IDXChannel - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong hadirnya Wirausaha Industri Baru di lingkungan pesantren melalui program santripreneur.Melalui program Santripreneur, Kemenperin telah membina 11.164 orang santri dari 114 pondok pesantren di berbagai wilayah di Indonesia dalam satu dekade.

"Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya, termasuk pengurus pondok pesantren, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang mendukung guna pertumbuhan dan keberlanjutan IKM di Indonesia, serta pemberdayaan ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia," kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Reni mengatakan pondok pesantren memiliki potensi strategis untuk dikembangkan sebagai tempat penumbuhan ribuan Wirausaha Industri Baru.

Berdasarkan data Kementerian Agama, sampai 2023 jumlah pondok pesantren di Indonesia diperkirakan mencapai 37.626 unit yang tersebar di seluruh provinsi dengan total jumlah santri sekitar 4.853.197 orang. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak di Indonesia dengan total 12.121 pesantren.

"Tasikmalaya yang dikenal dengan kota santri memiliki peluang besar untuk menjadi pusat perindustrian, ekonomi kreatif dan juga lokomotif bagi pergerakan ekonomi regional," kata dia.

(NIA)

Tapi kan industrinya ada lagi yang tumbuh-tumbuh, tapi masuk ke kelompok tujuh industri itu. Ya, kami pertimbangkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan industri yang baru tumbuh, namun masuk ke kategori tujuh kelompok industri dalam kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT), dipertimbangkan untuk menjadi penerima manfaat gas murah.

“Tapi kan industrinya ada lagi yang tumbuh-tumbuh, tapi masuk ke kelompok tujuh industri itu. Ya, kami pertimbangkan,” ujar Arifin ditemui setelah Rapat Kerja Komisi VII DPR RI di Senayan Jakarta, Senin.

Terutama, kata Arifin melanjutkan, bagi industri yang bisa memanfaatkan bahan baku yang dimiliki, dalam hal ini gas bumi.

“Terutama yang bisa memanfaatkan bahan baku yang kita (Indonesia) punya. Bisa kasih nilai tambah. Masih baru, ya,” kata dia.

Adapun ketujuh kelompok industri tersebut adalah industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait pemerintah yang secara resmi melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) atau harga gas murah di bawah 6 dolar AS per MMBTU kepada tujuh kelompok industri.

Kabar tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas keberlanjutan dari kebijakan HGBT di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin

Dalam rapat tersebut, kata Airlangga, pemerintah juga akan memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

"Kedua, nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi LNG dan ketiga terkait dengan kawasan industri juga diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," ucap Airlangga.

Kebijakan HGBT sebesar 6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024