Jakarta -

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Fanshurullah Asa manyambangi Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar yang diasuh oleh Prof. M. Afif Hasbullah atau Gus Afif. Ia melakukan kunjungan tersebut untuk memperkenalkan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menumbuhkembangkan lini bisnis milik pesantren.

Hal ini karena pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah, tetapi juga menjalankan fungsi sosial melalui pemberdayaan masyarakat. Khususnya dengan pembentukan dan pengelolaan unit bisnis pesantren.

Sebagaimana pelaku UMKM lainnya, pesantren butuh bermitra dengan pelaku usaha yang lebih besar guna mengembangkan lini bisnisnya. Baik melalui kemitraan yang bersifat wajib maupun sukarela. Maka dari itu, dibutuhkan peran pengawasan kemitraan UMKM yakni KPPU, sebagaimana amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

"Pengawasan kemitraan oleh KPPU di pesantren akan membantu unit bisnis mereka untuk tumbuh melalui kemitraan yang sehat, sekaligus membantu kemajuan pesantren dan pembangunan di daerah pesantren tersebut," jelas Ifan, sebutan Ketua KPPU, dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mencanangkan pengawasan kemitraan di kalangan pesantren tersebut, Ifan menyambangi pondok pesantren yang diasuh oleh Gus Afif, yang juga merupakan Ketua KPPU tahun 2023-2023.

Diketahui, Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar di Sungelebak, Lamongan, Jawa Timur ini berdiri pada tahun 1914. Lalu, memiliki santri, siswa, dan mahasiswa yang mencapai sekitar 10.000 orang.

Lebih lanjut, Ifan menggarisbawahi berbagai strategi yang dapat dilakukan pesantren dalam mengembangkan bisnisnya melalui kemitraan dengan pelaku usaha besar. Terutama pada lini bisnis yang sering dilakukan pesantren, seperti ritel dan air minum.

Ke depan, KPPU akan meningkatkan interaksinya dengan berbagai pondok pesantren yang memiliki kegiatan bisnis serta organisasi masyarakat dibidang ekonomi bisnis pesantren.

Ifan percaya dengan perlindungan bagi kemitraan pada unit bisnis pesantren akan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di pesantren. Alhasil, pembangunan di daerah akhirnya juga meningkat.

"Guna mencapai tujuan itu, KPPU membuka diri bagi inisiatif pondok pesantren di seluruh pelosok Indonesia untuk berkolaborasi dengan KPPU dalam pengawasan kemitraan UMKM," ujar Ifan.

Sebagai informasi, turut bergabung dalam pertemuan tersebut, Gus Afif, Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) Muhammad Hafidh Nasrullah, pengurus Pondok Pesantren Matholi'ul Anwar Romo Dr. K.H. Muhid, Kepala Kantor Wilayah IV KPPU Dendy R. Sutrisno, dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur.

Pada hari yang sama pula, Ifan menyempatkan diri untuk memberikan kuliah umum di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan (UNISDA) tentang fungsi dan peran KPPU dalam persaingan usaha dan pengawasan kemitraan bagi ekonomi berkeadilan. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi kerja sama formal yang dimiliki kedua Lembaga.

(anl/ega)

Jember: Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dinilai menegaskan komitmen negara mendukung pesantren sebagai salah satu pilar pendidikan nasional yang khas dan mandiri. UU Pesantren diyakini akan menjaga nilai-nilai tradisional yang menjadi ciri khas lembaga pendidikan Islam ini.

Hal ini disampaikan dalam kegiatan sosialisasi UU Pesantren yang digelar lembaga Majelis Masyayikh di Pondok Pesantren Nurul Qornain, Jember, Jawa Timur. Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin (Gus Rozin) mengungkapkan pesantren telah lama menjadi benteng utama dalam pembentukan karakter bangsa serta pusat pengembangan moral dan spiritual di tengah masyarakat.

"Sebagai pengakuan resmi, UU Pesantren memberi landasan hukum untuk menjamin kemandirian dan kekhasan pesantren," ujar Rozin dalam keterangannya, Sabtu, 2 November 2024.
UU Pesantren melibatkan Majelis Masyayikh sebagai badan independen yang bertanggung jawab dalam menjamin mutu pendidikan pesantren. Rozin menegaskan Majelis Masyayikh akan mengawal kualitas pendidikan pesantren tanpa intervensi, sehingga karakteristik dan independensi pesantren tetap terjaga.

Sekretaris Majelis Masyayikh Muhyiddin Khatib menegaskan pengakuan formal melalui UU ini menjadi kebanggaan bagi pesantren. Namun, ia mengingatkan kehadiran undang-undang ini membuat beberapa pihak khawatir akan munculnya intervensi yang bisa mengubah nilai-nilai pesantren.

