Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pemerintahan Biden baru-baru ini memutuskan untuk mencabut larangan penjualan senjata militer ke Arab Saudi, sebuah kebijakan yang telah diberlakukan selama tiga tahun.

Langkah ini menandai perubahan besar dalam pendekatan Amerika Serikat terhadap konflik di Timur Tengah, khususnya terkait perang di Yaman dan hubungan yang semakin erat antara AS dan Arab Saudi. Keputusan ini memiliki implikasi yang luas, baik dari segi politik, militer, maupun hak asasi manusia.

Konflik Yaman dan Peran Arab Saudi

Perang di Yaman telah berlangsung sejak tahun 2014, ketika kelompok Houthi yang didukung oleh Iran menggulingkan pemerintahan yang didukung oleh Arab Saudi dari Sanaa.

Sejak saat itu, koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi telah terlibat dalam konflik yang telah menewaskan ratusan ribu orang dan menyebabkan 80% dari populasi Yaman bergantung pada bantuan kemanusiaan.

Arab Saudi, yang memainkan peran sentral dalam konflik ini, telah lama menjadi pembeli utama senjata dari Amerika Serikat.

Namun, kebijakan AS terhadap penjualan senjata militer ke Arab Saudi berubah pada tahun 2021, ketika Presiden Biden mengadopsi sikap yang lebih tegas, sebagian besar disebabkan oleh tingginya korban sipil yang diakibatkan oleh kampanye militer Saudi di Yaman.

Mencabut Larangan Penjualan Senjata

Pada tanggal 9 Agustus 2024, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa mereka mencabut larangan penjualan senjata militer tertentu kepada Arab Saudi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara dan memperkuat aliansi strategis di kawasan Timur Tengah yang sedang bergolak.

Seorang pejabat tinggi dari Departemen Luar Negeri menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah Arab Saudi menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengurangi dampak negatif dari kampanye militernya, termasuk peningkatan proses mitigasi kerusakan sipil yang sebagian besar disebabkan oleh pelatihan dan bantuan dari Amerika Serikat.

Implikasi Strategis dan Geopolitik

Keputusan untuk melanjutkan penjualan senjata militer ke Arab Saudi dapat dilihat sebagai bagian dari upaya AS untuk menavigasi kompleksitas politik di Timur Tengah, terutama dalam konteks ketegangan yang meningkat antara Iran dan sekutu-sekutunya, seperti kelompok Hezbollah di Lebanon dan Houthi di Yaman.

Selain itu, keputusan ini juga muncul di tengah upaya AS untuk menegosiasikan perjanjian pertahanan dan kerjasama nuklir sipil dengan Riyadh, yang merupakan bagian dari rencana yang lebih luas untuk menormalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel.

Meskipun tujuan ini masih belum tercapai, keputusan untuk mencabut larangan penjualan senjata ini menunjukkan bahwa AS berusaha keras untuk mempertahankan dan memperkuat hubungan dengan Arab Saudi di tengah situasi regional yang tidak stabil.

Kontroversi dan Tantangan Hak Asasi Manusia

Meskipun keputusan ini disambut baik oleh beberapa pihak sebagai langkah pragmatis untuk menjaga stabilitas regional, ada pula kekhawatiran yang mendalam mengenai dampak kebijakan ini terhadap hak asasi manusia.

Arab Saudi telah lama dikritik karena catatan buruknya dalam hal hak asasi manusia, terutama terkait dengan kampanye militernya di Yaman yang telah menyebabkan banyak korban sipil.

Beberapa anggota Kongres AS, baik dari Partai Demokrat maupun Republik, telah menyuarakan keprihatinan mereka mengenai penjualan senjata militer ke Arab Saudi.

Mereka menekankan perlunya pengawasan ketat untuk memastikan bahwa senjata yang dijual tidak digunakan untuk menargetkan warga sipil atau melanggar hukum internasional.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Menteri Luar Negeri China Wang Yi telah memperingatkan Filipina mengenai penempatan rudal jarak menengah Amerika Serikat, dengan mengatakan bahwa tindakan seperti itu dapat memicu ketegangan regional dan memicu perlombaan senjata.

Amerika Serikat mengerahkan sistem rudal Typhon ke Filipina sebagai bagian dari latihan militer gabungan awal tahun ini.

Pesawat tersebut tidak ditembakkan selama latihan tersebut, kata seorang pejabat militer Filipina kemudian, tanpa memberikan rincian berapa lama pesawat tersebut akan berada di negara tersebut.

Hubungan China-Filipina kini berada di persimpangan jalan dan dialog serta konsultasi adalah cara yang tepat, kata Wang kepada Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo pada hari Jumat dalam pertemuan di Vientiane, ibu kota Laos tempat para diplomat terkemuka negara-negara besar berkumpul menjelang dua pertemuan puncak.

Wang mengatakan hubungan antar negara menghadapi tantangan karena Filipina "berulang kali melanggar konsensus kedua belah pihak dan komitmennya sendiri", menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China.

