Bisnis.com, BANDUNG—Pemerintah Kota Bandung diminta untuk membidik investasi di sektor ekonomi kreatif guna mendongkrak penanaman modal yang saat ini banyak mengarah pada pembangunan horeka (hotel, restoran dan kafe).

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan industri atau ekonomi kreatif harus menjadi sasaran penanaman modal di Kota Bandung mengingat sudah adanya payung hukum peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

Asep mengungkapkan pihaknya terus mendorong agar kehadiran Perda Penyelenggaraan Penanaman Modal bisa mempermudah investasi, tapi tetap menjaga lingkungan dan berdampak pada ekonomi.

Menurutnya sejauh ini ruang lingkup investasi di Kota Bandung terbatas, karena di mata investor yang sering terbesit untuk menanamkan modal adalah Bekasi atau Karawang, karena keduanya merupakan wilayah industri.

"Dan di Bandung investasi penanaman modal saat ini lebih banyak di sektor perumahan atau rumah sakit," jelas Asep, Kamis (7/11/2024).

Dengan kehadiran Perda Penyelanggaraan Penanaman Modal, maka pihaknya mendorong agar investasi diarahkan pada sektor ekonomi kreatif, sekaligus Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serius memasarkan potensi ekonomi kreatif yang ada di Kota Bandung.

"Yang layak diinvestasikan adalah karya-karya lokal, karena sudah banyak pelaku usaha yang membuat karya-karya keren seperti software, dan lainnya, dan penanaman modal harus didorong ke ekonomi kreatif," ungkap Asep.

Menuurutnya dalam Pasal 17 Perda Penyelanggaraan Penanaman Modal, pemerintah harus menyediakan peta investasi dalam rangka mengembangkan iklim penanaman modal daerah.

Peta investasi merupakan pengembangan penanaman modal yang mudah dan cepat serta menghasilkan, dimana sektor-sektor infrastruktur masih, perumahan dan juga industri kreatif masik dalam peta investasi tersebut.

“Dan usulan pansus dan masuk dalam poin khusus, industri kreatif ini masuk dalam poin khusus di Pasal 17 huruf C yang berbunyi pengembangan industri kreatif,” ujarnya.

IDXChannel - Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, berencana menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan utang ke bank. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam acara DFuturo Futurist Summit 2024 yang digelar di Jakarta pada Selasa (5/10/2024), Menteri Ekraf Teuku Riefky menyebut pihaknya tengah memperjuangkan gagasan tersebut agar benar-benar bisa diterima oleh semua pihak.

Upaya yang dilakukan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tentang Ekonomi Kreatif.

"Kami paham bahwa ini tidak semua atau belum semua bisa menerima atau mendukung hal ini. Tetapi kami sedang terus mengupayakan agar para stakeholder yang juga terkait dengan PP ini juga untuk mendukung apa yang sudah menjadi peraturan oleh pemerintah," kata Teuku Riefky.

"Ini merupakan harapan baru bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk dengan mudah mengakses pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan. Melalui PP tersebut, pelaku Ekraf kini memiliki akses memilih untuk mengajukan pembiayaan dengan jaminan kekayaan intelektual," tuturnya.

Teuki Riefky berharap adanya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut ke depannya bisa menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan bank sehingga masyarakat bisa terus menghasilkan karya yang pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk diketahui, Teuku Riefky sebelumnya mengatakan bahwa sektor ekonomi kreatif memiliki potensi yang sangat besar. Saking besarnya, bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Ia memaparkan sektor ekonomi kreatif di Indonesia hingga semester 1-2024 menunjukkan kinerja yang luar biasa, di mana nilai tambahan ekonomi kreatif diestimasi mencapai sekitar Rp749 triliun atau sekitar 55 persen dari target Rp1.300 triliun pada 2024.

"Artinya di pertengahan tahun ini sudah ada progres karena data akhir tahun baru kita dapat pada awal tahun depan. Sudah ada perkembangan yang cukup baik. Jadi pertengahan tahun kita sudah mencapai 55 persen," kata dia.