"Perlu kita pahami bersama agar tidak menjadi persoalan di antara kita. Kita semua, terutama para kiai, maqomnya itu mengatur, bukan diatur," kata Muhyiddin.

Baca juga: PR Menag dan Menteri PPPA Baru menurut JPPRA

Muhyiddin menjelaskan UU Pesantren adalah bagian dari upaya panjang untuk menguatkan posisi pesantren dalam pendidikan nasional. Sekaligus, bentuk penghargaan atas peran pesantren dalam sejarah Indonesia.

"Lahirnya UU ini bukan hadiah dari pemerintah, tapi membayar utang kepada pesantren. Pesantren adalah basis kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia,” tegasnya.

Muhyiddin menyampaikan pesantren tidak hanya membutuhkan pengakuan, tetapi dukungan agar kualitas dan tradisi pendidikannya dapat terus berkembang. Majelis Masyayikh, melalui Dewan Masyayikh, bertanggung jawab penuh atas pengembangan kurikulum dan standar pendidikan pesantren tanpa intervensi dari pemerintah.

"Majelis Masyayikh bukan bagian dari pemerintah, Majelis Masyayikh tidak bisa didikte oleh pemerintah. Yang bisa mengarahkan Majelis Masyayikh adalah kiai-kiai Dewan Masyayikh pesantren," ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan menjadi momentum penting bagi pesantren di seluruh Indonesia untuk memahami dan mengoptimalkan UU Pesantren dalam mendukung misi mereka. Melalui pengakuan formal, afirmasi, dan fasilitasi yang diberikan oleh UU ini, pesantren tidak hanya akan terus tumbuh dan berkembang, tetapi mampu bersaing di era globalisasi. Namun, tetap mempertahankan nilai-nilai luhur yang telah menjadi dasar pesantren.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

Jakarta: Masih banyak pendidik di lembaga pesantren yang belum memiliki ijazah formal yang diakui negara. Padahal, mereka termasuk memenuhi kualifikasi untuk mengajar di pesantren.

Persoalan ini sedang dicari jalan keluar. Majelis Masyayikh menggelar pleno yang membahas dokumen rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Secara substansi, RPL ini mendorong agar negara mengakui pendidik pesantren yang tidak menempuh jalur formal.

"Sejalur dengan itu kami juga mendorong percepatan lahirnya kebijakan dokumen kompetensi pendidik profesional," kata Ketua Majelis Masyayikh Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin dalam keterangannya, Kamis, 31 Oktober 2024.
Ia menjelaskan banyak lulusan pesantren memiliki kualifikasi, tetapi tidak mempunyai ijazah formal yang kemudian tidak diakui oleh negara. Hal-hal seperti ini dinilai tidak boleh terjadi lagi.

"Kita ingin orang-orang semacam itu dibuktikan mampu, qualified dan kemudian bisa diakui secara hukum oleh negara melalui rekognisi pembelajaran lampau yang dokumennya tengah disusun Majelis Masyayikh," ujarnya.

Baca juga: JPPRA Tegaskan Komitmen Berkelanjutan Cegah Kekerasan Anak di Pesantren

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pesantren untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan tanpa mengesampingkan kekhasan pesantren. Ia menyebut dokumen-dokumen ini adalah gebrakan awal sehingga untuk mendekati kesempurnaan masih cukup panjang.

Ia menilai perlu ada keberanian Majelis Masyayikh, Dewan Masyayikh, serta pesantren di Indonesia untuk segera melaksanakan dokumen ini. Sehingga, kesalahpahaman bisa dievaluasi secepatnya.

"Karena tanpa dilaksanakan, akan sulit untuk kita melakukan evaluasi," ungkapnya.

Anggota Majelis Masyayikh Abdul Ghofur Maimoen atau Gus Ghofur menyatakan pesantren menjadi pendidikan Islam yang mempunyai karakteristik dan beragam. Dengan kekhasannya tersebut, pesantren mampu menghasilkan para ilmuwan yang memiliki kualitas sangat baik, sehingga penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau ini akan sangat bermanfaat dengan syarat dilaksanakan dengan penuh pertimbangan.

Penulisan dokumen ini dinilai salah satu langkah penting Majelis Masyayikh yang sudah melewati banyak pertimbangan. Ia menyebut perlu ada penyusunan kriteria pengajar yang bisa direkognisi. Misalnya, sudah mengajar 10 atau 15 tahun dan mendapatkan rekomendasi dari anggota Majelis Masyayikh.

"Kalau tidak ada ketentuannya yang jelas agak rawan. Harus ada rambu-rambu yang pas supaya juga bisa menjadi ketegasan. Karena rekomendasi yang diterbitkan oleh Majelis Masyayikh harus mempertimbangkan banyak hal," ungkap Gus Ghofur.

