Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Motor Indonesia (IMI) menjalin kolaborasi strategis dengan sejumlah mitra, melalui Penandatanganan memorandum of understanding dengan Indonesia Financial Group (IFG), Perjanjian Kerja Sama antara Gaspol by IMI dan Jasaraharja Putera, serta Penandatanganan PKS IMI dan Wuling serta Penyerahan Sertifikat IMI dan Penyerahan KTA IMI Special Edition Wuling Maju Motor Group.

Sejumlah kerja sama tersebut mendorong pengendara untuk menggunakan asuransi tanggung gugat pihak ketiga atau third party liabilty (TPL), yang memberikan perlindungan pada pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden yang melibatkan kendaraan yang diasuransikan. TPL umumnya melindungi terhadap kerusakan properti dan cidera badan.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengatakan keselematan berkendara di Indonesia terus menjadi salah satu prioritas. Terutama dengan angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi serta salah satu penyebab kematian yang tinggi di Indonesia.

"Maka dari itu, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas otomotif, untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi mengenai keselamatan berkendara," kata Bambang dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Berdasarkan data dari Korlantas Polri pada 2023, kecelakaan lalu lintas tetap menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan 180.920 korban luka ringan, 15.154 luka berat, dan 27.895 meninggal dunia. Sebagian besar korban berasal dari usia produktif, yang berdampak signifikan pada ekonomi keluarga. Untuk mengatasi hal ini, IMI bersama mitra strategis berkolaborasi guna mendukung keselamatan berkendara di jalan umum.

Di sisi lain, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pemerintah Indonesia berencana untuk menerbitkan peraturan yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor memiliki asuransi third party liability (TPL).

"IMI turut mendukung melalui berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terkait asuransi TPL ini," imbuh Bambang.

Direktur Bisnis IFG Pantro Pander Silitonga mengatakan bahwa pihaknya bersama Jasaraharja Putera sebagai salah satu anggota holding ingin mempelopori asuransi TPL di Indonesia.

"Kedepannya kami berharap melalui kerja sama ini, kami ingin meningkatkan awareness dan mendorong keselamatan berkendara yang lebih baik, serta momentum ini bisa meningkatkan awareness untuk memiliki asuransi perlindungan pihak ketiga," katanya.

Sementara itu Direktur Utama Jasaraharja Putera Abdul Haris menyampaikan pihaknya juga berkomitmen mendukung upaya IMI dalam meningkatkan keselamatan berkendara melalui penerapan asuransi TPL.

"Dengan perlindungan yang tepat, kami berharap dapat membantu mengurangi dampak ekonomi dari kecelakaan lalu lintas dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan di jalan," katanya.

JAKARTA, investor.id  - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau yang dikenal dengan Indonesia Financial Group (IFG) selaku pemegang saham PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), mengangkat kembali Muhammad Muchlas Rowi sebagai Komisaris Independen PT Jamkrindo.

Pengangkatan kembali Muhammad Muchlas Rowi ditetapkan dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor SK-227/MBU/10/2024 dan Nomor 17/KepSir-PS/BPUI/X/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia.

Dengan demikian, susunan jajaran Komisaris Jamkrindo menjadi sebagai berikut:

a.      Krisna Wijaya      : Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

b.      Muhammad Muchlas Rowi  : Komisaris Independen

c.       Desty Arlaini       : Komisaris

d.      Hernita Alius      : Komisaris Independen

e.      Ari Wahyuni       : Komisaris

f.        Angger P. Yuwono       : Komisaris

Sekretaris Perusahaan IFG, Oktarina Dwidya Sistha mengatakan pengangkatan kembali Muhammad Muchlas Rowi merupakan salah satu bentuk komitmen IFG sebagai holding dalam meningkatkan tata kelola dan memastikan efektivitas operasional serta strategi bisnis yang berkelanjutan di anak perusahaan.