Lebih lanjut, Menteri Ekraf juga memaparkan bahwa nilai ekspor produk ekonomi kreatif sendiri pada pertengahan tahun sudah mencapai USD12 miliar atau sekitar 45 persen dari target USD27,5 miliar. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini juga diklaim sangat positif.

"Nilai ekspor Ekraf didominasi oleh 4 sektor, yaitu fashion, kemudian kriya, kuliner, dan penerbitan. Dan penyerapan tenaga kerja Ekraf mengalami peningkatan setiap tahun. Tercatat 2023 menyerap sekitar 24,9 juta orang, artinya kemungkinan besar di akhir tahun ini sudah mendekati 26 juta," kata Menteri Ekraf.

"Ini hal yang luar biasa, ada harapan besar untuk sektor ini. Kita harus optimis dan kemudian kembali sektor ekonomi kreatif di Indonesia dengan dukungan inovasi yang cukup dan akses pendanaan. Itu bisa menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi 8 persen," ujar dia.

(Febrina Ratna)

Jakarta, ID- Industri kreatif Indonesia dinilai ikut menciptakan lapangan kerja dan kemandirian ekonomi, termasuk menopang ekspor sebagai penghasil devisa.

Tahun 2023, nilai ekspor industri kreatif Indonesia mencapai angka US$23,96 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Regulasi dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF) yang telah dicanangkan sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tak kunjung rampung.

Ada dugaan pemecahan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif menjadi penyebab regulasi ini tak juga diterbitkan.

Pengamat Pariwisata dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menduga, rancangan regulasi dana pariwisata ini ditunda dan kemungkinan dikaji ulang mengingat implikasi pemecahan Kementerian cukup besar.

“Dugaan saya kenapa ini tertunda itu karena ada nomenklatur baru ya, ada pemisahan antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif,” kata Chusmeru kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Dampaknya, kata dia, kinerja Kementerian Pariwisata menjadi terhambat, terutama yang berkaitan dengan promosi pariwisata internasional, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan nation branding. Apalagi, dana abadi pariwisata salah satunya digunakan sebagai promosi event internasional dan juga nation branding.

“Jadi ya memang ini akan menjadi kendala tentunya,” ujarnya.

Lantaran belum juga diterbitkan, Chusmeru mengharapkan agar beleid itu nantinya secara jelas menentukan sumber dana yang jelas untuk dana abadi pariwisata. Kemudian, perlu ditentukan siapa yang akan mengelola dana tersebut, serta peruntukannya, mengingat hingga saat ini dana tersebut belum jelas peruntukannya.

“Jadi tiga poin itu menjadi penting agar nanti tidak overlapping dengan Kementerian Ekonomi Kreatif,” ungkapnya.

Awalnya, lanjutnya, dana ini awalnya dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), penyelenggaran event, konser musik, hingga kegiatan olahraga berskala internasional.

Sementara, kata dia, kegiatan-kegiatan ini kemungkinan akan dijalankan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif. Dia khawatir, akan terjadi tumpang tindih jika rancangan regulasi dana abadi pariwisata tidak dikaji ulang.

Regulasi terkait dana pariwisata telah dibahas pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan, Kementerian Pariwisata masih terus mengkaji rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund (ITF).

“Itu nanti kita informasikan lebih lanjut ya. Kami masih mengkaji, kita lagi pelajari, tentunya itu akan diteruskan,” kata Widi di Kementerian BUMN, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Widi berkomitmen melanjutkan momentum pengembangan pariwisata Tanah Air. Dia turut mengungkap program kerja prioritas yang akan dilakukan dalam enam bulan ke depan. Keempat program itu yakni hearing aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak-pihak terkait dan Tourism 5.0 seperti pemasaran Calendar of Events berbasis digital dan AI travel assistance.

