Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaana reasuransi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) menilai tidak akan banyak perubahan dalam lanskap industri asuransi jika pemerintah meneruskan kebijakan yang sudah diambil saat ini.

Direktur Teknik Operasi Indonesia Re Delil Khairat mengatakan kebijakan pemerintah baru berdampak signifikan terhadap sektor asuransi dan reasuransi. Dia mengharapkan muncul fokus untuk memperkuat sektor asuransi sebagai bagian penting dari sektor keuangan.

“Kalau fokusnya masih seperti sekarang, mungkin tidak banyak yang bisa diharapkan. Tetapi apabila ada perhatian lebih terhadap pengelolaan risiko dalam negeri, kita bisa berharap banyak,” kata Delil kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Salah satu kebijakan penting yang diharapkan dapat meningkatkan penetrasi asuransi adalah implementasi dari UU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) 2024, atau Omnibus Law. Menurut Delil, UU ini mengamanatkan beberapa jenis asuransi wajib, termasuk asuransi third-party liability untuk kendaraan bermotor hingga asuransi bencana alam. Dia berharap pemerinah menjalankan kebijakan ini secara maksimal.

“Jika kita bisa mereplikasi skema yang sukses di negara-negara lain, lini bisnis asuransi kendaraan bermotor ini bisa mengangkat besaran industri asuransi kita,” kata Delil.

Delil menambahkan area lain yang berpotensi berkembang adalah asuransi marine cargo, terutama jika kebijakan pemerintah mendukung peningkatan kegiatan pengangkutan barang.

“Karena ada program seperti ‘makan siang gratis,’ mungkin akan ada kenaikan dalam pengangkutan barang, yang pada akhirnya meningkatkan lini bisnis marine cargo,” katanya. Selain itu, pembangunan perumahan yang direncanakan pemerintah juga diyakini akan berdampak positif pada asuransi kredit dan properti.

Selain soal kebijakan, Delil menyoroti kondisi industri asuransi dan reasuransi di Indonesia yang penuh sesak dengan pemain. Menurutnya, ada 72 perusahaan asuransi umum, lebih dari 50 perusahaan asuransi jiwa, 9 perusahaan reasuransi, serta lebih dari 150 broker asuransi di Indonesia.

Sementara, penetrasi asuransi masih rendah, bahkan termasuk yang terendah di dunia. “Sebenarnya yang pertama harus dilakukan adalah mengkonsolidasikan pasar ini. Jika pasar dikonsolidasikan, maka industri bisa lebih profesional,” ujarnya.

Delil menyebut bahwa ketentuan dari POJK Nomor 23 Tahun 2023, yang menetapkan batas modal minimum perusahaan reasuransi, diharapkan bisa mengurangi jumlah pemain dan memperkuat struktur pasar. Dia menyoroti bahwa Indonesia memiliki jumlah perusahaan reasuransi lokal yang sangat banyak, namun dengan ekuitas yang kecil.

Sebagai perbandingan, Delil mencontohkan negara seperti Malaysia dan India, yang memiliki pasar lebih besar dengan pemain reasuransi lokal yang lebih sedikit dan kuat.

“Seharusnya kita punya sedikit saja, satu atau dua maksimal. Tetapi dengan capital yang kokoh, yang kuat, dan juga capability yang kuat. Sehingga reasuransi ini bisa menjadi pemain global atau paling tidak pemain regional di tahap-tahap awal,” katanya.

Selain soal jumlah pemain, Delil juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dan disiplin dalam industri ini. Dia menyoroti praktik acquisition cost yang kerap kali melebihi batas yang ditetapkan OJK, tetapi pelanggarannya sering kali tidak mendapatkan sanksi tegas.

“Para pelanggar terus melakukan aksinya, dan pasar tidak pernah mengalami perbaikan signifikan,” kata Delil.

Delil juga menyoroti tantangan baru yang akan dihadapi industri reasuransi dengan diberlakukannya IFRS 17 pada tahun 2025, serta kompetisi pasar yang semakin ketat. Menurutnya, perusahaan reasuransi lokal harus beradaptasi dengan memperkuat permodalan, kemampuan teknikal, serta kedisiplinan dalam underwriting.