Melalui program RPL, beberapa persoalan terkait penyelenggaraan pendidikan pesantren diyakini dapat diatasi. Pertama, persoalan kualifikasi akademik guru atau ustaz di pendidikan pesantren dalam jabatan. Saat ini, banyak guru dalam jabatan yang sudah mengajar puluhan tahun dengan ijazah yang tidak sesuai.

Kedua, RPL menjadi solusi atas persoalan kualifikasi akademik para guru atau kiai-kiai yang tidak memenuhi kualifikasi akademik sebagai dosen namun memiliki keilmuan mumpuni yang dibutuhkan oleh pesantren.

Selain membahas rekognisi pembelajaran lampau, Majelis Masyayikh membahas kompetensi pendidik profesional. Nantinya, dokumen kebijakan yang dirumuskan Majelis Masyayikh tersebut diajukan kepada Menteri Agama untuk ditetapkan menjadi Keputusan Menteri Agama (KMA).

Pleno ini juga mengkaji sistem penjaminan mutu dan instrumen penilaian untuk pendidikan dasar dan menengah, sistem penjaminan mutu dan instrumen penilaian Ma’had Aly, dan standar mutu pendidikan nonformal pesantren.

Dengan demikian, pesantren diharapkan mampu menyediakan pendidikan yang komprehensif dan inklusif, mencakup aspek keterampilan, pengembangan karakter, serta pendidikan keagamaan yang mendalam.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AGA)

JAMBI, iNews.id - Polisi menangkap pimpinan Pondok Pesantren Sri Muslim Mardatillah berinisial AW (28) di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi. Dia ditangkap diduga usai mencabuli 12 santri.

Wadirreskrimum Polda Jambi AKBP Imam Rachman mengatakan, AW diperiksa Subdit IV Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Jambi karena diduga sebagai pelaku pedofil.

"Pelaku AW merupakan Pimpinan Ponpes Sri Muslim Mardatillah," ujar Imam Rachman, Selasa (29/10/2024).

Dalam kasus ini, terdapat 12 korban yang terdiri atas 11 bocah laki-laki dan seorang perempuan. 

"Pelaku melancarkan aksi bejat di kediamannya di pondok pesantren. Aksi ini terjadi selama kurang lebih dalam kurun waktu 2 tahun sejak 2022 hingga 2024," katanya.

Modusnya pelaku dengan memerintahkan para korban untuk datang ke kamarnya. Tanpa curiga, para korban masuk ke dalam kamar lalu dicabuli. 

"Usai mengerjakan sesuatu sesuai yang diperintahkan, pelaku langsung melakukan aksi tidak senonohnya," kata Imam.

Menurutnya, para korban tidak melakukan perlawanan karena pelaku pimpinan ponpes mereka. Korban menuruti saja kehendak pelaku saat berbuat bejat. Saat ini pelaku sudah ditahan untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Editor: Donald Karouw

Cirebon: Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) menyatakan tekadnya untuk terus melanjutkan perjuangan dalam mewujudkan pesantren yang bebas dari tindak kekerasan terhadap santri. Seknas JPPRA merasa perlu untuk meneguhkan kembali komitmen ini seiring pergantian tampuk kepemimpinan di Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI.

Sekretaris Seknas JPPRA, Ustaz Agung mengatakan, selama ini dua kementerian itu menjadi pendorong utama pihaknya dalam melakukan upaya terciptanya lingkungan pondok pesantren yang ramah anak.

"Bahkan, berkat saran dan dukungan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga, JPPRA dideklarasikan oleh puluhan pondok pesantren di Indonesia pada 2023 lalu sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan anak di pesantren secara internal," kata Ustaz Agung pada Senin, 21 Oktober 2024.
Ustaz Agung memaparkan, sejak didirikan, JPPRA telah melaksanakan berbagai inisiatif, program, dan kegiatan dalam upaya pencegahan kekerasan anak di pesantren. Di antaranya adalah pelatihan dan workshop untuk pengurus pesantren, program penguatan kapasitas santri, kampanye kesadaran tentang pentingnya pencegahan kekerasan anak di pesantren, riset dan dialog, konseling dan pendampungan korban, serta pengembangan standar operasional prosedur (SOP) perlindungan dan kurikulum ramah anak di pesantren.

"Guna meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan regulasi yang ada, JPPRA juga melakukan penyuluhan hukum yang melibatkan pengacara dan aktivis. Kegiatan ini bertujuan untuk mendidik pengurus pesantren dan santri mengenai langkah-langkah hukum yang dapat diambil dalam kasus kekerasan," katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Seknas JPPRA, Kiai Yoyon Syukron Amin menambahkan, pihaknya juga rutin melakukan monitoring sekaligus evaluasi program yang telah dilaksanakan dalam dua tahun terakhir.