Dia juga akan fokus pada perumusan grand strategy penggunaan Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara berskala internasional serta merancang kerja sama dengan instansi kelas dunia untuk transfer of knowledge guna mewujudkan sekolah unggulan pariwisata kelas dunia.

Sofia: Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria merangkap Albania dan Makedonia Utara, Iwan Bogananta, berkomitmen memperluas produk-produk Indonesia, termasuk dari industri kreatif Indonesia, ke pasar global melalui Bulgaria.

Tekad ini disampaikan Dubes Iwan dalam pertemuan dengan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya di Sofia pada 30 Oktober lalu.

Kemenparekraf RI adalah mitra kerja KBRI Sofia. Sebelumnya banyak program telah disinergikan dalam peengembangan industri kreatif, di antaranya program Indonesia Spice up the World (ISUTW) dengan melaunching 'Rendang Goes to Europe' serta pembangunan pabrik rendang di Bulgaria.
Ada juga sales mission program dengan mengajak para pelaku Industri kreatif ke Bulgaria dan telah menghasilkan beberapa kerja sama bisnis.

Dubes Iwan berupaya kembali mengajak jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk melirik peluang Bulgaria sebagai hub produk Indonesia menuju pasar Eropa dan dunia.

"Hub dagang tersebut telah kami canangkan sejak saya berada di Bulgaria, dengan melihat ketersedian infrastruktur yang sangat mendukung,” ucap Dubes Iwan, dalam keterangan KBRI Sofia yang diterima Medcom.id, Sabtu, 2 November 2024.

Menteri Teuku Riefky Harsya menyambut baik program pengembangan ekonomi dan industri kreatif yang telah dilakukan Iwan Bogananta selama menjabat sebagai Dubes RI untuk Bulgaria.

“Program Rendang Goes to Europe yang telah dilakukan akan terus kami dukung dan berharap produk kreatif Indonesia lainnya bisa dikembangkan di sana,” kata Teuku Riefky.

“Kami berharap KBRI Sofia juga bisa menyelaraskan empat pilar program utama Kementerian Ekonomi Kreatif, yaitu Sumber Daya, Industri, Teknolgi, Institusi dan lembaga keuangan,” sambungnya.

"Dalam waktu dekat, saya akan mengatur menindaklanjuti dukungan program kerja untuk Bulgaria, sekaligus mengajak pelaku industri kreatif melakukan busines to business kontak dengan para pelaku di Bulgaria,” ungkap Teuku Riefky.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya sepakat akan segera tancap gas dalam mendorong peningkatan industri kreatif Indonesia, khususnya dalam sektor kuliner.

Dubes Iwan akan terus mendukung empat program Kementerian Ekonomi Kreatif RI, serta menjadikan Bulgaria sebagai pintu masuk/hub produk kreatif menuju pasar global.

Baca juga: Dubes RI Yakin Produk Indonesia Banjiri Pasar Eropa dalam 5 Tahun


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

JAKARTA - The Papandayan Jazz Fest (TPJF) 2024 sukses digelar di Bandung. Festival ini berhasil menghibur ribuan pengunjung dengan penampilan musisi-musisi jazz papan atas. Kesuksesan acara ini tak lepas dari sinergi antara penyelenggara dan sponsor termasuk bank bjb, yang terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri musik dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Mengusung tema "Unlock The Vibes," acara ini menandai tahun ke-9 penyelenggaraan festival jazz bergengsi yang selalu berhasil menarik perhatian penggemarnya. Sejumlah musisi jazz ternama dari dalam dan luar negeri hadir meramaikan acara ini, termasuk The Bakuucakar ft. Andre D & Wanda O, Batavia Collective, The Brownsu, D?Cinnamons, Dwiki Dharmawan ft. Sandhy Sondoro, Estuari, Juicy Luicy, Jordan Susanto, Madame & Toean, Nadin Amizah, Potret, Rio Sidik, Marcello Tahitoe, hingga penampilan internasional dari James Flynn yang berkolaborasi dengan Imelda Rosalin and Friends.