“Reasuransi lokal harus melakukan perubahan fundamental dalam banyak aspek agar bisa menjadi lebih kuat dan bisnis berjalan lebih efektif,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasiasuransiwajib kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atauthird party liability(TPL) bakal berlaku pada Januari 2025.

Dua emitenasuransi umumyang didukung ekosistem bisnis grup usaha, PTAsuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) dan PT Lippo General InsuranceTbk. (LPGI), pun bersiap berebut berkah dari perluasan pasar asuransi kendaraan bermotor tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Implementasiasuransiwajib kendaraan bermotor berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atauthird party liability(TPL) bakal berlaku pada Januari 2025.

Dua emitenasuransi umumyang didukung ekosistem bisnis grup usaha, PTAsuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) dan PT Lippo General InsuranceTbk. (LPGI), pun bersiap berebut berkah dari perluasan pasar asuransi kendaraan bermotor tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP—TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasaraharja Putera mendukung rencana pemerintah dalam mewajibkan motor dan mobil menggunakan asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) pada tahun depan. Asuransi tersebut menanggung risiko pihak ketiga apabila kendaraan menyebabkan kerugian terhadap orang lain.

Pada Juli silam, Jasaraharja Putera telah mengenalkan produk asuransi terbarunya yakni JRP —TPL Pro. Produk tersebut memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan. Produk ini hadir sebagai pelengkap dari perlindungan yang selama ini hanya mencakup body injury melalui Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasaraharja Putera, Abdul Haris, mengatakan bahwa produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan akan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap kerugian akibat kecelakaan. Hal itu disampaikannya usai Press Conference dan Penandatangan Kerja Sama Strategis antara Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan Indonesia Financial Group (IFG), Jasa Raharja Putera (JRP), dan Wuling Maju Motor Group di Jakarta.

"Sebenarnya TPL ini adalah produk yang sudah lama ya, contohnya misalnya sekarang kalau ada kecelakaan di jalan raya, kan orang yang ditabrak itu kan sudah dijamin, tapi dijamin oleh Jasa Raharja itu body injury-nya. Nah, kami inisiasi untuk property damage-nya, untuk risiko terhadap masyarakat yang kadang pihak ketiganya, itu yang dikelola oleh Jasa Raharja Putra. Jadi gabungan, jadi body injury itu adalah dikelola oleh Jasa Raharja, property damage-nya itu dikelola oleh Jasa Raharja Putera," ujar Abdul, Kamis (24/10/2024).

Abdul mengungkapkan bahwa biaya iuran untuk perlindungan TPL sangat terjangkau. Adapun untuk motor, iurannya hanya sekitar Rp20.000 per kendaraan per tahun, dan untuk mobil sekitar Rp100.000. Abdul mengatakan saat ini pihaknya juga menggandeng Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk memperluas TPL sebelumnya akhirnya diwajibkan.

Dia menyebut produk ini juga diintegrasikan dengan teknologi terbaru, memudahkan klaim dan pelayanan melalui aplikasi milik IMI yakni Gaspol. Di mana dengan dukungan Artificial Intelligence (A), proses klaim akan sangat sederhana dan cepat.

"Kami juga memiliki kerja sama dengan bengkel-bengkel serta layanan rescue dari IMI," kata Abdul.

Di sisi lain, Wakil Ketua IMI Rifat Sungkar mengungkap pihaknya pun mendukung penuh inisiasi TPL ini. Dia menjelaskan bahwa di banyak negara, asuransi tersebut sudah menjadi standar.

"Di luar negeri itu seluruh pemilik kendaraan itu punya asuransi untuk property liability, dan kami yakin banget kami punya pattern yang tepat. Saya rasa Jasa Raharja Putra memberikan manfaat yang besar bagi pengguna jalan," katanya.

Rifat menekankan pentingnya kesadaran untuk memiliki perlindungan tersebut, meskipun belum ada aturan wajib. Dia juga menekankan terkait dengan premi yang terjangkau terkait dengan perlindungan tersebut.

"Harganya murah, tidak sampai Rp3.000 per hari, dan perlindungan yang diberikan sangat berlapis. Ini adalah langkah yang seharusnya menjadi standar bagi seluruh pemilik kendaraan di Indonesia," tambahnya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum dapat berbicara banyak terkait dengan implementasi asuransi wajib TPL untuk kendaraan. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu terkait dengan Peraturan Pemerintah (PP) aturan tersebut.

