Sumber: Reuters | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - LONDON. Mantan pejabat Bank Sentral Rusia, Ksenia Yudaeva yang sedang dikenai sanksi dari Amerika Serikat, telah terpilih sebagai Direktur Eksekutif Dana Moneter Internasional untuk Rusia dan Suriah. Hal ini diputuskan pada Jumat (1/11).

Dewan eksekutif adalah badan pengambil keputusan bisnis harian teratas IMF. Direktur eksekutif dipilih oleh negara-negara anggota atau oleh kelompok negara.

Direktur eksekutif Rusia yang akan lengser mengumumkan pada bulan September bahwa Yudaeva, mantan penasihat Gubernur Bank Rusia Elvira Nabiullina, akan menjadi perwakilan baru negara tersebut.

Seorang juru bicara IMF mengatakan Direktur Eksekutif adalah pejabat IMF dan memiliki tugas untuk bertindak demi kepentingan pemberi pinjaman dan sejalan dengan kerangka hukum dan kebijakannya.

"Mereka mungkin, dan dalam praktiknya mereka secara teratur, menyampaikan pandangan negara atau kelompok negara yang telah memilih mereka," tambah juru bicara tersebut.

Sayangnya Yudaeva menolak berkomentar. Begitu juga dengan juru bicara Departemen Keuangan AS. Ia juga tak memberi penjelasan terkait sanksi AS dan Yudaeva dapat menjabat sebagai direktur eksekutif IMF untuk Rusia dan Suriah.

Rusia telah menjadi isu yang diperdebatkan bagi pemberi pinjaman tersebut sejak invasi skala penuhnya ke negara tetangga Ukraina pada Februari 2022. Pada bulan September, IMF harus menghentikan inisiatif jangka pendek untuk melanjutkan penilaian rutin "Pasal IV" atas kebijakan ekonomi Rusia setelah beberapa negara Eropa menolak keterlibatan kembali tersebut. Dana tersebut telah menghentikan penilaian tersebut setelah perang dimulai.

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - MOSKOW - Pembelian telepon pintar merek iPhone oleh pemerintah Rusia pada Januari hingga September 2024 tercatat empat kali lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023.

Mengutip harian Vedomosti yang melaporkan pada hari Senin, lonjakan ini terjadi meskipun sejumlah pejabat dilarang menggunakan perangkat Apple.

Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) mengatakan pada bulan Juni 2023 bahwa mereka telah mengungkap operasi mata-mata Amerika yang membahayakan pengguna ribuan iPhone melalui perangkat lunak yang memiliki fitur pengawasan canggih. Namun tuduhan ini dibantah oleh produsen iPhone, Apple.

Surat kabar Kommersant tahun lalu melaporkan bahwa Kremlin telah memberi tahu para pejabat yang terlibat dalam persiapan pemilihan presiden Rusia tahun 2024 untuk berhenti menggunakan iPhone karena kekhawatiran bahwa perangkat tersebut rentan terhadap badan intelijen Barat.

Vedomosti, mengutip seorang perwakilan yang tidak disebutkan namanya dari platform perdagangan Tenderplan, mengatakan nilai kontrak yang melibatkan produk iPhone untuk tiga kuartal pertama tahun ini berjumlah 6,9 juta rubel (setara US$ 71.469), naik dari 1,6 juta rubel tahun sebelumnya.

Namun, kantor berita Reuters tidak dapat memverifikasi data tersebut secara independen. Kementerian digital Rusia tahun lalu melarang karyawan menggunakan iPhone dan iPad untuk email dan aplikasi kantor. Kementerian tersebut tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Tonton:Mulai September 2024, Harga iPhone 15 Dipotong Jutaan Rupiah, Ini Penyebabnya

iPhone 16 terbaru sedang dijual dan sangat diminati di Rusia, meskipun Apple menghentikan ekspor ke Rusia karena konflik di Ukraina.

Tidak terpengaruh oleh harga yang lebih tinggi dan menggunakan apa yang disebut impor abu-abu atau paralel yang dilegalkan Rusia untuk memungkinkan impor barang tanpa izin pemilik merek, orang Rusia sangat ingin mendapatkan perangkat Apple. ($1 = 96,5455 rubel)

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BEIJING. China berang dengan aksi Amerika Serikat. Pada Selasa (27/8/2024), pemerintah China menyebut sanksi AS terhadap entitasnya atas perang Ukraina "ilegal dan sepihak" dan "tidak berdasarkan fakta".

