JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mewajibkan kendaraan bermotor, baik itu mobil atau sepeda motor, untuk ikut serta dalam asuransiThird Party Liability (TPL) pada 2025 mendatang.

Asuransi TPL ialah produk asuransi yang memberi perlindungan atas tuntutan kerugian yang dialami oleh pihak ketiga yang terlibat dalam kecelakaan kendaraan bermotor.

Contoh kasusnya, bila seseorang mengalami kecelakaan lalu lintas, korban juga mengalami kerugian material, seperti kerusakan fasilitas atau kendaraan.

Apabila kendaraan sudah didaftarkan pada asuransi TPL, maka korban bakal menerima penggantian kerugian material dan mendapat santunan dari asuransi.

Meski baru akan diberlakukan pada tahun depan, Garda Oto yang merupakan produk asuransi Astra justru sudah memiliki asuransi TPL atau Tanggung Jawab Hukum (TJH3).

Ini merupakan perluasan dari asuransi standar. Hal ini diungkapkan oleh Laurentius Iwan Pranoto, Head of PR, Marcomm & Event Asuransi Astra Garda Oto.

nastenkapeka Ilustrasi kecelakaan.

“Semua perusahaan asuransi umum sebetulnya sudah ada dan biasanya sebagai perluasan jaminan, TJH3. Asal ada tuntutan diajukan, properti, mobil, warung, ayam, masuk rumah sakit (perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi),” ucap Iwan, kepada Kompas.com, Sabtu (26/10/2024).

Iwan melanjutkan, untuk biaya perluasan jaminan tersebut pemilik kendaraan hanya perlu mengeluarkan kocek Rp 100.000 selama satu tahun.

“Pertanggungan Rp 10 juta setiap kejadian, cuma bayar preminya Rp 100.000 setiap satu tahun,” kata Iwan.

Kalau asuransi TPL diberlakukan, pengendara mobil dan motor nantinya wajib untuk membayar premi dua asuransi sekaligus, yaitu, asuransi jiwa dari Jasa Raharja dan asuransi kerusakan yang disebabkan karena pengendara kecelakaan atau TPL yang dikeluarkan oleh perusahaan yang ditunjuk untuk pengadaan.

Namun, sampai saat ini belum ada aturan teknis atas pelaksanaan pemberlakuan asuransi TPL untuk kendaraan bermotor di Indonesia. Pemerintah bersama instansi terkait masih mengkaji kebijakan dimaksud.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasiasuransiwajib kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atauthird party liability(TPL) bakal berlaku pada Januari 2025.

Dua emitenasuransi umumyang didukung ekosistem bisnis grup usaha, PTAsuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) dan PT Lippo General InsuranceTbk. (LPGI), pun bersiap berebut berkah dari perluasan pasar asuransi kendaraan bermotor tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasiasuransiwajib kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atauthird party liability(TPL) bakal berlaku pada Januari 2025.

Dua emitenasuransi umumyang didukung ekosistem bisnis grup usaha, PTAsuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) dan PT Lippo General InsuranceTbk. (LPGI), pun bersiap berebut berkah dari perluasan pasar asuransi kendaraan bermotor tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Ikatan Motor Indonesia (IMI) menjalin kolaborasi strategis dengan sejumlah mitra, melalui Penandatanganan memorandum of understanding dengan Indonesia Financial Group (IFG), Perjanjian Kerja Sama antara Gaspol by IMI dan Jasaraharja Putera, serta Penandatanganan PKS IMI dan Wuling serta Penyerahan Sertifikat IMI dan Penyerahan KTA IMI Special Edition Wuling Maju Motor Group.

Sejumlah kerja sama tersebut mendorong pengendara untuk menggunakan asuransi tanggung gugat pihak ketiga atau third party liabilty (TPL), yang memberikan perlindungan pada pihak ketiga akibat kecelakaan atau insiden yang melibatkan kendaraan yang diasuransikan. TPL umumnya melindungi terhadap kerusakan properti dan cidera badan.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengatakan keselematan berkendara di Indonesia terus menjadi salah satu prioritas. Terutama dengan angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi serta salah satu penyebab kematian yang tinggi di Indonesia.