"Asuransi wajib, domainnya, domain pemerintah. Jadi OJK hanya mengikuti nanti apa yang diatur dalam peraturan pemerintahnya.Jadi kita tunggu saja nanti lah kalau asuransi wajib," katanya ditemui usai acara Literasi dan Konferensi Pers Hari Asuransi oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober kemarin.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia Rendezvous ke-28, yang diinisiasi oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), kembali menjadi ajang penting bagi industri perasuransian internasional.

Dengan tema "Securing Stability & Unravelling Risk Impacting the Insurance Landscape," acara ini bertujuan untuk menjadi wadah pertukaran ide dan praktik terbaik dalam pengembangan industri perasuransian ke depan.

Acara ini dihadiri oleh lebih dari 700 peserta dari 15 negara, termasuk Indonesia, India, Malaysia, Korea Selatan, Hong Kong, Inggris, China, dan Amerika Serikat. Partisipasi internasional ini menunjukkan peran Indonesia Rendezvous sebagai platform diskusi global.

PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) kembali menjadi sponsor utama dalam acara ini. Dukungan ini mencerminkan komitmen Tugure untuk memperkuat industri asuransi Indonesia melalui keterlibatan aktif dalam berbagai inisiatif.

“Tugure selalu berupaya untuk berkontribusi dalam kemajuan industri asuransi, itulah sebabnya kami memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan seperti Indonesia Rendezvous,” kata Teguh Budiman, Presiden Direktur Tugure seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (23/10).

Tugure juga menggelar pertemuan eksklusif dengan mitra bisnis melalui Tugure Lounge, dan mengadakan acara Tugure Jagaddhita Balinese Culture untuk memperkuat jejaring antar pelaku industri asuransi. Teguh menekankan pentingnya inisiatif ini untuk menciptakan peluang yang memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

“Industri asuransi saat ini menghadapi banyak tantangan, baik dari faktor eksternal maupun internal. Perhelatan seperti Indonesia Rendezvous memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai peluang kerja sama yang bermanfaat bagi industri,” tambahnya.

Direktur Operasional Tugure, Erwin Basri, turut berpartisipasi sebagai pembicara dalam forum diskusi tentang Compulsory Motor Third Party Liability (MTPL): Gaining Competitive Advantage.

Erwin menjelaskan bahwa MTPL menjadi topik hangat di Indonesia, dengan portofolio reasuransi untuk jenis pertanggungan ini masih relatif rendah, hanya sekitar 0,36% dalam tujuh tahun terakhir.

Menanggapi rencana OJK untuk mewajibkan asuransi tanggung jawab pihak ketiga, Erwin menyoroti potensi akumulasi risiko yang dapat terjadi ketika beberapa klaim muncul dalam periode yang singkat.

“Agregasi risiko ini dapat memicu volatilitas pada neraca perusahaan asuransi, di mana pembayaran klaim bisa melebihi ekspektasi rasio kerugian yang diharapkan untuk periode tersebut,” jelasnya.

Erwin menambahkan bahwa dalam situasi seperti ini, peran reasuransi menjadi krusial untuk menstabilkan pasar dengan menyerap agregasi risiko tersebut, memastikan perusahaan asuransi dapat memenuhi kewajiban keuangan dan persyaratan modal, bahkan selama periode klaim yang tinggi.

Harapannya, kolaborasi yang kuat antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dapat menciptakan bisnis yang lebih stabil dan berkelanjutan, serta memberikan solusi perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan buka suara mengenai kekhawatiran terbentuknya pasar oligopoli asuransi di era persyaratan ekuitas tinggi perusahaan asuransi pada 2028 nanti.

Seperti diketahui, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 telah menetapkan syarat modal minimum asuransi dan reasuransi yang batasnya naik bertahap, yakni pada 2026 dan 2028.

"Ya, kalau saya gini. Saya kan sudah bilang dari awal. Kita tidak akan membunuh perusahaan asuransi anggota kami," kata Budi kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Adapun persyaratan modal minimum ini akan ditambah pada 2028 nanti. Persyaratan modal minimum pada 2028 ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk Kelompok Perusahaan Perasuransian Berdasarkan Ekuitas (KPPE) 1 dan KPPE 2.

