Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Rendezvous ke-28, yang diinisiasi oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), kembali menjadi ajang penting bagi industri perasuransian internasional.

Dengan tema "Securing Stability & Unravelling Risk Impacting the Insurance Landscape," acara ini bertujuan untuk menjadi wadah pertukaran ide dan praktik terbaik dalam pengembangan industri perasuransian ke depan.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 700 peserta dari 15 negara, termasuk Indonesia, India, Malaysia, Korea Selatan, Hong Kong, Inggris, China, dan Amerika Serikat. Partisipasi internasional ini menunjukkan peran Indonesia Rendezvous sebagai platform diskusi global.

PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) kembali menjadi sponsor utama dalam acara ini. Dukungan ini mencerminkan komitmen Tugure untuk memperkuat industri asuransi Indonesia melalui keterlibatan aktif dalam berbagai inisiatif.

“Tugure selalu berupaya untuk berkontribusi dalam kemajuan industri asuransi, itulah sebabnya kami memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan seperti Indonesia Rendezvous,” kata Teguh Budiman, Presiden Direktur Tugure seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (23/10).

Tugure juga menggelar pertemuan eksklusif dengan mitra bisnis melalui Tugure Lounge, dan mengadakan acara Tugure Jagaddhita Balinese Culture untuk memperkuat jejaring antar pelaku industri asuransi. Teguh menekankan pentingnya inisiatif ini untuk menciptakan peluang yang memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Industri asuransi saat ini menghadapi banyak tantangan, baik dari faktor eksternal maupun internal. Perhelatan seperti Indonesia Rendezvous memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama yang bermanfaat bagi industri,” tambahnya.

Direktur Operasional Tugure, Erwin Basri, turut berpartisipasi sebagai pembicara dalam forum diskusi tentang Compulsory Motor Third Party Liability (MTPL): Gaining Competitive Advantage.

Erwin menjelaskan bahwa MTPL menjadi topik hangat di Indonesia, dengan portofolio reasuransi untuk jenis pertanggungan ini masih relatif rendah, hanya sekitar 0,36% dalam tujuh tahun terakhir.

Menanggapi rencana OJK untuk mewajibkan asuransi tanggung jawab pihak ketiga, Erwin menyoroti potensi akumulasi risiko yang dapat terjadi ketika beberapa klaim muncul dalam periode yang singkat.

“Agregasi risiko ini dapat memicu volatilitas pada neraca perusahaan asuransi, di mana pembayaran klaim bisa melebihi ekspektasi rasio kerugian yang diharapkan untuk periode tersebut,” jelasnya.

Erwin menambahkan bahwa dalam situasi seperti ini, peran reasuransi menjadi krusial untuk menstabilkan pasar dengan menyerap agregasi risiko tersebut, memastikan perusahaan asuransi dapat memenuhi kewajiban keuangan dan persyaratan modal, bahkan selama periode klaim yang tinggi.

Harapannya, kolaborasi yang kuat antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dapat menciptakan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta memberikan solusi perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan transformasi di sektor perasuransian, penjaminan dan dana pensiun (PPDP) untuk semakin meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan transformasi dan reformasi di bidang PPDP telah, sedang, dan akan terus dilakukan OJK baik pada sisi pengaturan, pengembangan, perizinan dan pengawasan bidang PPDP.

"Transformasi dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan konsumen, kepentingan industri dan juga perspektif makro ekonomi untuk memberikan kontribusi terhadap negara," kata Ogi dalam acara FGD di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

OJK secara konsisten melakukan upaya simultan dalam penyelesaian current issues dan pengembangan sektor PPDP secara bersamaan. Dalam penyelesaian perusahaan yang bermasalah, OJK terus melakukan komunikasi kepada publik serta berbagai tindakan yang mendorong penyelesaian secara objektif, tegas dan memberikan kepastian hukum, dengan tetap memperhatikan pelindungan konsumen.

Pada sisi penguatan dan pengembangan yang dilakukan di sektor PPDP, beberapa fokus utama yang dilakukan antara lain peningkatan permodalan dan pendalaman pasar, penguatan governansi dan manajemen risiko, penguatan ekosistem sektor PPDP, serta penerapan best practices dan standar internasional.

Sebagai bagian dari transformasi ini, OJK juga secara konsisten memenuhi komitmen untuk mendukung UU P2SK dimana pada 2023 OJK sudah mengeluarkan 10 Peraturan OJK (POJK) di bidang PPDK dan rencana 10 POJK pada 2024 termasuk sejumlah SEOJK untuk penjelasan ketentuan teknis. Selain itu, untuk 2025, OJK juga sudah memetakan penerbitan POJK yang mendukung transformasi di sektor PPDP.

OJK juga terus melakukan penguatan di internal OJK dimana salah satunya membangun sistem informasi untuk mendukung pengawasan dengan pembuatan Portal Informasi dan Monitoring Efek IKNB (PRIME) yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terintegrasi di bidang PPDP berbasis teknologi atau supervisory technology.

Selain itu, OJK juga sedang dalam proses membangun database pemegang polis asuransi nasional dan kepesertaan dana pensiun. Melalui database ini, OJK dapat menganalisis data asuransi dan dana pensiun secara lebih granular sehingga dapat memperkuat pengawasan, riset dan pengembangan, serta pengambilan keputusan yang lebih komprehensif.

