Jakarta -

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof Hikmahanto Juwana mengkritik regulasi penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Pasalnya Indonesia pernah menggugat aturan tersebut kepada Badan Perdagangan Dunia (WTO).

Ia menjelaskan, tahun 2014 Australia menerapkan aturan kemasan rokok tanpa identitas merek di negaranya. Indonesia sebagai salah satu pengekspor produk hasil tembakau terbesar melakukan perlawanan meskipun akhirnya kalah.

"Bayangkan, 2014 Australia meletakkan kemasan polos, dan kita melawat tahun 2017. Kita Indonesia melawan sebagai negara pengekspor keenam dunia. Kenapa, karena yang dipikirkan adalah kalau Australia bisa, berhasil, itu tenaga kerja kita, produk ekspor kita akan terganggu," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Dan memang kita kalah. Masa kita kalah terus kemudian sekarang kita mau menerapkan apa yang dilakukan Australia? Bingung saya," sambung Hikmahanto.

Adapun regulasi baru soal kemasan rokok tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Menurutnya rencana penerapan kemasan rokok tanpa identitas merek berasal dari FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control. FCTC adalah perjanjian kesehatan masyarakat global pertama yang dibahas dan disepakati oleh negara-negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Kita nggak (meratifikasi FCTC) dan jangan pernah kita ikut FCTC. Tapi kan pintarnya mereka memaksa lewat Menteri Kesehatan supaya ketentuan-ketentuan yang ada dalam FCTC itu diadopsi ke dalam hukum Indonesia," ujarnya.

Ia menuding ada kelompok yang ingin agar produk rokok dari negara pengekspor tidak bisa masuk ke negaranya. Hikmahanto lalu meminta pemerintah Indonesia agar tidak mudah diintervensi.

Dalam catatan detikcom, Indonesia menggugat Negeri Kanguru lantaran menerapkan aturan kemasan netral pada produk tembakau. Sengketa dagang ini merupakan salah satu sengketa dagang terbesar yang ditangani WTO sampai saat ini.

Tercatat ada tiga anggota WTO lainnya yang ikut menggugat kebijakan yang sama, yaitu Honduras, Republik Dominika, dan Kuba, serta 36 Anggota WTO menjadi pihak ketiga yang turut berkepentingan terhadap gugatan ini.

(ily/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Purnatugas sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) periode 2020-2024, Sandiaga Salahuddin Uno mengaku bahwa dirinya mendapat tawaran menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) United Nation World Tourism Organization (UNWTO).

"Tawaran seperti UNWTO memang sudah beberapa bulan ini disampaikan kepada saya, dan saya harus mendiskusikan tentunya dengan keluarga, Pak Menlu (Menter Luar Negeri), dan juga Ibu Menteri Pariwisata," kata Sandiaga saat ditemui awak media usai serah terima jabatan di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

• Profil Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Pariwisata Kabinet Prabowo-Gibran
• Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Pariwisata Kabinet Prabowo-Gibran

Tawaran tersebut, katanya, juga akan disampaikan kepada Presiden Prabowo.

Apabila tawaran tersebut merupakan tugas negara untuk mewakili Indonesia sebagai yang pertama di UNWTO, tambah Sandiaga, menurutnya hal ini harus disiapkan dengan sebaik-baiknya.

Lebih lanjut disampaikan, jika posisi tersebut diambil, nilai yang hendak dibawa yaitu pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

• Momen Haru Sandiaga Saat Serah Terima Jabatan Menteri ke Widiyanti dan Teuku Riefky
• 6 Bulan Pertama Jadi Menteri Pariwisata, Widiyanti Fokus ke Pemasaran Kalender Event

"Saya mengusung pariwisata yang berkualitas berkelanjutan, dan fokus kepada pariwisata hijau, yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat dunia," jelasnya.

Ia melanjutkan, hal itu mengingat Indonesia dipandang sebagai negara yang sukses mengembalikan sektor pariwisata pascapandemi sehingga terjadi pemulihan ekonomi.

Sebagai informasi, UNWTO merupakan organisasi pariwisata dunia di bawah naungan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

Ograniasi ini memiliki wewenang untuk mempromosikan pariwisata dunia, serta bertanggung jawab pada keberlanjutan dan akses pariwisata dunia.

• Sandiaga Uno Berkemas Tinggalkan Rumah Dinas Menteri
• Sandiaga soal Calon Menteri Pilihan Prabowo: Top dan Kompeten

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) periode 2020-2024 Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan masih membutuhkan waktu untuk berdiskusi sebelum menerima tawaran untuk menduduki posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang ia terima dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Terutama diskusi dengan keluarga dan kementerian-kementerian terkait sebelum nantinya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya harus mendiskusikannya tentunya dengan keluarga dan Pak Menteri Luar Negeri (Menlu) dan juga Bu Menteri Parwisata (Menpar) untuk disampaikan ke Pak Prabowo, apakah diberikan dukungan,” tuturnya ketika ditemui usai menghadiri acara serah terima jabatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif periode 2024-2029. Acara ini digelar di balairung Kemenparekraf, Senin, 21 Oktober 2024.