 “Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan pengawasan yang diberikan Bapak Muhammad Muchlas Rowi selama menjadi Komisaris Independen Jamkrindo sehingga Jamkrindo berhasil menavigasi kinerja finansial perusahaan secara positif dengan pengelolaan risiko secara terukur dan prudent. Mengingat kontribusi yang telah diberikan, maka pemegang saham merasa perlu melakukan pengangkatan kembali Bapak Muhammad Muchlas Rowi sebagai Komisaris Independen PT Jamkrindo,” ujar Sekretaris Perusahaan IFG, Oktarina Dwidya Sistha.

Sebagai perusahaan penjamin terbesar di Indonesia, Sistha mengungkapkan, Jamkrindo senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas finansial UMKM kepada lembaga keuangan. Wujud komitmen tersebut dibuktikan dengan beragam layanan penjaminan yang mempermudah UMKM memperoleh akses pembiayaan kepada lembaga keuangan serta melakukan kegiatan pendampingan untuk UMKM agar UMKM lebih berdaya saing.   Kehadiran Muhammad Muchlas Rowi diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap Jamkrindo.

Lahir di Garut pada 1972, Muhammad Muchlas Rowi Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S2 di Magister Manajemen STIE IBMT Surabaya, dan S3 Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 (UTA 45) Jakarta.

Selain sebagai profesional, ia juga aktif sebagai penulis, pegiat literasi media serta aktif di berbagai organisasi. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Federasi Karate Tradisional Indonesia sekaligus Sekretaris Jenderal Federasi Karate Tradisional Internasional untuk kawasan Asia dan Oseania.

Editor: Mardiana Makmun (mardiana.makmun@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Penurunan daya beli masyakarat bisa berdampak ke industri asuransi umum.

Hasil penelitian IFG Progress, sebuah lembaga wadah pemikir yang didirikan Indonesia Financial Group (IFG), terkait dampak penurunan daya beli kelas menengah terhadap industri asuransi menunjukkan bahwa penurunan daya beli masyarakat kelas menengah di Indonesia lebih berdampak pada industri asuransi umum dibanding asuransi jiwa.

Penurunan daya beli tersebut berimbas pada lini bisnis di asuransi umum. Misalnya, untuk penurunan 4%-5% daya beli kelas menengah akan berdampak negatif sebesar 15%-19% pada lini bisnis asuransi kredit.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan OJK selalu memonitor pertumbuhan premi asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum. Menurut dia, asuransi umum saat ini kinerjanya masih baik dengan pertumbuhan double digit.

“Pertumbuhan asuransi jiwa juga masih baik, karena terkoreksi oleh program-program yang berisiko, dan masih terkonsolidasi dan sudah pada positif," kata Ogi kepada KONTAN, Jumat (18/10).

Ogi menilai, saat ini dampak dari penurunan daya beli terhadap asuransi umum belum terlihat. Ditambah pertumbuhan premi asuransi umum masih positif.

“Saat ini dampaknya belum terlihat, tapi tunggu saja nanti dampaknya ke depan,” imbuhnya.

Sebagai informasi, berdasarkan data Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), premi industri asuransi umum mencapai sebanyak Rp 57,91 triliun pada semester I-2024. Angka itu naik 18,4% secara tahunan atau year on year(YoY), jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya yang mencapai Rp 48,9 triliun pada semester I-2023.

Adapun pendapatan premi industri asuransi umum ditopang oleh tiga lini bisnis yakni properti, kendaraan, dan kredit. Premi asuransi properti mencapai sebanyak Rp 16,66 triliun atau naik 32,8% (YoY) dibandingkan pada semester I-2023 yang sebesar Rp 12,55 triliun.

Selanjutnya, premi asuransi kredit mencapai Rp 10,58 triliun, naik 26% dari Rp 8,4 triliun. Sementara itu, premi asuransi kendaraan tercatat Rp 10,03 triliun atau naik 2% yoy jika dibandingkan dengan priode sama di tahun lalu yang mencapai Rp9,84 triliun.