"Salah satu hasilnya adalah pentingnya keberlanjutan komitmen, bukan hanya dari JPPRA sendiri, tetapi juga dari Kemenag dan Kementerian PPPA melalui menteri baru mereka," katanya.

Kiai Yoyon berharap, Menag KH Nasaruddin Umar dan Menteri PPPA Ny. Hj. Arifatul Choiri berkenan untuk turut mendorong dan mendukung kerja-kerja JPPRA demi terwujudnya lingkungan pendidikan yang ramah anak, terutama di pesantren.

"Kami yakin, Menag dan Menteri PPPA yang baru juga memiliki inisiatif dan cita-cita yang sama. Terlebih lagi, kedua tokoh yang dipilih Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang sebelumnya dikenal memiliki kecakapan di bidangnya, terutama soal perhatian terhadap perlindungan anak di lingkungan pendidikan," pungkasnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Cirebon: Sekretariat Nasional (Seknas) Jaringan Pondok Pesantren Ramah Anak (JPPRA) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Agama (Menag) KH Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga). Selama menjabat, keduanya dinilai sebagai sosok yang getol dalam melakukan ikhtiar atau upaya-upaya perlindungan anak di lingkungan pesantren.

Sekretaris Seknas JPPRA, Ustaz Agung Firmansyah mengungkapkan, kepemimpinan Menag Yaqut telah membawa perubahan nyata dalam upaya perlindungan anak di pesantren. Sejak awal menjabat, Gus Yaqut langsung giat dan aktif dalam mendorong terwujudnya regulasi yang memastikan keamanan dan kesejahteraan anak-anak yang belajar di pesantren.

"Gus Yaqut juga mendorong pembentukan sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang mendukung perlindungan anak di lembaga pendidikan agama," kata Ustaz Agung, Senin, 21 Oktober 2024.
Salah satu dari regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama (Kemenag).

"Peraturan ini menjadi dasar bagi langkah-langkah preventif dan kuratif dalam menghadapi kekerasan di lembaga-lembaga tersebut. Peraturan ini menetapkan mekanisme pencegahan, penanganan, dan pelaporan kasus kekerasan, dengan tujuan melindungi anak-anak dan santri dari kekerasan, terutama pelecehan seksual," katanya.

Selain melalui regulasi, Menag Yaqut, menurut Ustaz Agung, telah melakukan tiga langkah utama dan strategis dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan anak di pesantren. Pertama, investigasi lembaga pendidikan. Menag Yaqut memerintahkan investigasi terhadap lembaga pendidikan berbasis agama yang diduga menjadi lokasi kekerasan dan pelecehan seksual. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap sejumlah kasus yang terungkap di pesantren dan sekolah berasrama.

"Kedua, kerja sama dengan pihak eksternal. Kemenag juga tak sungkan atau pun ragu menjalin kerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), aparat kepolisian, dan pihak terkait lainnya dalam menindaklanjuti kasus kekerasan anak di lembaga pendidikan. Termasuk, dengan JPPRA," ungkap Ustaz Agung.

"Bahkan, JPPRA sendiri dideklarasikan dengan menyerap arahan dan saran dari Gus Menag dan dikawal langsung oleh pejabat Kemenag terkait pada 2023 lalu," tambahnya.

Ketiga, lanjut Ustaz Agung, Menag Yaqut berani melakukan pengetatan prosedur izin operasional lembaga pendidikan, termasuk pesantren. Kemenag menerapkan verifikasi dan validasi yang ketat sebelum memberikan izin operasional kepada lembaga pendidikan agama.

"Verifikasi ini dilakukan dengan kunjungan langsung ke lembaga yang mengajukan izin demi memastikan bahwa lembaga tersebut mematuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk jaminan bebas dari tindak kekerasan terhadap anak," katanya.

Sementara itu, Koordinator Nasional Seknas JPPRA, Kiai Yoyon Syukron Amin menambahkan, terobosan yang tidak kalah penting dilakukan Menag Yaqut adalah mengimbau masyarakat, termasuk santri untuk berani melaporkan jika mereka mengalami kekerasan.

"Sudah barang tentu, langkah cukup efektif dalam mengurangi jumlah kasus. Sebab, sebelumnya, hal ini berhadapan dengan isu-isu ketabuan, berpotensi mengalami tekanan, juga tantangan stigma sosial," katanya.

