk teman-teman, pemerintahan kementerian lain di negara-negara lain, saya katakan sorry bos, pemerintahan Pak Jokowi sekarang, menterinya nggak bisa ditipu-tipu,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia terus menggencarkan semangat hilirisasi mulai dari nikel dan industri bahan baku lainnya. Upaya hilirisasi industri yang semakin masif dilakukan ini diharapkan dapat berlanjut setelah pemerintahan Presiden Jokowi lengser.

Harapan tersebut disampaikan Jokowi dalam agenda Peresmian Pembukaan Rakernas Gamki di Medan, Sabtu (19/8/2023). Dia menuturkan bahwa hilirisasi memiliki nilai tambah yang signifikan lebih tinggi dan menguntungkan negara.

"Pemimpin ke depan harus berani melanjutkan itu meskipun risikonya digugat di WTO [World Trade Organization], ditekan IMF [International Monetary Fund], mungkin ada negara lain yang menekan lagi, jangan mundur!," kata Jokowi, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (20/8/2023).

Presiden ke-7 RI itu juga menyebutkan, jika ekspor bahan mentah tidak dilakukan dan hilirisasi diabaikan, maka Indonesia tidak akan menjadi negara maju. Jika kebijakan tersebut tidak berlanjut, Jokowi khawatir Indonesia akan rugi besar.