Salah satu fokus OJK lainnya dalam penguatan dan pengembangan sektor perasuransian adalah dari sisi permodalan. Sebagai contoh, pada sektor perasuransian telah diterbitkan POJK 23/2023 mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Asuransi yang memperkuat permodalan perasuransian secara bertahap baik pada tahun 2026 maupun tahun 2028.

Pada sisi perizinan, OJK juga sudah melakukan beberapa transformasi seperti penyederhanaan proses persetujuan atau pelaporan Produk Asuransi dan pada sisi pengawasan, sejumlah program juga telah dilakukan seperti koordinasi pengawasan end to end yang bertujuan memperkuat pengawasan dengan three layers pengawasan, persiapan implementasi PSAK 117, penguatan pelaporan, serta adanya pendelegasian kewenangan pengawasan kepada Kantor OJK untuk mendekatkan industri dengan pengawasnya.

JAKARTA, investor.id – Industri perasuransian diharapkan segera berbenah. Hal ini seiring munculnnya banyak masalah pada industri perasuransian seperti permodalan, tarif, kode etik, pengawasan, dan masalah tentang kepastian akan regulasi.

Penataan terhadap industri perasuransian ini dapat mengacu pada peta jalan (roadmap) perasuransian 2023-2027 yang diluncurkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Oktober 2023. Peta jalan ini sejalan dengan visi Undang-undang (UU) P2SK yang mendorong penguatan pengawasan dan regulasi perasuransian.

Neraca pembayaran sektor asuransi tahun lalu tercatat mengalami defisit sebesar Rp10,2 triliun

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengatakan peran pelaku reasuransi domestik perlu ditingkatkan untuk mendukung pengembangan serta mengurangi defisit neraca pembayaran sektor asuransi nasional.

"OJK menilai bahwa peran reasuransi domestik perlu lebih dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor industri asuransi nasional," ujar Ogi dalam Indonesia Re International Conference (ICC) 2024 di Jakarta, Rabu.

Ia menyatakan bahwa sektor reasuransi berperan penting dalam mendukung mekanisme penyebaran risiko yang dikelola oleh perusahaan asuransi dan menjaga kinerja keuangan dan solvabilitas perusahaan asuransi dari dampak volatilitas klaim yang besar.

Selain itu, lanjutnya, perusahaan reasuransi juga memiliki peran untuk mengoptimalkan kapasitas permodalan dan kemampuan akseptasi risiko serta menyediakan back up untuk mendukung pengelolaan risiko katastropik.

Namun, peran dari sektor reasuransi dalam mendukung pengelolaan risiko di sektor asuransi saat ini belum optimal, seperti yang ditunjukkan oleh data-data terkait proporsi premi dan neraca pembayaran industri asuransi.

Ogi menyampaikan bahwa proporsi premi reasuransi ke luar negeri terhadap total premi asuransi pada 2022 mencapai 34,8 persen. Angka tersebut kemudian meningkat 38,1 persen pada 2023.

Pihaknya pun mencatat bahwa neraca pembayaran sektor asuransi masih bernilai negatif akibat transaksi reasuransi ke luar negeri yang lebih besar dibandingkan dengan transaksi reasuransi yang masuk ke dalam negeri.

Neraca pembayaran sektor asuransi tahun lalu tercatat mengalami defisit sebesar Rp10,2 triliun, atau meningkat 28,2 persen dibandingkan dengan nilai defisit pada 2022 yang tercatat sebesar Rp7,95 triliun.

"Rangkaian data statistik tersebut merupakan indikasi bahwa struktur industri reasuransi yang sehat saat ini masih perlu dikembangkan oleh pelaku lokal secara optimal dan berkelanjutan," tuturnya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengembangan industri perasuransian nasional, OJK bersama seluruh pemangku kepentingan telah menerbitkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Perasuransian Indonesia 2023-2027.

Ogi mengatakan bahwa peta jalan tersebut disusun dengan tujuan untuk mewujudkan industri asuransi yang sehat, efisien, dan berintegritas; memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat; serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menuturkan bahwa sejumlah program strategis dalam peta jalan tersebut di antaranya adalah peningkatan kelembagaan perusahaan asuransi dan reasuransi melalui penguatan permodalan, merger, konsolidasi, dan pengelompokan perusahaan sesuai ketentuan.

Program strategis lainnya adalah penguatan kapasitas sektor reasuransi dalam negeri yang memiliki indikator keberhasilan terkait penguatan permodalan dan kompetensi dalam pengelolaan risiko serta penurunan defisit neraca pembayaran yang terkait dengan aktivitas reasuransi.

Selain itu, Ogi menyatakan bahwa pihaknya juga akan melakukan penguatan regulasi untuk meningkatkan kinerja industri perasuransian.

OJK telah menerbitkan 10 peraturan OJK (POJK) dan empat Surat Edaran (SE) OJK pada 2023. Delapan POJK di antaranya merupakan amanat dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Tahun ini pihaknya juga tengah memproses 10 POJK dan tiga SE OJK, yang mana tujuh POJK di antaranya merupakan amanat undang-undang tersebut.

"Selanjutnya, pada 2025, OJK merencanakan akan menerbitkan sembilan POJK dan sembilan SE OJK, dengan tiga POJK merupakan pendukung peraturan pemerintah," imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024