Sandiaga mengatakan dirinya memang telah mengetahui adanya tawaran dari organisasi pariwisata dunia di bawah PBB tersebut dalam beberapa bulan terakhir. “Tawaran-tawaran seperti dari UN Tourism memang sudah beberapa bulan ini disampaikan kepada saya,” katanya. Namun, ia juga masih menunggu restu dari Presiden Prabowo untuk kemudian mempersiapkan banyak hal dengan matang.

“Dan seandainya itu tugas negara untuk mewakili Indonesia sebagai yang pertama di UN, tentunya ini mesti dipersiapkan dengan sebaik-baik,” ujar Sandiaga.

Ia mengungkapkan akan mengusung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai misi yang dibawa jika pada akhirnya ia menduduki posisi yang ditawarkan UNWTO. “Berfokus kepada parwisata hijau yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat dunia,” ujarnya.

Hal tersebut, menurutnya, dikarenakan persepsi global yang memandang Indonesia sebagai negara yang sukses dalam mengembalikan kondisi prima sektor pariwisata, khususnya setelah terpuruk pasca pandemi Covid-19 beberapa tahun silam. Perkembangan pariwisata Indonesia itu yang kemudian dianggap mampu menjadi salah satu faktor kembali pulihnya kondisi ekonomi yang sempat lesu.

“Ini yang akan kita bawa, pengalaman dari Indonesia ke tingkat dunia,” kata Sandiaga lebih lanjut.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan perseteruan nikel dengan Uni Eropa di Organisasi Dagang Dunia atau WTO akan rampung. Salah satu sebabnya adalah dominasi Indonesia dalam memasok nikel di pasar global atau hingga 60%.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan dominasi nikel tersebut disebabkan didorong oleh posisi Indonesia di pasar global. Oleh karena itu, Seto menyampaikan pemerintah sedang melakukan negosiasi dengan Uni Eropa terkait permasalahan nikel.

"Dalam kasus gugatan nikel di WTO, kami sedang berdiskusi dengan Uni Eropa untuk mengambil jalan damai. Alhasil, Uni Eropa akan mencabut gugatannya dan menyelesaikan masalah nikel melalui kesepakatan," kata Seto di Indonesia Future Policy Dialogue Katadata, Rabu (9/10).

Walau demikian, Seto menilai kondisi geopolitik akan tetap menjadi tantangan terbesar dalam tahap hilirisasi mineral selanjutnya. Seto memproyeksikan industri baterai listrik akan terfragmentasi, tapi tetap terbelah menjadi dua kubu, yakni Cina dan Amerika Serikat.

Sementara itu, Seto menilai pengembangan teknologi produksi dan pasar baterai listrik berada di kubu yang berbeda. "Indonesia mendapatkan keseimbangan dalam 10 tahun terakhir, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan dari dua kubu tersebut," katanya.

Seto mengatakan salah satu komoditas terpenting dalam pembuatan baterai kendaraan listrik adalah katoda. Secara rinci, katoda adalah sumbu negatif dalam semua jenis baterai kendaraan listrik.

Seto mencatat kapasitas produksi katoda di dalam negeri kini mencapai 80.000 ton per tahun. Angka tersebut akan naik menjadi 160.000 ton per tahun pada awal tahun depan.

"Dengan demikian, sudah tidak jauh lagi Indonesia dapat memiliki ekosistem bateria listrik yang kompetitif. Di luar Cina, Indonesia kini memiliki ekosistem baterai kendaraan listrik berbasis lithium paling lengkap di dunia," katanya.

Seto menemukan kapasitas produksi katoda di Jepang hanya 10.000 ton per tahun, sementara kapasitas di Korea Selatan sekitar 40.000 ton per tahun. Oleh karena itu, Seto mengklaim ekosistem industri baterai listrik nasional telah menyalip Negeri Sakura dan Negeri Ginseng.

Namun Seto menilai pembentukan fasilitas produksi baterai FLP baru terbentuk sekitar 2,5 tahun ke depan atau pada awal 2027. Dengan demikian, Indonesia dapat menyasar semua pasar baterai listrik secara global.

Setoo menjelaskan baterai MNC digunakan di negara yang bersuhu dingin, seperti Eropa dan Amerika Serikat. Sementara itu, baterai LFP digunakan pada negara dengan suhu tropis, seperti Asia.

"Kalau kebijakan industri konsisten, ini akan terwujud. Kita akan jadi powerhouse yang cukup kuat selain Cina untuk ekosistem baterai," ujarnya.

Jakarta -

Perusahaan pelat merah di bidang pertambangan, PT Aneka Tambang (Antam) dikabarkan telah membeli 30% saham smelter nikel milik anak perusahaan raksasa baja tahan karat China, Tsingshan Holding Group. Nilai transaksinya mencapai US$ 102 juta atau sekitar Rp 1,59 triliun (kurs Rp 15.650).