Budi mengatakan asosiasi akan berdiskusi dengan OJK untuk mengusulkan kategori-kategori yang membedakan KPPE 1 dan KPPE 2, misalnya berdasarkan risk based capital (RBC), berdasarkan harga pertanggungan asuransi, atau indikator lainnya yang berkaitan dengan mitigasi risiko.

"Kecuali memang perusahaan-perusahaan yang sudah tidak mau lagi menginginkan melanjutkan usahanya. Itu pertama. Yang kedua, opsinya kan ada merger akuisisi. Ya nanti kan dicari holdingnya siapa," kata Budi.

Sementara itu dari sisi dukungan asosiasi, Budi mengatakan AAUI saat ini intens berkomunikasi dengan Bank Dunia untuk membantu memperkuat struktur permodalan asuransi di Indonesia.

"Kita lagi bicara intens, diskusi intens dengan AFC. AFC itu anak usahanya World Bank yang selama ini juga sudah membantu di negara Filipina, Thailand. Nah, kita juga belajar dari mereka. Supaya kita ini bisa tertolong dengan nanti AFC ini menambahkan struktur permodalan. Kita lagi nego-nego," kata Budi.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengimbau kepada para perusahaan asuransi umum agar tidak melakukan aksi bajak-membajak aktuaris.

Sebab, Direktur Eksekutif AAUI Bern Dwiyanto mengatakan, waktu implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 sudah begitu dekat, yakni pada 2025.

"Kami selalu mengimbau anggota, jangan sampai ada bajak-membajak karena sudah menjelang akhir tahun. Kalau sampai dibajak, nanti bagaimana nasib perusahaan yang hilang aktuaris tersebut? Bisa jadi yang tadinya sudah memenuhi ketentuan, akhirnya tak jadi memenuhi ketentuan," ungkapnya saat menghadiri acara Hari Asuransi di Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat," Jumat (18/10).

Selain melakukan imbauan, Bern menyampaikan AAUI juga juga berkomunikasi dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencari solusi terbaik.

"Kami juga coba mediasi antara AAUI, PAI, dan OJK. Dengan demikian, nanti dari perusahaan asuransi bisa menyampaikan planning mereka dalam memenuhi ketentuan aktuaris," kata Bern.

Diketahui, memang semua perusahaan asuransi wajib memiliki aktuaris.

Bern menyampaikan bagi perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris tetap harus memberikan rencana mediasi sehingga tak ada aksi bajak-membajak. Misalnya, dia bilang rencananya dalam waktu 2 bulan, perusahaan langsung bisa mendapatkan aktuaris.

Sampai saat ini, Bern mengatakan, memang belum ada sanksi terkait dengan aksi bajak-membajak. Namun, AAUI akan senantiasa memberikan imbauan kepada para anggota agar tak melakukan hal tersebut dan tentunya mengedepankan jalur mediasi.

Sebelumnya, Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan dirinya sempat mendapat keluhan dari 3 perusahaan asuransi umum terkait adanya aksi bajak-membajak aktuaris.

"Teman-teman dari anggota kami masih melakukan bajak-membajak. Sudah diimbau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) untuk tidak melakukan bajak-membajak," ucapnya saat menghadiri acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Budi merasa sangat prihatin terhadap aksi bajak-membajak aktuaris. Dia menyampaikan pihaknya akan menyurati dengan segera kepada para perusahaan yang melakukan aksi tersebut.

"Hal itu merupakan perbuatan yang tidak ditoleransi. Kami (industri asuransi umum) masih ada beberapa perusahaan yang tidak punya aktuaria, tetapi masih saja terjadi bajak-membajak," tuturnya.

Sementara itu, OJK menyebut masih ada 9 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris internal sampai 20 September 2024. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan 9 perusahaan tersebut juga belum mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Angka itu tidak berubah dibandingkan kondisi pada semester I-2024.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) optimistis industri asuransi umum masih akan terus bertumbuh pada 2025.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan meyakini potensi pertumbuhan yang signifikan pada 2025, akan didorong oleh kombinasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta lingkungan regulasi yang mendukung.