Menurut Kiai Yoyon, peran serupa juga telah dilakukan Menteri PPPA Bintang Puspayoga. Sejumlah kebijakan dan regulasi turut dikeluarkan Kementerian PPPA demi mencegah kekerasan terhadap anak di pesantren

"Bersama dengan Kemenag, Kementerian PPPA telah menyusun pedoman untuk mencegah kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan, mencakup SOP Perlindungan Anak di Pesantren yang memuat langkah-langkah preventif dan responsif terhadap kasus kekerasan. Salah satu capaian penting adalah pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan berbagai kementerian untuk memastikan implementasi perlindungan anak," katanya.

Kementerian PPPA di bawah komando Bintang Puspayoga, menurut Kiai Yoyon, secara rutin mendukung kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan pesantren dalam rangka pencegahan kekerasan terhadap anak.

"Salah satu inisiatif besar Kementerian PPPA di bawah Bintang Puspayoga adalah kampanye nasional untuk melawan kekerasan terhadap anak. Dalam kampanye ini, pesantren ikut terlibat sebagai mitra dalam penyebaran kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak. Salah satunya dengan mendukung penuh program dan kegiatan-kegiatan JPPRA," katanya.

Kiai Yoyon berharap, legasi positif dan berharga yang telah ditancapkan Menag Yaqut dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga ini diteruskan, bahkan dikembangkan oleh para menteri pengganti di dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

"Tentu, instruksi yang berakar dari Presiden Joko Widodo yang telah dilaksanakan dengan baik itu kami harap bisa diteruskan, bahkan dikembangkan oleh para menteri baru pilihan Presiden Prabowo yang juga memiliki niat, gagasan, dan harapan serupa tentang prospek perlindungan anak di Indonesia," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka telah mengumumkan nama-nama menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu, 20 Oktober 2024 malam. Di antara nama tersebut terdapat Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar sebagai Menag, dan Ny. Hj. Arifatul Choiri Fauzi sebagai Menteri PPPA RI.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

LOMBOK - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Menjawab kebutuhan investasi pasar modal berbasis syariah, MNC Sekuritas memfasilitasi transaksi saham syariah , reksa dana syariah, dan sukuk melalui aplikasi online trading MotionTrade Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nusa Tenggara Barat meresmikan Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) Pondok Pesantren Raudhatul Azhar Desa Masbagik Timur, Nusa Tenggara Barat pada Minggu (20/10/2024).

Acara peresmian dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Issabella Watimena, Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo, pembina dan sejumlah pengurus pondok pesantren, serta tamu undangan dari unsur pemerintah desa dan tokoh masyarakat.

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Issabella Watimena dalam sambutan singkatnya mengungkapkan, indeks literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar masih perlu ditingkatkan. Hal ini berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024.

?Literasi keuangan di kalangan pelajar perlu ditingkatkan. Terima kasih untuk inisiatif EPIKS di Raudhatul Azhar. Ini merupakan yang pertama di Nusa Tenggara Barat,? ujarnya.

Dalam sambutannya, Pengurus Harian Pondok Pesantren Raudhatul Azhar, Ustadz Ahmad Syaerozi menerangkan, bahwa kehadiran Pondok Pesantren Raudhatul Azhar tidak hanya menjawab keresahan masyarakat atas kebutuhan pendidikan saja. Namun, lebih jauh, pesantren yang sudah berdiri lebih kurang tujuh belas tahun ini berkembang dengan menjawab kebutuhan ekonomi dan keuangan masyarakat sekitar.

?Dengan adanya layanan keuangan di Pondok Pesantren tentunya harapan kami bisa meminimalisir masyarakat yang terjerat pinjaman online dan investasi bodong,? kata Ustadz Ahmad Syaerozi.

Sebagai bentuk dukungan dalam ekosistem inklusi keuangan syariah tersebut, MNC Sekuritas juga turut berpartisipasi dengan memberikan edukasi dan pelatihan keuangan syariah secara virtual. Adapun pemaparan edukasi dilakukan oleh Head of Sharia & Investment Gallery MNC Sekuritas Indah Nurhabibah pada Minggu (20/10/2024).

Peserta edukasi ini berasal dari masyarakat, wali santri, UMKM sekitar pondok pesantren, santri dan pengurus pondok pesantren. MNC Sekuritas nantinya akan menggandeng Pondok Pesantren Raudhatul Athfal di NTB sebagai mitra Galeri Investasi BEI Syariah.

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Capital Market Afen menyampaikan, bahwa dengan adanya layanan edukasi di pondok pesantren diharapkan dapat menjadi bekal penting untuk membangun masyarakat yang cerdas finansial berbasis syariah.

?MNC Sekuritas sangat mendukung edukasi dan inklusi keuangan syariah secara masif di pondok pesantren. Semoga program EPIKS ini menjadi langkah proaktif untuk membantu peningkatan literasi keuangan khususnya pasar modal syariah di pondok pesantren,? tulis Afen.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade .

MNC Sekuritas, Invest with The Best!

Jakarta: Kementerian Agama (Kemenag) mendorong pondok pesantren adaptif dan cepat dalam merespons tantangan digital. Adaptasi terhadap teknologi merupakan hal yang tidak dapat dihindari bagi pesantren jika ingin tetap relevan dan berkontribusi dalam masyarakat.

“Pesantren harus menjadi pionir dalam memanfaatkan teknologi untuk dakwah dan kemaslahatan umat,” ujar Staf Khusus Menag Nuruzzaman saat membuka KOPDARNAS 7 Arus Informasi Santri Nusantara (AIS), di PP Asshiddiqiyah, Jakarta Barat, dilansir dari laman Kemenag, Sabtu, 12 Oktober 2024.

KOPDARNAS 7 bertujuan memetakan tantangan yang dihadapi oleh pesantren dalam menghadapi era digital, sekaligus merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang yang ada. Nuruzzaman menggarisbawahi pentingnya kombinasi antara kearifan tradisi pesantren dengan keterampilan digital.
Dengan memadukan keduanya, santri diharapkan dapat memperkuat citra pesantren sekaligus menjangkau audiens yang lebih luas. Isu citra pesantren di dunia maya juga menjadi fokus perhatian.

Nuruzzaman mencatat, saat ini banyak narasi negatif yang muncul terkait pesantren, terutama isu kekerasan yang dapat merusak reputasi lembaga pendidikan Islam ini. “AIS Nusantara memiliki peran yang cukup menantang. Kita harus bekerja sama untuk mengatasi isu-isu ini,” tegasnya.

Sebagai langkah konkret, acara ini dirancang dengan berbagai kegiatan yang melibatkan interaksi dan diskusi. Selain pengukuhan pengurus, acara ini juga dimeriahkan dengan talkshow anti kekerasan, yang bertujuan untuk memberikan wawasan tentang cara-cara mencegah dan menangani kekerasan di dunia maya.

Diskusi ini sangat relevan mengingat maraknya isu-isu intoleransi dan kekerasan yang sering muncul di platform digital. Ulinnuha, salah satu panitia KOPDARNAS, mengungkapkan harapannya agar forum ini menjadi wadah bagi pesantren untuk bersama-sama merumuskan strategi.

“Kita ingin membahas bagaimana pesantren bisa menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital,” katanya.

Dia juga menekankan pentingnya memperluas jangkauan dakwah melalui platform digital, mengembangkan model pendidikan berbasis teknologi, serta menciptakan konten-konten positif yang mencerminkan nilai-nilai pesantren.

Acara ini tidak hanya terbatas pada diskusi serius, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang lebih ringan dan menghibur, seperti Stand Up Comedy Santri. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa santri juga memiliki kreativitas dan kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menghibur.

Melalui humor, diharapkan pesan-pesan moral dan nilai-nilai Islam dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat.

Launching #Tolesantri, sebuah inisiatif untuk menanamkan nilai toleransi, juga menjadi salah satu highlight dalam acara ini. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bagi santri dan masyarakat tentang pentingnya hidup dalam kerukunan meskipun memiliki perbedaan.

“Kami ingin mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan masyarakat yang toleran dan saling menghormati,” kata Ulinnuha.

Melihat perkembangan dunia digital yang sangat cepat, pesantren diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai media dakwah yang efektif. Nuruzzaman menekankan bahwa dengan memanfaatkan teknologi digital, pesantren bisa menjangkau generasi muda yang lebih luas, serta mengembangkan model pendidikan yang lebih inovatif.

KOPDARNAS 7 ini merupakan momentum penting bagi pesantren untuk menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bisa beradaptasi, tetapi juga memimpin dalam mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Dengan tekad dan kerja sama yang solid, pesantren diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam era digital ini.

Acara ini berlangsung selama dua hari dan diharapkan dapat melahirkan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Dengan demikian, KOPDARNAS 7 bukan hanya sekadar acara, tetapi juga merupakan langkah nyata dalam mewujudkan pesantren yang adaptif dan progresif di tengah perubahan zaman.

Baca juga: Kemenag Kembangkan 432 Badan Usaha Milik Pesantren

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Rasio kewirausahaan nasional Indonesia saat ini tercatat 3,47 persen dan ditargetkan setidaknya mencapai 12 persen pada 2045. Untuk menciptakan kemandirian serta kewirausahaan nasional, Serikat Ekonomi Pesantren (SEP) kembali melakukan sosialisasi program pemberdayaan melalui Sekolah Bisnis Pesantren (SBP).