Pernyataan tersebut dirilis China menjelang kedatangan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan di Beijing untuk pembicaraan tingkat tinggi selama beberapa hari.

Reuters memberitakan, pada pekan lalu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 400 entitas dan individu karena mendukung upaya perang Rusia di Ukraina. Entitas tersebut termasuk perusahaan China yang menurut pejabat AS membantu Moskow menghindari sanksi Barat dan membangun militernya.

Washington telah berulang kali memperingatkan Beijing atas dukungannya terhadap pangkalan industri pertahanan Rusia.

Selain itu, AS juga telah mengeluarkan ratusan sanksi yang ditujukan untuk mengekang kemampuan Moskow dalam mengeksploitasi teknologi tertentu untuk tujuan militer.

Utusan khusus China untuk urusan Eurasia, Li Hui, yang telah melakukan empat putaran diplomasi bolak-balik, menentang sanksi tersebut dalam sebuah pengarahan untuk para diplomat di Beijing setelah putaran pertemuan terakhir dengan pejabat dari Brasil, Indonesia, dan Afrika Selatan.

"Negara tertentu menggunakan krisis ini untuk mengalihkan kesalahan dalam upaya untuk mengarang apa yang disebut teori tanggung jawab China dan mengancam negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan normal dengan Rusia dengan sanksi ilegal dan sepihak," kata Li.

Li tidak menyebut nama Amerika Serikat, tetapi Kementerian Perdagangan China mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka sangat menentang sanksi tersebut dan Kementerian Luar Negeri telah menyatakan penentangan serupa terhadap putaran pembatasan sebelumnya.

Sanksi minggu lalu mencakup tindakan terhadap perusahaan-perusahaan di China yang terlibat dalam pengiriman peralatan mesin dan mikroelektronika ke Rusia.

"Kata-kata dan tindakan ini sepenuhnya untuk kepentingan egois mereka dan tidak berdasarkan fakta, masyarakat internasional tidak akan pernah menerimanya," tambah Li.

China telah berusaha keras untuk menampilkan dirinya sebagai pihak yang secara aktif mencari solusi untuk konflik tersebut, meskipun melewatkan konferensi perdamaian Swiss pada bulan Juni.

Setelah putaran pembicaraan sebelumnya yang dipimpin oleh Li, Beijing mengajukan proposal untuk mendukung pertukaran tawanan perang, menentang penggunaan senjata nuklir dan biologi, dan menentang serangan bersenjata terhadap fasilitas nuklir sipil.

Dalam sebuah makalah berisi 12 poin lebih dari setahun yang lalu, China menetapkan prinsip-prinsip umum untuk mengakhiri perang, tetapi tidak membahas secara spesifik.

China dan Brasil bersama-sama menyerukan perundingan perdamaian Rusia-Ukraina tahun ini. Pada hari Selasa, Li menyatakan harapan bahwa lebih banyak negara akan mendukung upaya perdamaian China.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - LONDON. Empat dekade lalu, Amerika Serikat (AS) mengerahkan rudal jelajah dan nuklir Pershing II di Eropa untuk melawan SS-20 Soviet. Langkah ini memicu ketegangan Perang Dingin, tetapi akhirnya menghasilkan kesepakatan perlucutan senjata bersejarah.

Pada Desember 1987, pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan Presiden AS Ronald Reagan sepakat untuk menghapus semua senjata nuklir dan konvensional berbasis jarak pendek dan menengah (INF) dengan jangkauan 500-5.500 km.

Namun, pada tahun 2019, Presiden AS saat itu, Donald Trump, keluar dari perjanjian tersebut, dengan alasan dugaan pelanggaran yang dibantah oleh Rusia. Dampak pembatalan perjanjian tersebut mulai terlihat ketika kedua negara kembali merencanakan penempatan senjata baru.