Penampilan penuh energi dan kualitas musik yang tinggi memukau penonton, membuat festival ini menjadi salah satu agenda musik yang paling ditunggu setiap tahunnya. Acara yang berlangsung selama dua hari ini dihadiri oleh pengunjung dari berbagai kota di Indonesia.

Mereka menyambut positif pengalaman yang dihadirkan dalam Festival, sekaligus juga mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh bank bjb, terutama dalam hal kemudahan transaksi dan berbagai promo menarik bagi pengunjung.

Dengan promo eksklusif seperti potongan harga hingga Rp50.000 bagi nasabah yang menggunakan Virtual Account bank bjb, bank bjb berhasil meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas pengunjung dalam menikmati festival ini. Bagi para nasabah bank bjb, festival ini menjadi momen istimewa. Mereka berkesempatan mendapatkan tiket dengan hanya menabung di bjb Tandamata.

Tidak hanya itu, bagi pengguna aplikasi DIGI dan pemegang Kartu Debit bank bjb, tersedia promo khusus di seluruh tenant selama acara berlangsung, memberikan pengalaman belanja yang lebih hemat di tengah suasana musik yang memukau.

Deasy, penonton asal Bandung, mengaku merasakan kemudahan bertransaksi dengan digi bank bjb. Ia menyampaikan rasa senangnya bisa menikmati festival ini berkat promo bank bjb, yang membuat harga tiket lebih terjangkau dengan proses transaksi yang mudah, Ia pun menambahkan bahwa dirinya berencana kembali menonton TPJF tahun depan. "Artisnya keren-keren, semoga ke depannya TPJF semakin seru," ujarnya.

Dengan layanan perbankan yang cepat dan efisien, berbagai aktivitas festival berjalan dengan lancar, mulai dari pembelian tiket hingga transaksi di area festival. Kehadiran bank bjb di The Papandayan Jazz Fest 2024 menjadi bukti nyata dukungan perusahaan terhadap industri musik dan ekonomi kreatif di Indonesia.

Sebagai informasi, TPJF 2024 juga menghadirkan program pendidikan yang berfokus pada pengembangan talenta baru di dunia musik jazz. Melalui kegiatan seperti Master Jazz Class, pengunjung dapat belajar langsung dari para musisi profesional.

Ini adalah salah satu bentuk dukungan bank bjb terhadap pengembangan bakat-bakat lokal serta pendidikan musik yang berkelanjutan. Selain itu, festival ini juga diisi dengan berbagai kegiatan menarik seperti panggung komunitas musik dan pasar jazz, yang melibatkan pelaku usaha lokal melalui transaksi digital yang lebih mudah.

KOMPAS.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan dipecah menjadi dua, yakni Kementerian Pariwisata (KemenPar) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (KemenEkraf). Proses ini ditargetkan selesai akhir November atau awal Desember 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Kemenparekraf Dessy Ruhati menjelaskan, proses persiapan meliputi pemetaan jabatan, pemindahan pegawai, serta penataan berbagai aspek sumber daya dan aset.

“Seluruh perangkat kami, dipimpin oleh Plt. Sesmen selaku PIC, sedang melakukan persiapan transisi mulai dari SDM, aset, dan juga BMN (Barang Milik Negara). Pemisahan anggaran dan kewenangan juga terus dilakukan untuk menunjang pemindahan menuju dua kementerian terpisah,” kata Dessy dalam rilis resmi Kemenparekraf, Jumat (25/10/2024).

Proses transisi ini melibatkan penyusunan organisasi tata kerja (SOTK) serta penetapan nama-nama pejabat yang akan dilantik oleh Presiden untuk posisi tinggi madya dan oleh menteri untuk eselon II.

Semua pejabat terkait diharapkan dapat dipindahtugaskan secara tuntas pada 1 Desember 2024.