Dilansir dari Reuters, Selasa (8/10/2024), transaksi pembelian saham smelter tersebut dilakukan Antam melalui anak perusahaannya PT Gag Nikel (PTGN). PTGN membeli saham PT Jiu Long Metal Industry (JLMI).

"Antam, melalui anak perusahaan penambang nikel PT Gag Nikel, membeli saham PT Jiu Long Metal Industry, perusahaan logam yang didirikan pada tahun 2020 dan dikendalikan oleh Eternal Tsingshan Group Ltd (ETGL)," tulis Antam dalam dokumen yang diunggah pada keterbukaan informasi BEI.

Sementara itu menurut data Pemerintah Maluku Utara, smelter atau pabrik peleburan tersebut terletak di Kawasan Industri Teluk Weda atau Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Berdasarkan dokumen bursa tersebut, dijelaskan pula bahwa transaksi Antam sejalan dengan persyaratan pemerintah bagi penambang untuk memproses bijih mereka di dalam negeri.

Dalam serangkaian transaksi terkait kesepakatan kepemilikan, PT Gag Nikel juga akan memasok bijih ke unit Tsingshan dan memberikan pinjaman kepada Jiu Long. Dalam dokumen itu, disebutkan pinjaman itu mencapai US$ 18 juta atau setara Rp 274,45 miliar.

Sebagai tambahan informasi, larangan ekspor bijih nikel tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Larangan yang berlaku sejak 2020 ini membuat Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

(shc/kil)

Jakarta -

Ekonomi Jerman terperangkap dalam krisis selama dua tahun terakhir, di tengah pertumbuhan yang stagnan dan tantangan struktural yang terus meningkat.

Harga energi yang tinggi, birokrasi yang berbelit-belit, investasi yang lambat dalam infrastruktur fisik dan digital, serta melemahnya permintaan di pasar-pasar utama luar negeri telah menghantam perusahaan-perusahaan Jerman dengan keras.

Perlambatan ekonomi di Cina, khususnya, telah memberikan dampak yang besar.

Raksasa Asia tersebut telah lama menjadi pasar utama bagi perusahaan-perusahaan industri Jerman, terutama di sektor otomotif, permesinan, dan kimia. Dan pesanan dari Cina membantu menciptakan lapangan kerja dengan gaji yang baik di Jerman.

Namun, berbagai tantangan ekonomi, termasuk krisis pasar properti, ketegangan perdagangan, dan masalah demografi, telah mengguncang kepercayaan konsumen di ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut dan memperlambat pertumbuhan. Hal ini juga menyebabkan permintaan yang lebih rendah untuk barang-barang buatan Jerman.

"Ekspor Jerman ke Cina meningkat dua digit pada 1990-an dan 2000-an, tetapi pertumbuhannya mulai melambat satu dekade lalu," menurut laporan yang diterbitkan oleh Rhodium Group pada Februari 2024.

"Setelah mencapai puncaknya pada 2022, ekspor turun sembilan persen pada 2023 meskipun ekonomi Cina terus tumbuh — sejauh ini merupakan penurunan paling tajam sejak Cina bergabung dengan Badan Perdagangan Dunia (WTO)," katanya.

Berjuang menghadapi lingkungan bisnis yang menantang, banyak perusahaan Jerman — termasuk nama-nama besar seperti Volkswagen, BASF, Continental, dan ZF, antara lain — telah mengumumkan langkah-langkah restrukturisasi dan pemangkasan biaya, termasuk ribuan pemutusan hubungan kerja di Jerman.

''Suasana yang sangat tenang' di Cina

Dalam Dialog Global Berlin minggu lalu, pimpinan Mercedes-Benz, Ola Källenius, mengatakan ada "suasana yang sangat tenang" di Cina dalam hal sentimen konsumen dan banyak pengusaha yang "menunggu dan mengamati."

"Sentimen saat ini, pada sebagian besar pengusaha dan konsumen yang membeli barang-barang mahal, barang modal yang lebih mahal atau bahkan barang mewah, sangat hati-hati," katanya, seraya menambahkan, "Pasar itu telah menyusut pada tingkat yang mengkhawatirkan."

Källenius menunjukkan bahwa kesehatan sektor properti sangat penting bagi ekonomi Cina.

"Bagi banyak orang di Amerika Serikat, orang-orang bisa memiliki 400 ribu dollar untuk masa pensiun. Di Cina, Anda memiliki apartemen. Jika nilai ekuitas apartemen itu selama 24 bulan terakhir telah turun sebesar 30%, Anda tidak merasa kaya. Anda tidak liburan dan membeli [Mercedes-Benz] kelas S," katanya.

Untuk membalikkan perlambatan ekonomi, Cina baru-baru ini mengeluarkan serangkaian langkah stimulus moneter baru yang mengejutkan, termasuk pemotongan suku bunga. Para pemimpin negara juga mengisyaratkan dukungan fiskal untuk menghidupkan kembali pertumbuhan yang lesu dan menstabilkan pasar real estate yang bermasalah.

Sebagai bagian dari dorongan fiskal, Kementerian Keuangan Cina berencana untuk menerbitkan obligasi pemerintah khusus senilai 2 triliun yuan ($284 miliar) tahun ini, demikian dilaporkan Reuters.