Pada 28 Juni, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan rencana produksi kembali rudal berbasis darat jarak pendek dan menengah. Pakar keamanan berasumsi rudal-rudal ini mampu membawa hulu ledak konvensional atau nuklir.

Pada 10 Juli, Amerika Serikat mengumumkan rencana mengerahkan senjata di Jerman mulai tahun 2026, termasuk SM-6, Tomahawk, dan rudal hipersonik baru. Meskipun sistem ini konvensional, beberapa di antaranya bisa dilengkapi dengan alat nuklir, yang menambah komplikasi bagi perencanaan keamanan Rusia.

Keputusan ini diambil di tengah ketegangan terkait perang Rusia di Ukraina dan ancaman retorika nuklir Putin. Hal ini juga merupakan bagian dari perlombaan senjata INF yang lebih luas dengan Tiongkok.

Jon Wolfsthal, direktur risiko global di Federasi Ilmuwan Amerika, mengatakan bahwa setiap langkah yang diambil oleh AS atau Rusia memberikan tekanan pada musuh untuk merespons secara politik atau militer, yang merupakan definisi perlombaan senjata.

Skenario Serangan

Andrey Baklitskiy, peneliti senior di Institut Penelitian Perlucutan Senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan bahwa pengerahan ini menciptakan skenario konfrontasi militer langsung antara Rusia dan negara-negara NATO.

Hal ini termasuk kemungkinan serangan Rusia terhadap pangkalan Polandia atau serangan AS terhadap radar atau pos komando dan kendali Rusia. Senjata berbasis darat akan memberi lebih banyak pilihan untuk serangan dan menahan respons musuh, meskipun berisiko memicu ketegangan lebih lanjut.

Wolfsthal melihat rencana penempatan AS di Jerman sebagai sinyal kepastian bagi sekutu Eropa, bukan langkah yang memberikan keuntungan militer signifikan. Ia khawatir sistem ini tidak benar-benar menambah kemampuan militer, tetapi menambah risiko krisis yang cepat dan tak terkendali.

Ulrich Kuehn, spesialis pengendalian senjata di Institut Penelitian Perdamaian dan Kebijakan Keamanan di Hamburg, mengatakan bahwa penyebaran senjata di Eropa dapat menimbulkan efek ancaman strategis bagi Rusia.

Rusia mungkin akan merespons dengan mengerahkan lebih banyak rudal strategis yang mengarah ke daratan Amerika Serikat.

Respons China

Pengerahan rudal jarak menengah Rusia dan AS dapat mendorong peningkatan persenjataan China, yang tidak terikat oleh perjanjian tahun 1987.

Departemen Pertahanan AS melaporkan bahwa kekuatan roket China memiliki 2.300 rudal dengan jangkauan 300-3.000 km dan 500 rudal dengan jangkauan 3.000-5.500 km.

Kekhawatiran terhadap rudal China merupakan faktor di balik keputusan Trump untuk keluar dari perjanjian dengan Rusia. AS kini mengambil langkah awal untuk menempatkan senjata jarak menengahnya di negara-negara sekutu di Asia, yang pertama kali diluncurkan pada April lalu.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Rusia memperingatkan negara-negara Eropa akan risiko yang mereka hadapi jika menerima penempatan rudal jarak jauh dari Amerika Serikat.

Peringatan itu disampaikan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam sebuah video yang dipublikasikan pada hari Sabtu.

Dalam wawancara dengan reporter televisi negara Rusia, Pavel Zarubin, Peskov ditanya tentang kemungkinan Amerika Serikat menempatkan rudal hipersonik di Eropa.

Menanggapi hal ini, Peskov mengatakan, "Kami memiliki potensi yang cukup untuk menahan rudal-rudal ini. Namun, ibu kota negara-negara Eropa tersebut menjadi korban potensial."

Peskov menyoroti bahwa selama Perang Dingin, rudal Amerika yang ditempatkan di Eropa selalu diarahkan ke Rusia, dan rudal Rusia diarahkan ke Eropa sebagai balasannya, membuat negara-negara di benua tersebut menjadi korban utama dari konflik yang mungkin terjadi.

Ia menambahkan, "Eropa kini sedang mengalami perpecahan. Ini bukan waktu terbaik bagi Eropa. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, sejarah akan terulang kembali."