Program kolaborasi SEP, Danone Indonesia, RMI, PCNU, Hebitren, dan mitra lainnya ini diharapkan dapat menjawab tantangan di masa depan dengan melahirkan santripreneur atau santri yang bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda muslim yang dapat memperkuat perekonomian dengan berbasis pesantren.

"Harapannya bukan hanya pondok pesantren yang bangkit secara ekonomi, tetapi para santri pun tumbuh semangat menjadi entrepreneur-entrepreneur muslim atau pengusaha muslim," kata Ketua Serikat Ekonomi Pesantren Ahmad Tazakka Bonanza dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 12 Oktober 2024.
SBP diikuti oleh 210 pondok pesantren yang ada di beberapa wilayah Bogor, Cianjur, Sukabumi, Yogyakarta dan Pasuruan. Program ini akan menyasar hingga 58 ribu santri guna memberikan dampak positif di lingkungan mereka.

Teranyar, sekolah bisnis ini dilakukan di kantor Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama (LPNU) Pohjentrek, Pasuruan, Jawa Timur bersama dengan Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) NU Kabupaten Pasuruan. Sosialisasi SBP dihadiri oleh 20 pondok pesantren dari Pasuruan dan belasan pesantren lainnya.

"Pesantren diharapkan dapat merespon program ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa memunculkan kekuatan-kekuatan ekonomi baru melengkapi Pondok Pesantren Sidogiri, Gontor dan lain sebagainya. PR kita memperkuat ekonomi di pondok pesantren," ujar dia.

Baca juga: Survei: Keyakinan Peluang Usaha Meningkat di 2024

Ketua Pengurus Cabang NU Pasuruan, KH Imron Mutamakkin mengatakan bahwa pondok pesantren mengajarkan agar santri mempunyai harga diri, akhlak yang baik, bertanggung jawab dan mandiri serta tidak bergantung kepada orang lain. Dia berharap program SBP ini akan membantu santri agar lebih mapan lagi.

"Target santri mondok adalah ilmu untuk memperbaiki akhlak dan karakter," katanya.

Sebagai salah satu mitra, Corporate Communications Director Danone Indonesia Arif Mujahidin mengatakan, Danone Indonesia juga memiliki visi yang sejalan dengan SEP yang berfokus pada pertumbuhan masyarakat. Salah satu program yang telah berjalan yakni pembinaan 10 ribu UMKM di Indonesia.

"Kami memiliki harapan untuk menjadikan pondok pesantren menjadi mandiri, membuat potensi-potensi yang ada di sekitarnya menjadikan pesantren itu akan mapan, yang tidak hanya menghidupi keberlanjutan pesantren lebih lanjut akan tetapi menjadikan ruang bagi alumni-alumninya untuk dapat terus berkembang," katanya.

Dalam program SEP ini terdapat tiga target yang disasar dari SBP yaitu pengurus pondok pesantren, santri dan masyarakat sekitar pesantren. Arif pun berharap program ini dapat bermanfaat, secara khusus bagi santri sehingga kedepannya dapat tumbuh usaha-usaha lokal yang mandiri dan berkelanjutan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(END)

PANDEGLANG, iNews.id - Sosok KH Asmuni Noor Ulama karismatikBanten yang meninggal saat memberi tausiyah dalam acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 8 Oktober silam. Kepergiannya memberikan luka mendalam di kalangan santri, ulama bahkan warganet.

Betapa tidak, pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Alqur’an Al-Ihsan di Kabupaten Pandeglang ini berpulang saat memberikan tausiyah.

Asmuni tiba-tiba ambruk selepas membaca Alhamdulillah disamping Habib Ali Bin Syaikh Abu Bakar Bin Salim. Ya, betul, KH Asmuni Noor memang dikenal dekat bahkan akrab dengan para habib.

Bahkan, metode pembelajaran yang diberikan KH Asmuni kerap membekas di hati para santri. Dia dikenal sebagai sosok yang perhatian kepada para santri. Lantunan ayat suci Alquran yang dibacakannya kerap kali menyentuh hati mereka.

KH Asmuni memiliki 8 orang. Tiga di antaranya laki-laki dan lima perempuan. Dia mendirikan Ponpes Al - Ihsan sejak 25 tahun silam. Anak tertua KH Asmuni adalah Hj Naih, hafizoh terkemuka di Kota Badak.

Iroh salah satu alumni Pondok pesantren Al-Ihsan mengungkapkan, sosok KH Asmuni atau yang karib disapa Abi memiliki tempat tersendiri di hati para santri.

"Abi itu sosok panutan, penuh perhatian kepada para santri, bisa menggugah semangat kita untuk cinta kepada rasul dan mau membaca Al-Qur'an,"kata Iroh saat dihubungi, Jumat (11/10/2024).