Paket stimulus tersebut dipandang sebagai langkah awal yang penting dalam menghidupkan kembali pertumbuhan Cina dan mengangkat sentimen investor, yang memicu reli besar-besaran pada ekuitas Cina minggu lalu.

Kepala ekonom di Mercator Institute for Cina Studies, Max J. Zenglein mengatakan kepada DW bahwa serangkaian langkah telah diumumkan untuk mendukung ekonomi, terutama ditujukan untuk stabilisasi.

"Sektor real estate yang mandek, dan akibatnya konsumsi yang lemah, telah bertahan dengan keras kepala sepanjang tahun 2024," katanya, seraya menambahkan, "Karena tidak ada perbaikan yang diharapkan pada kuartal ketiga, fokus telah bergeser untuk membangun landasan bagi pasar real estate."

Apakah langkah stimulus baru akan cukup?

Namun, masih terlalu dini untuk mengatakan apakah langkah yang diumumkan akan menghasilkan pemulihan ekonomi dengan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong permintaan, yang dapat memberikan efek limpahan positif pada ekonomi global, termasuk Jerman.

Dalam Dialog Global Berlin, CEO Mercedes-Benz Källenius mengatakan situasi di Cina adalah kunci bagi perusahaan selama beberapa tahun ke depan.

"Bisakah Cina mengatasi krisis kepercayaan itu? Itu adalah hal terpenting bagi kami dari sudut pandang bisnis, dalam jangka pendek hingga menengah."

Peneliti dan koordinator Program Cina di Peterson Institute for International Economics, Tianlei Huang menulis dalam sebuah laporan bahwa "dampak ekonomi paket stimulus Cina mungkin akan terbatas."

"Langkah-langkah yang diumumkan sejauh ini tidak mengatasi masalah yang mengakar dalam ekonomi Cina yang membebani pertumbuhannya, termasuk prioritas Beijing yang semakin tinggi pada keamanan nasional daripada pembangunan ekonomi, diskriminasi terhadap sektor swasta, dan kebijakan fiskal yang tidak memadai."

Tren ini menyoroti pentingnya pasar Cina bagi perusahaan-perusahaan Jerman meskipun ada seruan dari para pembuat kebijakan agar bisnis-bisnis melakukan diversifikasi dan mengurangi investasi mereka di Cina.

Sementara langkah-langkah moneter yang diumumkan dan dukungan fiskal yang dijanjikan meningkatkan harapan akan pemulihan ekonomi Cina, pakar MERICS Zenglein mengatakan "stimulus tidak akan difokuskan pada area-area yang khususnya relevan bagi Jerman."

"Siapa pun yang sekarang percaya bahwa pertumbuhan ekonomi di Cina meningkat tajam lagi dan bahwa ini akan memperbaiki situasi mereka di pasar Cina adalah salah — dan telah salah selama tiga tahun," tegasnya.

"Perusahaan-perusahaan yang jungkir balik dalam beberapa tahun terakhir tidak akan berhasil sekarang, terutama karena perubahan lingkungan pasar dengan persaingan Cina yang lebih kuat."

(ita/ita)

JAKARTA - Komisi Eropa menggugat China ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO terkait kebijakan investigasi anti-subsidi atas impor produk susu tertentu dari Uni Eropa (UE). Sikap perdagangan China direspons UE yang menurut Komisi Eropa didasarkan pada klaim-klaim yang meragukan dan bukti-bukti yang tidak memadai.

Sebelumnya Pemerintah China meluncurkan penyelidikan terhadap subsidi UE atas beberapa produk susu yang diimpor ke wilayahnya. Hal ini terjadi setelah Brussels menjatuhkan tarif untuk mobil listrik asal Negeri Tirai Bambu -julukan China.

Kebijakan tersebut kemudian direspons UE dengan membawanya ke WTO menyangkut penyelidikan anti-subsidi yang diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan China pada bulan Agustus, ke dalam produk susu, krim, dan keju tertentu asal Uni Eropa.

Kasus hukum ini memanaskan hubungan perdagangan antara UE dan China, karena UE mengambil sikap menentang apa yang dianggapnya sebagai tindakan pertahanan perdagangan yang tidak dapat dibenarkan.

WTO menyediakan kerangka hukum bagi negara-negara anggota untuk menyelesaikan perselisihan semacam itu, dan keputusan Uni Eropa untuk melibatkan organisasi ini mengindikasikan eskalasi dalam perselisihan perdagangan dengan China.

"Penyelidikan China terhadap susu Uni Eropa didasarkan pada tuduhan yang harus dipertanyakan dan bukti yang ada tidak memadai. Oleh karena itu kami akan terus menantangnya di semua tempat yang tersedia, sambil menyerukan China untuk segera mengakhirinya," kata komisaris perdagangan Uni Eropa, Valdis Dombrovskis pada hari Senin (23/9/2024).