Lihat postingan ini di Instagram

Sebuah kiriman dibagikan oleh Kompas.com (@kompascom)

Pelayanan pariwisata dan ekonomi kreatif tetap berjalan

Meski dalam masa transisi, Dessy menekankan bahwa pelayanan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan tetap berjalan tanpa gangguan. Target-target yang telah ditetapkan bagi kedua sektor ini juga terus dikerjakan sesuai rencana.

“Kami berharap dukungan masyarakat atas proses transisi ini demi pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih maju. Pelayanan kepada masyarakat dalam masa transisi tetap terjamin,” ujar Dessy.

Untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, telah merancang empat program prioritas yang akan dijalankan dalam enam bulan ke depan.

Program ini mencakup aspirasi transformasi pariwisata dengan pihak terkait, penerapan Tourism 5.0 yang melibatkan pemasaran berbasis digital dan AI travel assistance.

Selain itu, juga pengembangan strategi Indonesia Quality Tourism Fund untuk diversifikasi atraksi nusantara dan acara internasional.

Juga, kerja sama dengan instansi global juga direncanakan untuk mendirikan sekolah pariwisata kelas dunia.

Bisnis.com, BANDUNG ---Kendati sudah disahkan tahun 2020 lalu Peraturan Daerah (Perda) Penataan dan Pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) Kota Bandung ternyata belum optimal dilaksanakan.

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyampaikan belum puas dengan kinerja pemerintah atas pelaksanan Perda Ekraf karena belum sepenuhnya dijalankan. Bahkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai turunan Perda belum lengkap.

Menurut Asep, idealnya Pemkot banyak berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait bidang Ekraf yang memiliki payung hukum UU No.24/2018. Dia meminta Pemkot harus segera koordinasi, kolaborasi bagaimana pengembangan ekraf.

Pihaknya juga mendorong Pemkot Bandung agar segera membuat perwal, kemudian rencana induk dan pembentukan komite.

"Tinggal laksanakan apa yang sudah dituangkan dalam perda dijalankan, sekali lagi kami dari DPRD ikut mengawasi karena itu tugas kami. Dan pengawasan itu pelaksanaan perda, saya target 2025 karena sudah cukup lama (2020 disahkan)," katanya, Selasa (22/10/2024).

Politisi PKS ini mengapresiasi jika Kota Bandung punya perhatian terhadap para pelaku usaha, bukan sekedar penataan dan perkembangan ekraf saja. Dengan adanya Perda, yang akan banyak diuntungkan adalah para pelaku ekonomi kreatif.

Asep berharap hadirnya perda ini memperlancar, mengakselerasi, pelaku e-kraf untuk semakin optimal dan produktif. Didalam perda, diantaranya dibentuk komite pengembangan e-kraf terdiri dari unsur pemerintah, unsur dunia usaha, unsur Pendidikan, unsur komunitas dan media massa.

“Saya pernah tanya komite terkait Perda apa sudah jalan. Komite bertugas mengaklerasi, karena ketika bicara ekonomi kreatif harus ekosistem. Jadi ekonomi kreatif itu harus sebuah ekosistem bukan sekedar output, mulai produksi, desain, penjualannya, bagaimana mendatangkan orang. Itu kan harus ekosistem nah tugas komite ini diantaranya bagaimana mengoptimalisasi ekonomi kreatif,” ujarnya.

Masih kata Asep, banyak harapan dari pelaku usaha adanya perda ini dapat mengaklerasi, terlebih Kota Bandung memiliki gedung creative hub, youth space, co working space. Dimana itu semua bisa menggerakkan orang semakin kreatif, semakin berdaya.

“Banyak di pelaku ekonomi kreatif di Bandung ini sudah mendunia, membuat game, sudah membuat sebuah software. Nah itu kan, bagaimana dioptimalkan. Di perda itu pun akan mengapresiasi terhadap data pelaku ekonomi kreatif yang produknya sudah lolos, seleksi, dikurasi, distempel logo layak. Dan dijadikan khas ekonomi kreatif Kota Bandung,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan nomenklatur sejumlah kementerian di era pemerintahannya.