"Maka dari itu, kami bekerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun komunitas otomotif, untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi mengenai keselamatan berkendara," kata Bambang dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Berdasarkan data dari Korlantas Polri pada 2023, kecelakaan lalu lintas tetap menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, dengan 180.920 korban luka ringan, 15.154 luka berat, dan 27.895 meninggal dunia. Sebagian besar korban berasal dari usia produktif, yang berdampak signifikan pada ekonomi keluarga. Untuk mengatasi hal ini, IMI bersama mitra strategis berkolaborasi guna mendukung keselamatan berkendara di jalan umum.

Di sisi lain, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pemerintah Indonesia berencana untuk menerbitkan peraturan yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor memiliki asuransi third party liability (TPL).

"IMI turut mendukung melalui berbagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terkait asuransi TPL ini," imbuh Bambang.

Direktur Bisnis IFG Pantro Pander Silitonga mengatakan bahwa pihaknya bersama Jasaraharja Putera sebagai salah satu anggota holding ingin mempelopori asuransi TPL di Indonesia.

"Kedepannya kami berharap melalui kerja sama ini, kami ingin meningkatkan awareness dan mendorong keselamatan berkendara yang lebih baik, serta momentum ini bisa meningkatkan awareness untuk memiliki asuransi perlindungan pihak ketiga," katanya.

Sementara itu Direktur Utama Jasaraharja Putera Abdul Haris menyampaikan pihaknya juga berkomitmen mendukung upaya IMI dalam meningkatkan keselamatan berkendara melalui penerapan asuransi TPL.

"Dengan perlindungan yang tepat, kami berharap dapat membantu mengurangi dampak ekonomi dari kecelakaan lalu lintas dan mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap keselamatan di jalan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP—TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP —TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana menahun implementasi asuransi wajib kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atauthird party liability(TPL) tampaknya akan menuju akhir.

Setelah bertahun-tahun hanya menjadi wacana, Pemerintah saat ini tengah menyiapkan peraturan pelaksanaan, berupa Peraturan Pemerintah (PP), bagi implementasi wajib asuransi TPL.

JAKARTA, investor.id – Ketua Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia sekaligus Pengamat Asuransi Tri Joko Santoso menilai wacana aturan wajib asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi milik pemerintah.

Hal tersebut disampaikan ketika merespons kekhawatiran masyarakat terhadap wacana asuransi wajib TPL ini hanya bertujuan menguntungkan pelaku industri asuransi, alih-alih memberikan perlindungan kepada pemilik kendaraan maupun kepada pihak-pihak yang dirugikan dari suatu peristiwa kecelakaan.

“Sebetulnya agak sulit mengatakan industri yang untung. Semua asuransi yang ada kata wajibnya, biasanya itu asuransinya diambil pemerintah, seperti misalnya BUMN asuransi sosial milik negara, Jasa Raharja,” ungkap Tri Joko, saat dihubungi, pada Kamis (1/8/2024).

Tri Joko menduga, apabila aturan mengenai asuransi wajib TPL ini sudah selesai digodok dan diberlakukan, pemerintah melalui BUMN Asuransi akan menjadi pengelola penuh, bukan melalui swasta.

“Itu kan dia eksklusif. Orang pegang dan beli SIM, punya SIM A, SIM B, itu asuransi ditanggung oleh satu perusahaan asuransi yang dimiliki oleh negara. Jadi yang mendapatkan untung sebenarnya bukan industri asuransi, tapi asuransi yang dimiliki oleh negara,” katanya.

Menurut Tri Joko, hal ini menjadi masuk akal mengingat wacana aturan ini akan menekan tarif premi asuransi agar dibayar semurah mungkin oleh masyarakat. Sehingga, memang selayaknya dikelola oleh satu perusahaan yang dinaungi negara.

“Dan masuk akal juga kenapa negara mengambil, karena preminya akan bisa ditekan semurah mungkin oleh negara. Last Number Policy itu mengatakan, kalau satu perusahaan mengelola tertanggung yang begitu banyak, maka dia bisa menekan biaya asuransi secara tidak langsung,” jelas dia.