Pekan lalu, selama pembicaraan di Brussels, Dombrovskis meminta mitranya dari China, Wang Wentao, untuk "mengakhiri" penyelidikan susu, bersama dengan penyelidikan lain terhadap brendi Uni Eropa dan impor daging babi, yang juga diyakini sebagai tanggapan terhadap masalah EV.

"Dia menekankan bahwa penyelidikan ini tidak beralasan, tuduhan itu patut dipertanyakan, dan tidak memiliki bukti yang cukup," kata Uni Eropa tentang pertemuan pada hari Kamis.

"(Komisaris Dombrovskis) dengan demikian kami menyerukan agar penyelidikan ini dihentikan dan memberi tahu pihak China bahwa Uni Eropa akan melakukan yang terbaik untuk membela kepentingan industrinya," bebernya.

Permintaan konsultasi diajukan di Jenewa pada hari Senin dan merupakan langkah pertama dalam proses penyelesaian sengketa WTO. Jika pembicaraan gagal, Uni Eropa kemungkinan akan meminta WTO untuk membentuk panel untuk memutuskan apakah penyelidikan China legal.

Dalam tujuh bulan pertama tahun ini, China mengimpor lebih dari USD315 juta untuk produk susu yang dari Uni Eropa, menurut data bea cukai China.

Prancis merupakan sumber impor teratas, dimana pengiriman produk senilai USD115 juta pada periode tersebut, dan Italia berada di posisi kedua dengan USD43 juta. Kedua negara adalah pendukung utama kenaikan tarif yang diusulkan pada EV atau mobil listrik buatan China.

Beberapa negara lain yang disebutkan dalam pengajuan China - termasuk Belgia, Italia, Irlandia, Austria, Kroasia, Finlandia, Rumania dan Republik Ceko - tidak terlibat dalam perselisihan EV, tetapi mempunyai andil dalam pengambilan suara.

Masing-masing dari 27 anggota Uni Eropa harus memberikan suara sebelum 30 Oktober, tentang apakah tarif tersebut bakal menjadi undang-undang selama lima tahun. Jika setidaknya 15 ibu kota yang menyumbang 65% dari populasi blok itu memilih menentang tindakan tersebut, makan tarif mobil listrik China akan ditarik.

Menurut sumber di dalam Komisi Eropa, China menargetkan beberapa negara dengan memberikan tekanan, yang harapannya untuk mencoba memengaruhi pemungutan suara tersebut.

Misalnya, Spanyol bersuara sangat menentang bea masul mobil EV setelah China membuat kombinasi ancaman terhadap sektor daging babinya dan menjanjikan investasi di industri teknologi tinggi.

Sementara kantor Kanselir Jerman, Olaf Scholz melobi negara lain untuk menentang tarif EV setelah laporan tentang tindakan perdagangan yang direncanakan terhadap industri mobil Uni Eropa.

Penyelidikan susu China mencakup impor dari awal April 2023 hingga akhir Maret, sedangkan periode untuk mengevaluasi dampak terhadap industri dimulai dari 2020 hingga kuartal pertama 2023.

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mewanti-wanti penerapan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang tengah dalam tahap perumusan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kebijakan usulan Menkes Budi Gunadi Sadikin ini dinilai berpotensi kembali menimbulkan sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO), terutama terkait hak merek dan hambatan perdagangan.

Negosiator Perdagangan Ahli Madya, Kementerian Perdagangan, Angga Handian Putra, mengatakan hingga saat ini, Kemenkes belum memberikan undangan resmi kepada Kemendag untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Mengingat potensi buruk yang ditimbulkan, pihaknya merasa perlu melakukan upaya proaktif untuk terus mengawal perkembangan kebijakan kemasan rokok polos tanpa rokok.

Pihaknya mengetahui tentang rancangan aturan tersebut dari situs Kemenkes, bukan diinformasikan secara langsung. "Kami berharap agar kami bisa dilibatkan secara resmi sehingga Kementerian Perdagangan dapat memiliki posisi resmi dalam kebijakan ini,? kata Angga, dikutip Senin (23/9/2024).

Baca Juga: Diam-diam China dan Australia Tarung di WTO, Geger Soal Tarif Impor Wine

Kemendag, khususnya Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (Dirjen PPI), fokus pada isu kemasan rokok polos tanpa merek dalam konteks sengketa dagang antara Indonesia dan Australia di WTO beberapa tahun lalu. Sebab itu, Angga menitikberatkan pada pentingnya memiliki dasar ilmiah yang kuat untuk menghindari sengketa di masa depan.

"Saat bersengketa dengan Australia, mereka menyajikan kajian ilmiah yang mendukung bahwa kebijakan ini dapat menurunkan prevalensi merokok. Indonesia perlu memiliki kajian ilmiah serupa," tegasnya.

Kebijakan kemasan polos ini juga dinilai dapat menciptakan kekhawatiran akan inkonsistensi dalam pandangan Indonesia. Sebelumnya, Indonesia menentang kebijakan tersebut dengan argumen bahwa kemasan rokok polos tanpa mereka bisa menghambat perdagangan dan melanggar hak pemegang merek dagang.