JAKARTA - Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), khususnya asuransi saat ini menghadapi berbagai risiko dan tantangan. Tantangan itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian makroekonomi dan fluktuasi kondisi global, tetapi juga oleh faktor internal seperti tata kelola perusahaan yang semakin ketat.

Dalam situasi ini, adaptasi terhadap risiko menjadi semakin krusial untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan memperkuat peran industri asuransi dalam mendukung kestabilan sektor keuangan. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Mirza Adityaswara mengatakan, tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat diabaikan.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjut dia, regulasi di sektor ini semakin diperketat, dan perusahaan asuransi diharuskan untuk memiliki sistem tata kelola yang mampu menjawab tantangan-tantangan terbaru.

"Budaya organisasi yang etis dan berorientasi pada akuntabilitas juga menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik dan menjaga reputasi industri," ungkap Mirza, Selasa (15/10).

Menanggapi tantangan tersebut IFG Conference 2024, mengusung tema ?Seizing Opportunities in the Insurance Industry: Towards Risk Adaptation and Regulatory Compliance?. Acara ini diselenggarakan oleh IFG Progress, lembaga think tank Indonesia Financial Group (IFG), Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi di Jakarta.

Selain Mirza Adityaswara, hadir sebagai pembicara kunci dalam conference tersebut adalah Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun KBUMN Hendrika Nora Osloi Sinaga, dan Direktur Utama IFG Hexana Tri Sasongko. Hadir pula sejumlah narasumber mumpuni dari kalangan akademisi serta instansi lainnya yang akan mengisi sesi di konferensi ini.

?Kami sangat mengapresiasi terselenggaranya IFG Conference 2024 ini. IFG melalui IFG Progress dapat menyediakan data dan informasi dasar di industri asuransi, yang sangat jarang dilakukan, tetapi sangat dibutuhkan oleh industri,? ujar Mirza.

Mirza mengatakan, sejalan dengan perubahan regulasi, pihaknya mengajak industri asuransi untuk melakukan transformasi melalui penguatan permodalan, tata kelola, dan manajemen risiko. Hal ini berangkat dari kondisi industri asuransi Indonesia yang masih relatif rendah dalam hal densitas, penetrasi terhadap PDB, hingga literasi dan inklusi.

Sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi pemerintah baru yang cukup tinggi, peran sektor keuangan sebagai penyedia pendanaan bagi dunia usaha menjadi penting. Namun dibandingkan negara-negara maju, pendanaan di Indonesia masih dominan dari sektor perbankan daripada asuransi, dana pensiun, dan fund manager.

Selain itu salah satu fokus OJK dalam penguatan dan pengembangan sektor asuransi adalah dari sisi permodal dan transformasi tata kelola di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP) melalui penerbitan POJK Nomor 23 tahun 2023.

Disamping itu, Implementasi PSAK 117 dalam rangka penguatan modal terus berjalan. Diharapkan pada 2025 sudah sepenuhnya jalan dan kajian perhitungan RBC menjadi lebih menggambarkan tingkat solvabilitas. "Hal ini demi mendorong perusahaan asuransi dapat berkontribusi lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional,? katanya.

Sejalan dengan itu, Hendrika menegaskan, industri asuransi sedang menghadapi perubahan besar yang dipengaruhi oleh faktor makro ekonomi, faktor mikro, faktor teknologi, perubahan perilaku konsumen, serta risiko-risiko baru yang muncul, yang tidak terprediksi sebelumnya.

Namun di balik setiap perubahan ini, terdapat pula peluang besar yang bisa dimanfaatkan. Hendrika menambahkan, kontribusi terhadap ekonomi nasional juga dijalankan perusahaan BUMN melalui dua fungsi, yaitu sebagai value creator dan agent of development.

Perusahaan BUMN harus mewujudkan pemenuhan kepentingan publik dan dan bertindak sebagai agen perintis industri, terutama mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penyelesaian berbagai proyek strategis nasional dan menggerakkan partisipasi aktif dalam ekonomi kerakyatan, pengembangan UMKM, dan mendukung penyaluran subsidi bagi masyarakat.