“Jadi, ini ada kata-kata wajib, kata-kata wajib itu sejauh pengalaman kami, pasti akan diambil oleh satu atau dua perusahaan milik negara, bukan industri swasta,” tegas Tri Joko.

Bocoran Skema

Adapun sebelumnya, saat dihubungi secara terpisah, Pakar Asuransi sekaligus Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman memprediksi ada dua opsi skema pembahasan asuransi wajib TPL ini.

Pertama, model free market. Wahyudin menjelaskan, implementasi model free market yang dimaksud adalah pemilik kendaraan dibebaskan memiliki asuransi di perusahaan mana saja, selama terafiliasi dengan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

“Bagaimana pembayarannya? Sudah ada wacana bahwasannya melalui perpanjangan dari STNK. Bentuknya adalah Samsat mensyaratkan sudah harus punya polis asuransi kendaraan bermotor. Jadi, pada saat perpanjangan STNK, dalam rekrutmennya oleh Samsat, cek list-nya sudah punya asuransi kendaraan bermotor, copy polisnya boleh disampaikan juga. Nanti di Samsat tinggal bayar biayanya saja, biaya tambahannya, selain pajak tentunya,” urai Wahyudin.

Kedua, yakni model konsorsium. Wahyudin menerangkan, model ini melalui kerjasama dengan perusahaan asuransi yang diinisiasi atau dikelola dan dikendalikan oleh pemerintah atau regulator tertentu.

“Jadi seluruh perusahaan asuransi, mungkin beberapa, tergabung dalam konsorsium dan bekerjasama dengan Samsat. Seluruhnya dapat perusahaan asuransi yang tanggung renteng dengan beberapa persentase share-nya. Jadi, terkait dengan pengelolanya, karena berdampak dengan pembayaran dan kerjasama dengan Samsat,” pungkas Wahyudin.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TANGERANG, KOMPAS.com – Pemerintah berencana mewajibkan semua kendaraan bermotor ikut serta dalam asuransi TPL (Third Party Liability) mulai 2025.

Dalam asuransi jenis ini, pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan kendaraan bermotor bakal mendapat tanggung jawab hukum sebagaimana yang dijamin polis asuransi.

Dengan berlakunya kebijakan ini, biaya angsuran kredit motor yang dibayarkan oleh konsumen diprediksi akan naik.

KOMPAS.com/DIO DANANJAYA FIFGROUP tawarkan beragam promo kredit motor di IMOS 2023

Sebab, biaya kredit motor saat ini baru menanggung asuransi TLO (Total Loss Only) atau perlindungan pada risiko kehilangan kendaraan.

Daniel Hartono, Chief Marketing Officer (CMO) FIFGROUP, mengatakan, pihaknya masih menghitung kenaikan angsuran kredit motor saat kewajiban asuransi TPL berlaku.

“Ini kan masih belum final, dari sisi asuransi akan mengira-ngira berapa nanti harganya, perlindungannya seperti apa. Ini rasanya masih dalam kajian dari asuransi,” ujar Daniel, kepada Kompas.com di Tangerang, Rabu (24/7/2024).

“Nanti baru dari situ akan kami lihat, dengan harga segini sebenarnya berpengaruh sesignifikan apa ke angsuran,” kata dia.

Daniel juga mengatakan, berlakunya kewajiban asuransi TPL sedikit banyak bakal memengaruhi kredit motor.

Karena angsuran kredit motor, menurutnya, harus terjangkau agar dapat meraih semua kalangan konsumen.

SHUTTERSTOCK/CHIRAPHAN Ilustrasi kredit kendaraan bermotor, kredit motor.

“Begitu nanti sudah dapat dari asuransi, berapa harganya, proteksi menyangkut apa saja, baru bisa kami simulasi seberapa besar sih impact-nya. Tapi tetap kami pasti akan mendukung apapun itu dari OJK,” ucap Daniel.

“Jadi ini asuransi TPL ini merupakan asuransi TLO dengan plus plus. Berarti kan ada tambahan biaya yang mesti ditanggung, biaya inilah yang belum keluar,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasindo Syariah (Jasindo Syariah) menyambut baik rencana program wajib asuransi third party liability (TPL) untuk mobil dan mobil mulai Januari 2025.