Usai resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo-Gibran langsung mengumumkan struktur pembantu pemerintah yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.

Komposisi pemerintahan baru menggemuk menjadi 48, dari sebelumnya 34 kementerian pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Beberapa di antaranya muncul dari nomenklatur berupa peleburan kementerian dan pemisahan kementerian sebelumnya.

Salah satunya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian yang sebelumnya dipimpin oleh Sandiaga Salahuddin Uno itu dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif pada pemerintahan Prabowo.

Saat ini Menteri Pariwisata dijabat oleh Widiyanti Putri Wardhana, sedangkan Menteri Ekonomi Kreatif dijabat oleh Teuku Riefky Harsya. Dalam menjalankan tugasnya, para menteri dibantu oleh wakil menteri.

Prabowo menunjuk Ni Luh Enik Ermawati menjadi Wakil Menteri Pariwisata, sedangkan jabatan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif diisi oleh Irene Umar.

Menparekraf 2020-2024, Sandiaga Uno meyakini, pemisahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah dipikirkan secara matang oleh Prabowo beserta jajarannya.

“Saya percaya bahwa pemisahan ini dilandasi keputusan fundamental yang ada harapan agar fokus kementerian bisa diberikan kepada 13 sub sektor pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif,” kata Sandi dalam konferensi pers di Kantor Kemenparekraf, Senin (14/10/2024).

Adapun pada Senin (21/10/2024), Prabowo resmi melantik para menteri dan wakil menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Widiyanti Putri Wardhana dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Teuku Rifki Harsya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif.

Sebetulnya, perombakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tubuh pemerintahan bukanlah hal baru. Pada 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan ekonomi kreatif ke dalam Kementerian Pariwisata, sehingga namanya berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian pada pemerintahan pertama Jokowi atau pada 2014, Kementerian hanya mengurus di sektor pariwisata saja. Sementara pada Januari 2015, Jokowi membentuk Badan Ekonomi Kreatif untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif.

Pada periode kedua, Jokowi kemudian melebur Badan Ekonomi Kreatif ke dalam Kementerian Pariwisata. Dengan demikian, namanya kembali berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Tingkatkan Efektivitas

Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menilai, pemisahan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif dapat meningkatkan efektivitas masing-masing kementerian dalam menyusun dan melaksanakan program kerjanya.

“Masing-masing dapat lebih fokus mengurus bidang kerjanya, yang selama ini kadang masih tumpang-tindih,” ungkap Chusmeru kepada Bisnis, baru-baru ini.

Dia mengharapkan, Kementerian Pariwisata dapat menggenjot sektor pariwisata dengan target peningkatan angka kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara serta peningkatan devisa negara dari sektor pariwisata.

Selain peningkatan kunjungan wisatawan dan devisa negara, Chusmeru mengharapkan agar Kementerian Pariwisata dapat mengatasi persoalan serius yang sedang dihadapi industri pariwisata saat ini.

Adapun, Kementerian Ekonomi Kreatif dapat meningkatkan produktivitas dan diversifikasi ekonomi kreatif dengan lebih mengutamakan potensi lokal yang dimiliki Indonesia.

Keberpihakan Anggaran

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kedua sektor ini memerlukan atensi khusus agar lebih efektif dalam menjalankan program di masing-masing kementerian.

Sebab, meski keduanya beririsan, subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia perlu mendapat banyak dukungan khusus dan pengambilan eksekusi kebijakan yang jauh lebih cepat. Apalagi, pariwisata kata Bhima, masih memiliki banyak pekerjaan rumah pascapandemi Covid-19.

Menurutnya, hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintahan Prabowo yakni keberpihakan anggaran untuk pariwisata dan ekonomi kreatif yang jauh lebih besar.