"Ditambah dengan kemajuan teknologi, dan perluasan penawaran produk," ungkapnya dalam acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Budi tak memungkiri pasar asuransi umum di Indonesia sangat kompetitif, dengan kombinasi perusahaan asuransi domestik dan asing. Dia mengatakan persaingan itu dapat menyebabkan tarif premi produk yang lebih rendah bagi konsumen dan juga bisa meningkatkan tekanan terhadap perusahaan asuransi untuk membedakan produk dan layanan mereka.

Budi juga menyebut asuransi mikro menjadi produk yang sangat populer yang ditujukan untuk individu berpenghasilan rendah dan kalangan anak muda. Produk-produk mikro itu tersedia di berbagai lini, seperti asuransi kesehatan, jiwa, ritel, kendaraan, kebakaran, dan properti.

Menurutnya, hal itu menjadi karpet merah untuk membuat asuransi dapat diakses oleh populasi yang lebih luas dengan kolaborasi teknologi. Lebih personal pada produk, tetapi lebih sedikit interaksi tatap muka.

Sementara itu, Budi menyampaikan ada sejumlah tantangan yang juga akan dihadapi industri ke depannya. Salah satunya terkait implementasi International Financial Reporting Standards (IFRS) 17. Oleh karena itu, dia menekankan kepada para pelaku industri asuransi umum bahwa kolaborasi adalah kunci untuk keluar dari semua tantangan yang ada.

"Semua harus sepakat bahwa kita sedang berada di kapal yang sama dan berlayar ke arah yang sama. Kode etik menjadi sangat vital dan penting untuk tumbuh lebih baik. Jika perusahaan ingin melangkah jauh, kolaborasi adalah suatu keharusan," tuturnya.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan Indonesia memiliki banyak pasar potensial yang belum tergarap untuk industri asuransi umum. Dia bilang kondisi Indonesia cukup stabil di masa yang penuh gejolak saat ini. Jadi, Indonesia adalah pasar yang sangat besar dan luas dengan banyak peluang tidak hanya untuk perusahaan asuransi umum Indonesia, tetapi juga pemain asing.

"Mari tumbuh lebih kuat bersama, menjadi tuan rumah dan pemain utama di industri asuransi Indonesia dan mencapai hal-hal yang tampaknya menentang semua asumsi dari situasi ekonomi dan geopolitik yang suram saat ini. Hanya ada kita dalam mengembangkan ekosistem terbaik untuk industri asuransi," kata Budi. (*)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengungkapkan masih terdapat aksi bajak-membajak tenaga aktuaris di industri asuransi umum.

Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan, ia sempat mendapat keluhan dari tiga perusahaan asuransi umum terkait hal tersebut.

"Teman-teman dari anggota kami masih melakukan bajak-membajak. Sudah diimbau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) untuk tidak melakukan bajak-membajak," ucapnya saat menghadiri acara AAUI di Bali, Kamis (10/10).

Budi merasa sangat prihatin terhadap aksi bajak-membajak aktuaris. Dia menyampaikan pihaknya akan menyurati dengan segera kepada para perusahaan yang melakukan aksi tersebut.

"Hal itu merupakan perbuatan yang tidak ditoleransi. Kami (industri asuransi umum) masih ada beberapa perusahaan yang tidak punya aktuaria, tetapi masih saja terjadi bajak-membajak," tuturnya.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut masih ada 9 perusahaan asuransi yang belum memiliki aktuaris internal sampai 20 September 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan 9 perusahaan tersebut juga belum mengajukan calon untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan. Angka itu tidak berubah dibandingkan kondisi pada semester I-2024.

“Kami selaku OJK telah melaksanakan supervisory action sesuai ketentuan bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut,” kata Ogi dalam konferensi pers RDK OJK, Selasa (1/10).

Ogi menjelaskan supervisory action tersebut bentuknya mulai dari peningkatan sanksi peringatan yang sebelumnya telah diberikan, serta permintaan rencana tindak atas pemenuhan aktuaris perusahaan.

“Selain itu, kami juga terus melakukan koordinasi secara berkelanjutan dengan Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI) sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi aktuaris dalam perspektif supply dari tenaga ahli aktuaris,” kata Ogi.

JAKARTA, investor.id – Lini asuransi rangka kapal (marine hull) masih jadi salah satu bisnis yang diprediksi dalam kondisi ketat (hardening) pada tahun 2025 mendatang. Beberapa faktor risikonya adalah konflik antar negara dan perubahan iklim.

