Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -MOSKOW. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menegaskan, bergabungnya Ukraina ke NATO akan menjadi deklarasi perang melawan Moskow.

Dia juga bilang, hanya “kehati-hatian” atas nama aliansi tersebut yang dapat mencegah planet ini hancur berkeping-keping.

Reuters memberitakan, para pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berjanji pada pertemuan puncak mereka pekan lalu untuk mendukung Ukraina dalam jalan yang tidak dapat diubah menuju integrasi penuh Euro-Atlantik, termasuk keanggotaan NATO. Namun, tetap terbuka kapan keanggotaan itu bisa diwujudkan.

Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan Rusia dan tokoh terkemuka di antara kelompok garis keras Kremlin, mengatakan kepada media Argumenty I Fakty bahwa keanggotaan Ukraina akan lebih dari sekedar ancaman langsung terhadap keamanan Moskow.

“Ini, pada dasarnya, akan menjadi sebuah deklarasi perang – meskipun dengan penundaan,” katanya pada hari Rabu (17/7/2024).

“Tindakan yang dilakukan lawan-lawan Rusia terhadap kami selama bertahun-tahun, memperluas aliansi… membawa NATO ke titik yang tidak bisa kembali lagi,” tambahnya.

Sesuai standar Kremlin sejak invasi besar-besaran Moskow ke Ukraina pada tahun 2022, Medvedev mengatakan Rusia tidak mengancam NATO tetapi akan menanggapi upaya aliansi tersebut untuk memajukan kepentingannya.

“Semakin banyak upaya yang dilakukan, semakin keras pula tanggapan kami. Apakah ini akan menghancurkan seluruh planet ini tergantung pada kehati-hatian pihak (NATO),” kata Medvedev.

Medvedev, yang pada masa kepresidenannya pada tahun 2008-2012 dianggap sebagai seorang modernisator pro-Barat, telah mengubah dirinya menjadi sosok yang sangat agresif.

Dia kerap memperingatkan AS dan sekutu-sekutunya bahwa mempersenjatai Kyiv dapat mengarah pada "kiamat nuklir".

Medvedev juga menegaskan kembali pernyataan Moskow bahwa penunjukan Mark Rutte sebagai pemimpin NATO tidak akan mengubah pendirian aliansi tersebut.

“Bagi Rusia, tidak ada yang berubah, karena keputusan penting dibuat bukan oleh negara-negara anggota NATO, tetapi oleh satu negara – Amerika Serikat,” kata Medvedev.

NATO dibentuk setelah Perang Dunia Kedua sebagai benteng pertahanan melawan invasi Soviet yang dikhawatirkan di Eropa Barat. Namun masuknya negara-negara di Eropa Timur dipandang oleh Kremlin sebagai tindakan agresi.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - LONDON. Empat dekade lalu, Amerika Serikat (AS) mengerahkan rudal jelajah dan nuklir Pershing II di Eropa untuk melawan SS-20 Soviet. Langkah ini memicu ketegangan Perang Dingin, tetapi akhirnya menghasilkan kesepakatan perlucutan senjata bersejarah.

Pada Desember 1987, pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan sepakat untuk menghapus semua senjata nuklir dan konvensional berbasis jarak pendek dan menengah (INF) dengan jangkauan 500-5.500 km.

Namun, pada tahun 2019, Presiden AS saat itu, Donald Trump, keluar dari perjanjian tersebut, dengan alasan dugaan pelanggaran yang dibantah oleh Rusia. Dampak pembatalan perjanjian tersebut mulai terlihat ketika kedua negara kembali merencanakan penempatan senjata baru.

Pada 28 Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan rencana produksi kembali rudal berbasis darat jarak pendek dan menengah. Pakar keamanan berasumsi rudal-rudal ini mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir.

Pada 10 Juli, Amerika Serikat mengumumkan rencana mengerahkan senjata di Jerman mulai tahun 2026, termasuk SM-6, Tomahawk, dan rudal hipersonik baru. Meskipun sistem ini konvensional, beberapa di antaranya bisa dilengkapi dengan alat nuklir, yang menambah komplikasi bagi perencanaan keamanan Rusia.

Keputusan ini diambil di tengah ketegangan terkait perang Rusia di Ukraina dan ancaman retorika nuklir Putin. Hal ini juga merupakan bagian dari perlombaan senjata INF yang lebih luas dengan Tiongkok.

Jon Wolfsthal, direktur risiko global di Federasi Ilmuwan Amerika, mengatakan bahwa setiap langkah yang diambil oleh AS atau Rusia memberikan tekanan pada musuh untuk merespons secara politik atau militer, yang merupakan definisi perlombaan senjata.

Skenario Serangan

Andrey Baklitskiy, peneliti senior di Institut Penelitian Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan bahwa pengerahan ini menciptakan skenario konfrontasi militer langsung antara Rusia dan negara-negara NATO.

Hal ini termasuk kemungkinan serangan Rusia terhadap pangkalan Polandia atau serangan AS terhadap radar atau pos komando dan kendali Rusia. Senjata berbasis darat akan memberi lebih banyak pilihan untuk serangan dan menahan respons musuh, meskipun berisiko memicu ketegangan lebih lanjut.

Wolfsthal melihat rencana penempatan AS di Jerman sebagai sinyal kepastian bagi sekutu Eropa, bukan langkah yang memberikan keuntungan militer signifikan. Ia khawatir sistem ini tidak benar-benar menambah kemampuan militer, tetapi menambah risiko krisis yang cepat dan tak terkendali.

Ulrich Kuehn, spesialis pengendalian senjata di Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Keamanan di Hamburg, mengatakan bahwa penyebaran senjata di Eropa dapat menimbulkan efek ancaman strategis bagi Rusia.

Rusia mungkin akan merespons dengan mengerahkan lebih banyak rudal strategis yang mengarah ke daratan Amerika Serikat.

Respons China

Pengerahan rudal jarak menengah Rusia dan AS dapat mendorong peningkatan persenjataan China, yang tidak terikat oleh perjanjian tahun 1987.

Departemen Pertahanan AS melaporkan bahwa kekuatan roket China memiliki 2.300 rudal dengan jangkauan 300-3.000 km dan 500 rudal dengan jangkauan 3.000-5.500 km.

Kekhawatiran terhadap rudal China merupakan faktor di balik keputusan Trump untuk keluar dari perjanjian dengan Rusia. AS kini mengambil langkah awal untuk menempatkan senjata jarak menengahnya di negara-negara sekutu di Asia, yang pertama kali diluncurkan pada April lalu.