Sekretaris Perusahaan Jasindo Syariah Wahyudi mengatakan saat ini pihaknya terus memantau perkembangan pembahasan regulasi yang sedang digodok. Menurutnya, regulasi tersebut akan menjadi peraturan pelaksana dari asuransi TPL.

"Dengan terus memantau perkembangan aturan dari regulator dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan, diharapkan kami dapat mengoptimalkan peluang ini," kata kata Wahyudi kepada Bisnis, Kamis (25/07/2024).

Sebagai anggota dari Asosiasi Asurasi Syariah Indonesia (AASI), Jasindo Syariah turut aktif menyuarakan adanya free fight competition antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Pada semester I/2024 Jasindo Syariah mencatat pertumbuhan pendapatan kontribusi 49,18% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi sebesar Rp154,46 miiliar.

Pertumbuhan di semester I/2024 tersebut didorong oleh pemasukan kontribusi dari lini bisnis kendaraan bermotor (KBM) yang berkontribusi lebih dari setengah capaian di semester I/2024.

Dia mengatakan Jasindo Syariah akan meluncurkan kampanye edukasi yang intensif melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi syariah dan manfaat dari memiliki asuransi TPL untuk Kendaraan Bermotor (KBM).

"[Asuransi ini] menjadi salah satu primadona di Jasindo Syariah," imbuhnya.

Selain kampanye edukasi, pihaknya juga mempersiapan infrastruktur. Menurutnya, Jasindo Syariah juga melakukan perluasan jaringan, pengembangan kerja sama dengan rekanan atau provider, serta optimalisasi teknologi dan automasi.

Pada 2024, Jasindo Syariah menargetkan pendapatan kontribusi sebesar 150% terhadap realisasi tahun 2023. Jasindo Syariah memandang asuransi wajib TPL nantinya akan menjadi harapan baru industri asuransi syariah untuk turut mengambil peran dalam meramaikan pasar yang punya peluang akan semakin gemuk.

"Dengan terus memantau perkembangan aturan dari regulator dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan, diharapkan kami dapat mengoptimalkan potensi pasar asuransi syariah secara efektif," tandasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menerapkan aturan wajib asuransi kendaraanthird party liability(TPL) untuk semua kendaraan bermotor mulai Januari 2025. Asuransi kendaraan ini memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Kewajiban mengikuti asuransi ini bagi semua pemilik kendaraan bermotor tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah untuk menerapkan program wajib asuransi tersebut.

Pemberlakuan asuransi kendaraan tersebut memiliki manfaat bagi para pemilik kendaraan bermotor. Menurut Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, asuransi kendaraan tersebut akan bermanfaat ketika terjadi kecelakaan yang harus menanggung kerugian dari pihak ketiga.

Asuransi ini dapat meringankan biaya pengganti kerugian bagi konsumen. Bahkan, premi asuransi ini juga akan lebih murah daripada yang sekarang. Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko kecelakaan, masyarakat dapat lebih terlindungi dan merasa lebih aman selama berkendara.

Tak hanya itu, Ogi juga mengungkapkan, pemberlakuan kewajiban asuransi kendaraan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Pertumbuhan ekonomi juga bisa meningkat,” kata dia, seperti ditulis dalamKoran Tempoyang diberitakan pada 22 Juli 2024.

Selain Ogi, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Bern Dwyanto juga mengungkapkan manfaat asuransi TPL. Bern menyatakan, asuransi kendaraan ini dapat mengurangi beban keuangan pemerintah dalam memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

“Sekaligus memberikan bantuan keuangan kepada korban kecelakaan atau keluarganya,” kata Bern, pada 21 Juli 2024.

Lebih lanjut, Bern menjelaskan, keuntungan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk kompensasi tersebut berupa biaya pengobatan bagi korban luka, santunan bagi ahli waris korban meninggal, dan penggantian kerugian materi akibat kecelakaan.