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menyampaikan, situasi pasar asuransi yang ketat alias hardening market telah terjadi pada beberapa tahun belakangan dan masih akan berlangsung pada 2025 mendatang. Salah satu lini bisnis yang terdampak adalah asuransi rangka kapal (marine hull).

“Nah, prediksi kami dari AAUI memang kalau kita lihat pasar yang masih agak tight atau hardening ini mungkin di sektor lini usaha marine hull. Ini akan tetap saya pikir akan sulit mencari backup reasuransinya,” tutur Budi Herawan dalam Investor Market Today IDTV, pada Senin (14/10/2024).

Budi menerangkan, hardening market terjadi karena terbatasnya kapasitas reasuransi untuk menyerap bisnis yang ada. Oleh karena itu, reasuransi akan menerapkan pengetatan syarat dan kondisi dalam kontrak barunya (renewal treaty) pada tahun 2025 mendatang.

Lini bisnis asuransi rangka kapal atau marine hull masih dihadapkan pada sejumlah risiko ke depan antara lain konflik yang terjadi di berbagai negara seperti Rusia-Ukraina, Israel dengan sejumlah negara seperti Palestina, Iran, dan Lebanon. Selain itu, risiko perubahan iklim yang menyebabkan badai besar juga turut membayangi terjadinya risiko kerusakan kapal.

Namun demikian, Budi meyakini bahwa pelaku bisnis reasuransi di dalam negeri akan tetap secara optimal menyerap risiko asuransi rangka kapal atau marine hull tersebut, meskipun memang tetap ada sejumlah pengetatan dan penyesuaian.

Di sisi lain, Budi melihat sektor bisnis engineering juga berpotensi melanjutkan hardening market. Kendati begitu, ia yakin jika ketersediaan (supply) kapasitasnya ini akan tersedia cukup sehingga para perusahaan asuransi mesti menyesuaikan diri untuk menerima sejumlah perubahan term & condition (T&C).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BADUNG, investor.id – Beberapa pelaku usaha asal Korea Selatan disebut-sebut telah menyatakan minat untuk berinvestasi di sektor asuransi Indonesia. Sayangnya, masih ada hambatan bagi mereka untuk merealisasikan niat itu.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan saat ditemui di sela-sela acara 28th Indonesia Rendezvous yang digelar di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali, yang diselenggarakan pada 9-12 Oktober 2024.

Dia menerangkan, minat itu disampaikan asosiasi asuransi umum Korea yakni The General Insurance Association of Korea (GIAK) dalam acara 28th Indonesia Rendezvous tersebut. Minat perusahaan-perusahaan asuransi asal Korea akan ditindaklanjuti oleh AAUI.

“Dari mereka sebetulnya ada beberapa (minat investasi), cuma memang kesulitannya mencari partner lokal di Indonesia, ya. Ini kita juga lagi bantu nanti komunikasikan dengan regulator,” jelas Budi.

Menurut Budi, Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memang melihat Indonesia sebagai tujuan investasi. Apalagi sektor asuransi Tanah Air punya potensi besar dan belum banyak digarap. Dengan demikian, ia yakin investasi dari Korea tak hanya selesai pada tataran wacana, namun bisa sampai tahap realisasi.

“Kita melihat selama ini Korea melakukan investasi di Indonesia cukup masif. Pertumbuhannya cukup signifikan. Dan mereka anggap kita sebagai saudara juga, ya sama-sama dari regulatornya juga, sudah dekat, banyak kerjasama,” ujar dia.

Industri asuransi yang punya karakteristik padat modal tentu menyambut baik minta investasi itu. Minat itu jadi angin segar bagi perusahaan asuransi lokal yang belakangan dihadapkan pada tantangan pemenuhan ekuitas minimum dalam dua tahap pada 2026 dan 2028.

Di samping itu, AAUI bersama GIAK telah melakukan diskusi secara intens dalam suatu pertemuan. Budi mengungkapkan, pertemuan itu akan dilanjutkan dengan kesepakatan bersama (MOU) mengenai kerja sama pengembangan artificial intelligence (AI) di sektor asuransi dan transfer knowledge mengenai asuransi wajib third party liability (TPL).

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News