“Anggarannya kalau digabung sama saja, itu yang membuat sebenarnya kurang efektif juga pemceahan kementerian/lembaga ini,” ujar Bhima.

Meskipun ada penambahan anggaran, Bhima meminta kedua kementerian tidak melakukan pemborosan anggaran yang ada untuk belanja birokratis, yang tidak berkorelasi langsung terhadap penyelesaian program-program pariwisata maupun ekonomi kreatif.

Bhima mengatakan, adanya relokasi anggaran yang lebih besar ke Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi peluang untuk mendorong ekonomi Indonesia lebih baik lagi.

“Saat ini porsi terhadap PDB nya masih 6,5%, ke depan mungkin harus 10-15% sehingga bisa menyerap lapang kerja lebih baik lagi untuk sektor ekonomi kreatif,” pungkasnya.

Respons Pengusaha

Adanya pemisahan Kementerian Pariwsata dan Ekonomi Kreatif, mendapat respons beragam dari kalangan pelaku usaha. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) menilai, adanya perombakan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak menjadi persoalan.

Ketua Umum Gipi, Hariyadi Sukamdani, mengatakan, adanya pemecahan kementerian tak menjadi persoalan, selama kedua kementerian kolaboratif mengingat kedua sektor ini beririsan.

Menurutnya, yang menjadi masalah justru terjadi di internal pemerintah lantaran harus menyesuaikan nomenklatur yang ada. “Sebenarnya lebih di pemerintahnya, yang sebetulnya agak sedikit ribet, tapi kalau dari kita, nggak ada masalah kok di pelakunya,” ungkap Hariyadi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga memiliki pandangan serupa, mengingat cakupan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang cukup banyak.

Namun demikian, Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo, Maulana Yusran, menyampaikan, pemecahan kementerian tentu tidak mudah di tahun pertama sehingga sedikit memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha.

Menurutnya, kementerian menjadi lebih pasif lantaran harus melakukan sejumlah penyesuaian. “Karena pengalaman pariwisata dan ekraf itu digabungkan, kita hampir setahun nggak bisa ngapa-ngapain karena nomenklaturnya belum clear,” kata Maulana.

Oleh karena itu, keputusan Prabowo bakal melakukan nomenklatur kembali dipertanyakan kalangan pelaku usaha. Apalagi, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 8%.

“Dinamika itu yang sebenarnya akan jadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah itu tidak akan mengganggu kinerja dari pemerintahan itu sendiri?” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya memaparkan langkah yang akan dilakukan dalam 100 hari pertama menjabat.

“Seratus hari itu memang waktu yang tidak panjang, tetapi pertama kami tentu berusaha untuk konsolidasi secara internal. Karena dengan adanya pemisahan Kementerian ini kan banyak hal yang kita perlu koordinasikan,” katanya kepada wartawan usai acara sertijab di Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, koordinasi itu dilakukan dengan pihak eksternal seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan pihak internal, terutama tentang sumber daya manusia.

Terkait teknis, Teuku mengungkapkan keinginannya untuk mendengarkan pendapat para pemangku kepentingan di ekosistem ekonomi digital, seperti komunitas, asosiasi, hingga kalangan akademisi.

“Tentu waktu berjalan. Mungkin nanti ada beberapa program-program yang juga akan kami coba selesaikan dalam waktu 100 hari,” lanjutnya.

Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa pihaknya tetap memerlukan waktu untuk belanja masalah. Teuku berjanji akan belajar dengan cepat dalam menjalankan tugasnya.

“Kita akan belajar cepat untuk bisa membantu dan segera memimpin Kementerian ini, supaya juga segera dapat berbuat sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran sebagai Wapres,” tandasnya.