"Jika merujuk pada sengketa dagang yang lalu, kami ingin agar merek dagang tetap bisa digunakan. Sebab, merek dagang memiliki beberapa fungsi penting, seperti membedakan produk, membantu konsumen memilih produk, mencegah perdagangan ilegal, dan pemalsuan produk. Ini adalah hal-hal yang kami perjuangkan saat bersengketa di WTO," tambah dia.

Baca Juga: Cak Imin Usul Indonesia Keluar dari WTO demi Ketahanan Ekonomi Nasional

Walaupun belum ada posisi resmi yang ditentukan, Kemendag berkomitmen untuk memberikan masukan kepada Kemenkes terkait kebijakan tersebut. Angga menyatakan bahwa mereka akan terus berkomunikasi dengan unit terkait di Kemenkes dan mengikuti informasi terbaru melalui dokumen yang tersedia di website resmi.

Kemendag juga mengingatkan bahwa selain tantangan terkait merek dagang, kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dapat menciptakan hambatan perdagangan. Angga turut menyoroti pentingnya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kebijakan ini mendukung kesehatan masyarakat, sesuai dengan perjanjian WTO yang berlaku.

Terkait dampak kebijakan ini terhadap perdagangan luar negeri, Angga mengkhawatirkan adanya dampak penurunan impor/ekspor akibat penerapan kemasan rokok polos tanpa merek.

"Jika ada pembatasan, negara lain yang memiliki kepentingan bisa merasa dirugikan. Setiap negara memiliki kondisi yang berbeda, dan kami harus hati-hati agar Indonesia tidak terlibat dalam sengketa yang serupa dengan yang dialami Filipina terhadap Thailand terkait produk tembakau," ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan alasan di balik Uni Eropa menjegal komoditas kelapa sawit Indonesia. Padahal, Indonesia merupakan negara produser komoditas sawit terbesar yang mampu memproduksi 45% dari global.

Ketua Bidang Kampanye Positif GAPKI, Edi Suhardi, mengungkap bahwa sebenarnya, Uni Eropa merupakan mitra ekspor komoditas. Namun, kini negara itu menjadi musuh dan menjegal sawit Indonesia.

“Kami melihat bahwa Uni Eropa ini telah berubah, mungkin secara gradual, dari dulu mungkin kita bisa jadi ber-partner, tetapi kalau sekarang dari sisi sawit telah menjadi rival,” kata Edi dalam acara CNBC Indonesia: Trade Corner Special Dialogue bertajuk ‘Strategi & Optimisme Kebijakan Perdagangan Luar Negeri hingga tantangan di WTO’ di Auditorium Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Edi mengatakan bahwa Uni Eropa melakukan berbagai macam cara untuk melarang alias menjegal sawit Indonesia untuk masuk ke Uni Eropa.

“Mereka juga tahu akan kalah, tetapi mereka selalu berinovasi untuk mencari langkah baru untuk tetap menyerang Indonesia, baik CPO-nya maupun produk derivatif,” ujarnya.

Hal itu lantaran produk dari minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) maupun derivatif memiliki harga yang sangat murah dibandingkan produk Uni Eropa. Kondisi inilah yang melatarbelakangi Uni Eropa memusuhi sawit Indonesia.

“Sebenarnya alasan kenapa Uni Eropa selalu menjadikan CPO atau kelapa sawit sebagai musuh bersama dengan produk derivatifnya adalah karena baik produk CPO maupun derivatif merupakan produk yang sangat murah dan sangat kompetitif yang tidak bisa disaingi oleh produk-produk dari Uni Eropa,” ungkapnya.

Terlebih, lanjut Edi, bahwa Uni Eropa juga memiliki perkebunan untuk memproduksi minyak nabati. Sayangnya, biaya produksi, harga bahan baku, hingga proses pembuatan minyak di sana jauh lebih tinggi.

“Uni Eropa juga memiliki perkebunan dan juga prosesor untuk memproduksi minyak nabati, berupa sunflower dan juga rapeseed. Di mana, biaya produksi, harga bahan baku, dan prosesnya itu jauh lebih mahal,” ujarnya.

Alhasil, sawit dilihat sebagai sebuah komoditas yang over kompetitif yang tida bisa disaingi melalui mekanisme perdagangan bebas. “Dan satu-satunya jalan untuk mencegah masuknya sawit dan produk derivatif adalah melalui hambatan perdagangan,” ujarnya.

Dia mengungkap ada tiga hambatan yang selama menghantam komoditas sawit, antara lain bea masuk anti dumping, bea masuk countervailing, dan non-tariff barriers.

Adapun, pada saat ini, Indonesia tengah menunggu kepastian dari UU Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang akan diterapkan. Menurutnya, pemerintah Indonesia paling proaktif terkait hal ini dibandingkan negara tetangga lain.

“Indonesia ini paling proaktif di sawit, meskipun kita bersaing dengan Malaysia, tetapi kita melihat bahwa pemerintah Indonesia selalu advance, dan Malaysia hanya mengikuti,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID,OTTAWA -- Kanada, mengikuti jejak Amerika Serikat dan Uni Eropa akan mengenakan tarif 100 persen atas impor kendaraan listrik China dan juga mengumumkan tarif 25 persen atas impor baja dan aluminium dari China.