?Dalam hal ini, IFG sebagai holding memiliki berbagai tujuan. Salah satu pilar utamanya adalah peran IFG sebagai agent of development dalam peningkatan literasi keuangan. Penyelenggaraan IFG Conference ini bukti komitmen IFG untuk meningkatkan literasi keuangan,? katanya.

Senada dengan itu, Hexana menjelaskan, konferensi tahunan ketiga IFG ini adalah bentuk komitmen IFG untuk memperkuat industri asuransi agar dapat berkontribusi lebih signifikan pada perekonomian nasional.

IFG menggelar acara ini sebagai wadah bagi para pembuat kebijakan, pelaku industri, asosiasi dan pemangku kepentingan lainnya, untuk berdiskusi serta memberikan solusi dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan terkait pengembangan industri asuransi di Indonesia.

Sesi pertama pada konferensi ini mendiskusikan empat sub-topik utama, yaitu dampak risiko makroekonomi terhadap sektor asuransi, tata kelola asuransi, sistem layanan kesehatan, dan tantangan dalam asuransi kesehatan.

Diskusi ini dimulai dengan eksplorasi risiko ekonomi makro serta dampaknya terhadap perusahaan asuransi, hingga strategi manajemen risiko yang efektif untuk mendukung UMKM dan badan usaha selama ketidakpastian ekonomi.

Setelah menyoroti risiko eksternal, pembahasan selanjutnya menekankan pentingnya transformasi budaya di industri asuransi guna menciptakan keberlanjutan yang sehat dalam jangka panjang.

Diskusi ini selanjutnya membahas tantangan dalam sistem perawatan kesehatan (health care system), seperti meningkatnya inflasi medis dan peningkatan volume klaim, terutama yang berdampak bagi penyedia asuransi kesehatan di Indonesia.

Pembahasan ini diharapkan dapat mengungkap solusi strategis terkait tantangan tersebut guna meningkatkan efisiensi operasional dan mempertahankan bisnis secara berkelanjutan.

Pada Sesi kedua IFG Conference 2024 menyajikan tiga diskusi interaktif yang berfokus pada tantangan regulasi, kapasitas reasuransi dan asuransi pertanian. Diskusi pertama membahas persyaratan modal baru berdasarkan POJK No. 23/2023, mengeksplorasi implikasinya terhadap ketahanan finansial, dan mengidentifikasi peluang untuk pertumbuhan.

Diskusi kedua membahas penguatan kapasitas reasuransi sebagai respons terhadap kondisi pasar dan regulasi yang terus berkembang. ?Terakhir, pada diskusi ketiga menyoroti pentingnya asuransi pertanian dalam mendukung ketahanan pangan dan mendorong keberlanjutan sektor pertanian,? tutup dia.

JAKARTA, investor.id – Perusahaan penjaminan, PT Jamkrindo dan PT Askrindo dibayangi-bayangi kerugian senilai Rp 12 – 17 triliun pada 2027 mendatang. Di samping itu, kedua entitas penjaminan tersebut juga dihadapkan pada tergerusnya ekuitas imbas penyesuaian PSAK 117.

Potensi kerugian terhadap Jamkrindo dan Askrindo diketahui dalam presentasi Indonesia Financial Group (IFG) saat memberi paparan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, pada Selasa (17/9/2024). Disebutkan bahwa penjamin yakni Jamkrindo dan Askrindo diperkirakan akan mengalami kerugian Rp 12 – 17 triliun sampai dengan tahun 2027.

Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG), Hexana Tri Sasongko menerangkan, dalam kurun 17 tahun terakhir atau sejak 2007 sampai dengan saat ini, Jamkrindo dan Askrindo telah melakukan penjaminan KUR dengan baik, termasuk di masa pandemi.

“Kita semua sepakat bahwa, berdasarkan hasil riset juga, KUR telah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di Indonesia. Dengan demikian, Jamkrindo dan Askrindo itu secara langsung sudah ambil bagian dan proaktif di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia,” terang Hexana dalam kesempatan tersebut.