Dia bercerita saat itu menjadi santriwati pada tahun 1999. Awal mulanya memang ponpes yang didirikannya Ponpes Salafy.

"Dulu masih kobong. Yang paling kena tuh kalau mendengarkan Abi tadarrus, itu damai banget," katanya.

Iroh pun terang-terangan mengaku tergugah untuk mengaji bahkan menghafal Alquran selepas mendengarkan KH Asmuni Noor melantunkan ayat-ayat suci Alquran.

"Dan saya juga bisa ada hasrat menghafal Alquran tuh ketika saya dengerin Abi ngaji dan mendengarkan teh Hj Naih (anak KH Asmuni) simaan atau hapalan 30 juz," katanya.

Diketahui, KH Asmuni Muhammad Noor bin KH Muhammad Noor meninggal dunia, Selasa (8/10/2024). Dia berpulang sesaat memberikan tausiyah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad.

Dalam video yang beredar, KH Asmuni duduk berdampingan dengan  Disitu, tokoh agama ternama di Kabupaten Pandeglang nampak mengenakan pakaian hitam dengan menggenggam secarik kertas di tangannya.

Awalnya tak ada kecurigaan apapun. Habib Ali juga nampak senyum berseri-seri ketika KH Asmuni bertausiyah. Beberapa saat kemudian pria yang akrab disapa Mbah Yai Asmuni tersungkur ke depan selepas mengucapkan kata Alhamdulillah alias Hamdalah.

Editor: Donald Karouw

CIANJUR, iNews.id - Pimpinan Pondok Pesantren Riyadlul Alfiyyah KH Fesy Syarchosi Alkautsar menilai pasangan calon Deden Nasihin dan dr Efa sebagai sosok yang layak memimpin Kabupaten Cianjur. Dia mendukung paslon yang diusung Partai Perindo di Pilkada Cianjur 2024.

Hal ini disampaikan saat acara deklarasi dengan tema 'Khidmah Mengembalikan Jati Diri Cianjur Kota Santri' di Aula Pesantren Riyadlul Alfiyyah, Kampung Benjot, Desa Benjot, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (10/10/2024).

KH Fesy Syarchosi Alkautsar mengatakan, pasangan Denas-Efa tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga pemahaman terkait ilmu agama. Sosok pribadi sangat relevan dengan tipe ideal pemimpin dalam Islam.

"Sosok seperti Denas-Efa yang diharapkan para ulama," ujarnya, Kamis (10/10/2024).

Dalam acara silaturahmi ulama dan halaqah ulama Cianjur, ratusan ulama menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Denas-Efa. Paslon ini diusung Partai Perindo, Partai Golkar dan PKS untuk memimpin Kabupaten Cianjur periode 2024-2029.

“Alasan kami mendukung Pak Denas karena beliau basic dan latar belakang pendidikannya memang lulusan dari pesantren, mulai dari tsanawiyah, aliyah dan pesantren. Jjadi pendidikan pesantren sangat melekat sekali," katanya. 

Editor: Donald Karouw

LANGKAT, iNews.id – Seorang santri nekat membakar pengurus pondok pesantren (Ponpes) An Nur di Kabupaten Langkat. Akibat kejadian itu, korban, Adib Auli Rezeki mengalami luka bakar 60 persen dan saat ini dirawat intensif di rumah sakit umum pusat (RSUP) Haji Adam Malik, Medan.

Kepala Humas RSUP Adam Malik, Rosario Dorothy Simanjuntak mengatakan, korban saat ini tidak lagi menggunakan ventilator tapi masih menggunakan selang napas.

“Korban mengalami luka bakar 60 persen pada bagian wajah, punggung, tangan, kaki dan sebagian dada. Saat ini masih di ruang ICU, tapi kondisinya telah menunjukkan kemajuan pemulihan dan sudah sadarkan diri,” ungkapnya, Kamis (10/10/2024).

Orang tua korban, Juanda memperoleh kabar awal anaknya menjadi korban kebakaran akibat kamar yang ditempatinya terbakar.

Mendapat kabar anaknya menjadi korban kebakaran, kedua orang tuanya yang tinggal di Kecamatan Keto, Kabupaten Aceh Tengah, langsung menuju RSUP Adam Malik Medan.

Juanda mengaku baru mengetahui anaknya merupakan korban pembakaran yang pelakunya merupakan santri di Pondok Pesantren An Nur, FAZ.

“Saat ini, kami kesulitan karena biaya pengobatan anak saya tidak bisa ditanggung BPJS. Alasannya, anak saya korban tindak pidana,” ucapnya. 

Polres Langkat saat ini telah menahan pelaku FAZ untuk mengungkap motif pembakaranan.

Editor: Kastolani Marzuki