“Bea masuk tersebut berlaku untuk semua kendaraan listrik yang dikirim dari China, termasuk yang dibuat oleh Tesla,” kata seorang pejabat pemerintah Kanada, Senin (26/8/2024) waktu setempat. Saham Tesla itu ditutup turun 3,2 persen.

Impor mobil Kanada dari China ke pelabuhan terbesarnya, Vancouver, melonjak 460 persen dari tahun ke tahun menjadi 44.356 pada tahun 2023, ketika Tesla mulai mengirimkan kendaraan listrik buatan Shanghai ke Kanada.

Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan Ottawa bertindak untuk melawan apa yang disebutnya sebagai kebijakan kelebihan kapasitas yang disengaja dan diarahkan oleh negara China. "Saya pikir kita semua tahu bahwa China tidak bermain dengan aturan yang sama," katanya kepada wartawan. Tarif akan diberlakukan mulai 1 Oktober.

"Yang penting tentang ini adalah kita melakukannya secara selaras dan paralel dengan ekonomi lain di seluruh dunia," kata Trudeau di sela-sela pertemuan kabinet tertutup selama tiga hari di Halifax, Nova Scotia.

Kedutaan Besar Tiongkok di Kanada menyebut langkah itu "proteksionis" dan "tindakan yang dominan secara politik," seraya menambahkan bahwa Kanada telah mengabaikan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Tindakan Kanada akan merusak kerja sama ekonomi dan perdagangan normal antara kedua negara dan merugikan konsumen dan perusahaan Kanada,” kata juru bicara kedutaan dalam sebuah pernyataan yang dirilis Senin malam.

"Pemerintah Kanada bersikeras mengumumkan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok tanpa menghiraukan keberatan dan pernyataan serius Tiongkok," kata juru bicara itu.

"Tiongkok mendesak Kanada untuk menghormati fakta objektif, mematuhi aturan WTO, segera memperbaiki praktiknya yang keliru, dan menahan diri dari mempolitisasi masalah ekonomi dan perdagangan."

Tiongkok adalah mitra dagang terbesar kedua Kanada, meskipun tertinggal jauh di belakang Amerika Serikat.

Tesla tidak mengungkapkan ekspornya dari Tiongkok ke Kanada. Namun, kode identifikasi kendaraan menunjukkan bahwa sedan kompak Model 3 dan model crossover Model Y diekspor dari Shanghai ke Kanada.

"Ini adalah pajak tambahan 100 persen untuk semua kendaraan listrik buatan Tiongkok. Jika perusahaan yang saat ini membuat kendaraan di Tiongkok memilih untuk memindahkan produksi mereka ke negara lain, mereka tidak akan lagi dikenakan tarif ini," kata pejabat pemerintah tersebut.

Tesla tidak segera menanggapi permintaan komentar.

"Menanggapi tarif tersebut, saya berharap Tesla akan mengalihkan logistiknya dan berpotensi mengekspor mobil ke Kanada dari AS," kata Seth Goldstein, ahli strategi ekuitas di Morningstar.

"Pasar kemungkinan bereaksi terhadap tarif dan mempertimbangkan potensi dampak laba jika Tesla harus mengekspor kendaraan ke Kanada dari basis produksinya yang berbiaya lebih tinggi di AS," kata Goldstein mengacu pada penurunan saham.

Uni Eropa melunakkan pendiriannya terhadap Tesla bulan ini ketika mengenakan tarif pada kendaraan listrik impor Tiongkok dan mengenakan tarif sebesar 9 persen untuk Tesla, lebih rendah dari tarif hingga 36,3 persen yang dikenakan pada impor kendaraan listrik Tiongkok lainnya.

“Ottawa akan terus bekerja sama dengan Amerika Serikat dan sekutu lainnya untuk memastikan bahwa pelanggan di seluruh dunia tidak dikenai sanksi yang tidak adil oleh praktik nonpasar negara-negara seperti Tiongkok,” kata Trudeau.

Ottawa sedang mempertimbangkan tindakan hukuman lebih lanjut seperti tarif pada chip dan sel surya, kata Trudeau, tanpa memberikan rincian.

Presiden AS Joe Biden pada bulan Mei mengumumkan penggandaan tarif pada kendaraan listrik Tiongkok menjadi 100 persen, penggandaan bea pada semikonduktor dan sel surya menjadi 50 persen, serta tarif baru sebesar 25 persen pada baterai lithium-ion dan barang-barang strategis lainnya termasuk baja, untuk melindungi perusahaan dari kelebihan produksi Tiongkok.

Ottawa mencoba memposisikan Kanada sebagai bagian penting dari rantai pasokan kendaraan listrik global dan mendapat tekanan dari industri dalam negeri untuk bertindak melawan Tiongkok.

Kanada telah menandatangani kesepakatan senilai miliaran dolar untuk menarik produsen mobil Eropa terkemuka di semua bagian rantai pasokan kendaraan listrik.