“Jika Filipina memperkenalkan sistem rudal jarak menengah AS, hal itu akan menciptakan ketegangan dan konfrontasi di kawasan serta memicu perlombaan senjata, yang sama sekali tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan rakyat Filipina,” kata Wang.

Militer Filipina dan kementerian luar negerinya tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan Wang.

China dan Filipina terlibat dalam konfrontasi di Laut China Selatan dan pertemuan mereka semakin tegang ketika Beijing menekankan klaimnya atas wilayah perairan yang disengketakan di zona ekonomi eksklusif Manila.

Wang mengatakan China baru-baru ini mencapai kesepakatan sementara dengan Filipina mengenai transportasi dan pengisian kembali pasokan kemanusiaan ke Ren'ai Jiao untuk menjaga stabilitas situasi maritim, mengacu pada Second Thomas Shoal.

Kapal-kapal Filipina pada hari Sabtu berhasil menyelesaikan misi terbaru mereka ke perairan dangkal tersebut tanpa hambatan, kata kementerian luar negeri Filipina dalam sebuah pernyataan.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - LONDON. Empat dekade lalu, Amerika Serikat (AS) mengerahkan rudal jelajah dan nuklir Pershing II di Eropa untuk melawan SS-20 Soviet. Langkah ini memicu ketegangan Perang Dingin, tetapi akhirnya menghasilkan kesepakatan perlucutan senjata bersejarah.

Pada Desember 1987, pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan sepakat untuk menghapus semua senjata nuklir dan konvensional berbasis jarak pendek dan menengah (INF) dengan jangkauan 500-5.500 km.

Namun, pada tahun 2019, Presiden AS saat itu, Donald Trump, keluar dari perjanjian tersebut, dengan alasan dugaan pelanggaran yang dibantah oleh Rusia. Dampak pembatalan perjanjian tersebut mulai terlihat ketika kedua negara kembali merencanakan penempatan senjata baru.

Pada 28 Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan rencana produksi kembali rudal berbasis darat jarak pendek dan menengah. Pakar keamanan berasumsi rudal-rudal ini mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir.

Pada 10 Juli, Amerika Serikat mengumumkan rencana mengerahkan senjata di Jerman mulai tahun 2026, termasuk SM-6, Tomahawk, dan rudal hipersonik baru. Meskipun sistem ini konvensional, beberapa di antaranya bisa dilengkapi dengan alat nuklir, yang menambah komplikasi bagi perencanaan keamanan Rusia.

Keputusan ini diambil di tengah ketegangan terkait perang Rusia di Ukraina dan ancaman retorika nuklir Putin. Hal ini juga merupakan bagian dari perlombaan senjata INF yang lebih luas dengan Tiongkok.

Jon Wolfsthal, direktur risiko global di Federasi Ilmuwan Amerika, mengatakan bahwa setiap langkah yang diambil oleh AS atau Rusia memberikan tekanan pada musuh untuk merespons secara politik atau militer, yang merupakan definisi perlombaan senjata.

Skenario Serangan

Andrey Baklitskiy, peneliti senior di Institut Penelitian Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan bahwa pengerahan ini menciptakan skenario konfrontasi militer langsung antara Rusia dan negara-negara NATO.

Hal ini termasuk kemungkinan serangan Rusia terhadap pangkalan Polandia atau serangan AS terhadap radar atau pos komando dan kendali Rusia. Senjata berbasis darat akan memberi lebih banyak pilihan untuk serangan dan menahan respons musuh, meskipun berisiko memicu ketegangan lebih lanjut.

Wolfsthal melihat rencana penempatan AS di Jerman sebagai sinyal kepastian bagi sekutu Eropa, bukan langkah yang memberikan keuntungan militer signifikan. Ia khawatir sistem ini tidak benar-benar menambah kemampuan militer, tetapi menambah risiko krisis yang cepat dan tak terkendali.

Ulrich Kuehn, spesialis pengendalian senjata di Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Keamanan di Hamburg, mengatakan bahwa penyebaran senjata di Eropa dapat menimbulkan efek ancaman strategis bagi Rusia.

Rusia mungkin akan merespons dengan mengerahkan lebih banyak rudal strategis yang mengarah ke daratan Amerika Serikat.

Respons China

Pengerahan rudal jarak menengah Rusia dan AS dapat mendorong peningkatan persenjataan China, yang tidak terikat oleh perjanjian tahun 1987.

Departemen Pertahanan AS melaporkan bahwa kekuatan roket China memiliki 2.300 rudal dengan jangkauan 300-3.000 km dan 500 rudal dengan jangkauan 3.000-5.500 km.

Kekhawatiran terhadap rudal China merupakan faktor di balik keputusan Trump untuk keluar dari perjanjian dengan Rusia. AS kini mengambil langkah awal untuk menempatkan senjata jarak menengahnya di negara-negara sekutu di Asia, yang pertama kali diluncurkan pada April lalu.