Dia juga menjelaskan, kerugian yang dimaksud dipengaruhi beberapa hal. Pertama, skema KUR yang saat ini diadopsi sudah berlangsung cukup lama. Skema yang usang ini dirasa sudah tidak sesuai dengan situasi pascapandemi Covid-19.

Kedua, hasil riset menunjukkan bahwa besaran imbal jasa penjaminan alias IJP sudah harus diperbarui. Besaran IJP saat ini dinilai tidak cukup untuk menambal lonjakan klaim KUR yang terjadi pascapandemi Covid-19 atau beberapa waktu belakangan ini.

Ekuitas Tergerus

Dari persoalan itu, tim teknis pihak IFG, Jamkrindo, dan Askrindo bersama pihak-pihak terkait seperti pemerintah untuk melakukan review terhadap skema tarif IJP yang ada. Namun demikian, penyesuaian tarif IJP yang dimaksud akan sangat bergantung pada budget pemerintah dan kemampuan finansial lainnya.

“Intinya proses itu sudah kami laksanakan bersama stakeholders yang terkait KUR, sehingga problematika ini kami yakini akan mendapat penyelesaian segera,” jelas Hexana.

Di sisi lain, Hexana menuturkan apresiasi kepada Komisi VI DPR RI yang telah menyetujui penyertaan modal negara (PMN) tahun 2024 untuk Jamkrindo dan Askrindo. Adapun dalam presentasi IFG, tambahan ekuitas yang diperlukan untuk Jamkrindo yakni Rp 1 triliun dan Askrindo mencapai Rp 2 triliun.

Dia menuturkan, penambahan modal, baik melalui PMN atau fundrising ini penting sebagai salah satu upaya menahan risiko tergerusnya ekuitas dari Jamkrindo maupun Askrindo. Penurunan ekuitas ini dipengaruhi implementasi penerapan akuntansi terbaru yakni PSAK 117.

“Sesuai dengan standar itu sebagaimana juga terjadi di seluruh dunia, ada koreksi tentang ekuitas, dimana kajian sementara kami menunjukkan perlunya penguatan permodalan di anak usaha yang bergerak di bidang asuransi,” pungkas Hexana.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia ( Jasindo ) yang merupakan bagian dari Indonesia Financial Group ( IFG ), mencatatkan pertumbuhan positif pada Semester I-2024 dengan pendapatan premi mencapai Rp1,77 triliun. Angka ini mencerminkan peningkatan sebesar 25,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi nasional dan global, Jasindo berhasil lanjutkan kinerja positif dengan strategi dan inovasi.

Strategi Jasindo untuk Semester I 2024

Direktur Pengembangan Bisnis Asuransi Jasindo, Diwe Novara menerangkan, salah satu pilar penting dari strategi perusahaan adalah fokus pada lini bisnis inti Perusahaan, seperti properti, energi (onshore dan offshore), engineering, tanggung gugat, aviation & satelit, serta marine cargo dan marine hull. Jasindo juga berkomitmen memberikan nilai tambah kepada nasabah melalui risk management partnership guna membantu nasabah dalam mengelola risiko secara lebih komprehensif.

?Kami berfokus pada pengembangan hubungan yang kuat dengan nasabah, terutama di segmen korporasi dan ekosistem BUMN. Salah satu strategi kami adalah memperluas penetrasi pasar melalui kerja sama dengan perbankan, khususnya HIMBARA, dan melakukan win-back accounts yang sempat hilang beberapa tahun lalu. Kami juga berkolaborasi dengan afiliasi IFG untuk meningkatkan kapasitas reasuransi dan memberikan added value berupa manajemen risiko,? ujarnya.

Selain itu, Jasindo juga terus mengembangkan inisiatif di segmen penugasan pemerintah, termasuk rancangan skema baru Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan intensifikasi program Asuransi Kesehatan.