Adapun, prosesi serah terima jabatan dari Sandiaga Uno kepada Teuku dilakukan secara bersamaan dengan prosesi serupa terhadap Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Presiden Prabowo memecah institusi Kemenparekraf menjadi dua, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Teuku nantinya akan berduet dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar. Irene merupakan salah satu kalangan profesional yang didapuk didapuk Prabowo untuk membantu pemerintahannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyiratkan bahwa pihaknya bakal berbagi gedung dengan Kementerian Pariwisata.

Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, kooordinasi internal terkait hal tersebut masih belum dilaksanakan secara resmi. Dia sendiri baru menjalani prosesi serah terima jabatan pada hari ini.

“Ya, kelihatannya akan seperti itu [satu gedung dengan Kementerian Pariwisata],” katanya kepada wartawan usai sertijab di Kantor Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Riefky meminta agar seluruh pihak memberikan waktu untuk melakukan penyesuaian. Hal tersebut juga berlaku untuk masalah teknis lainnya.

Dia kemudian menceritakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi khusus agar kementeriannya dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, Prabowo berharap agar ekosistem ekonomi kreatif dapat berkembang menjadi besar, mapan, dan kuat di tengah gejolak ekonomi politik global.

“Kami juga paham bahwa ekonomi kreatif ada beberapa sektor yang mempunyai kekuatan dan perkembangan yang luar biasa, tetapi juga banyak subsektor dari ekonomi kreatif kita yang masih bisa dikembangkan lebih besar lagi,” pungkasnya.

Adapun, Kantor Kemenparekraf saat ini berlokasi di kompleks Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Prabowo memecah institusi Kemenparekraf era Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi dua, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Pada hari ini, Sandiaga Uno selaku Menparekraf era Jokowi pun menyerahkan jabatannya kepada Teuku selaku Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif dan Widiyanti Putri Wardhana sebagai Menteri Pariwisata.

“Saya mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Menteri dan Ibu Menteri,” kata Sandiaga dalam sambutannya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf)/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menuturkan akan fokus untuk konsolidasi dengan internal kementerian, para ahli, hingga asosiasi pada periode 100 hari pertama masa kerjanya,

"100 hari itu memang waktu yang tidak panjang, tapi kami berusaha. Pertama tentu berkonsolidasi secara internal, karena dengan pemisahan kementerian ini banyak hal yang kita perlu koodinasikan, dengan kementerian Menpan RB misalnya," kata Teuku saat ditemui awak media usai serah terima jabatan di Balairung Soesilo Soedarmo, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusay, Senin (21/10/2024).

Selain itu, ia juga akan mendengarkan suara dari berbagai pihak, seperti para ahli, komunitas, asosiasi, hingga akademisi.

Dalam periode 100 hari ke depan, kata Teuku, kemungkinan ada beberapa program yang akan coba diselesakan. Maka dari itu, ia mengatakan perlu waktu untuk berbincang dengan para eselon 1 kementerian terkait hal ini.

"Perlu waktu untuk kami bicara secara internal, mana yang bisa kami susun bersama dengan para eselon-eselon 1 yang ada di kementerian ini. Tolong berikan waktu, izinkan kami belanja masalah dulu," ujarnya.

Harapan Prabowo

Teuku menyampaikan bahwa Presiden Prabowo berharap sektor ekonomi kreatif (ekraf) dapat menjadi salah satu tulang punggung perekonomian bangsa.

"Kami tadi di ekraf disampaikan bahwa beliau (Presiden Prabowo) sangat berharap ekonomi kreatif ini menjadi ekosistem yang besar, mapan, kuat. Harapannya ekonomi kreatif ini bisa menjadi juga salah satu tulang punggung perekonomian kita," ujarnya.

Melihat kondisi ekonomi dan politik global saat ini, tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh dengan kondisi prekonomian Indonesia. Pasalnya terdapat beberapa sektor yang ada di bidang ekonomi kreatif.

"Kita akan belajar cepat untuk bisa membantu dan memimpin kementerian ini, supaya segera dapat berbuat sesuai dengan keinginan bapak Prabowo-Gibran," pungkasnya.