"Kami merasa dibenarkan dan termotivasi. Sekarang mari kita mulai mempertahankan pasar kita dengan inovasi dan tekad terbaik Kanada," kata Flavio Volpe, presiden Asosiasi Produsen Suku Cadang Otomotif, melalui email.

Penerapan tarif AS telah ditunda hingga September dan ada kemungkinan bea masuk yang direncanakan akan dilunakkan minggu ini.

JAKARTA - Komisi Eropa yakin penyelidikannya dan tindakan terhadap subsidi negara untuk kendaraan listrik China yang tengah dilakukannya sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Karena itu, penyelidikan Uni Eropa (UE) terkait persoalan itu terus berlanjut.

Uni Eropa memberlakukan tarif sementara hingga 37,6% pada impor kendaraan listrik buatan China pada bulan Juli lalu. Tindakan itu dilakukan dengan alasan untuk melindungi produksi kendaraan listrik dalam negeri, setelah penyelidikan UE menemukan bahwa mobil-mobil listrik China tersebut disubsidi pemerintahnya.

China pada Jumat (9/8) meminta konsultasi WTO, dengan alasan hasil penyelidikan UE dan tarif sementara tidak memiliki dasar faktual dan hukum serta secara serius melanggar peraturan badan global tersebut.

Komisi tersebut, yang menangani semua masalah perdagangan untuk 27 negara UE, mengatakan pihaknya mempelajari dengan cermat semua rincian permintaan Beijing ke WTO dan akan bereaksi terhadap otoritas Tiongkok pada waktunya sesuai dengan prosedur WTO.

"Komisi yakin akan kesesuaian dengan WTO dalam penyelidikan dan tindakan sementaranya," kata juru bicara Komisi seperti dilansir Reuters, Sabtu (10/8/2024). "Permintaan konsultasi WTO ini tidak mempengaruhi jadwal penyelidikan anti-subsidi, yang sementara ini terus berlanjut," kata juru bicara tersebut.

Penyelesaian kasus-kasus WTO biasanya memerlukan waktu yang sangat lama. Efektivitas penyelesaian sengketa WTO kini semakin diremehkan karena tidak berfungsinya Badan Banding, yang terhambat karena tidak adanya penunjukan baru sejak tahun 2019.

Namun, UE dan China merupakan pihak dalam Pengaturan Arbitrase Banding Interim Multi-Partai (MPIA) yang sesuai, yang memungkinkan untuk mengadili kemungkinan perselisihan sambil menunggu blokade penunjukan Badan Banding WTO.

Sementara itu, Pemerintah China resmi mengajukan keluhan kepada WTO terkait tindakan Uni Eropa tersebut. China berpendapat bahwa keputusan awal UE tidak memiliki dasar faktual dan hukum, melanggar peraturan WTO secara serius, dan melemahkan kerja sama global dalam perubahan iklim.

"Kami mendesak UE untuk segera memperbaiki praktik salahnya dan bersama-sama menjaga stabilitas kerja sama ekonomi dan perdagangan China-UE serta rantai pasokan dan industri kendaraan listrik," ungkap Kementerian Perdagangan China

REPUBLIKA.CO.ID,BRUSSELS - Komisi Eropa yakin penerapan tarif tambahan terhadap mobil produksi China sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Karena itu, kata badan eksekutif UE pada Jumat (9/8/2024), langkah-langkah penyelidikannya terhadap subsidi negara China untuk kendaraan listriknya akan berlanjut.

Uni Eropa memberlakukan tarif sementara hingga 37,6 persen pada impor kendaraan listrik (EV) buatan China pada bulan Juli karena ingin melindungi produksi EV domestiknya, setelah penyelidikan UE menemukan mobil-mobil itu disubsidi oleh China.

China pada hari Jumat meminta konsultasi WTO, dengan alasan bahwa hasil investigasi UE dan tarif sementara tidak memiliki dasar fakta dan hukum serta secara serius melanggar aturan badan global tersebut.

Komisi Eropa, yang menangani semua masalah perdagangan untuk 27 negara UE, mengatakan bahwa pihaknya sedang mempelajari dengan saksama semua rincian permintaan Beijing kepada WTO dan akan menanggapi sesuai dengan prosedur WTO.

"Komisi yakin bahwa investigasi dan tindakan sementaranya sesuai dengan WTO," kata seorang juru bicara Komisi Eropa

"Permintaan konsultasi WTO ini tidak memengaruhi jadwal investigasi antisubsidi, yang sementara ini terus berlanjut," kata juru bicara tersebut.

Kasus-kasus WTO biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diselesaikan. Efektivitas penyelesaian sengketa WTO kini semakin terkikis oleh kurangnya Badan Banding yang berfungsi, yang telah terhambat oleh kurangnya penunjukan baru sejak 2019.

Namun, UE dan China merupakan pihak dalam Pengaturan Arbitrase Banding Sementara Multipihak (MPIA) yang sesuai, yang memungkinkan untuk mengadili kemungkinan sengketa sambil menunggu pemblokiran penunjukan Badan Banding WTO.