Evaluasi Kinerja Semester I 2024

Lini usaha Properti menjadi kontributor terbesar pendapatan premi bruto Perusahaan dengan perolehan premi Rp444,21 miliar, disusul oleh Marine Hull dengan premi Rp140,79 miliar. Jasindo juga mencatatkan peningkatan pada lini Engineering dan Liability, yang turut mendongkrak pendapatan perusahaan.

Hal ini juga tidak terlepas dari keberhasilan penyehatan keuangan yang dilakukan pada tahun 2022 dan transformasi yang dilakukan pada setiap lini.

?Kami merasa sudah on track dengan melihat hasil ini, terutama dari lini usaha Properti yang tumbuh. Namun, penting bagi kami untuk mempertahankan momentum ini menghadapi kemungkinan tantangan - tantangan yang lebih kompleks di semester kedua,? jelasnya.

Optimisme dan Strategi di Semester II 2024

Memasuki Semester II-2024, Jasindo optimis akan melanjutkan tren pertumbuhan positif ini. Meskipun tidak menaikkan target, Perusahaan akan tetap fokus pada pencapaian target tahunan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

?Kami akan terus memperkuat bisnis inti Perusahaan dan memastikan 100% retention atas major renewal/tender yang ada di semester kedua. Selain itu, kami akan memperluas kerja sama dengan beberapa BUMN melalui inisiatif G2G untuk cross-selling kepada nasabah utama mereka. Inovasi, efisiensi, dan tata kelola yang baik akan menjadi prioritas kami dalam menjaga stabilitas bisnis,? ungkapnya.

Di tengah tantangan yang masih dihadapi industri asuransi umum, seperti perubahan regulasi dan meningkatnya ekspektasi nasabah, Jasindo berupaya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dalam memastikan perlindungan risiko yang lebih baik bagi masyarakat dan pelaku bisnis di Indonesia.

Diwe juga menekankan, peran penting IFG sebagai holding yang mendorong Jasindo menjadi mitra manajemen risiko terpercaya bagi para pelaku bisnis. IFG berperan sebagai katalisator dalam mendorong penetrasi pasar asuransi kerugian melalui pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi.

?IFG memberikan kami dukungan dalam mengidentifikasi protection gap dan menawarkan solusi mitigasi risiko yang menyeluruh. Ini menjadi fondasi yang kuat bagi pertumbuhan kami di masa depan,? tutupnya.

JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo berkomitmen dalam penguatan sistem anti fraud. Direktur Utama Asuransi Jasindo, Andy Samuel menerangkan, penguatan sistem anti fraud menjadi sangat penting agar perusahaan dapat mengendalikan kecurangan di dalam perusahaan.

Ia menambahkan, komitmen ini dilakukan oleh pimpinan dan karyawan Asuransi Jasindo. Dengan bekerjasama dan mempunyai pemahaman yang sama, perusahaan mampu mendeteksi indikasi fraud di kemudian hari.

?Ke depannya perusahaan juga akan mampu melakukan investigasi menyeluruh bila terjadi fraud dan memberikan sanksi kepada orang yang terlibat,? kata Andy.



Asuransi Jasindo yang tergabung di dalam Indonesia Financial Group (IFG) menandatangani Piagam Komitmen Anti Fraud yang disaksikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Selasa (13/8) di Jakarta.

Penguatan sistem anti fraud ini sejalan dengan amanat dari Kementerian BUMN agar BUMN terus melakukan implementasi sistem tata kelola yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan pengendalian internal yang mampu menekan risiko kecurangan di lingkungan BUMN.

?Kerjasama ini merupakan keseriusan IFG dan anggota holding untuk mencegah terjadinya fraud melalui implementasi tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang efektif dalam operasional bisnis perusahaan sehingga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan khususnya asuransi, penjaminan dan investasi," jelas Wakil Direktur Utama IFG Haru Koesmahargyo.

Haru menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan diterbitkannya POJK No. 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan. IFG sebagai Perusahaan yang dikategorikan konglomerasi keuangan melakukan persiapan lebih dini dalam implementasi POJK tersebut baik di IFG maupun di anggota holding.