Senada dengan Ogi dan Bern, anggota Supervisory Board AAUI sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kornelius Simanjuntak menyatakan kompensasi kepada korban kecelakaan akan ditanggung perusahaan asuransi swasta. Tanggungan ini meringankan beban pemerintah ketika ada kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkandpr.go.id, pemberlakukan kewajiban asuransi kendaraan TPL membuat perusahaan asuransi menanggung biaya kerugian atas kerusakan tersebut sesuai kesepakatan dalam polis asuransi. Jika kecelakaan melibatkan kendaraan lain, biaya perbaikan mobil pihak ketiga akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.Sebab, selama ini kerugian akibat kecelakaan hanya ditanggung oleh korban melalui Jasa Raharja.

Sementara itu, kerusakan barang dan lingkungan akibat kecelakaan tidak mendapatkan penggantian. Meskipun memiliki beberapa manfaat dalam perlindungan ketika kecelakaan lalu lintas oleh pihak ketiga, tetapi kewajiban asuransi kendaraan ini mendapat kritik dari beberapa pihak.

RACHEL FARAHDIBA R | RIANI SANUSI PUTRI | KORAN TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menerapkan aturan wajib asuransi kendaraanthird party liability(TPL) untuk semua jenis kendaraan bermotor mulai Januari 2025. Asuransi kendaraan ini memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga. Asuransi yang akan diwajibkan oleh pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah untuk mewajibkan asuransi kendaraan tersebut. Meskipun masih wacana, tetapi aturan kewajiban asuran ini disambut baik oleh industri asuransi mengingat jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 160 juta. Sementara itu, beberapa kalangan memberikan tanggapan kritik terhadap penerapan wajib asuransi kendaraan tersebut.

Kritik penerapan asuransi kendaraan datang dari pengamat dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Adapun, tanggapan dari kedua pihak tersebut sebagai berikut.

Pengamat Asuransi, Irvan Rahardjo

Irvan Rahardjo menyatakan, penerapan wajib asuransi kendaraan memiliki potensi yang dapat menimbulkan beban premi tambahan bagi pemilik mobil dan operator kendaraan umum. Jika pemerintah tetap mewajibkan asuransi tersebut, harus memastikan premi asuransinya sangat terjangkau.

Tak hanya itu, Irvan yang juga menjabat sebagai Arbiter Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia mengimbau, OJK membuat peraturan OJK (POJK) tentang kewajiban asuransi TPL. POJK tersebut tidak hanya mengatur tentang premi, tetapi menjadi ihwal prosedur klaim, jika kecelakaan melibatkan beberapa kendaraan sekaligus.

Pengamat Asuransi, Dedy Kristianto

Menurut Dedy Kristianto, wajib asuransi kendaraan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan sektor asuransi, tetapi tidak berlangsung lama. Ia memprediksi potensi rasio kedaluwarsa (lapsed ratio) akan tinggi. Rasio ini merupakan rasio polis yang diterbitkan perusahaan asuransi pada waktu tertentu tidak diperbarui dibanding jumlah total polis selama periode sama.

“Rasio kedaluwarsa ini yang perlu diantisipasi sejak awal oleh perusahaan asuransi dan regulator,” terangnya, seperti diberitakan dalamKoran Tempo, pada 22 Juli 2024.

Lebih lanjut, Dedy melihat bahwa kendaraan bermotor di Indonesia dimiliki oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat kelas bawah. Ia menegaskan, penerapan wajib asuransi kendaraan bagi kelompok ini akan sulit dilakukan. Sebab, masyarakat juga sudah banyak membayar iuran yang ditanggung sendiri, seperti BPJS dan Tapera. Penerapan wajib asuransi kendaraan akan membuat masyarakat semakin terbebani.

Dedy menyarankan, pemerintah mensosialisasikan manfaat asuransi tersebut secara masif kepada masyarakat. Kesadaran pentingnya mengikuti asuransi akan mendorong masyarakat sukarela mengikutinya. Selain itu, pemerintah harus memastikan perekonomian masyarakat tumbuh.

Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Rio Priambodo

Rio Priambodo menilai, tidak semua masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor mampu membayar premi asuransi. Pasalnya, saat ini, daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya akibat pandemi Covid-19.

“Pemerintah seharusnya mengedepankan pendapat publik sebelum memutuskan menerapkan wajib asuransi kendaraan tersebut,” kata Rio.

RACHEL FARAHDIBA R | RIANI SANUSI PUTRI I KORAN TEMPO